BAB II
LANDASAN TEORI

A.	Supervisi Kepala Madrasah
1.	Pengertian Supervisi
Menurut konsep tradisional, supervisi dilaksanakan dalam bentuk inspeksi atau mencari kesalahan. Sedangkan dalam pandangan modern, supervisi merupakan “usaha untuk memperbaiki situasi pendidikan atau pembelajaran, yakni sebagai bantuan bagi pendidik untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme sehinnga peserta didik akan lebih berkualitas”. Konsekuensi prilaku supervisi tradisonal atau Snooper Vision adalah “para staf pengajar atau guru akan menjadi takut dan mereka bekerja secara terpaksa serta mengurangi/mematikan kreativitas guru dalam pengembangan profesionalisme-nya.” Supervisi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu “super” dan “vision” yang berarti lebih atau dari atas dan melihat atau meninjau. Jadi supervisi dapat diartikan melihat atau meninjau seuatu yang dilakukan oleh atasan terhadap aktivitas, kreativitas dan profesionalitas para staf dan bawahannya. 
Menurut Mulyasa ada beberapa istilah yang hampir sama dan sering tumpang tindih (overlap) dipergunakan untuk menyebut supervisi, yaitu “pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan berarti melihat dan meninjau kegiatan agar sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan adalah kegiatan melihat atau meninjau sesuatu obyek untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan inspeksi dimaksudkan untuk mengetahui kesalahan dan penyimpangan terhadap ketentuan yang ada.” Sedangkan supervisi menurut Kimball Willes adalah “suatu aktivitas pelayanan untuk menolong para guru (guru) agar dapat bekerja lebih baik.” Sedangkan Peter Oliva mendefinisikan supervisi sebagai “layanan pada guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran dengan ruang lingkupnya pada tiga aspek yaitu pengembangan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan pengembangan staf.”
Sebenarnya apabila dicermati secara rinci, kegiatan supervisi sesuai dengan konsep pengertiannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “supervisi administrasi dan supervisi ilmiah”. Supervisi administrasi adalah supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pendidikan. Sedangkan supervisi ilmiah merupakan supervisi yang menekankan pada masalah ilmiah atau pendidikan dan pembelajaran. Menurut Peter Oliva dalam Supervision for Today’s Schools bahwa kegiatan supervisi dimaksudkan untuk:
a)	Membantu guru dalam merencanakan pembelajaran;
b)	Membantu guru dalam penyajian materi pembelajaran;
c)	Membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran;
d)	Membantu guru dalam mengelola kelas;
e)	Membantu guru memgembangkan kurikulum;
f)	Membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum;
g)	Membantu guru dalam mengevaluasi diri mereka sendiri;
h)	Membantu guru bekerjasama dengan kelompok;
i)	Membantu guru melalui inservice program.

Untuk merealisasi maksud di atas, seorang supervisor mempunyai peran yang sangat besar terhadap pencapaian dan keberhasilan program supervisi yang dilaksanakan. Adapun peran dan fungsi supervisor menurut pendapat Peter F. Oliva dapat mencakup:
a.	Sebagai Koordinator, yakni mengkoordinasikan program pendidikan dan pembelajaran, tugas-tugas anggota staf dan berbagai kegiatan lain.
b.	Sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuan, mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok .
c.	Sebagai pemimpin dalam kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, mengembangkan kurikulum, materi pendidikan, dan kebutuhan guru bersama-sama.
d.	Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dan dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. 

Sedangkan yang menjadi obyek atau bidang garapan supervisi bagi guru adalah proses kegiatam pendidikan dan pembelajaran atau pembelajarannya. Menurut Peter Oliva ada tiga sasaran atau domain dari layanan supervisi, yaitu “perbaikan pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pengembangan staf.” 
Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Sahertian menjadi empat bidang, yaitu: “1) pembinaan dan pengembangan kurikulum, 2) perbaikan proses pendidikan dan pembelajaran, 3) pengembangan staf, dan 4) pemeliharaan dan perawatan moral / semangat kerja.” Layanan supervisi bagi para guru “dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung, dan pendekatan kolaboratif”. Pendekatan langsung merupakan cara yang dilakukan oleh supervisor dengan memberikan arahan secara langsung termasuk memberikan penguatan (reinforcement) dan hukuman (punishment). Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah cara menyelesaikan masalah dengan lebih menghargai dan memberikan kesempatan pada guru untuk mengemukakan persoalannya. Sementara itu pendekatan kolaboratif merupakan perpaduan antara pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan tidak langsung dan pendekatan langsung. 
Untuk melaksanakan berbagai pendekatan tersebut diperlukan teknik atau cara yang lebih spesifik. Adapun teknik yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan supervisi dapat meliputi teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual adalah teknik supervisi yang dilakukan secara sendiri-sendiri seperti melaksanakan kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, dan evaluasi diri. Sedangkan teknik kelompok adalah teknik supervisi yang dialakukan secara berkelompok, seperti kegiatan orientasi guru baru, panitia pelaksana, rapat para guru, diskusi dan seminar, tukar-menukar pengalaman, demonstrasi mengajar, buletin dan perpustakaan, serta studi banding.
2.	Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah
Dalam bidang supervisi Kepala Sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab memajukan pengajaran dengan melalui peningkatan profesi guru secara terus menerus.
Kembali kepada fungsi supervisi, maka Kepala Sekolah  memegang peranan yang sangat penting dalam:
1.	Membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas masalah atau persoalan-persoalan dan kebutuhan murid, serta membantu guru dalam mengatasi suatu persoalan.
2.	Membantu guru dalam mengatasi kesukaran dalam mengajar.
3.	Memberi bimbingan yang bijaksana terhadap guru baru dengan orientasi
4.	Membantu guru memperoleh kecakapan mengajar yang lebih baik dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan sifat materinya.
5.	Membantu guru memperkaya pengalaman belajar, sehingga suasana pengajaran bisa menggembirakan anak didik.
6.	Membantu guru mengerti makna dari alat-alat pelayanan.
7.	Membina moral kelompok, menumbuhkan moral yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sekolah pada seluruh staf.
8.	Memberi pelayanan kepada guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuanya dalam melaksanakan tugas.
9.	Memberikan pimpinan yang efektif dan demokrasi.        

Seorang supervisor dapat dilihat tugas yang dikerjakannya. Suatu tugas yang dilaksanakan memberi status dan fungsi pada seseorang. Dalam berfungsi, nampak peranan seorang sebagai supervisor nampak jelas perananya. Sesuai dengan peranan hakiki dari supervisi itu sendiri, maka peranan supervisor ialah memberi support (supporting) membantu (assisting) dan mengikut sertakan (sharing). Peranan seorang supervisor ialah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas, dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggungjawab. Suasana yang demikian hanya dapat terjadi bila kepemimpinan dari supervisor itu bercorak demokratis bukan otokratis atau laissez faire. Kebanyakan guru seolah-olah mengalami kelumpuhan tanpa inisiatif dan daya kreatif karena supervisor dalam meletakkan interaksi dan interelasi, yang bersifat mematikan kemungkinan-kemungkinan perkembangan. 
Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Peranan itu tampak dalam profesionalitas supervisor yang melaksanakan tugasnya. Mengenai peranan supervisi dapat dikemukakan berbagai pendapat para ahli. Seorang supervisor dapat berperan sebagai :
1.	Koordinator.
2.	Konsultan.
3.	Pemimpin kelompok.
4.	Evaluator  
1.	Sebagai Koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Contoh kongkret mata pelajaran yang dibina oleh berbagai guru.
2.	Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan, bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok. Misalnya, kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi  dalam tatap muka di kelas.
3.	Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, pada saat mengembangkan potensi kelompok, pada saat pengembangan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan professional guru-guru secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat mengembangkan ketrampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok (working with the group) dan bekerja melalui kelompok (working trough the group).
