PEMENUHAN HAK TENAGA KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung)

MOHAMAD IMAM TANTHOWY, 12103173107 (2021) PEMENUHAN HAK TENAGA KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (932kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (5MB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Download (5MB)
	Text BAB V.pdf Download (5MB)
	Text BAB VI.pdf Download (5MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Mohamad Imam Tanthowy, 12103173107, Pemenuhan Hak Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I, M.H. Kata Kunci: pandemi Covid-19, pemenuhan hak, tenaga kesehatan, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari meningkatnya kasus Covid-19. Banyaknya pasien Covid-19 yang dilarikan ke RSUD maupun rusunawa menyebabkan tenaga kesehatan berjibaku untuk menangani kasus penyebaran Covid-19. Dalam penanganan Covid-19, tenaga kesehatan mendapatkan jaminan hukum atas pemenuhan hak-haknya. Namun, ada beberapa hak tenaga kesehatan di Kabupaten Tulungagung di tengah pandemi Covid-19 yang belum terpenuhi dengan baik. Rumusan masalah pada penelitian adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak tenaga kesehatan di Kabupaten Tulungagung di tengah pandemi Covid-19? 2) Bagaimana pemenuhan hak tenaga kesehatan di Kabupaten Tulungagung di tengah pandemi Covid-19 menurut perspektif hukum positif? 3) Bagaimana pemenuhan hak tenaga kesehatan di Kabupaten Tulungagung di tengah pandemi Covid-19 menurut perspektif fiqih siyasah? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah terpenuhi pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, pemberian imbalan jasa berupa insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 masih terhambat sehingga tidak tepat waktu dan mengalami penunggakan. Selain itu, ada keengganan penerima layanan kesehatan dalam hal ini pasien dan keluarga untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Padahal informasi ini menjadi hal mendasar dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19; 2) Pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan hukum positif. Namun, dalam hal pemberian insentif kepada tenaga kesehatan tidak sesuai dengan amanat Pasal 57 Undangundang No. 36 tahun 2014 huruf (c) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 karena masih terjadi keterlambatan dan tunggakan. Sementara itu, keengganan penerima layanan kesehatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar tidak sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 huruf (b); dan 3) Pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan fiqih siyasah. Namun, berkaitan dengan terhambatnya pemberian imbalan jasa berupa insentif kepada tenaga kesehatan tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang tertuang dalam Surah al Niisa’ ayat 58 tentang pemimpin atau pemegang kekuasaan dalam menjaga atau menjalankan amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan untuk mencapai kemaslahatan umatnya. Adapun kelalaian penerima pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar berdampak terhadap keselamatan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas. Padahal dalam fiqh siyasah, manusia dalam menjalankan kewajiban sebagai khalifah seharusnya menjaga keselamatan sesama manusia.

Actions (login required)

View Item