BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang
Empat Imam Madzhab yang masyhur telah sepakat bahwasanya qiyas adalah salah satu metode guna menentukan hukum dari kasus yang belum ada kejelasan hukumnya dari al-Qur’an , al-Sunnah serta ijma’.Qiyas menurut bahasa adalah:
تقدير الشئ باخر ليعلم المسا واة  بينهما
Artinya : "Mengukurkan sesuatu atas yang lain agar diketahui persamaan antara keduanya".

Menurut ulama ushul , qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan ‘illat(sebab) hukumnya. Sebagai contoh minum khamer itu hukumnya telah ditetapkan dalam nash, yaitu haram. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur’an yang berbunyi sebagai berikut :
ياايها الذ ين امنوا انما الخمر والميسر والا نصاب والازلام رجس من عمل 

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya:”Wahai orang- orang yang beriman! Sesungguhnya khamer(minuman keras), berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu beruntung”.(QS. al- Maidah: 90).

‘Illat (sebab) dari ayat di atas ialah karena adanya unsur yang memabukkan. Jadi segala minuman atau apa saja yang di dalamnya terdapat sebab yang sama dengan khamer ( minuman keras ) dari segi hukumnya maka diharamkan meminumnya.
Dengan cara qiyas seperti itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Sebab hukum Islam, kadang tersurat jelas dalam nash al- Qur’an dan al-Hadits, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai qiyas ini, Imam Syafi’i mengatakan : 
“Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya, akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas".

Bila ditinjau dari historisnya / sejarahnya ulama yang pertama kali berbicara tentang qiyas dengan meletakan kaidah-kaidahnya dan menerapkan dasar-dasarnya adalah Imam Syafi’i.  Kalaupun para sahabat melakukan ijtihad dan mempergunakan qiyas, diantaranya Umar bin Khatab, akan tetapi Umar bin Khathab tidak mempunyai definisi tertentu dalam menemukan arti qiyas, sebagai mana definisi qiyas yang telah ditetapkan oleh orang-orang setelahnya. Pada masa sahabat, qiyas telah dikenal dan digunakan yang akhirnya berkembang dan dikenal dengan ra’yu. Pada masa Abu Hanifah ra’yu berkembang pesat, akan tetapi sejauh itu, belum ada rumusan yang jelas tentang hakikat, batas-batas dan kedudukannya sebagai dalil. Imam Syafi’ilah yang pertama kali memberikan bentuk, batasan, syarat-syarat dan berbagai ketentuan serta posisi yang jelas bagi qiyas dalam deretan dalil-dalil hukum. Akan tetapi tata urutan penggunaan dalil-dalil yang digunakan Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum, qiyas menduduki tempat yang keempat setelah  al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’ para Mujtahid.
Selanjutnya Nurcholis Madjid dalam sambutannya yang penulis kutip  dari pengantar terjemah kitab al-Risalah juga mengatakan bahwa : ”Disebabkan oleh adanya unsur intelektualisme dalam qiyas, maka ia   dicurigai sebagai bentuk lain dari pada metode dan aliran al-ra’yi yang telah diterangkan di atas, (sambutan sebelumnya, peny.). Sekalipun begitu, metode qiyas itu diambil oleh Imam Syafi’i dan lebih penting lagi diberikan kerangka teoristis dan metodologisnya  yang    sangat  canggih,  dalam  bentuk  kaidah- kaidah rasional namun tetap praktis, yang keseluruhannya dikenal sebagai ilmu ushul al-fiqh (prinsip-prinsip juris prudensi).
Sepeninggal Imam Syafi’i pembicaraan tentang ushul fiqh semakin menarik dan ushul fiqh itu sendiri semakin berkembang. Pada dasarnya ulama fiqh pengikut imam mujtahid yang datang kemudian mengikuti dasar-dasar yang sudah disusun oleh Imam Syafi’i.
Sengaja penulis memilih sosok Imam Syafi’i dalam kajian ini, sebab fiqh Imam Syafi’i adalah cermin dari sebuah fiqh yang lahir di saat disiplin ilmu tersebut berada diera keemasannya. Fiqh Syafi’i adalah fiqh yang menggabungkan dua madzhab besar sebelumnya, yaitu madzhab ahlu al hadits dan ahlu al-ra’yi dengan porsi yang seimbang. Dan juga secara kebetulan nama penulis sama yaitu Imam Sopingi dipanggil Imam Syafi’i, semoga saja dengan membahas sekilas tentang biografi dan pemikiran beliau, penulis mendapat berkah dan dapat menggali nama beliau yang harum. Selain itu juga madzhab Syafi’i adalah madzhab terbesar di dunia yang meliputi Mesir, Palestina, (beberapa tempat di Syiria dan Libanon, Irak dan India) Muangtai, Filiphina, Malaysia dan Indonesia.
Sedangkan penulis memilih kajian qiyas karena dengan pertimbangan: a) Semakin berkembangnya perubahan zaman berimbas pada begitu banyaknya bermunculan kasus baru dan problematika yang belum ada kejelasan hukumnya baik dari al-Qur’an dan al-Hadits ataupun ijma’. Padahal teks al-Qur’an dan al-Hadits sudah terhenti sejak wafatnya beliau Nabi SAW, sedangkan konsensus ulama’ mujtahid sudah sangat sulit terjadi, sementara permasalahan dan kasus-kasus yang ada yang menuntut untuk segera dicarikan solusi hukumnya. Inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa perlu adanya suatu konsep baku untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dengan tetap berpegang pada dua dasar pokok syari’at (al-Qur’an dan al-Hadits ) serta ijma’, b) Mengingat sesuatu yang yang diqiyaskan itu adalah aturan syariat maka tidak boleh dibuat semaunya (memilih sesuai hawa nafsunya), c) Dan juga orang yang melakukan pengqiyasan harus memiliki keahlian dan memenuhi persyaratan supaya hasil yang dilakukan dapat dibenarkan.