4.	Sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Ia juga belajar menatap dirinya sendiri. Ia dibantu dalam merefleksi dirinya, yaitu konsep dirinya (self concept), ide/cita-cita dirinya (self idea), realitas dirinya (self reality).
Kimball Wiles menegaskan peranan seorang supervisor ialah membantu (Assisting), memberi support (supporting) dan mengikutsertakan (Sharing), bukan mengarahkan terus menerus. Kalau terus menerus mengarahkan, selain tidak demokratis, juga tidak memberi kesempatan untuk guru-guru belajar berdiri sendiri (otonom) dalam arti professional. Guru tidak diberi kesempatan untuk berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri. Padahal ciri dari guru yang professional ialah guru-guru memiliki otonom dalam arti bebas mengembangkan diri sendiri atas kesadaran diri sendiri. 
Adapun Ben Harris mencatat 10 tugas pokok supervisi yaitu:
1.	Pengembangan kurikulum
2.	Pengorganisasian pengajaran
3.	Penyediaan staff
4.	Menyediakan fasilitas
5.	Penyediaan material
6.	Pengaturan pendidikan in service
7.	Orientasi anggota staff
8.	Berhubungan dengan pelayanan siswa tertentu
9.	Pengembangan public relation
10.	Evaluasi pengajaran. 

Sedangkan Nurtain mengurangi pembagian ini menjadi 4 kategori yaitu:
1.	Pelayanan tak langsung kepada guru
2.	Pelayanan langsung kepada guru
3.	Administrator
4.	Evaluator. 
Penulis menitik beratkan pada tugas pelayanan langsung yaitu yang dapat dilakukan oleh supervisor bersama guru untuk meningkatkan profesionalitas kelasnya melalui asesmen dan evaluasi pengajaran. 
Adapun Briggs seperti yang dikutip Sahertian  mengemukakan empat jenis supervisi dilihat dari sikap kerja seorang supervisor. 
a.	Supervisi yang bersifat korektif (corrective supervision)
b.	Supervisi yang bersifat preventif (preventive supervision)
c.	Supervisi yang bersifat konstruktif (constructive supervision)
d.	Supervisi yang bersifat kreatif (creative supervision)
Keempat jenis supervisi yang tersebut di atas dapat mendorong setiap supervisor untuk merubah sikap kita masing-masing.
1.	Supervisi Yang Bersifat Korektip
Menurut pendapat Briggs, memang sangat mudah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi lebih sulit lagi melihat segi-segi positif dalam hubungan dengan hal-hal yang baik. Inilah suatu ciri yang perlu dirubah. Sesuatu kekurangan harus diartikan penemuan suatu usaha kearah perbaikan dalam keseluruhan usaha. Bertolak dari pendirian ini, maka jelaslah bahwa pekerjaan seorang supervisor yang bermaksud hanya mencari kesalahan adalah suatu permulaan usaha yang tidak berhasil. Kesalahan-kesalahan umum sering terdapat dalam setiap pekerjaan, misalnya kesalahan ucapan, keliru berbicara, membuat nama seorang murid sebelum memajukan suatu pertanyaan, salah penggunaan istilah, sikap masa bodoh dan lain-lainya. Memang sebagai guru mengetahui dan menyadari terhadap perbuatan yang baik dan yang buruk, tetapi ada kecenderungan memilih perbuatan yang buruk. Sebagai supervisor perlu menyadari bahwa mencari kesalahan orang lain sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan supervisi itu sendiri. Perbuatan ini akan menimbulkan akibat bahwa baik guru maupun supervisor akan merasa tidak puas. Selain itu guru tidak merasa berubah dan bertumbuh, malahan ia akan  bersikap menentang atau acuh tak acuh.
