BAB I
PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
	Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ikatan dalam Syari'at Islam merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlah). Karena itu Allah SWT menetapkan aturan untuk melangsungkannya maupun untuk menjamin kelestariannya.
Berkaitan dengan ikatan perkawinan ini, Allah SWT menyebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 21:
            
“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Sekalipun perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat serta setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan disyari'atkannya nikah, namun adakalanya niatan untuk membangun rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Sering kali tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, Thalaq disyari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini.
Talak adalah hak yang sepenuhnya ada di tangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian halnya bagi istri. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehat akalnya dan baligh. Dengan mengucapkan lafadz talak (seperti Thallaqtuki) maka seketika itu telah putus ikatan perkawinan antara suami dengan istri tersebut dengan jatuh Talak Satu.
Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka yang berhak menjattuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya.Dalam surat Al-Ahzab ayat 49  dijelaskan:
                        
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

  yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.
Sedangkan bagi isteri, Islam memberikan jalan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan suaminya jika ternyata suaminya buruk akhlaknya, atau karena cacat, atau perbuatannya menimbulkan madlarat bagi istri sementara suami tetap bersikukuh untuk mempertahankan utuhnya perkawinan yaitu dengan mengadukan persoalannya kepada Qadli/Hakim dengan memohon agar dijatuhkan talak suami kepada dirinya.
Indonesia merupakan Negara hukum, adalah sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, dalam penyelengaraan negaranya termasuk perangkat yang menyertainya harus berdasarkan perundang-undangan. Di bidang kekuasaan  kehakiman termasuk dalam penegak hukum, seperti halnya profesi hakim, jaksa dan polisi diatur berdasarkan undang-undang.
Akhir-akhir ini ada kecenderungan dimana pencari keadilan terutama kelas menengah ke atas, enggan beracara secara pribadi. untuk itu mereka menunjuk kuasanya yang sah. boleh jadi gejala tersebut disebabkan sempitnya waktu untuk menghadiri sidang secara pribadi atau pertimbangan lain yang bersifat personal. Tanpa bermaksud menganalisis plus minus beracara dengan kuasa hukum. Betapapun, tidak dapat dipungkiri beracara dengan pihak tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perjanjian sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa.
Talak yang merupakan hak laki-laki seorang sebagai suami, oleh karena itu ia berhak mentalak istrinya sendiri secara langsung atau menguasakan kepada orang lain. Talak yang diwakilkan suami kepada orang lain tidak dapat menggugurkan hak suami dan merintanginya untuk ia gunakan sewaktu-waktu dikehendakinya. Seperti tidak adanya suami di tempat istri, berhalangannya suami sehingga tidak dapat hadir di majlis talak. Selain itu tidak seorangpun yang mengatakan bahwa mewakilkan talak bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an atau hadits Nabi.
Menyikapi hal perwakilan/pemberian kuasa dalam melaksanakan perbuatan hukum, ada ketentuan larangan pemberian kuasa disebabkan tidak cakapnya atau dianggap kurang cakap melakukan perwakilan disebabkan dilarangnya melakukan perbuatan hukum itu sendiri baginya. Sebagaimana seorang perempuan tidak boleh mewakili menikahkan seseorang baik Ijab ataupun Qabul dikarenakan dia dilarang dan tidak berhak melakukan itu pada dirinya sendiri. 
Bertolak dari keterangan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas “ Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam “, penulis juga mecoba menganalisa permasalahan hukum yang mencuat yaitu "Apakah kuasa hukum perempuan dibenarkan mengikrarkan talak sebagai wakil dari suami?". Dalam menyikapi permasalahan tersebut ulama' fiqih terbelah menjadi dua. Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut dapat dibenarkan dan sebaliknya ada pula yang berpendapat tidak dibenarkan.
Oleh karena itu akan dicoba dipaparkan agar menjadi jelas cara perceraian yang produk akhirnya adalah Talak. Skripsi ini berupaya memberikan kontribusi dalam upaya untuk memberikan alternatif jawaban tentang permasalahan tersebut
B.	Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:
1.	Bagaimana pandangan para Fuqoha’ terhadap Ikrar Talak yang diwakilkan kepada perempuan?
2.	Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan?

C.	Kajian Pustaka
Permasalahan dalam skripsi ini belum pernah dibahas sebelumnya, namun pada skripsi milik Umar dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas syari'ah Jurusan  Ahwalus Syakhsiyah Surabaya tahun 2008 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Muka Sidang Menurut Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia hanya membahas kuasa hukum dalam perspektif hukum islam yang disamakan dengan al-Wakalah. Adapun secara rinci tentang kewenangan kuasa hukum khususnya kuasa hokum perempuan dalam hukum islam tidak dipaparkan secara jelas. 
D.	Tujuan Penelitian
Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis mempunyai tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:
1.	Ingin mengetahui pandangan para Fuqoha’ terhadap Ikrar Talak yang diwakilkan kepada perempuan.
2.	Ingin mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan.
E.	Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait, sebagai berikut:
a.	Mengetahui hukum tentang ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan.
b.	Bagi masyarakat umum atau pembaca, diharapkan dapat memberi atau menambah wawasan hukum tentang ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan.
c.	Bagi Jurusan, semoga dapat menambah koleksi dalam bacaan dalam hukum acara peradilan agama khususnya hukum tentang ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan.
d.	Bagi penulis sendiri, menambah ragam khazanah keilmuan dan mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan mengamalkan apa yang telah dipelajari.
F.	Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu menegaskan kembali beberapa istilah pada judul ini. Yaitu:
Ikrar Talak 	: Ucapan atau ungkapan seorang suami kepada seorang isteri untuk melepaskan ikatan perkawinan atau pelepasan tali perkawinan dengan menggunakan lafadz "Thalaq" atau yang semakna dengan lafadz itu.
Kuasa Hukum 	: Seseorang yang diberi kewenangan hak subtitusi oleh hukum untuk mewakili seseorang yang sedang berperkara.
Hukum Islam	: Peraturan yang dirumuskan berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama' yang berbicara tentang talak dan ikrar talak.
Dari penjelasan pokok di atas, dapat kita fahami bahwa yang dimaksud judul di atas yaitu membahas tentang aturan hukum yang ada dalam hukum islam mengenai perbuatan hukum berupa pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan yang ditunjuk oleh suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.
G.	Metode Penelitian
Penelitian ini berisi satu topik yang di dalamnya memuat beberapa gagasan  yang berkaitan dan harus di dukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka. Sehingga dalam hal ini penulis menelaah literatur yang berkenaan dengan penelitian penulis. Studi ini termasuk dalam kategori kepustakaan (Library Research) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :  
1.	Data yang dikumpulkan : 
Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data-data literatur yang berkaitan dengan pandangan Hukum Islam terhadap ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan, yaitu meliputi pandangan para fuqoha’  terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada perempuan.
2.	Sumber Data : 
Adapun sumber data yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a.	Sumber Data Primer : 
Yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka terhadap kitab-kitab yang terkait dengan permasalahan penelitian, yang meliputi:
1.	Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbhiniy, Mughniy al-Mukhtaaj 
2.	Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Muqaddasi, al-Mughni ala Mukhtashar al-Khorqi 
3.	Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah
4.	Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Waadillatuh
5.	Musa Al-Imroni,  Al-Bayan,
6.	Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 
b.	Sumber Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari literatur atau perpustakaan yang berkaitan langsung dengan topik.
1.	Abu Abdul Mu’thi Nawawi, Nihayah Al-Zain, 
2.	M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah
3.	Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
4.	Abu Muhammad Ali al-Andalusi, Al-Muhalli bil-Atsar
5.	Abi Zakariya An-Nawawi, Al-Majmu’
6.	Sai’d bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah
7.	Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, Fiqih Munakahat
8.	Ibn Rusyd, Terj. Bidayatul Mujtahid
9.	Pandu,Yuha, Klien dan Advokat dalam Praktek 
3.	Teknik Pengumpulan Data
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (qualitative reseach). Sedangkan model penelitiannya yakni dengan meneliti, mambaca, menulis dan mengkopi  bahan kepustakaan yang berkenaan tentang konsep ikrar talak serta dari sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.
Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber-sumber kepustakaan dari buku-buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah di atas.
4.	Teknik Pengolahan Data
Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui langkah-langkah sebagi berikut : 
a.	Editing, memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi, yaitu sesuai dengan keselarasan, kesesuaian, kelengkapan, keaslian, kejelaan relevansi, dan keseragaman dengan pemasalahan.
b.	Organizing, mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk laporan penyusunan skripsi dengan baik
5.	Metode analisa Data
Apabila pengolahan data tersebut telah diselesaikan dengan baik maka penulis akan melakukan analisis data dengan menggunakan pola pendekatan deskriptif analisis, dan menggunakan pola pikir induktif yang maksudnya adalah menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
H.	Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB I Memuat pendahuluan yang berisikan tentang metodologi penelitian yang merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan skripsi, meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian yang mencakup: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisa data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.
BAB II Putusnya Perkawinan Sebab Talak : Memuat gambaran umum kerangka teori hukum islam tentang penjatuhan talak yang meliputi: pengertian talak, dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, macam-macam talak, ikrar talak yang diserahkan kepada isteri, dan ikrar talak yang diwakilkan.
BAB III Kuasa Hukum Dalam Peradilan Dan Perspektif Hukum Islam : Memuat penjelasan mengenai pemberian kuasa dalam hukum islam  dan pada pengadilan di Indonesia, pengertian wakalah,  rukun dan syarat dalam wakalah, serta pandangan para fuqoha’ tentang ikrar talak yang diwakilkan pada orang perempuan.
BAB IV  Analisis Ikrar Talak Yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam : Bab ini akan memuat tentang analisis hukum islam terhadap ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan dengan berdasarkan pada BAB II dan BAB III serta penemuan hasil penelitian pada buku-buku dan kitab-kitab yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan ini..
BAB V Penutup : Dalam BAB ini berisikan kesimpulan, saran dan kritik sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini yaitu analisis hukum islam terhadap ikrar talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan.