B.	Perumusan Masalah
Dalam mengkaji skripsi ini, pembaca hendaknya mempunyai sebuah pertanyaan yang ada dalam ruang lingkup dibawah ini, yaitu :
1.	Bagaimana sistematika sumber dan dalil hukum menurut Imam Syafi’i ?
2.	Bagaimana konsep qiyas menurut Imam Syafi’i ?
3.	Bagaimana analisa penulis terhadap metode qiyas Imam Syafi’i dalam Istinbath hukum?
C.	Tujuan Kajian
Tujuan kajian secara umum adalah untuk memperoleh gambaran yang holistik(menyeluruh) dan konprehensip(mendalam) tentang qiyas Imam Syafi’i dalam metode Istinbath hukumnya.
Sedang secara khusus kajian ini bertujuan :
1.	Untuk mengetahui sistematika sumber dan dalil hukum menurut Imam Syafi’i.
2.	Untuk mengetahui konsep qiyas menurut Imam Syafi’i.
3.	Untuk mengetahui analisa penulis terhadap metode qiyas Imam Syafi’I dalam Istinbath hukum.

D.	Kegunaan Kajian
Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari kajian ini adalah :
1.	Secara teoritis kajian ini dapat berguna dalam pengembangan, pembangunan dan peningkatan khasanah ilmiah di dalam hukum Islam.
2.	Secara praktis kajian ini dapat berguna sebagai bekal bagi orang Islam ketika menerapkan metode qiyas dalam Istinbath hukum terhadap suatu masalah. Hasil kajian ini dapat juga digunakan bahan pertimbangan dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademik di STAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

E.	Penegasan Istilah
Untuk menghindari kekaburan dan untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, perlu adanya pemahaman yang konkret mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis menganggap perlu untuk menjelaskan secara konseptual maupun secara operasional dari variabel yang digunakan.
1.	Secara Konseptual 
a)	Analisa berasal dari bahasa Grik yaitu analusis, artinya kegiatan berpikir dalam mempelajari bagian-bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dari suatu keseluruhan untuk mengenal tanda masing-masing bagian, komponen atau elemen itu, hubungan mereka satu sama lain dan fungsi mereka dalam keseluruhan yang padu.
b)	Qiyas menurut bahasa adalah :
القياس لغة تقدير الشيئ باخر ليعلم المساواة بينهما
Artinya : " Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu atas lain agar diketahui persamaan antara keduanya".

