PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2019 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MUHAMAD NURHAFID MALIKUL MULKI, 12502184004 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2019 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. [ Thesis ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (42kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (196kB)
	Text BAB II.pdf Download (326kB)
	Text BAB III.pdf Download (223kB)
	Text BAB IV.pdf Download (229kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 Perspektif Hukum Islam” ini ditulis oleh Muhamad Nurhafid Malikul Mulki, NIM. 12502184004, Program Magister Hukum Ekonomi Syari’ah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing I: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H., Pembimbing II: Dr. Qomarul Huda, M.Ag. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep eksekusi jaminan fidusia yang mengalami pergeseran setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019, di mana kreditur tidak lagi bisa mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanya dengan dasar debitur melakukan cidera janji yang ditentukan secara sepihak. Di sisi lain, dalam hukum Islam dikenal akad rahn tasjily yang memiliki kemiripan dengan konsep eksekusi jaminan. Dalam hal ini peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini terkait perlindungan hukum debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 tersebut, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019?; (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 dari perspektif hukum Islam? Penelitian ini merupakan jenis penelitian literer/kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan teknis analisis perbandingan (comparative analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi debitur, baik terkait tata cara pelaksanaan eksekusi maupun waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan wanprestasi dan meminimalisir hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar; (2) Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian fidusia memiliki kesamaan dengan akad rahn tasjily dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, di mana pelaksanaan eksekusi barang jaminan dalam akad rahn tasjily tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban rāhin kepada murtahin, tetapi juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan serta asas keseimbangan dan kemaslahatan bagi rāhin. Kata kunci: debitur, eksekusi, jaminan fidusia, perlindungan hukum

Actions (login required)

View Item