BAB II
PUTUSNYA PERKAWINAN SEBAB TALAK
A.	Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan
Tujuan perkawinan adalah untuk keluarga bahagia yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai mati salah seorang suami istri.
Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudlaratan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.
Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkainan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah furqah.
Menurut KHI dalam bab XVI pasal 113, bahwasanya putusnya perkawinan dapat terjadi karena : kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.
Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:
1.	Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
2.	Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dunyatakan kehendaknya itu dengan ucapa tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
3.	Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.
4.	Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.
Sungguhpun penyebab berakhirnya suatu perkawinan itu tidak selamanya harus dengan jalan ikrar talak karena ada pula yang melalui fasakh dengan jumlah sebab yang cukup banyak, tetapi pembahasan yang lebih populer dalam hukum keluarga adalah talak. 
B.	Pengertian Talak
   Talak menurut bahasa diartikan sebagai “pelepasan ikatan yang kokoh”, diambil dari kata “ithlaq” yang berarti membiarkan dan melepaskan. Sedangkan menurut istilah adalah pelepasan akad perkawinan.Menurut KHI dalam bab XVI pasal 113, bahwasanya putusnya perkawinan dapat terjadi karena : kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.
Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Namun dalam istilah hukum Islam talak didefinisikan 
حل ربطه الزواج وانهاء العلا قة الزو جية
 
Artinya: ”melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”
Wahbah Zuhaily juga memberikan pengertian 
 “Melepaskan ikatan perkawinan dengan  lafadz talak atau yang semakna dengannya.’

Dari rumusan dan definisi yang dikemukakan di atas terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak. Yaitu melepaskan, ikatan  perkawinan dan lafadz talak. Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya.
Meskipun tidak ada dalil yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian ini hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian terlihat dalam haditsnya, berdasarkan sabda Rosulullah SAW yang artinya :“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”.
Dengan demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran serta kemudharatan, maka islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut Makruh.
Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam perbuatan yang dapat mengancam persekutuan suci harus dihindarkan darinya. Diantara upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilarangnya jenis perkawinan yang sebatas ingin mencicipi, sekedar merasai atau kawin cerai.  Dalam riwayat hadits yang intinya “Allah melaknat setiap orang yang hanya ingin saling merasakan kemudian berpisah (maksudnya kawin cerai)” 
Begitujuga dalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat yang secara jelas dan terang menyuruh atau melarang terjadinya perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur jika talak itu mesti terjadi. Kalaupun mau menjatuhkan talak seharusnya dalam keadaan istri siap untuk memasuki masa iddah, dalam Al-Qur’an surat al-Thalaq ayat 1 disebutkan:
                                              
“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1482] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1483]. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum- hukum Allah. Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1484].”

[1482]  Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu Suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.
[1483]  yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.
[1484]  Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.
Kata idza/apabila pada awal uraian ayat di atas mengesankan bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang sejalan dengan tujuan perkawinan. Walaupun demikian Allah membuka kemungkinan itu sebagai jalan keluar bagi kesuliitan yang boleh jadi dialami oleh pasangan suami istri dan yang ternyata tidak lagi dapat teratasi.
Kata thallaqtum terambil  dari akar kata yang berarti melepas. Hubungan suami istri terjalin melalui akad nikah yang dilukiskan oleh Allah sebagai mitsaqan ghalizhan/ikatan yang sangat kukuh. Menceraikan istri berarti melepas ikatan itu. Dari sini perceraian dinamakan talak/pelepasan ikatan. Penggunaan kata kerja lampau disini, dimaksudkan dengan dekatnya masa akan dijatuhkannya perceraian. Ini serupa antara lain dengan perintah berwudhu sesaat sebelum shalat yang juga menggunakan kata kerja masa lampau.
C.	Syarat dan Rukun Talak
Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Adapun rukun-rukun talak yaitu: 
1.	Suami
Orang yang dianggap sah  untuk menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, baligh, dan dalam keadaan sadar.  Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapaan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun mengerti tentang maksud dari talak dan tentang mengucapkan  talak itu menjadi perbincangan di kalangan ulama’.
Sebagian ulama’ diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat,  berpendapat bahwa talak dari  anak-anak yang memahami arti talak itu dianggap jatuh. Sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa, yang menjadi pedoman adalah pengetahuannya tentang talak.
Suami menjadi  syarat dalam nikah karena dalam pengertiannya talak adalah sesuatu yang melepaskan dan menghilangkan ikatan perkawinan. Secara otomatis perceraian dengan talak tidak akan pernah terjadi jika belum terjadi akad nikah yang mengakibatkan adanya tali perkawinan. Orang selain suami tidak berhak menjatuhkan talak kepada seorang istri, itu disebabkan dia tidak memiliki ikatan perkawinan dengan istri.
Hal yang menjadi dasar adalah Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49 , Allah SWT menjelaskan orang yang mempunyai hak talak:
                        
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1226] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”

[1226]  yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.
2.	Perempuan yang ditalak
Perempuan yang ditalak itu berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikan dalam bentuk talak raj’i dan masih berada dalam masa iddah, dia masih bisa untuk dijatuhi talak
Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, fuqaha’ sepakat bahwa mereka harus:
a.	Perempuan yang dinikahi dengan sah.
b.	Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan.
c.	Belum habis masa iddahnya, pada talak raj’i.
d.	Tidak sedang haid, atau suci yang dicampurinya.
Syarat mutlak yang harus tercapai  adalah perempuan yang ditalak itu berstatus istri. Maka tidak sah menjatuhkan talak kepada perempuan lain yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. 
3.	Sighat talak
Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istri untuk menjatuhkan talak. Dalam akad nikah yang terdapat  dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu  ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamakan akad. Namun dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan perbuatan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan dari istri untuk itu.

Al-Jaziri memberikan dua syarat agar sighat bisa terpenuhi sebagai salah satu rukun talak. Pertama sighat talak adalah lafadz yang menunjukkan tentang talak baik sharih ataupun kinayah.  Karena talak merupakan ucapan dalam bentuk sighat, apabila dilakukan tanpa ikrar talak seperti memulangkannya kepada orang tuanya tanpa mengucapkan kata yang menunjukkan talak maka talak itu dianggap belum jatuh. Kedua sighat itu adalah harus mengetahui lafadz yang diikrarkan merupakan maksud menceraikan.
4.	Qusdu
Qusdu yang dengan ucapan talak itu memang dimaksudkanya untuk talak bukan maksud lain. Qasdu ini berarti bermaksud untuk menjatuhkan talak dengan pengikraran talak tersebut, bukan karena niat lain. 
D.	Perceraian Menurut Perundang -Undangan
Salah satu yang tidak disenangi istri dalam perkawinan adalah perceraian. Ini disebabkan bahwa selama ini perceraian sering dipergunakan laki-laki dengan semena-mena  kepada istrinya. Padahal perceraian menurut Islam seperti yang kita ketahui, merupakan emergency exit yang hanya dibuka apabila terjadi keadaan darurat.
Penggunaan hak cerai yang serampangan tersebut bukan saja merugikan kedua belah pihak, tetapi juga terutama anak keturunan dan juga masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang berusaha mengatasinya dengan memberi aturan, baik tata cara, alasan serta usaha lainnya.  Usaha tersebut pada hakikatnya berupaya menekan intensitas perceraian dan segala eksesnya.
Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun tata cara perceraian menurut undang-undang adalah sebagai berikut:
1.	Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat pemberitahuan perceraian terhadap isterinya disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan di tempat tinggalnya , serta meminta pada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 14).
2.	Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud tersebut. Dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu (pasal 15), pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan peceraian apabila terdapat ada alasan yang jelas, dan pengadilan berpendapat bahwa pasutri yang bersangkutan tidak lagi dapat didamaikan untuk hidup rukun dalam berumah tangga (pasal 16).
3.	 Setelah dilakukan sidang pengadilan maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan dikirim pada pegawai pencatat di tempat perceraian untuk dicatat (pasal 17). 
4.	 Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian telah dinyatakan di depan sidang pengadilan. 