Menurut istilah :
الحاق امر اخر فى الحكم لااشتراكهما فى علة الحكم فيتخذان فى الحكم
Artinya : "Menggabungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu ada persamaan illat (sebab) yang menyebabkan hukumnya harus sama"

c)	Imam Syafi’i adalah seorang imam yang menyiarkan madzhabnya sendiri dengan melakukan perjalanan-perjalanan dan beliaulah orang yang menulis sendiri kitab-kitabnya serta mendektikan kepada murid-muridnya. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'i al-Syafi'i al-Muthtalibi, lahir di Ghuzza pada tahun 150 H.
d)	Istinbath menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan :
استخراج الماء من العين
Artinya : "Mengeluarkan atau mengambil air dari mata air"

Istinbath menurut istilah :
استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة
Artinya : "Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah"

e)	Hukum secara etimologi bermakna Al-Man’u yakni mencegah, seperti :
حكمت عليه بكذا ا ذا منعته من خلافه
Artinya:"Mengandung pengertian bahwa engkau mencegah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu."

Hukum juga berarti al-Qadha’ yang memiliki arti putusan, seperti :
حكمت بين الناس
Artinya:"Mengandung pengertian bahwa engkau telah memutuskan dan menyelesaikan kasus mereka"

Menurut pengertian ahli Ushul Fiqh hukum adalah :
خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا اووضعا
Artinya : "Firman Allah SWT atau sabda Nabi SAW yang mengenai segala pekerjaan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal), baik titah itu mengandung tuntutan (suruhan dan larangan) ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab, atau syarat atau penghalang bagi sesuatu".

2.	Secara Operasional
Setelah diketahui makna secara konseptual di atas, makna secara operasional dapat dipahami bahwa, skripsi yang berjudul lengkap”Studi Analisis Qiyas Imam Syafi’i dalam Istinbath Hukum” ini adalah sebuah studi tentang pemikiran seorang mujtahid, yakni bagaimana tokoh tersebut mencari sebuah pemahaman serta pemaknaan hukum terhadap yang tersirat maupun tersurat dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Dengan menggunakan metode qiyas, kemudian penulis akan mencoba memberikan sebuah analisa dari qiyas tersebut.       
 
F.	Metode Penelitian
Dalam setiap kajian ilmiah dihadapkan pada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan metode penelitian atau kajian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu pada bagian ini akan diuraikan tentang berbagai pendekatan dengan metode yang sesuai dengan penulisan skripsi ini : 

1.	Jenis Penelitian
Jenis penelitian dilihat dari segi tempatnya disebut sebagai penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik(masalah) kajian.
Kajian dalam skripsi ini hanya terbatas pada sumber-sumber kepustakaan yang ada. Permasalahan yang dijadikan pembahasan dalam kajian ini didasarkan pada dokumentasi-dokumentasi yang berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal ilmiah, buletin-buletin, majalah-majalah yang terkait dengan pemikiran Imam Syafi’i tentang qiyas.

2.	Sumber Data
Sumber data merupakan obyek yang dapat menghasilkan data karena sifatnya adalah kajian pustaka, maka seluk beluk mengambil data ada dua macam, yaitu :
a)	Sumber Primer
Dari sumber primer ini diambil dari buku-buku dari karangan Imam Syafi’i yang berkaitan dengan qiyas, yaitu :
1)	Al-Risalah
2)	Al-Umm
b)	Sumber Sekunder
Sumber ini diambil dari buku lain atau tulisan yang mengkaji pemikiran Imam Syafi’i atau buku-buku lain yang relevan dengan pokok permasalahan dengan kajian ini. Diantarannya adalah :
1.	Ushul Fiqh, karangan Prof. M.Abu Zahrah
2.	Ilmu Ushul Fiqh, karangan Abdul Wahab Khalaf
3.	Ushul Fiqh, karangan Prof. Dr. H.Amir Syaifuddin
4.	Ushul Fiqh, karangan Abdul Madjid, MA
5.	Muqaranah Mazahib fil Ushul, karangan Romli, M.Ag
6.	Kilas Balik Teoristis Fiqh Islam, karangan dari Abdullah Umar
7.	Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha, karangan Drs. M. Ma’shum Zein, MA
8.	Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi’i, karangan Dr. Lahmuddin Nasution
9.	Al-Mustashfa Min ‘Ilmi al-Ushul, karangan Abu Hamid Muhammad al-Ghazali
10.	Terjemah dan komentar al-Waraqat, karangan M. Ridlwan Qoyyum Sa’id
11.	Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, karangan Dr. Iskandar Usman
12.	Ilmu Ushul Fiqh, karangan Drs. M. Ma’shum Zein, MA.

