TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

MANDA RUSTIYAWATI, 12103173103 (2021) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (683kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (945kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (366kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (529kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (569kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (716kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Manda Rustiyawati, 12103173103, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengelolaan Perpustakaan Desa (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing: Ahmadi Abdul Shomad FN, M.H. Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pengelolaan, Perpustakaan Desa Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan perpustakaan desa ditinjau dari fiqh siyasah dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap perpustakaan desa yang memiliki fasilitas terbatas, baik keterbatasan fasilitas penunjang ataupun kualitas sumberdaya manusia sebagai pengelola perpustakaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan? 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, 2) Untuk mengetahui pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, 3) Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan perpustakaan desa di Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik penelitian dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan cerdas desa Kepuh belum terlaksana dengan baik. Adapun yang menjadi kendala diantaranya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah desa, minat baca yang rendah serta fasilitas yang serba terbatas, 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 yang diperjelas pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang standart nasional perpustakaan desa/kelurahan. Pengelolaan mencangkup lima hal yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pengaggaran, akan tetapi dalam prakteknya kelima komponen tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Persoalan tersebut meliputi belum adanya pelaporan yang dilakukan kepala perpustakaan selaku penanggungjawab yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa, pengawasan hanya dilakukan secara manual oleh kepala perpustakaan, dan tidak adanya anggaran dari pemerintah desa, 3) Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya harus mengacu pada nash (al-Qur’an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan berkewajiban memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kepala perpustakaan sebagai pemimpin dalam organisasi harus memiliki kebijakan yang diperuntukkan untuk menjamin kemaslahatan umat. Pada faktanya kepala perpustakaan dan seluruh komponen perpustakaan belum melaksanakan pengelolaan dengan penuh tanggungjawab.

Actions (login required)

View Item