Dari peraturan perundangan di atas dapat kita simpulkan bahwa perceraian hanya terjadi di depan pengadilan, pengadilan sebelumnya telah mengusahakan perdamaian, harus cukup alasan dan kerukunan sangat kecil. Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perkawinan, seperti halnya hukum Islam berusaha mempersulit perceraian.
Kompilasi Hukum Islam, sebagai referensi keputusan pengadilan agama memberikan perhatian lebih teknis dan lebih detil terhadap masalah perceraian ini. Terlihat banyak pasal yang berkaitan dengan perceraian, dari mulai tempat perceraian dilaksanakan, alasan-alasan, teknis sampai bentuk-bentuk perceraian. Disebutkan pula perceraian harus dilaksakan di depan pengadilan sesuai pasal 117:
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan langkah-langkah  permohonan talak kepada pengadilan agama;
Pasal 129
“Seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
Pasal 130
“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding atau kasasi.”
Pasal 131
(1)	Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
(2)	Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadila Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
(3)	Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
(4)	Bila suami tidak mengikrarkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
(5)	Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang nerupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan Agama.

E.	Macam- macam Talak 
Seperti kita ketahui bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan bukan perpisahan. Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak. Oleh karena itu Islam datang dengan masalah talak, sesuai konsep  sebagai berikut:
1.	Talak tetap di tangan suami sebab suami mempunyai  sikap rasional, sedangkan istrinya bersifat emosional.
2.	Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami seperti Pengadilan Agama.
3.	Istri berhak mengajukan talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat Qadli (Pengadilan Agama).
4.	Talak bisa kembali lagi antara suami istri sesuai dengan ketentuan agama.
5.	Bagi mantan istri ada masa iddah dan memiliki hak menerima mut’ah dan nafkah dari mantan suami.
Secara garis besar  ditinjau dari  boleh atau tidaknya ruju’ kembali, talak dibagi menjadi dua macam yaitu:
1.	Talak Raj’i
Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istri yang pernah digauli, talak raj’i hanya terjadi pada talak yang pertama kali dijatuhkan atau kedua kali saja, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:
                                                    
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

[144]  ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.
Dalam ayat menjelaskan, bahwasannya talak yang dilakukan kedua kalinya merupakan talak yang dapat menyebabkan suami bisa merujuk kembali dengan cara yang baik. 
Jumlah talak perempuan yang boleh diruju’ adalah dua, dan talak itu disebut talak raj’i. Jika telah dijatuhkan talak pertama sebelum habis masa iddahnya, perempuan boleh diruju’ kembali. Demikian juga kalau dijatuhkannnya talak kedua  sebelum habis masa iddah perempuan itu, boleh juga dia ruju’ kembali. Dan tidak dapat lagi  diruju’ apabila telah jatuh talak ketiga
Talak raj’i itu jatuh  pada istri yang telah dikumpuli. Adapun talak ini tidak menghilangkan sesuatu apapun dari hubungan perkawinan ketika dijatuhkan, tetapi ikatan perkawinan masih tetap ada. Sehingga ketika salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia pada saat iddah belum habis, maka mereka saling mewarisi satu sama lain. 
Pada talak raj’i ini suami berhak Ruju’ (kembali pada istri yang telah ditalak) pada saat melaksanakan iddah walaupun tanpa persetujuan istri. Dan melalui ruju’ ini masa iddah itu secara otomatis habis dan berakhir. Dan apa yang menjadi akibat dari  talak itu  tidak berlaku apapun, kecuali berkurangnya bilangan hak tiga kali talak yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya.
2.	Talak Ba’in
Mengenai talak ba’in Ibnu Rusyd sependapat dengan para fuqoha yang mengatakan talak tersebut terjadi karena belum terdapatnya pergaulan, karena adanya bilangan tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti rugi pada khulu’, meski masih diperselisihkan apakah khulu’ itu termasuk talak atau fasakh. Fuqoha juga telah sependapat bahwa bilangan talak yang mengakibatkan talak ba’in pada orang merdeka adalah tiga kali talak. Berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 229;
“Talak (yang dapat diruju’) itu dua kali.”
Talak ba’in  yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami pada bekas istrinya.
Talak bain ada dua macam,yaitu talak ba’in shugro dan talak ba’in kubro 
1.	Talak ba’in shugro adalah talak bain yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk nikah kembali dengan bekas istri. Dengan artian, bekas suami boleh mangadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya, maupun sudah berakhir masa iddahnya. Diantara talak bain sughro adalah:
•	Talak sebelum berkumpul (digauli)
•	Khulu’, sebagaimana dalam keterangan hadits di bawah ini.
عَن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي ص. م فقالت يارسول الله مَا أَعِيْبَ عليه فى خُلُقٍ ولا دِيْنٍ ولكنَّ أَكْرَهُ الكفرَ فى الاسلام فقال رسول الله صلعم  اَتُرِيْديِنَ عليه حديقَتَهُ فقالتْ نعم فقال رسول الله اِقْبَلِ الحديقةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِقَةً . رواه البخاري.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya  istri Tsabit bin Qais datang menemui Rasul SAW. Seraya berkata: bukannya aku mencela terhadap dia tentang akhlak dan agamanya, akan tetapi aku tidak senang keingkarannya akan islam. Kemudian Rasul berkata: Apakah kamu ingin memberikan sebidang kebun kepada suamimu? dia berkata: Ya, kemudian Rasul SAW, berkata: terimalah	kebun	ini	untukmu.	(H.R.	al-Bukhari) 

2.	Talak ba’in Kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri, serta menghilangkan kehalalan untuk mengawini lagi kecuali jika bekas istri menikah kawin dengan orang lain dan sudah di dukhul kemudian diceraikan. 
Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230:
                                 
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”

Dari dua macam tersebut, kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain ada yang dilihat dari segi baik atau tidaknya penjatuhan talak dengan mempertimbangkan keadaan istri waktu ditalak tersebut:
1.	Talak Sunni
Yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang pelaksanannya telah sesuaai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur’an atau sunnah Nabi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 1: 
                                               
“ Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].”