3.	Pendekatan Kajian
Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melakukan sebuah pendekatan terhadap obyek yang diteliti, guna mengetahui latar belakang dari obyek penelitian tersebut.
a)	Pendekatan Historis Fenomenologis
Pendekatan Historis Fenomenologis adalah sebuah pendekatan yang memusatkan diri pada pemaknaan pada suatu peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan unsur tempat, waktu serta latar belakang pelaku dan peristiwa tersebut. Metode ini menjadi pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia, sehingga metode ini mengedepankan nilai subyektifitas dari pelaku orang. Penulis berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti apa dan bagaimana suatu permasalahan yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.
b)	Pendekatan Teologis Normatif
Pendekatan Teologis Normatif adalah sebuah pendekatan untuk mengetahui sebuah nilai-nilai kebenaran yang menjadi obyek penelitian.
c)	Pendekatan Sosiologis Antropologis
Pendekatan Sosiologis Antropologis adalah sebuah upaya pendekatan dengan cara melihat berbagai perkembangan suatu keadaan dalam sebuah masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lain yang saling berkaitan.

4.	Metode Analisa
Berkenaan dengan metode ini, penulis mengunakan metode-metode sebagai berikut : 
a.	Induksi
Yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi secara umum.
b.	Deduksi
Suatu cara yang menarik suatu kesimpulan dari yang umum kearah yang khusus.
c.	Komparasi
Yaitu dengan membandingkan dari beberapa pendapat atau kajian dengan memperhatikan penyebab-penyebabnya.
d.	Content Analisis
Yaitu sebuah metode yang mengedepankan pada pengetahuan aspek isi dari beberapa proposisi yang ada.

G.	Sistematika Pembahasan
Alur pemikiran seseorang akan dapat berbeda dengan yang lainnya sehingga suatu sistematika dalam suatu karya ilmiah yang disajikan juga akan berbeda atau bervariasi sesuai dengan aspirasinya. Untuk itu sebelum diuraikan secara terperinci kandungan skripsi ini akan penulis coba dideskripsikan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab, sebagai berikut :
BAB I	: 	Pendahuluan, yang sekaligus menempatkan latar belakang masalah, permasalahan kajian, penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.
BAB II	:	Pada bab ini akan dibahas biografi Imam Syafi'i, yang meliputi : nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang pendidikan, guru-guru, pola pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi metode Imam Syafi'i, penyegaran karya-karya dan madzhabnya serta murid-murid dan para pendukungnya.
BAB III	:	Pada bab ini akan dibahas tentang sistematika sumber dan dalil hukum menurut  Imam Syafi'i, baik yang disepakati dan tidak disepakati oleh para ulama.
BAB IV    :  Pada bab ini akan dibahas tentang konsep qiyas Imam Syafi’i dalam Istinbat Hukum. 
BAB V	: 	Pada bab ini akan dibahas tentang analisis penulis terhadap qiyas Imam Syafi'i dalam Istinbath Hukum. 
BAB VI	: 	Penutup, bab terakhir ini merupakan sebuah akhir atau kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya yang tidak bertentangan dengan pokok masalah yang dirumuskan, sekaligus memuat saran dan kritik.