Juga tidak ada perbaikan baik dalam aktifitas maupun tujuan yang akan dicapai. Ini bukan berarti bahwa supervisi yang sifatnya mengoreksi itu tidak diperlukan, tetapi persoalanya yang penting bagi supervisor, ialah bagaimana setiap persoalan dan kekurangan ditempatkan pada tempat yang sebenarnya dalam seluruh proses pendidikan dan dalam seluruh rencana supervisi. Sudah barang tentu kesalahan itu bermacam-macam ada beberapa hal yang dapat diperingatkan untuk perbaikan selanjutnya, ada yang langsung diperbaiki secara serius. Pendek kata bila kesalahan-kesalahan itu nampaknya sangat penting dan perlu mendapat perhatian maka supervisor berkewajiban membantu guru-guru agar selanjutnya guru-guru dapat menyusun rencana dan tata kerja yang konstruktip menuju ke pertumbuhan jabatan yang lebih baik.         
2.	Supervisi Yang Bersifat Preventif
Atas pengalaman di kelas dan observasi terhadap pekerjaan guru, maka supervisor dapat mengemukakan kesulitan-kesulitan tertentu yang pernah dihadapi guru-guru, maka supervisor dapat mengemukakan kesulitan-kesulitan tertentu yang pernah dihadapi guru-guru. 
Kesulitan-kesulitan itu merupakan faktor sesungguhnya yang dialaminya yang dialami setiap anggota staf. Sebab-sebab kesulitan itu mungkin oleh karena kelemahan guru atau faktor-faktor yang mempengaruhi di mana mereka berada, atau dalam cara kerja yang sukar diatasi dan tak dapat dipertanggungjawbkan.
Dalam hal ini supervisor bertugas untuk mengemukakan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh guru pada masa depan. Gunanya untuk memperkecil sedapat mungkin efek-efek yang mungkin terjadi dan sekaligus menolong guru mempersiapkan diri bila mereka menghadapi kesulitan.
Dalam hal ini supervisor bertugas untuk mengemukakan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh guru pada masa depan. Gunanya untuk memperkecil sedapat mungkin efek-efek yang mungkin terjadi dan sekaligus menolong guru mempersiapkan diri bila mereka menghadapi kesulitan.
Adalah bijaksana bila supervisor mempunyai pandangan yang dapat memandang masa depan, ia dapat menyusun rencana kerja yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan ini sebaiknya secara bersama-sama dengan guru-guru supaya mereka merasa diikut sertakan. Beberapa usaha positif yang dapat diberikan kepada guru-guru untuk menambah pengalaman sekaligus mencegah kemungkinan kesalahan misalnya:
a.	Menceritakan guru yang menemukan pengalaman yang berhasil
b.	Membaca brosur-prosur yang berisi bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan di beberapa sekolah.
c.	Melalui diskusi-diskusi yang wajar tentang kesulitan yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan pemecahanya.
Supervisi yang sifatnya mencegah kesulitan yang dihadapi berusaha memupuk kepercayaan pada diri sendiri, untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih memuaskan. Percaya pada diri sendiri memberi kesanggupan kepada guru-guru untuk memelihara kewibawaan guru terhadap murid. Kehilangan kewibawaan berarti putusnya saling mempercayai, berarti pula runtuhnya hubungan antara pendidik dengan anak didik. 
Masalah ini sering dialami oleh seorang pemimpin pendidikan. Lebih mengembangkan kemampuan seorang kearah yang lebih berhasil daripada mengobatinya kembali (mencegah lebih baik daripada mengobatinya).
Preventif Supervisor wajib menolong seorang guru untuk menjaga kesetiaan dalam dirinya sendiri, keberanian susilalah, kemampuan untuk bertumbuh sebab guru patut merasa bahwa supervisornya telah melihat hasilnya dan percaya kepada guru-guru tersebut sanggup melanjutkan tugas-tugas secara baik. Dengan demikian mereka merasa siap untuk menghadapi situasi baru dan lebih optimis melihat masa depan berdasarkan tugas yang diterimanya dan lebih memberi harapan di dalam pertumbuhanya.