[1481]  Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu Suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.
[1482]  yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.
[1483]  Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.
Talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah dikatakan talak sunni jika memenui 3 syarat:
    a. Istri yang di talak sudah pernah digauli
    b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah dithalak
    c. Talak itu dijatuhkan karena istri dalam keadaan suci.
Dalam KHI dalam bab XVI pasal 121 mengatakan demikian.
Fuqoha’ telah sepakat bahwa orang yang menjatuhkan talak sunni terhadap istrinya adalah apabila ia menjatuhkan satu talak ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli.
2.	Talak Bid’i
Talak Bid’i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah (tidak memenuhi syarat talak sunni) Yang termasuk talak bid’i ialah:
1.	Talak dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid;
2.	Talak yang dijatuhkan pada istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli dalam keadaan suci.
Dapat diketahui, bahwa talak bid’i adalah kebalikan dari talak sunni. Hal ini sesuai dengan KHI dalam bab XVI pasal 122.
Kemudian, ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:
1.	Talak sharih
yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak, atau cerai seketika diucapkan, dan tidak mungkin perlu pemahaman lagi.
Menurut Imam Syafi’i yang digunakan dalam talak sharih adalah tiga, yaitu, thalaqtu, faraqtu, dan sarahtu. Menurut al-Dhahiri, talak bisa jatuh hanya dengan kata-kata di atas saja.
2.	Talak kinayah
Yaitu talak yang menggunkan kata-kata sindiran, contohnya, susullah keluargamu sekarang juga, dan lainnya.Menurut Taqiyuddin, talak kinayah ditentukan dalam kemungkinan cerai atau tidaknya tergantung pada niat suami.
F.	Penjatuhan Talak
1.	Talak Yang Diserahkankan Kepada Istri
Talak adalah merupakan hak dari seorang suami, sehingga dia bisa mentalak istrinya sendiri secara langsung atau dilakukan dengan cara lain dengan baik. Dan bagi suami boleh menyerah kepada istrinya untuk mentalak dirinya.  Penyerahan talak yang dilakukan oleh suami tidak menggugurkan haknya dan tidak dapat melarangnya untuk menggunakannya kapanpun.
Ulama’ Zhahiriyah tidak sependapat dengan pendapat di atas. Mereka berpendapat bahwasannya suami tidak boleh menyerahkan hak talak kepada isterinya untuk menceraikan dirinya sendiri. Ibn hazam berpendapat, orang yang  menyerahkan hak talak kepada istrinya maka talak tersebut tidak berlaku dan perempuan tersebut belum tertalak. Sebab Allah SWT memberikan hak talak hanya kepada laki-laki, bukan kepada perempuan.
Tentang diperbolehkannya menyerahkan hak talak kepada istrinya adalah diperbolehkan menurut Ijma’. Dan yang dibuat dasar hujjah adalah peristiwa Rasulullah yang pernah menyuruh istri-istrinya untuk memilih tetap menjadi istri nabi atau menceraikannya. Hal itu senada dengan diturunkannya surat Al-Ahzab  ayat 28-29 :
                              
“Hai Nabi, katakanlah kepada pasangan-pasanganmu: ‘Jika kamu menginginkan kehiduupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepada kamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan perceraian yang baik. Dan jika kamu sekalian menghedaki Allah dan Rasul-Nya serta di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di aantara kamu pahala yang besar’.”

Menurut Ibn ‘Asyur, beberapa ulama’ antara lain Ibn ‘Athiyah dan Abu Hayyan mengemukakan bahwa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan besarnya perolehan kaum muslimin dengan Bani Quraizhah, yang dijatuhi hukuman oleh Nabi SAW. Kekayaan yang melimpah itu, menjadikan istr  Nabi merasa bahwa merekapun akan mendapat tambahan nafkah akibat perolehan tersebut. Allah menghendaki dari Rasul-Nya agar hidup sederhana; hati beliau tidak terkait dengan kesenangan duniawi kecuali guna melanjutkan hidup. Nah, dari sini ayat-ayat di atas turun untuk mendidik istri-istri Nabi agar hidup sederhana, tidak menjadikan gemerlap duniawi bahan perhatian yang besar.
Pembahasan tentang talak yang diserahkan kepada istri juga tak lepas dari dua bentuk talak dilihat dari segi pengucapannya; yaitu talak Sharih dan talak Kinayah. Penyerahan talak kepada istri itu juga ada kalanya menggunakan sharih seperti  ucapan suami kepada istri:  ”talaklah dirimu” atau dengan kinayah sebagaimana ucapan suami “pilihlah untuk dirimu” atau “keputusan ini ada di tanganmu”.
2.	Talak Yang Diwakilkan Kepada Orang Lain
Wahbah Zuhaily menjelaskan konsep pelimpahan kuasa dalam menjatuhkan talak menurut ulama’ madzhab sebagai berikut.
1.	Madzhab Hanafiyah, penjatuhan talak dari orang selain suami dengan seizinnya ada kalanya berupa penyerahan, wakil, dan utusan;
a.	wakil (tawkil) yaitu menggantikan posisi suami dengan orang lain selain istri untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Seperti mengatakan kepada seseorang “aku mewakilkan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku”. Maka ketika wakil itu menerima akad wakalah ini kemudian mengatakan kepada istri orang yang mewakilkan kepadanya tadi “kamu saya talak” dengan demikian penjatuhan talah dianggap sah.
b.	Penyerahan (tafwid) yaitu memberikan kekuasaan atau memberikan kepemilikan talak kepada istrinya untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri dari suami tersebut, atau menggantungkan talak istrinya kepada keinginan orang lain  seperti mengatakan “talaklah istriku sesuai keinginanmu”
c.	Utusan (Risalah), yaitu menyampaikan ucapan orang yang mengutusnya atau dengan mengirimkan kabar kepada istri yang ghaib bahwasannya istrinya telah ditalak oleh suaminya.
2.	Malikiyah berpendapat bahwa pelimpahan kekuasaan suami kepada orang lain tentang talak itu ada tiga macam;
a.	wakil, menberikan kuasa kepada orang lain untuk menjatuhkan talak baik itu kepada istrinya sendiri atau kepada orang lain.  Tetapi dalam tawkil ini suami masih mempunyai hak untuk mencegah wakil menjatuhkan talak.
b.	Tamlik, yaitu menyerahkan kepemilikan keputusan suami tentang istri kepada istrinya sendiri. Dalam masalah ini suami sudah tidak berhak mencegah atau memintanya kembali dari istrinya.
c.	Pemilihan (takhyir) adalah dengan  menyuruh  istrinya memilih antara tetap  bersamanya atau meminta diceraikan. Maka untuk istri  ini diperkenankan untuk memilih dari  dua perkara tadi yang diperbolehkan, dan apabila istri tersebut memilih bercerai maka jatuh talak tiga kepadanya.
Namun Syafi’iyah mengatakan bahwa penyerahan talak kepada istri adalah merupakan kepemilikan kepadanya. Dengan ini disyaratkan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya dengan secepatnya. Jika istri telah menerima kepemilikan tersebut dan menjatuhkan talak, maka tidak ada kesempatan ruju’ lagi kepadanya

BAB III
KUASA HUKUM DALAM PERADILAN 
DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A.	Kewenangan Peradilan Agama.
Sebelum mengemukakan tentang peran kuasa hukum/advokat dalam pemberian jasa hukum di pengadilan agama terlebih dahulu perlu diketahui tentang kewenangan peradilan agama. Dalam menjalankan kekuasaan proses peradilan tersebut diperlukan kekuasaan yang pada dasarnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 
Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman itu terlihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada Pasal 2 menyatakan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara  tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
Pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan. Kekuasaan pengadilan pada lingkungan peradilan terdiri atas kekuasaan relatif (relative competentie) dan kekuasaan mutlak (absolute competentie). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. 
Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif  pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya yang bedasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa daerah hukum sebagai kekuasaan relatif pengadilan agama meliputi wilayah kota dan kabupaten, sedangkan daerah hukum pengadilan tinggi agama meliputi wilayah provinsi. Namun demikian , dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) dinyatakan, “pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kota dan di ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.”
Pengadilan Agama selain memiliki kekuasaaann  relatif seperti disebutkan di atas, juga mempunyai kekuasaan mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksan, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama islam berdasarkan hukum islam. Kewenangan kekuasaan mutlak ini diatur pada pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama,
Pasal 49
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf; 
f. zakat;  
g. infaq; 
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah.

Memperhatikan peraturan di atas, begitu banyak bidang perkara yang harus ditangani oleh pengadilan agama apabila ini menjadi masalah perselisihan para pihak. Kesempatan kuasa hukum/advokat pun sama peluanganya dengan peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh klien kepadanya. Kewenangan-kewenangan yang masuk di lingkungan peradiln agama di atas perlu diketahui oleh advokat supaya dapat memposisikan diri dalam menjalankan peran jasa pemberian hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
Setelah mengetahui talak merupakan kompetensi absolut  bagi pengadilan agama, maka tidak lupa kita harus mngetahui posisi kompetensi  relatifnya juga. Selama ini istilah yang dipergunakan dalam praktek ialah permohonan “talak” dan gugat “cerai”. Ternyata UU no. 7 tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah “cerai talak” untuk permohonan talak, sedangkan untuk gugat cerai digunakan istilah “cerai gugat”.
B.	Kuasa Hukum dalam Peradilan .
Dalam suatu kondisi, dimana menyebabkan seseorang atau suatu badan tidak dapat secara langsung bertindak untuk dan atas nama dirinya dalam melakukan suatu perbuatan hokum. Maka diperlukan surat kuasa agar pihak lain dapat mewakili dan bertindak untuk dan atas namanya dalam suatu perbuatan hukum tersebut. Dalam praktek pengadilan, penerima kuasa adakalanya keluarga para pihak yang disebut dengan kuasa insidentil. Idealnya kuasa tersebut berasal dari ahli hukum misalnya advokat atau pengacara praktek.
Dalam kaitan hubungan antara seorang klien dengan advokat, surat kuasa diartikan sebagai suatu dokumen penting yang dapat dijadikan bukti bahwa seorang klien telah menunjuk seorang advokat atau lebih untuk mewakili dan bertindak dalam suatu perbuatan hukum. Tanpa surat kuasa dari klien, advokat tidak berwenang melakukan perbuatan apapun yang mengatas namakan klien dalam menyelesaikan perkara.
Pemberian jasa bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya mempunyai landasan huku yang sangat kuat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman BAB VII bantuan hukum menyatakan, 
Pasal 37
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
Pasal 39
Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