BAB II
BIOGRAFI IMAM SYAFI’I

A.	Nama dan Tempat Tanggal Lahir Imam Syafi’i.
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’i bin Sa’id bin Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Dari pihak ayah, beliau berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf, yang termasuk suku Quraisy dari kelompok al-Azd.
Beliau dilahirkan di kota Ghazza, bagian selatan dari Palestina, tepi Laut Tengah pada tahun 150 H/767 M, yang bertepatan dengan malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi’i ialah seorang mujtahid pendiri madzhab Syafi’i yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di dunia. Sejak kecil ayahnya meninggal dunia, kemudian dalam usianya yang masih 2 (dua) tahun (170 H) ibunya membawa kembali ke Makkah dan menetap selama 20 tahun dan seterusnya pindah ke Madinah.
Beliau adalah salah seorang ulama yang senang melakukan pelawatan di berbagai daerah dan pernah tinggal di Hijjaz dan bermukim di Badiyyah, Yaman, Mesir, dan bahkan sering sekali di Irak selama Makkah bersama ibunya. Beliau dalam keadaan miskin, sekalipun demikian cita-citanya untuk menuntut ilmu pengetahuan agama sangat kuat dengan diperkuat ibunya yang selalu mendorong untuk mewujudkan cita-citanya,, khususnya dalam bidang ilmu keagamaan.
Masa kecilnya di Makkah, beliau Imam Syafi’i mempelajari khusus ilmu pengetahuan agama Islam, lalu pada usia muda, situasi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan sedang berada dipuncak kejayaannya, khususnya pada masa khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H) sekalipun pusat ilmu pengetahuan keislaman tetap di Makkah, Madinah, Kuffah (Irak), Syam (Damsyik) dan Mesir.
Dari faktor lingkungan itulah, Imam Syafi’i mempunyai kesempatan luas untuk dapat menuntut ilmu pengetahuan keagamaan Islam sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin, sehingga membuat dirinya mampu mendirikan kelompok pemikir hukum Islam dalam bentuk madzhab yang dikenal dengan nama madzhab Syafi’i yang perkembangannya sampai di Indonesia.
Perlu diketahui bahwa pada awalnya, beliau Imam Syafi’i menjadi pengikut aliran madzhab Maliki dan aliran al-Hadits, tetapi dari pengembaraan-pengembaraan yang telah beliau lakukan dengan dilengkapi pengalamannya diberbagai bidang, nampak memberikan  pengaruh    kuat   pada    beliau     untuk mendirikan suatu aliran yang khusus, dimana pertama-tama beliau memilih madzhab al-‘Iraqy yang lazimnya disebut dengan madzhab qadim, akan tetapi setelah beliau menetap di Mesir beliau mengajarkan madzhabnya al-Mishriy kepada pengikutnya dalam mengamalkan pendapat barunya yang lazim disebut dengan madzhab jadid.

B.	Latar Belakang Pendidikan Imam Syafi’i
Dalam studinya, beliau Imam Syafi’i belajar membaca al-Qur’an dari seorang guru yang bernama Ismail bin Qusrhantein (ada yang mengatakan Isma’il bin Qastain), seorang guru terkemuka pada waktu di Makkah),dan dalam usia 9 tahun sudah hafal al-Qur’an sebanyak 30 juz. Dalam bidang bahasa beliau tertarik pada prosa dan puisi, syair dan sajak-sajak bahasa Arab.
Untuk memperdalam bahasa Arab klasik, beliau melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mengunjungi kabilah-kabilah dan suku-suku Arab yang memang ahli dalam bidang bahasa Arab dan syair-syair tanpa memilih-milih dari mana asal kabilah tersebut, baik Badwi di padang pasir maupun kabilah Huzail, bahkan beliau tidak segan-segan tinggal bersama-sama mereka untuk mendalami bahasa Arab klasik tersebut, sehingga pada akhirnya beliau mendapat memahami benar masalah sastra Arab klasik dengan menghafal  berbagai  macam bentuk syair-syair dari berbagai kabilah, baik dari ‘Imra Atul Qaisy, Zuhair maupun dari Ibnu Jarir.
Oleh sebab itu, maka penguasaan bahasa Arab klasik seperti itu, dapat membantu Imam Syafi’i dalam mempelajari dan memahami isi kandungan ayat-ayat suci al-Qur’an dengan baik, sebab bahasa yang dipakai di dalamnya menggunakan bahasa yang fasih, asli dan masih murni.
Mushab bin Abdillah al-Zabiri berkomentar bahwa pada hakikatnya Imam Syafi’i sewaktu masih muda, hanya tertarik dengan ilmu-ilmu syair, puisi, sajak Arab klasik, kemudian beliau terjun kedalam kancah ilmu pengetahuan lain dengan mempelajari al-hadits dan fiqh.
Selanjutnya, setelah Imam Syafi’i hafal al-Qur’an, beliau mempelajari sastra Arab, lalu al-Hadits, kemudian fiqh. Sedang ketertarikan beliau pada bidang fiqh ini lantaran pengikutnya yang saat mengikuti perjalanan menuntut ilmu pengetahuan, sebab selama dalam perjalanan beliau selalu mengumandangkan syair-syair, sehingga diingatkan oleh pengikutnya dengan menyatakan bahwa:
 “Waktu muda itu jangan dihabiskan hanya untuk bersyair, alangkah baiknya jika dimanfaatkan untuk mempelajari al-hadits dan fiqh".