3.	Supervisi Yang Bersifat Konstruktif
Supervisi bukanlah suatu penemuan “kesalahan”  juga bukan hanya usaha perbaikan kesalahan. Lebih baik supervisi diarahkan kepada tugas-tugas yang bersifat konstruktif. Supervisi yang bersifat konstruktif pada hakekatnya erat sekali hubunganya visor ialah ia sendiri meninjau segala masalah dari segi pendidikan. Pendidikan mempunyai arah dan tujuan. Baik supervisor maupun guru-guru wajib memandang masa depan lebih banyak dari masa yang lampau. Prosedur yang sehat ialah mengembangkan pertumbuhan lebih banyak daripada memindahkan kesalahan. Constructive supervisor lebih baik menggantikan praktik-praktik mencari kesalahan yang tak berguna bagi usaha-usaha membangun yang lebih baik. 
Tidak ada guru yang tidak mempunyai kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan inilah mereka dapat memperbaiki diri dan memperoleh kecakapan dan kesanggupan.
Sekolah-sekolah yang terkenal dan baik bukan karena gurunya tidak mempunyai kesalahan. Dengan banyaknya kesalahan problema-problema yang dihadapi memberikan kreasi-kreasi baru dan supervisor harus melihatnya dari segi konstruktif. Guru-guru lebih senang dan lebih giat bekerja dalam situasi perkembangan yang sehat daripada mereka menderita kelumpuhan pedagogis. Supervisor yang bijaksana, bilamana ia mau mencoba mengajak guru-guru untuk mengarahkan pandangan mereka kepada :”Apakah sebenarnya mengajar yang baik itu? “Ia dapat mengaktifkan guru-guru, memberi tahu dan membawa mereka bertumbuh dengan melalui kompetisi yang wajar sehingga mereka melihat tujuan-tujuan yang positif nyata.
4.	Supervisi Yang Bersifat Kreatif
Perbedaan antara supervisi yang kreatif dengan supervisi yang konstruktif hanya terletak dalam aksentuasinya yaitu kebebasan yang lebih besar. Kebebasan menghasilkan suatu ide. Pada creative supervision lebih ditekankan pada kebebasan agar guru-guru dengan kemampuan berpikirnya dapat mencapai hasil dengan lebih efektif.
Dengan hubungan dengan kebebasan ini, Cubberley pernah menulis bahwa tujuan utama dari semua supervisi dalam kelas ialah memberi kebebasan guru-guru, kebebasan terhadap prosedur-prosedur yang pasti dan kaku, perintah-perintah yang tertekan dan memperkembangkan sejauh mungkin agar guru-guru menjadi seorang yang kritis dan kreatif.
“Creative supervision“ guru-guru diberi kebebasan dalam batas-batas keterikatan untuk mengembangkan daya kreasi dan daya karya, sehingga tugas supervisi hanya memberti rangsang untuk menimbulkan daya kreatif guru-guru. Namun demikian selalu dipelihara kerjasama yang erat dan harmonis maka kerjasama di dalam melaksanakan tugas harus selalu dipupuk.
B.	Konsep Profesionalisme Guru
1.	Profesionalisme Guru
Indonesia pada tahun 2005 sudah memiliki Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung terhadap peningkatan mutu kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki pendidikan strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi guru berhak menerima tunjamgam profesi. Di samping UUGD menetapkan berbagai tunjangan  yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan financial guru. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kompetensi guru seiring dengan peningkatkan kesejahteraan mereka.
 Undang-undang guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja professional, yang berhak mendapatkan hak-hak professional sekaligus sekaligus kewajiban professional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Mengenai konsep professional ada beberapa pertimbangan yang harus dikemukakan. Secara subtantif pengertian profesionalitas mengandung dua hal; pertama, sifat dan kedua, taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan benda sedangkan taraf menunjukkan kedudukannya dalam sesuatu skala. Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat dan taraf tersebut, misalnya pemahaman terhadap sifat dan taraf profesionalitas pendidikan, terdapat deskripsi dan pemahaman yang berbeda. Jika deskripsi dan pemahaman tersebut menggunakan pendekatan ekonomi maka profesionalitas pendidikan  akan diukur pada relevansi out put atau keluaran pendidikan dengan lapangan kerja, sehingga ditemukan istilah-istilah “siap pakai”, “siap latih”,”siap kerja”, dan seterusnya. Dekripsi tentang profesionalitas pendidikan tersebut akan berbeda jika menggunakan pendekatan intrinsik dan instrumental pendidikan. Pendekatan ini ditampilkan melalui istilah-istilah sikap, kepribadian, dan kemampuan intelektual sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan nasional.
