UKURAN STANDAR BAKU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM PENGGESERAN TANAH MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR)

MOCHAMAD IRVAN ADI PRAYITNO, 1711143053 (2019) UKURAN STANDAR BAKU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM PENGGESERAN TANAH MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (552kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (94kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (154kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Mochamad Irvan Adi Prayitno, NIM.1711143053, Ukuran Standar Baku Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dalam Penggesaran Tanah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing Indri Hadisiswati, S.H., M.H. KATA KUNCI : Ukuran Standar Baku, Hukum Positif, Hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi standar baku yang digunakan sebelum Undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 dan sesudahnya. Karena pada saat sebelum disahkannya Undang-undang Pokok Agraria masyarakat terbiasa dengan ukuran tanah menggunakan satuan Ru. Setelah disahkannya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 disahkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk menguatkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar? 2) Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1 997? 3) Bagaimana Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Hukum Islam? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. 2) Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. 3) Untuk Mengetahui Standar Baku Penggeseran Tanah Di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Dalam Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisi data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Dalam pelaksanaan dari desa Tawangrejo sendiri masih belum memakai aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar yang mana aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu ketika akan dilakukan pensertifikatan tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar akan melakukan pengukuran tanah kembali sesuai ukuran luas tanah pada batas batas tanah tersebut. 2) Dalam pelaksanaan hal pengukuran akan menimbulkan adanya perubahan batas-batas wilayah terkait perbedaan satuan standar ukuran baku yang berbeda antara desa Tawangrejo dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Hal ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 3) Dalam Hukum Islam Penggeseran Tanah tidak diperbolehkan karenadapat merugikan orang lain dengan mengurangi luas tanah yang berada disekelilingnya. demikian itu merupakan masalah yang besar, yang harus dihindari oleh manusia dan hendaknya dia takut kepada Allah. Oleh karena hendaknya pemegang hak milik atas tanah tersebut untuk segera melakukan pengukuran ulang atas tanahnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Actions (login required)

View Item