 Dan saat umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti di Makkah setelah berguru kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, lalu ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas dan Sufyan bin ‘Uyainah. Lantaran kecerdasannyalah, kitab al-Muwatha’ sudah dapat dihafalkan oleh beliau selama 9 sehari-semalam.
Setelah wafatnya Imam Malik(tahun 179 H), beliau melanjutkan perjalanannya dari Madinah ke Yaman untuk mengajarkan berbagai ilmu keagamaan yang dimilikinya, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran barunya dibidang fiqh. Lalu ke Baghdad (184 H). Dan di Baghdad beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal dan berdiskusi, kemudian beliau menyusun kitab sebagai pandangan lamanya (qadim) yang disebut dengan kitab al-Hujjah yang membuat pandangan lamanya (qadim) dan setelah menetap di Baghdad (200 H), kemudian ke Mesir dan menyusun pendapat barunya dengan qaul jadid. Dan di sinilah beliau bertemu dengan Muhammad bin Abdullah bin Hakam dan di Mesir ini pulalah madzhab Syafi’i berkembang dan menyebar cukup signifikan di berbagai daerah sekitarnya, seperti Irak, Kurasan dan lainnya.
Dari nasihat pengikutnya itu, lalu Imam Syafi’i berguru kepada para ahli al-Hadits dan fiqh di Makkah yaitu  kepada  Muslim  bin  Khalid    al-Zanji (mufti
 Makkah) dalam bidang fiqh dan kepada Sufyan bin ‘Uyainah (wafat 198 H) dalam bidang al-Hadits.
Imam Syafi’i bercerita bahwa pada awalnya beliau hanya senang mempelajari kesusastraan Arab, lalu beliau datang kepada Muslim bin Khalid, kemudian ditanya : “Dari mana kamu ?"Jawabnya : “Aku dari sini, orang Makkah”. "Dari kampung mana ?" “Dari kabilah Abdul Manaf”. Lalu sang guru berkata : “Bagus-bagus. Tuhan telah memulyakan kamu Dunia-Akhirat, alangkah baiknya kalau kecenderungan kamu itu ditumpahkan pada ilmu fiqh dan inilah yang paling baik bagi kamu". Dari dialog inilah, yang menyebabkan Imam Syafi’i tergerak untuk mempelajari betul fiqh dan masalah-masalah yang terkait dengannya.