	Peran advokat yang berpraktek di pengadilan agama dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan. Peran positif advokat itu digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:
1.	Mempercepat proses administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan
2.	Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
3.	Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan perohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan.
4.	Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilanya.
5.	Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya.
6.	Dalam memberikan bantuan hukum sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yurisdiksi diartikan sebagai kewenangan bagi praktisi hukum dalam melaksanakan tugasnya  agar menjadi jelas batasannya. Seorang advokat dapat beracara di manapun di seluruh nusantara, di semua lingkungan peradilan misalnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.
Pada dasarnya advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan atau pendampinngan terhadap kliennya. Terlebih dalam tindak pidana, maka tugasnya sebagai kewajiban profesi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Demikian juga advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun.
C.	Kuasa Hukum Perspektif Hukum Islam.
Seperti kita ketahui, kuasa hokum adalah orang yang ditunjuk oleh klien untuk mewakili dirinya dalam melakukan sesuatu demi kepentingannya. Dalam Islam, terdapat konsep hukum yang sama dengan itu yaitu wakalah. Hanya saja dalam perspektif hukum positif Indonesia, lebih spesifik dengan menyebut kuasa hukum. Tetapi itu terbatas dalam mewakili di muka hukum dan di depan pengadilan.
Hukum Islam memberikan potensi yang tinggi terhadap kewenangan dan status kuasa atau wakil. Kalau dilakukan komparasi antara status dan kewenangan dan status kuasa menurut hukum islam dengan hukum positif akan ditemui banyak titik persamaan. Antisipasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat terlihat jelas dalam deskripsi fiqih mengenai “al-Wakalah”.
Hal yang perlu dikutip adalah pengertian wakalah yang diberikan oleh para fuqoha’. Wakalah menurut bahasa berarti “tafwidl” yang bermakna menyerahkan atau mewakilkan. Sedangkan menurut istilah Sarbini memberikan pengertian:
“Suatu tindakan dimana seseorang menyerahkan haknya untuk melakukan sesuatu kepada orang lain untuk dilakukannya selama dia hidup.”
 
Sedangkan Nawawi memberikan definisi 
“Penyerahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain pada suatu perbuatan tertentu dengan bentuk yang tertentu pula untuk dilaksanakan selama ia masih hidup”.

Deskripsi fuqaha’ mengenai wakalah membuktikan bahwa penunjukan kuasa telah dipraktekkan secara luas oleh masyarakat muslim dalam lalu  lintas perbuatan hukum, baik di  dalam maupun di luar  pengadilan. Oleh karena itu, tindakan pencari keadilan menunjuk wakilnya untuk menghadap pengadilan sebagaimana dipraktekkan dewasa ini bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah peradilan Islam. Sebagaimana hukum positif, hukum Islam pun menegaskan bahwa pemberian kuasa harus  jelas dan rinci.
Adapun para ulama’ sepakat untuk memperbolehkan wakalah ini dengan Ijma’. Masyarakat memang membutuhkan kuasa sebagaimana konsep wakalah, ada sebagian dari mereka yang tidak dapat melakukan sesuatu dengan sendiri dan membutuhkan wakil sebagai kuasanya. Hal ini bisa disebabkan kekurang tahuan mereka dalam suatu hal atau memang tidak mampu melakukannya. Berdasarkan firman Allah  surat Al-Kahfi ayat 19:
                                          
“Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Dan juga pada surat  Yusuf ayat 93:
            
“Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali; dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku".
Diriwayatkan dalam suatu hadits oleh Abu Dawud, Rasulullah pernah melakukan dalam hal nikah;
D.	Rukun Wakalah
Adapun rukun wakalah ada 4 yaitu:
1.	Muwakil
Seorang muwakil adalah orang yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atas nama dirinya.  Adapun syarat  muwakil itu sendiri haruslah sah untuk melakukan sesuatu (hal yang dikuasakan) untuk  dirinnya sendiri. Dengan demikian ia bisa mewakilkan hal tersebut kepada seseorang baik laki-laki ataupun perempuan.
Syafi’iyah memberikan keterangan tentang syarat muwakil dengan keharusan dia menjadi orang yang berhak untuk melaksanakan sesuatu yang akan dia wakilkan kepada orang lain, ukuran berhak adalah sahnya muwakil tersebut melakukan sesuatu yang akan diwakilkan dengan dirinya sendiri. Kemudian mereka menjelaskan orang yang tidak bisa menjadi muwakil, diantaranya  adalah anak kecil, orang gila, orang yang berpenyakit ayan, dan orang mabuk.
Syarat muwakil harus bisa melakukan untuk dirinya sendiri ada dua macam bentuk menurut Syarbini; yang pertama adalah dia dapat melakukan  atas dasar milik pribadi (karena pemilikan) seperti mewakilkan untuk menjalankan hartanya. Kedua dengan dasar kekuasaan (wilayah) seperti seorang ayah yang mewakilkan seseorang untuk menjalankan harta anaknya yang dalam pengampuannya.

Setelah membicarakan orang yang tidak bisa menjadi muwakil secara mutlak sebagaimana tersebut dia atas, diterangkan dalam kitab Fath al-Wahhab mengenai  orang yang tidak bisa mewakilkan sesuatu pada orang lain dalam hal tertentu. Misalnya orang yang sedang berihram tidak dapat mewakilkan kepada seseorang untuk menjadi wakil dalam akad nikah, ini dikarenakan hukum asal tidak diperkenankan melakukan akad nikah pada saat  dia masih ihrom. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang tidak diperkenankan melakukan sesuatu maka akad wakalah tersebut tidak sah. Jika seseorang tidak dapat melaksanakan sesuatu untuk dirinya sendiri, bagaimana orang lain bisa melakukan untuknya, dalam artian orang yang menjadi wakil itupun tidak berhak melakukan perbuatan tersebut.Syarbini menambahkan bahwa apabila orang yang tidak tidak kuasa memberikan sesuatu, maka penggantinya akan lebih tidak kuasa lagi untuk melakukannya.
2.	Wakil
Syarat seseorang  agar bisa bertindak sebagai wakil adalah sama dengan syarat Muwakil, yaitu sahnya sesuatu yang akan dilakukannya sebagai wakil untuk dirinya sendiri. Jika syarat itu tidak bisa ia penuhi maka dia tidak berhak menjadi wakil. Dasar syarat ini dengan mempertimbangkan kuasa seseorang untuk melakukan sesatu itu  lebih kuat untuk dirinya sendiri daripada  melakukan untuk orang lain.
Ditambahkan lagi dalam Al-‘Abab yaitu dengan menentukan secara jelas siapa yang menjadi wakil. Dalam kitab itu dijelaskan tidak diperbolehkan menunjuk wakil secara umum tanpa ditentukan secara khusus, seperti contoh tidak sah orang yang mewakilkan kepada salah satu dari dua orang dengan mengatakan “ aku wakilkan kepada salah satu diantara kalian berdua”.
Abi Zakaria juga berpendapat mengenai  orang yang tidak bisa menjadi wakil dalam keadaan tertentu. Dicontohkan orang tidak diperbolehkannya seorang perempuan menikahkan seseorang karena dianggap  tidak sah melakukan itu untuk dirinya sendiri. 