Pengertian tentang profesionalitas pendidikan tersebut di atas juga berlaku pada pengertian dan pemahaman profesionalitas guru. Profesionalitas guru didefinisikan berdasarkan pada dua dimensi, yakni instrinsik dan instrumental. Pendekatan instrinsik orientasinya subtantif, sedangkan instrumental orentansinya situasional dan institusional. Pemahaman tersebut mempunyai makna yang saling melengkapi menjadi satu kesatuan, dan yang dapat menghantarkan pada dua pendekatan tersebut adalah kata-kata tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian guru yang profesional pada prinsipnya adalah guru yang menjalankan tugas secara bertanggung jawab, menekankan rasa bertanggung jawab pada adanya kemandirian dalam bentuk kemampuan mengambil keputusan yang mengandung wibawa pendidikan baik secara akademis maupun praktis. Profesionalitas guru itu pada sikap kepribadian dalam melaksanakan pembelajaran.
 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional maka syarat pokok pekerjaan profesional menurut Wina Sanjaya: (1) pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga profesionalitasnya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah; (2) suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalm bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas; (3) tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya; (4) suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya. Sebagai suatu profesi, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan.
Beberapa Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai kewajiban guru adalah:
1.	Kompetensi Pedagodik
a)	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
b)	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
c)	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
d)	Menyelenggarakan pembela-jaran yang mendidik.
e)	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
f)	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
g)	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
h)	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
i)	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
j)	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2.	Kompetensi Kepribadian
a)	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
b)	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
c)	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
d)	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
e)	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3.	Kompetensi Sosial
a)	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
b)	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
c)	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
d)	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

4.	Kompetensi Profesional
a)	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
b)	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
c)	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
d)	Mengembangkan keprofesi-onalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
e)	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

2.	Prinsip-Prinsip Profesionalisme
Dalam UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen BAB III mengenai Prinsip Profesionalitas Pasal 7 (1) menjelaskan “Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 
a)	memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 
b)	memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 
c)	memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
d)	memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
e)	memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
f)	memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 
g)	memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 
h)	memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 
i)	memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 
Masih dalam Pasal 7 (2) “Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.”

C.	Supervisi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru
Kinerja atau performance merupakan “aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya”. Setiap orang yang memiliki jabatan atau pekerjaan tertentu selalu terkait dengan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. “Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan pengekspresian seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki seseorang serta menuntut adanya kepemilikan yang penuh dan menyeluruh”. 
Dengan demikian munculnya kinerja seseorang merupakan akibat dari adanya suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan profesi dan job deskcription individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, kualitas kinerja guru dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, baik dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, penulisan, maupun pengabdian pada masyarakat. 
Studi Ace Suryani yang ditulis oleh Rahman Assegaf dalam Artikel Swara Cendekia No. 5 Th. I  menyebutkan bahwa kualitas kinerja guru dapat dianalisis dari lima indikator, yaitu :
a.	Kemampuan profesional (Professional Capacity) sebagaimana terukur dengan ijasah, jenjang pendidikan, jabatan, golongan , dan pelatihan; 
b.	Upaya profesional (professional effort) sebagaimana terukur dari kegiatan mengajar, pengabdian dan penulisan; 
c.	Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (teachers time) sebagaimana terukur dari masa jabatan, pengalaman mengajar, dan lainnya; 
d.	Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya (link and match) sebagaimana terukur dari mata pelajaran yang diampu; 
e.	Tingkat kesejahteraan (Prosperiousity) sebagaimana terukur dari upah, honor dan pengahsilan rutin lainnya. 

