PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELINDUNGI HAK-HAK NASABAH (STUDI KASUS BMT MITRA AMANAH YOGYAKARTA

AMIR FATAH, 2821133002 (2019) PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELINDUNGI HAK-HAK NASABAH (STUDI KASUS BMT MITRA AMANAH YOGYAKARTA. [ Skripsi ]

Preview	Text cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (349kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Download (123kB)
	Text BAB IV.pdf Download (283kB)
	Text BAB V.pdf Download (297kB)
	Text BAB VI.pdf Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Melindungi Hak-Hak Nasabah (Studi Kasus pada BMT Mitra Amanah Yogyakarta)” ini ditulis oleh Amir Fatah, NIM. 2821133002, pembimbing Dr. H. Asmawi, M.Ag. Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan, BMT, Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu penulis terhadap peranan seorang Dewan Pengawas Syariah dalam melindungi Hak-Hak yang dimiliki nasabah, yang notabene sebagai konsumen dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, dalam beberapa waktu belakangan ini marak terjadi penipuan berkedok koperasi abal-abal yang korbannya sudah jelas adalah nasabah yang menginvestasikan sejumlah dananya di lembaga tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana bentuk pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah terhadap BMT Mitra Amanah Yogyakarta? (2) Bagaimana peran dan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap Hak-hak Nasabah pada BMT Mitra Amanah Yogyakarta?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah terhadap BMT Mitra Amanah Yogyakarta dan untuk memahami peran dan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap Hak-hak Nasabah pada BMT Mitra Amanah Yogyakarta. Skripsi ini bermanfaat bagi Dewan Pengawas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran penulis atas fenomena yang terjadi di lapangan terhadap tugas, pokok, dan fungsi seorang Dewan Pengawas Syariah yang dirasa masih belum optimal, utamanya peran Dewan pengawas Syariah sebagai garda terdepan penerapan syariah di lembaga keuangan syariah terhadap perlindungan nasabah. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana di dalamnya dilaksanakan juga proses observasi dan wawancara kepada para informan. Teknik analisis data menggunakan analisa dari temuan yang terdapat di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa seorang Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara berkala. Artinya hampir sama seperti BMT pada umumnya, seorang Dewan Pengawas Syariah tidak benar-benar selalu standby di BMT, namun setidaknya dalam waktu 1 minggu ada dua sampai tiga hari seorang DPS datang untuk mengecek laporan operasional BMT. Hal ini tentu sudah jauh lebih baik ketimbang BMT lain yang dalam satu tahun bisa dihitung berapa kali DPS datang melakukan pengawasan. Berikutnya mengenai peranan DPS dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki nasabah, dalam hal ini tidak ada kewajiban secara eksplisit bagi DPS untuk ikut campur dalam perlindungan nasabah. Namun DPS tetap dapat mengambil tindakan berupa menjembatani keluhan nasabah terhadap pelayanan ataupun kerugian yang diderita nasabah. Hanya saja, DPS tidak dapat berbuat lebih dari sekedar menjadi mediator antara BMT dengan nasabah.   ABSTRACT Thesis entitled "The Role of the Sharia Supervisory Board in Protecting the Clients' Rights (Case Study on BMT Mitra Amanah Yogyakarta)" is written by Amir Fatah, NIM. 2821133002, advisor Dr. H. Asmawi, M.Ag. Keywords: Sharia Supervisory Board, Supervision, BMT, Sharia Financial Institution. The background of study in this research is based on the writer's curiosity about the role of a Sharia Supervisory Board in protecting the rights owned by customers, which is obvious as a consumer in sharia financial institution. In addition, in recent times there are often fraudulent scams of fake cooperatives whose victims are obviously the customers who invested some funds in the institution. The research problem in this thesis are (1) How the form of supervision from the Sharia Supervisory Board of BMT Mitra Amanah Yogyakarta? (2) What is the role and form of legal protection conducted by the Sharia Supervisory Board on the Rights of Customers on BMT Mitra Amanah Yogyakarta ?. The purpose of this research are to know the form of supervision from the Sharia Supervisory Board of BMT Mitra Amanah Yogyakarta and to understand the role and form of legal protection conducted by Sharia Supervisory Board on the Rights of Customers at BMT Mitra Amanah Yogyakarta. This thesis is useful for the Sharia Supervisory Board, as the writer's contribution to the phenomenon that occurs in the field to the task, principal, and function of a Sharia Supervisory Board that is still not optimal, especially the role of Sharia Supervisory Board as the frontline of Sharia implementation in sharia financial institutions against Customer protection. The method in this research is qualitative method with case study approach that also includes the process of observation and interview to the informants. The data analysis technique uses the analysis of the findings contained in the field. The results of the study shows that a Sharia Supervisory Board conducts regular monitoring. It means that almost the same as the BMT in general, a Sharia Supervisory Board is not really always standby in BMT, but at least within 1 week there are two till three days a DPS cames to check BMT operational report. This is certainly much better than other BMT in can be counted how many times the DPS came to supervise in a year. Next on the role of DPS in legal protection of the rights of customers, in this case there is no obligation explicitly for DPS to intervene in the protection of customers. However, DPS can still take action in the form of bridging customer complaints against services or losses suffered by customers. However, DPS cannot do more than just be a mediator between BMT with customers.

Actions (login required)

View Item