Golongan Malikiyah memberikan tiga syarat bagi muwakil dan wakil:
1.	Merdeka, maka tidak sah mewakilkan sesuatu kepada seorang budak.
2.	Cerdas (al-rusyd), dalam artian bahwa dia bukan orang yang di bawah pengampuan.
3.	Baligh, telah dianggap dewasa. Maka dengan ini orang yang belum baligh tidak boleh mewakilkan kepada seseorang sebagai muwakil, ataupun mewakili atas nama seseorang sebagai wakil.
3.	Muwakal Fih
Muwakal fih adalah sesuatu yang akan dikuasakan kepada wakil dari seorang muwakil. Agar akad wakalah tersebut menjadi sah, sesuatu yang akan diwakilkan untuk selanjutnya dilakukan harus diketahui dengan jelas diperbolehkan atau tidaknya. Ahmad memberikan dua syarat yang harus dipenuhi  dalam muwakal fih;
a.	Muwakal fih adalah benar-benar milik dari muwakil, sesuatu yang diwakilkan kepada seseorang itu murni hak dan miliknya bukan milik selain muwakil. Sehingga apabila muwakil mewakilkan untuk menjual barang yang akan dimilikinya atau menjatuhkan talak pada perempuan yang akan dinikahinya maka wakalah terebut dianggap tidak sah.
b.	Dapat dilakukan penggantian subyek, hal ini dimaksudkan bahwa sesuatu yang akan diwakilkan itu dapat dilakukan oleh orang lain dengan pelimpahan kuasa. Hal-hal yang lazim untuk diwakilkan adalah dalam masalah mu’amalah, tidak sah mewakilkan ibadah kepada orang lain.
Al-Jaziri menambahkan satu syarat lagi disamping dua syarat yang telah disebutkan tadi, yaitu muwakal fih haruslah diketahui dengan jelas. Tidak disahkan wakalah yang bersifat majhul atau tidak diketahui sama sekali, bisa dilakukan walaupun dengan mengetahui beberapa aspek walaupun tidak diketahui secara utuh. Pencegahan ini  bukan tanpa sebab, melainkan untuk menghindari penipuan yang akan terjadi.
4.	Sighat
Sighat adalah akad yang diucapkan muwakil kepada wakil. Dalam wakalah ini tidak disyaratkan adanya  qabul, tetapi yang menjadi persyaratan adalah adanya ijab. Quyubi mengatakan bahwa muwakil haruslah mengucapkan lafadz yang mencerminkan kerelaan dia unttuk memberikan kuasa  kepada wakil. Adapun qabul dalam masalah inii tidak disyaratkan.
Qulyubi menilai bahwa masalah wakalah ini mengandung dua persepsi yang berlanjut pada adanya sighat yang harus dipenuhi. Apabila wakalah itu dianggap sebagai suatu akad maka adanya qabul juga menjadi  syarat, seperti mengucapkan “aku menjadikanmu wakil”. Lain hal kalau wakalah ini berbentuk perintah (amar), maka tidak membutuhkan Ijab.

E.	Pendapat Fuqoha’ Tentang Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kepada Perempuan.
Muhyiddin mengatakan tentang  sahnya tawkil kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri.  Hal ini disamakan dengan sahnya menyerahkan talak kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri.
Talak yang diwakilkan kepada istri sesungguhnya tidak termasuk mewakilkan kecuali suami mengatakan kepada wakil tersebut dengan jelas. Karena talak kepada istri itu wakil harus mengetahui dengan tawkil yang khusus dengan berkata: “aku wakilkan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku fulanah” atau memberikan isyarat kepadanya seperti berkata: “aku wakilkan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku ini”
Ulama’ Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap  sah talaknya maka dengan itu  sah pula ia mewakili seseorang. Ketika suami mewakilkan kepada seorang perempuan untuk menjatukan talak, maka perwakilan itu dianggap sah menjatuhkan talak baik itu untuk dirinya sendiri sebagai istri atau menjatuhkan talak kepada orang lain.

BAB IV
	ANALISIS IKRAR TALAK YANG DILAKUKAN OLEH KUASA HUKUM PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM
A.	Pengucapan Ikrar Talak
Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya dibagi menjadi 4 macam yaitu:
1.	Talak dengan ucapan, talak yang disampaikan suami dengan ucapan di hadapan istri dan istri secara langsung mendengarnya.
2.	 Talak dengan tulisan, talak yang disampaikan suami secara tertulis kemudian istri membaca dan memahami maksud dan isinya.
3.	Talak dengan Isyarat, dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
4.	Talak dengan utusan, disampaikan melalui perantara orang lain kepada istri untuk menyampaikan maksud suami mentalak sang istri. 

Dilihat dari proses pengucapan ikrar talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu dibagi kepada dua macam:
1.	thalaq mubasyir, yaitu thalaq yang yang diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan thalaq tanpa melalui perantaraan atau wakil
2.	thalaq tawkil, yaitu thalaq yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.
Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (4), sidang pengadilan penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Ini berarti suami istri hadir dalam persidangan. Cuma, kehadiran mereka menurut  undang–undang tidak mesti secara pribadi atau in-person. Baik suami maupun istri dapat diwakili oleh kuasa. Dengan demikian undang-undang memberi memberi kemungkinan bagi seorang kuasa mengucapkan ikrar talak. Begitu juga istri, dapat diwakili kuasa dalam menyaksikan ikrar talak.
Akan tetapi  agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa khusus yang berbentuk “autentik”. Di dalam surat kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk “mengucapkan ikrar talak”.jadi di samping bentuk surat kuasa khususnya autentik, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa. Salah satu  unsur tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak.
Sebaliknya kuasa yang mewakili istri cukup didasarkan surat  kuasa khusus biasa, dan tidak mesti berbentuk autentik. Dengan surat kuasa khusus biasa, kuasa dapat mewakili kepentingan hukum istri dalam sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini perlu dijelaskan, agar pihak pejabat pengadilan tidak bersikap berlebih memberati pihak istri dalam pembuatan surat kuasa.

B.	 Analisis terhadap ikrar yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan.
Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi mungkin untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Hal ini dapat ditempuh melalui usaha suami ataupun atas keinginannya, seperti melimpahkannya kepada seorang wakil atau kepada istri yang diserahkan kepadanya perkara talak.
Talak yang menjadi  kekuasaan suami itu disebabkan tanggungan dia dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga yang harus menanggung nafkah bagi anggota keluarga. Nafkah ini ditanggung oleh suami mulai awal nikah dengan memberikan mahar, sampai pada putusnya perkawinan suami juga menanggung nafkah iddah,  nafkah menyusui, juga nafkah pemeliharaan anak jika ia mempunyai anak dari istri yang ditalaknya.
Apabila seorang suami menyerahkan masalah istrinya kepada seseorang, penyerahannya sah seperti kalau ia menyerahkannyya kepada istrinya. Penyerahan kepada orang lain adalah mewakilkan, baik si suami  mengatakan; “persoalan istriku terserah kepadamu” atau suami mengatakan;”Saya serahkan kepadamu untuk menentukan perceraian istriku” atau dengan menyuruh “Ceraikan istriku”
Menurut muhammad Baltaji, Islam memberi hak talak kepada laki-laki secara mutlak. Hal ini disebabkan oleh dua dalih. Pertama, karakter laki-laki yang lebih cenderung mempergunakan teori akal dibanding dengan frekuensi penggunaan akal pada perempuan dalam skala mayoritas. Perempuan dalam tataran praktik selalu menyelesaikan permasalahan dengan permainan perasaan, oleh karena itu Islam tidak memberikannya hak untuk mencerai. Kedua, suami bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga seprti mas kawin/mahar dan nafkah, maka dikatakan laki-laki akan rugi jika talak disahkan. 
Sepanjang sejarah islam, tidak ada ahli hukum sepakat satu sama lainnya. Jika imam ibn Taimiyah berpikir talak tiga dengan sekali ucapan tidak diperbolehkan, ahli hukum islam yang lain memperbolehkannya. Jika para ahli hukum Syi’ah membolehkan kawin mut’ah maka umat Islam Sunni tidak membolehkannya. Perbedaan-perbedaan ini telah dijelaskan dalam berbagai buku-buku Islam.
Sampai disini, perlulah kita menyebutkan suatu hal. Seorang suami dapat memberikan hak cerai kepada istrinya, baik secara pemegang kuasa yang mutlak ataupun dalam keadaan-keadaan khusus atas nama si suami itu sendiri. Dalam pandangan Islam hak menceraikan tidaklah diperuntukkan bagi wanita, tetapi sebagai suatu hak yang ditentukan dan yang dikuasakan, hak itu ada dan dapat dipergunakannya. Kita harus melihat apakah Islam memberikan suatu jalan untuk menyelesaikan kesulitan yang sesungguhnya sangat problematik ini.
Terlepas dari  tanggungan nafkah dan tabiat yang dimiliki suami sebagai seorang laki-laki, hak itu terletak pada ikatan perkawinan. Hal yang mendasar tentang siapa yang berhak menjatuhkan talak adalah melihat siapa yang menikahi perempuan yang akan ditalak. Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang telah menikahinya. Dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49 , Allah SWT menjelaskan orang yang mempunyai hak talak:
                        