Dalam kaitannya dengan menghadapi tantangan lembaga pendidikan ke depan, baik tantangan globalisasi maupun penciptaan manusia yang unggul, maka menurut Abdul Ghofir dalam Artikel Swara Cendekia No. 3 Th. I  bahwa tenaga pengajar yang berkualitas, yakni mampu menghadapi tantangan di masa depan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : 
a)	Mempunyai landasan moral yang kokoh untuk berjihad dan mengemban amanah; 
b)	Berkemampuan mengembangkan jaringan kerjasama silaturahim; 
c)	Mempunyai team work yang kompak; 
d)	Mencintai kualitas yang tinggi; 
e)	Produktif dalam menghasilkan karya keilmuan; 
f)	Mempunyai sikap dedikasi dan disiplin dalam melakukan pekerjaan; 
g)	Jujur dalam setiap aktivitas kehidupan; 
h)	Inovatif dalam melihat persoalan kekinian yang kurang relevan; 
i)	Tekun dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta ulet dalam menghadapi realitas kehidupan. 

Dalam kaitan ini, Sanusi Uwes mengembangkan kualitas kinerja guru menjadi kualitas tugas pendidikan dan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pembinaan kualitas kinerja guru, Ditjen Kelembagaan Islam merumuskan kebijakan yaitu meningkatkan kualitas ilmiah (guru) antara lain: 
1.	memprioritaskan peningkatan kualitas guru dengan melalui pendidikan, workshop, kursus dan pelatihan; 
2.	menggalakkan karya tulis guru; 
3.	memacu kreativitas dan produktivitas guru berdasarkan kode etik profesi guru;
4.	kelanjutan studi strata 2 dan strata 3 secara regular; 
5.	ada keseimbangan hak dan kewajiban guru termasuk tingkat kesejahteraan guru harus diperhatikan.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat terwujud sosok guru yang berkualitas yakni mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Sosok idealitas guru yang diharapkan adalah guru yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut  
a.	Selalu menunjukkan perilaku muslim, bertakwa pada Allah yang bangga dengan jati diri sebagai guru dan menghindari sikap rendah diri. 
b.	Menguasai secara mendalam bidang ilmu yang menjadi keahliannya yang mempu mengaktualisasikan dalam kehidupan modern dan selalu berorientasi ke depan. 
c.	Memiliki wawasan keilmuan dan intelektualisme yang luas dan mendalam, profesionalisme yang memadai serta metodologi yang tepat.
d.	Menunjukkan perilaku yang disiplin, tekun, tanggung jawab, kritis, inovatif, dinamis, terbuka, menghargai pendapat orang lain, produktif, dan berakhlak mulia serta beranggapan bahwa kerja adalah ibadah. 
e.	Berjiwa dan berlaku sebagai pendidik dan pembimbing yang jujur, amanah, ramah, komunikatif dan menaruh perhatian pada kesuksesan para muridnyanya.
f.	Berorientasi pada masa depan dan sadar untuk meningkatkan ilmu dan kualitas pribadi, menjunjung tinggi kode etik guru dan mematuhi semua ketentuan tentang kewajiban guru. 
g.	Menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
h.	Menjunjung tinggi ukhuwah dan kebersamaan, bijak, penuh dedikasi dan ibadah serta mampu menjadikan dirinya sebagai contoh yang baik bagi muridnya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya. 

