ANALISIS FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART MOTOR (Studi kasus di PDS, Kelurahan Karangwaru, Kabupaten Tulungagung)

WAHYU SETIO BUDI, 17101153071 (2019) ANALISIS FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SPAREPART MOTOR (Studi kasus di PDS, Kelurahan Karangwaru, Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (485kB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (409kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (150kB)
	Text BAB I.pdf Download (261kB)
	Text BAB II.pdf Download (552kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (29kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)

Abstract

Wahyu Setio Budi, 17101153071 , “Analisis Fikih Muamalah dan Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli Sparepart motor studi kasus di PDS kecamatan Tulungagung” (Studi kasus di toko PDS Kelurahan Karangwaru Kabupaten Tulungagung) Jurusan Hukum Ekonomi syariah, IAIN Tulungagung, 2019, Pembimbing : Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum Kata Kunci : Jual beli Sparepart Motor, Fiqh Muamalah, Hukum Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sebuah praktik jual beli Sparepart Motor bekas yang ada di Pasar barang bekas PDS Keluahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Pasar tersebut menjual berbagai sparepart motor baik bekas pakai, orisinil, maupun KW. Rata-rata masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai kualitas, kuantitas barang tersebut, masyarakat hanya berinisiatif membeli barang tersebut dikarenakan harga yang sangat murah dibandingkan toko-toko yang lain, sehingga masyarakat tertarik untuk memakai barang yang dijual di PDS Karangwaru Tulungagung. Dengan Tujuan Penelitian Adalah 1. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli sparepart montor di toko PDS Kecamatan Tulungagung. 2. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli sparepart montor di toko PDS Kecamatan Tulungagung dalam prespektif fiqih muammalah. 3. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli sparepart montor di toko PDS Kecamatan Tulungagung dalam prespektif Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dari jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan Organizing, Editing, Coding, Analyzing. Hasil penelitiannya adalah 1) Praktik Jual Beli Sparepart Motor Bekas di PDS Karangwaru Tulungagung: Kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 Tahun. Para pelaku usaha menyediakan berbagai macam suku cadang atau onderdil sepeda motor dan mobil. Semua barang tersebut adalah barang bekas pakai, baik bekas karena tidak dibutuhkan lagi oleh pemilik semula maupun bekas pakai dalam varian barang antik. Barang yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya diperjualbelikan dengan beberapa alasan, di antaranya; Karena tidak layak lagi dipakai atau rusak, Karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya. Barang-barang tersebut kualitasnya tidak sama lagi seperti barang baru, sehingga barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah. 2) Praktik jual beli Spart Part motor bekas di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Fiqh Muammalah sudah sesuai apabila dilihat rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama dan melakukan ijab qabul dengan mengucapkan kata-kata yang pada intinya menyatakan menjual dan membeli. Praktik jual beli tersebut termasuk sah dalam islam jika Kedua antara penjual dan pembeli saling ridho dan mengetahui barang yang sesungguhnya Abstraktidak di sembuyikan. 3) Praktik jual beli Spart Part motor bekas di PDS Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak sesuai secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu: Pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 ayat 1,2,3,6 dan 7 mengenai kewajiban pelaku usaha pada kemudian untuk pasal 8 ayat 2 mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item