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”

[1225]  yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki yang mepunyai hak menikahi wanita. Oleh karena itu, berhak melepaskan apa yang dikuasainya. Pemberian hak talak kepada suami adalah sesuai dengan statusnya sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumah tangga.
Abu Muhammad Al-Andalusi berpendapat bahwa tidak diperbolehkan wakalah dalam hal-hal sebagai berikut; talak, memerdekakan budak, ruju’, masuk islam, taubat, iqrar (mengakui sesuatu), akad hibah, dan nikah orang yang tidak disebutkan mempelainya. Menurutnya ini disebabkan hal  yang telah disebutkan tadi adalah menetapkan hukum baru pada sesuatu  yang belum ditetapkan hukumnya. Maka tidak diperbolehkan seseorang untuk mengatakan kepada yang lain sehingga ada ketentuan nash yang mewajibkan, dan tidak ada satu nash pun yang memperbolehkan wakalah pada hal tersebut.
Pokok permasalahan dalam ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan adalah dengan melihat kredibilitas  wakil itu sendiri. Syarbini memberikan syarat pada seorang wakil dengan redaksi () yaitu seorang yang bertindak sebagai wakil haruslah sah melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Sesungguhnya orang yang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri itu atas jalan menempuh hak, sedangkan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain hanyalah sebagai pengganti.  Jika orang itu untuk dirinya sendiri dalam penuntutan hak saja tidak kuasa untuk memenuhinya, lalu bagaimana dia dapat menggantikan orang lain.
Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan  karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai muwakal fih. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus  dilakukan orang secara pribadi. Wakalah dalam talak ini dianggap sah sebagaimana disahkan juga wakalah lain dalam muamalah seperti jual-beli, hibah, nikah, dan lainnya.
Abu Muhammad membantah keras adanya wakalah dalam masalah talak, dia berpendapat bahwa tidak diperbolehkannya  seseorang melakukan perbuatan seseorang sehingga ada keterangan dari Al-Qur’an ataupun hadits dari Rasulullah yang memperbolehkan perbuatan tersebut. Dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 163 dijelaskan:
          
“Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".
 Lebih dalam Abu Muhammad menjelaskan tidak ada satu ayat Al-Qur’an ataupun hadits yang menerangkan tentang talak yang diwakilkan, maka hal ini adalah batal. Dasar hukum yang dipakai adalah mukhotob dalam talak adalah para suami, bukan yang lainnya. Maka tidak diperbolehkan seseorang menggantikan posisi suami-suami tersebut, baik dalam akad wakalah atau akad yang lainnya. Dia juga mengatakan tidak pernah dijumpainya pada ulama’ terdahulu yang memperbolehkan mewakilkan talak.
Terlepas dari perbedaan pendapat yang tidak memperbolehkan adanya  wakalah dalam talak. Tidak sedikit pula yang memperbolehkan wakalah tersebut karena dengan mengambil syarat yang ada pada muwakal fih, talak sudah  memenuhi syarat tersebut baik mengenai dimiliki oleh pemberi kuasa ataupun layak untuk dikuasakan. Seperti halnya nikah yang bisa diwakilkan, maka talak juga bisa untuk diwakilkan. Karena pernah diriwayatkan peristiwa talak Fatimah binti Qais yang menjatuhkan talak kepadanya seorang wakil dari suaminya.
Membahas tentang pihak yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa, Syafi’iyah memberikan keterangan syarat wakil yang diberi kuasa. Sebagaimana disyaratkan untuk orang yang memberikan kuasa yaitu dengan melihat sisi dimana ia berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin ia wakilkan kepada orang lain. Syarat itu juga berlaku pada wakil yang diberikan kuasa yaitu dia termasuk orang yang berhak melakukan untuk dirinya sendiri sesuatu yang ingin diwakilkan kepadanya dari orang lain.
Mereka menambahkan bahwa syarat-syarat telah disebutkan di atas adalah berlaku secara umum, sehingga ada juga pengecualian dalam beberapa masalah. Salah satunya adalah orang perempuan dapat dijadikan wakil untuk menjatuhkan talak kepada orang lain. Bukan berarti orang perempuan yang tidak berhak menjatuhkan talak untuk dirinya sendiri itu dilarang untuk melaksanakan pelimpahan kekuasaan talak ini, justru dia diperbolehkan melakukan perwakilan dalam masalah ini.
Terdapat keterangan tentang dilarangnya seseorang untuk diberi kuasa karena dia dianggap tidak sah melakukan hal itu untuk dirinya sendiri. Keterangan ini dapat kita buktikan dengan tidak diperbolehkannya seorang perempuan menikahkan seseorang karena dianggap  tidak sah melakukan itu untuk dirinya sendiri. Senada dengan hal itu ada hadits yang melarangnya;
Sependapat dengan keterangan di atas Syarbini menganggap orang perempuan yang diberi kuasa dalam akad nikah hukumnya tidak sah, baik dalam ijab maupun qabul. Bahkan menambahkan dengan keterangan tidak sahnya menjadikan wakil seorang perempuan dalam masalah ruju’.
Golongan Malikiyah mengatakan suami yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya itu diperbolehkan, baik wakil itu adalah istrinya sendiri ataupun orang lain. Walaupun begitu, suami masih mempunyai hak untuk mencegah wakil untuk menjatuhkan talak. 
Tidak berbeda dengan keterangan sebelumnya, Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya, maka sah pula mewakilkannya kepada orang lain. Adapun jika suami itu  memilih perempuan untuk diberi kuasa  untuk bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak, pemberian kuasa dianggap sah. Dengan adanya pendapat seperti ini maka talak yang dijatuhkan sah baik dijatuhkan kepada orang lain begitujuga dijatuhkan untuk dirinya sendiri.
Berbeda dengan pendapat yang lainnya, golongan Hanafiyah yang mengartikan tawkil dalam talak adalah pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas  nama dia dalam menjatuhkan talak kepada  istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri atau orang lain. Namun pelimpahan kuasa itu tidak dapat diberikan kepada perempuan selain istrinya sendiri, karena perempuan hanya dapat menjatuhkan talak pada dirinya sendiri bukan kepada orang lain. Maka dengan ini perempuan tidak dapat menjadi kuasa sebagai wakil yang melaksanakan sesuatu untuk orang lain, melainkan dia hanya bisa menjatuhkan talak hanya untuk dirinya sendiri.
Dalam surat Al-Ahzab  ayat 28-29 :
                               
“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah[1212] dan Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”
“Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.”

[1212]  mut'ah yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang Telah diceraikan menurut kesanggupan suami.
Al-Barudi mengatakan diantara kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya barang siapa memberikan pilihan pada istrinya untuk berpisah atau bersama dengannya, maka itu tidak bisa disebut sebagai talak. Allah SWT tidak memberikan hak bagi wanita dalam hal nikah dan tidak juga dalam hal talak. Semua itu merupakan hak yang diberikan kepada laki-laki. 
Allah SWT telah menjadikan laki-laki menjadi penanggung jawab atas perempuan. Jika mereka mau, maka mereka bisa menahannya dan jika dia mau maka dia bisa mentalaknya. Tidak boleh bagi laki-laki untuk menjadikan wanita sebagai pengendali rumah tangganya. Yakni jika wanita mau, maka dia tetap bersama laki-laki itu atau jika dia tidak mau maka dia ditalak.
Adapun mengenai sah tidaknya pelimpahan suami mengenai kuasa talak istri kepada orang perempuan, Al-Imroni memberikan dua pendapat. Pertama wakalah tentang talak itu dianggap sah sebagaimana sahnya talak perempuan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Kedua, talaknya dianggap tidak sah. Karena yang diperbolehkan mewakilkan talak kepada perempuan yang statusnya sebagai istri, dianggap sah apabila talak itu untuk dirinya sendiri.  Kalau talak perempuan kepada istri lain maka dianggap tidak sah menurut pendapat dia yang kedua.
Dalam konsep wakalah pada muwakal fih, sesuatu yang bisa  dilakukan oleh seseorang diperbolehkan untuk diwakilkan kepada orang lain. Sehingga wakil dapat bertindak atas nama muwakil untuk melakukannya. Masalah ini dapat difahami juga bahwa sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh wakil, maka tidak boleh ada akad wakalah dalam hal itu. Tetapi Bajuri mengecualikan beberapa masalah, diantaranya adalah memperbolehkkan wakil seorang wanita untuk menjatuhkan talak bagi dirinya sendiri atau orang lain. 
Walaupun demikian Sarbini memberikan catatan penting tentang maksud dari syarat wakil yang menyebutkan kuasa wakil dalam hal yang diwakilinya, terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Menurutnya, pendapat yang paling shahih adalah melihat jenis masalah yang akan diwakilkan (muwakal fih). Jika dia tidak dapat melakukan muwakal fih untuk dirinya sendiri, maka dianggap batal semua pengecualian termasuk hal talak.
C.	Dasar hukum ikrar yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan
Dasar hukum ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan merujuk pada pendapat ulama Hambali yaitu dalam kitab karya Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam Waadillatuh:
من صح طلا قة صح تو كيله فا ن و كل الزوج المر اة فى الطلا ق صح تو كيلها و طلا قها نفسها لانه يصح تو كيلها فى الطلا ق غيرها طلا ق نفسها
Artinya: “Barang siapa yang sah thalaknya ,maka sah pula perwakilannya,maka apabila seorang suami mewakilkan pada seorang perempuan dalam hal talak,maka sah penerimaannya sebagai wakil dan sah pula penjatuhan talak untuk dirinya karena sah penerimaannya sebagai wakil dalam mentalak yang lainya ,maka demikian juga sah dalam mentalak dirinya.
 Oleh karena itu menurut penulis kuasa hukum perempuan boleh menjadi kuasa dalam perkara cerai talak dan tidak perlu menguasakan lagi ketika dalam pengucapan ikrar talaknya. 

