WACANA SERTIFIKASI PRA NIKAH PERSPEKTIF KUA KECAMATAN KARANGREJO DAN KUA KECAMATAN GONDANG DAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG

MUHAMAD AFIF BAHTIAWAN, 12509184007 (2020) WACANA SERTIFIKASI PRA NIKAH PERSPEKTIF KUA KECAMATAN KARANGREJO DAN KUA KECAMATAN GONDANG DAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG. [ Thesis ]

[img] Text
COVER.pdf

Download (490kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (175kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (95kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (182kB)
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (616kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (173kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (245kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (169kB) | Preview
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (93kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (136kB)

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul “Wacana Sertifikasi Pra Nikah Perspektif KUA Kecamatan Karangrejo Dan KUA Kecamatan Gondang Dan DPRD Kabupaten Tulungagung” ini ditulis oleh Muhamad Afif Bahtiawan di bimbing oleh Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.Si, M.H.I dan Dr. H. Asmawi, M.Ag. Kata kunci:Sertifikasi Pra Nikah Perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang dan DPRD Kabupaten Tulungagung. Penelitian dalam Tesis ini dilator belakangi oleh adanya sertifikasi pra nikah yang bakal dicanangkan Kementerian Kordinator bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK. Menurut Menko Muhadjir Effendy, pembekalan pranikah adalah suatu hal yang penting. Pembekalan ini tak hanya berkaitan dengan agama, namun juga multiaspek. Nantinya, Kemenko PMK bakal menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Namun, belakangan ini, wacana progam sertifikasi pra nikah justru menimbulkan polemik atau pro-kontra. Maka dari itu pemerintah perlu mengkaji dan mempelajarinya lagi lebih mendalam terkaid wacana sertifikasi pra nikah ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana pelaksanaan sertifikasi pra nikah?, (2) Bagaimana wacana sertifikasi pra nikah perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang?, (3) Bagaimana progam sertifikasi pra nikah perspektif DPRD Kabupaten Tulungagung?. Metode peneltian dalam penulisan ini iyalah menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan. Tehnikpengumpulan data yang di gunakanpenulispenelitianinimerupakanpengamatanwawancaradandokumen. Dan jugatehnikanalisadatanyamenggunakanreduksidanpenarikankesimpulandanverifikasi. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: (1)Pelaksanaan wacana sertifikasi pra nikah dapat disimpulkan sebagai kelas bimbingan, sertifikasi pra nikah ini diadakan selama tiga bulan, bagi masyarakat yang dianggap sudah lolos akan diberikan sertifikat.Melalui kelas bimbingan, masyarakat yang akan berencana menikah diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi. Dalam melaksanakan progam wacana sertifikasi pra nikah ini, kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (2)Menurut KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bahwa wacana aturan sertifikasi pra nikah itu sangat baik dan sangatb setuju jika memang harus diperlakukan. Karena sertifikasi pra nikah ini akan menjadi penyempurna proses bimbingan sebelum nikah yang sudah ada didalam proses sebelum nikah. Akan tetapi dalam catatan prosesnya nanti tidak dipersulit. (3) Progam sertifikasi pra nikah menurut Dewan DPRD Kabupaten Tulungagung secara umum pada intinya para anggota dewan di DPRD Kabupaten Tulungagung bisa menerima dengan catatan dalam pelaksanaanya tidak mempersulit proses pernikahan. Dengan adanya progam sertifikasi pra nikah ini calon pengantin bisa memahami dan mengerti tata cara berumah tangga yang baik menurut agama(Islam) dan mengerti tentang budaya hidup sehat sehingga bisa mengurangi adanya KDRT dan perceraian. Pihak DPRD Kabupaten Tulungagung sendiri kususnya dari pihak legislatif akan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan jika memang pemerintah pusat memberlakukan sertifikasi pra nikah menjadi peraturan. Sehingga pemerintah daerah akan selalu menindak lanjuti apa yang menjadi peraturan pemerintah pusat. Melihat konsepnya secara umum banyak manfaat dari adanya progam sertifikasi pranikah sebagai bekal calon pengantin untuk melaksanakan hidup berumah tangga, hanya saja jika dalam pelaksanaanya akan mempersulit persyaratan dalam proses pernikahan maka akan menjadi mudhorot.

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Subjects: Agama
Hukum > Hukum Islam
Divisions: Pascasarjana > Thesis > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: 12509184007 MUHAMAD AFIF BAHTIAWAN
Date Deposited: 26 Jan 2021 03:42
Last Modified: 28 Apr 2021 03:28
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/17769

Actions (login required)

View Item View Item