TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PEMBENTUKKAN PERPPU NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA

VENDRA DWIKY LUQMANA, 12103173032 (2021) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PEMBENTUKKAN PERPPU NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (1MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Vendra Dwiky Luqmana, 12103173032, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembentukkan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2021, Dr. Zulfatun Ni‟mah, S.H.I., M.Hum. Kata Kunci : Perppu, Keadaan Bahaya, Fiqih Siyasah. Perppu Nomor 23 Tahun 1959 merupakan produk hukum Presiden yang dibentuk pasca pemberlakuan kembali UUD 1945. Masa peralihan konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 menyebabkab keadaan dan kondisi negara menjadi tidak stabil. Karena keadaan yang genting dan memaksa, untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, Presiden dengan kewenangannya membentuk Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam pemberlakuannya, Perppu ditingkatkan statusnya menjadi UU melalui persetujuan DPR atau dihapuskan apabila tidak mendapat persetujuan DPR, namun setelah 60 tahun berlaku Perppu ini belum juga berubah statusnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses pembentukkan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ?, dan 2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses pembentukkan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dan 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case research), dengan data yang didapatkan dari tiga bahan hukum yakni primer, sekunder dan tersier serta teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu: 1) Proses pembentukkan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya tidak melalui prosedur dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang berikutnya tidak sah. Tidak dimintakannya persetujuan tersebut karena sistem check and balances tidak berjalan, negara dalam keadaan genting dan pemberlakuannya cacat secara formil dan materiil, dan 2) Ditinjau dari Fiqih Siyasah, pembentukan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang tidak melalui tahapan permintaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak sah, karena kewenangan membuat undang-undang merupakan kekuasaan ahl al-hall wa al-„aqd dan ketidak patuhan Presiden terhadap asas-asas pembuatan perundang-undangan dalam membuat Perppu, menjadikan Perppu tersebut menjadi tidak sah.

Actions (login required)

View Item