KETERSEDIAAN RUANG LAKTASI PADA KANTOR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BLITAR

MUHAMAD IRWANTO, 17104153018 (2020) KETERSEDIAAN RUANG LAKTASI PADA KANTOR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BLITAR. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (241kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (462kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (460kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (106kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Download (118kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text BAB VI .pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (176kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Ketersediaan Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan publik Di Kabupaten Blitar“, ini ditulis oleh Muhamad Irwanto, NIM 17104153018 dibimbing oleh Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H. Kata Kunci: Ruang Laktasi, Pelayanan Publik Latar belakang penelitian ini adalah ketersediaan ruang laktasi yang tidak sesuai standarisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar. (2) Ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. (3) Ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar berdasarkan hukum islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar. (2) Untuk mengetahui ketersediaan Ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. (3) Untuk mengetahui Ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar berdasarkan hukum islam. Pada penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitan lapangan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa pernyataan, gagasan, dan pemikiran tentang ketersedian ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar. Observasi dilakukan untuk pengamatan secara langsung ke lapangan. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar dalam penerapannya masih belum maksimal karena masih ada beberapa kantor yang belum mempunyai ruang laktasi. (2) Hampir semua kantor pelayanan publik di Kabupaten Blitar belum memenuhi standarisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013, karena pejabat kantor hanya berpedoman kepada surat edaran dari Dinas Kesehatan dan tidak mencari informasi lain terkait penyediaan ruang laktasi. (3) Hukum Islam memandang bahwa ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah sebagai pemimpin suatu negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan dari berdirinya suatu negara itu sendiri, dan dalam penerapannya menyangkut pada maqashid syariah yang berupa maslahah dharuriyyah (maslahah primer) yang harus dipenuhi untuk memelihara keturuanan.

Actions (login required)

View Item