BAB V
PENUTUP

  Berdasarkan pada uraian dan analisa serta hubungannnya dengan permasalahan tersebut diatas, maka dapat di kemukakan adanya beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:
A.	Kesimpulan
1.	Pandangan para Fuqoha’ terhadap Ikrar Talak yang diwakilkan kepada perempuan :
1) Muhyiddin Abdus Shomat mengatakan tentang sahnya tawkil kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri.  Hal ini disamakan dengan sahnya menyerahkan talak kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri.Talak yang diwakilkan kepada istri sesungguhnya tidak termasuk mewakilkan kecuali suami mengatakan kepada wakil tersebut dengan jelas. Karena talak kepada istri itu wakil harus mengetahui dengan tawkil yang khusus dengan berkata: “aku wakilkan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku fulanah” atau memberikan isyarat kepadanya seperti berkata: “aku wakilkan kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada istriku ini.
2)	Ulama’ Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap  sah talaknya maka dengan itu  sah pula ia mewakili seseorang. Ketika suami mewakilkan kepada seorang perempuan untuk menjatukan talak, maka perwakilan itu dianggap sah menjatuhkan talak baik itu untuk dirinya sendiri sebagai istri atau menjatuhkan talak kepada orang lain.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang dilakukan oleh kuasa hukum perempuan : Dalam hukum Allah SWT tidak memberikan hak bagi wanita dalam hal nikah dan tidak juga dalam hal talak. Semua itu merupakan hak yang diberikan kepada laki-laki. 
Allah SWT telah menjadikan laki-laki menjadi penanggung jawab atas perempuan. Jika mereka mau, maka mereka bisa menahannya dan jika dia mau maka dia bisa mentalaknya. Tidak boleh bagi laki-laki untuk menjadikan wanita sebagai pengendali rumah tangganya. Yakni jika wanita mau, maka dia tetap bersama laki-laki itu atau jika dia tidak mau maka dia ditalak.
Adapun mengenai sah tidaknya pelimpahan suami mengenai kuasa talak istri kepada orang perempuan, Al-Imroni memberikan dua pendapat. Pertama wakalah tentang talak itu dianggap sah sebagaimana sahnya talak perempuan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Kedua, talaknya dianggap tidak sah. Karena yang diperbolehkan mewakilkan talak kepada perempuan yang statusnya sebagai istri, dianggap sah apabila talak itu untuk dirinya sendiri.  Kalau talak perempuan kepada istri lain maka dianggap tidak sah menurut pendapat dia yang kedua.
B.	Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, berikut ini penulis kemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :
1.	Bagi suami istri hendaknya tidak melakukan sesuatu hal, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada perbuatan thalak.
2.	Bagi para advokat/pengacara hendaknya tidak menjadi pihak yang menjembatani suatu thalak, apalagi yang mengajukan pihak perempuan.
3.	Bagi para pemerintah hendaknya menjadi pihak mediator untuk mengatasi suatu percaraian/thalak yang tidak disuakai oleh Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

___, Amandemen UU Peradilan Agama, Media Centre, tt.
___, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Arkola, Surabaya, tt.
__, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Fokusmedia, Bandung, 2004.
Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat Vol.II, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
Abu Muhammad, Al-Mahalli, Dar al-Turots, Beirut, tt.
An-Nawawi, Abi Zakariya, Al-Majmu’ Vol XVIII, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.
Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali Al-Muhalli bil-Atsar Vol.VII, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut,  tt.
Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah Vol IV, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.
Al-Imroni,  Musa, Al-Bayan, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2002.
Al-Muqaddasi, Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad, al-Mughni ala Mukhtashar al-Khorqi Vol V, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.
Al-Anshari, Syeikh Abi Yahya Zakaria, Fathul Wahhab  Vol.I, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.
An-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariyah, Roudloh al-Thalibin Vol.IV, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.
Al Hamdani, Sai’d bin Abdullah bin Thalib, Risalah Nikah, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
Al-Bajuri, Syeikh Ibrahim, al-Bajuri ala Ibnu Qosim,  al-Hidayah, Surabaya, tt.
Syarifuddin, Amir,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006.
Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia, Raja Grafindo, Jakarta, 2004. 
Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003.
Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Dar Al-Fikr, Beirut, 2006.
Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islam Wadillatuh Vol.IX, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.
Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Vol.XIV, Lentera Hati, Jakarta, 2007.
Mahmud, Abdullah, al-Ikhtiyar li Ta’liq al-Mukhtar Vol. III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.
Hasan, Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, Kencana Prenada, Jakarta, 2006.
Qonun al-Ahwali asy-Syakhshiah, Dar Asy-Syamiyah, Beirut, tt.
Ibn Rusyd, Terj. Bidayatul Mujtahid Vol.II, As-Syifa’, Semarang,1990.
Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib Mughniy al-Mukhtaaj Vol.III Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.
Rosyadi, A. Rahmat dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
Harahap,Yahya, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Pandu,Yuha, Klien dan Advokat dalam Praktek, Abadi, Jakarta, 2004.
Nawawi, Abu Abdul Mu’thi, Nihayah Al-Zain, Dar Al-Fikr, Beirut, tt.
Umar,Ahmad, Al-‘Abab Al-Muhith Vol.III, Dar Al-Fikr, Beirut, 2001.
Umairah, dan Qulyubi, Hasyiatan Vol.IV, Dar Al-Fikr, Beirut, 1995.
Ridlo, Akrom, Qowa’id Takwin Al-Beit Al-Muslim, Dar al-Tauzi’, Kairo, 2004.
Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan, Teraju, Jakarta, 2004. 
Engineer, Asghar Ali, Pembebasan Perempuan, LKiS, Yogyakarta, 2003.
Muthaahhari, Murtadha, Hak-Hak Wanita dalam Islam, Lentera, Jakarta, 1995.
Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Wanita, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004.

BIOGRAFI PENULIS

Nama		:  IMAM MALIKI
Jenis Kelamin		:  Laki-laki 
Tempat Tanggal Lahir	:  Blitar, 07 Maret 1985
Alamat Rumah		:  Desa Kebonagung  RT 02, RW 02 Wonodadi , Blitar
Program Studi		:  Akhwal Al-Syakhsiyyah
NIM		:  3222043010
Nomer HP		: 085 856 117 482
A.	Riwayat Pendidikan
1.	MI Asy -syafi’iyyah Kebonagung Wonodadi  Blitar Lulus Tahun 199
2.	MTs N Kunir Wonodadi Blitar Lulus Tahun 2001
1.	MA Darul Huda Wonodadi Blitar Lulus Tahun 2004
B.	Pengalaman Organisasi
1.	Ketua OSIS MA Darul Huda Wonodadi Tahun 2002-2003
2.	Ketua IPNU PAC Wonodadi Tahun 2005   sampai 2007
3.	Ketua IPNU PC Kabupaten Blitar Tahun 2007 Sampai 2009
4.	 Sekretaris IPNU PW Jawa Timur Tahun 2009 Sampai Sekarang