Dalam upaya mewujudkan kualitas kinerja guru sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak, maka sudah saatnya lembaga pendidikan yang bersangkutan dan pihak terkait lainnya membangun suatu sistem pembinaan guru (supervisi) yang lebih efektif dan produktif. Menurut sebuah hasil penulisan yang dilakukan oleh Elias D. Pangkey tentang supervisi  FBS UNIMA yang intinya antara lain bahwa “pola supervisi pada umumnya belum tersistem dengan baik, belum ada kesadaran bahwa pejabat pelaksana supervisi itu adalah ketua jurusan atau prodi, dan secara kelembagaan kualitas kinerja guru belum optimal terutama para guru yunior. “
Hasil penulisan lainnya yang dilakukan oleh Sudarwan Danim  terhadap kinerja guru LPTK disimpulkan bahwa ada keragaman persepsi guru terhadap tugas-tugas yang diembannya. 
Pertama, sebagian guru mempersepsikan bahwa tugas dan fungsi yang harus dilakukan adalah panggilan profesi. Kedua, mempersepsikan bahwa profesi yang diembannya identik dengan tugas-tugas institusional yang digariskan oleh atasan dan yang melekat pada dirinya selaku PNS. Ketiga, mempersepsikan bahwa tugas dan profesinya sebagai bagian dari aktivitas “manusia ekonomi” dengan orientasi pada penghasilan dan keuntungan lainnya. 

Di samping itu, selama ini realitas yang terjadi menunjukkan bahwa dengan anggapan guru mempunyai otoritas penuh terhadap bidang tugasnya sehingga seakan-akan kurang diperlukan adanya kontrol dari pihak lain. Hal ini juga dikarenakan belum adanya sistem dan mekanisme kontrol dan pembinaan yang baik terhadap kinerja guru di sebuah pendidikan. Padahal sistem pembinaan (supervisi) bagi guru merupakan sarana dan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja para gurunya. Dengan meningkatnya kualitas guru diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajarannya dan output pendidikan. Pembinaan para guru sebenarnya merupakan suatu proses yang dimulai dari tahap pengadaan guru baru, masa bertugas hingga saat penarikan/pensiun. Hal ini erat kaitannya dengan sistem pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan yang digunakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pengadaan guru baru terkait dengan kebutuhan riil ke depan dan dilakukan secara obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Sedangkan masa bertugas, maka perlu dibina dan dikembangkan sesuai kemampuan bidang ilmu serta visi dan misi lembaga yang bersangkutan. Dalam masa pengembangan ini dapat ditempuh beberapa cara seperti pelatihan di tempat kerja (on the job training), program magang, dan pendidikan khusus. Di samping itu, perlu diupayakan berbagai kegiatan yang menunjang lainnya untuk meningkatkan kemampuan profesionismenya. Kegiatan tersebut antara lain dengan melalui seminar, rapat kerja, kepanitiaan, studi banding, lomba karya tulis ilmiah, penghargaan atas karya ilmiah terbaik, pemilihan guru terbaik, dan lain sebagainya. Pada masa penarikan / pensiun, perlu juga dipertimbangkan tentang kontribusi mereka selanjutnya seperti dengan memberikan perpanjangan masa kerja, atau dengan memberdayakan mereka sesuai dengan kemampuan dan profesinya. 
Di dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan, guru mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan. Guru mempunyai otoritas yang cukup besar dalam mengelola pendidikan dan pembelajarannya, mulai dari penyusunan rencana pembelajarannya, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjutnya. Di samping tugas dibidang pendidikan dan pembelajaran, guru juga mempunyai tugas lainnya yaitu melaksanakan kegiatan penulisan, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan atau kompetensi yang memadai, baik kompetensi personal, kompetensi social, kompetensi kepribadian dan kompetensi professional. Dengan kompetensi tersebut diharapkan guru mampu mengantarkan para muridnyanya menuju pintu gerbang sebagaimana yang diharapkan, di samping turut menentukan citra dan kualitas lembaga tempat mereka bekerja. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru tersebut senantiasa perlu dikontrol dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga lebih optimal dan relevan dengan kebutuhan yang ada. Proses pengembangan dan pembinaan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya selama ini nampaknya belum mencapai kondisi yang diharapkan sehinga perlu adanya kajian dan penulisan yang intensif dan komprehensif dengan berbagai pendekatan yang relevan.