C.	Guru-Guru Imam Syafi’i
Imam Syafi’i mempelajari fiqh dan hadits dari para guru yang tempat tinggal mereka saling berjauhan dan guru-guru tersebut juga mempunyai metode keilmuan yang berbeda. Sebagian dari mereka yang menjadi guru Imam Syafi’i ada yang beraliran Mu’tazilah dan termasuk orang-orang yang menggeluti ilmu kalam( Sebuah disiplin ilmu yang akhirnya oleh Imam Syafi’i dilarang untuk digeluti). Keberadaan sang guru yang beraliran Mu’tazilah tidaklah menghalangi sang Imam  Syafi’i  untuk  mengambil  sisi  kebaikan  yang  ada  dalam  diri  guru tersebut. Sang Imam Syafi’i mengambil setiap kebaikan yang menurut pandangannya wajib diambil dan meninggalkan apa yang menurutnya wajib ditolak.
Beliau memperoleh pelajaran-pelajaran dari guru-gurunya di Makkah, Madinah, Yaman dan guru-gurunya di Irak. Prof. Dr. M. Abu Zahrah mengutip pendapat Fakhrurrazi yang menyebutkan nama-nama sebagian guru Imam Syafi’i, “Ketahuilah, Imam Syafi’i banyak sekali mempunyai guru. Akan kami sebutkan di sini guru-gurunya yang tersohor, yaitu mereka yang terkenal pandai dalam bidang fiqh dan fatwa. Jumlah mereka sembilan belas orang, 5 orang di Makkah, 6 orang di Madinah, 4 orang di Yaman dan 4 orang di Irak. Guru-guru Imam Syafi’i di Makkah adalah Sufyan bin ‘Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Aththar dan Abdul Hamid ibnu Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Guru-gurunya di Madinah adalah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhaamad al-Darwadi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Asami, Muhammad bin Sa’id bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi’ (sahabat ibnu Abi Dzuaib). Guru-gurunya yang berasal dari Yaman adalah Muthraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf (seorang qadhi kota Shan’a), Umar bin Abi Salamah (sahabat al-Auza’i) dan Yahya bin Hasan (sahabat al-Laits bin Sa’ad). Sedangkan guru-guru Imam Syafi’i yang berasal dari Irak adalah Waki’ bin al-Jarrah, Abu Usamah Hamad bin Usamah (keduanya orang Kufah), Ismail bin ‘Aliah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid (keduanya orang Basrah).
Imam Syafi’i juga menimba ilmu dari Muhammad bin al-Hasan, mendengar pembacaan kitab-kitab karya Imam Muhammad bin al-Hasan secara langsung. Imam Syafi’i juga meriwayatkan hadits-hadits dari Imam Muhammad bin Hasan dan mempelajari fiqh masyarakat Irak langsung dari Imam Muhammad bin al-Hasan.
Dari pembicaraan yang penulis uraikan di atas dan berdasarkan kutipan-kutipan yang penulis sebutkan dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi’i telah mempelajari ilmu dari sejumlah guru besar yang mempunyai aliran madzhab yang bermacam-macam. Oleh karena itu, dapat penulis katakan bahwa Imam Syafi’i telah mempelajari fiqh-fiqh yang beraneka ragam yang ada pada zamannya. Beliau mempelajari fiqh dari Imam Malik, seorang guru yang statusnya laksana bintang terang di antara guru-gurunya yang lain. Imam Syafi’i juga mempelajari fiqh al-Auza’i dari sahabatnya yang bernama Umar bin Abi Salamah, mempelajari fiqh Laits bin Sa’ad, fuqaha Mesir, yang beliau peroleh dari sahabatnya yang  bernama  Yahya  bin  Hasan,  kemudian  mempelajari  fiqh Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya melalui Imam Muhammad bin Hasan.

D.	Pola Pemikiran dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Metode Imam Syafi’i Dalam Menetapkan Hukum Islam.
Imam Syafi’i termasuk salah seorang Imam madzhab yang masuk dalam jajaran “ahlu al-Sunnah Wa al-Jamaah” yang dalam bidang furu’iyyah ada dua kelompok, yaitu : “ahlu al-hadits dan ahlu al-ra’yu” dan beliau sendiri termasuk ahlu al-hadits.
Imam Syafi’i termasuk imam madzhab yang mendapat julukan “rihalah fi thalab al-‘ilm” yang pernah meninggalkan Makkah pergi ke Hijjaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan ke Irak menuntut ilmu ke Muhammad bin Al-Hasan (seorang murid Imam Abu Hanifah). Karena kedua guru inilah, beliau termasuk kelompok ahlu al-hadits, tetapi dalam bidang fiqh banyak terpengaruh oleh kelompok pemikiran kelompok “ahlu al- ra’yu” dengan melihat metode penetapan hukum yang beliau pakai.
Pengetahuan Imam Syafi’i tentang masalah sosial kemasyarakatan benar-benar sangat luas, sebab beliau menyaksikan langsung kehidupan masyarakat, baik  masyarakat  desa  maupun  masyarakat  kota,  masyarakat  desa  yang  pola pikirnya relatif sederhana sedangkan masyarakat kota yang sudah komplek peradabannya, seperti Irak dan Mesir, bahkan beliau mengenal pula kehidupan para pelaku zuhud dan ahlu al-hadits. Oleh sebab itulah, maka keberanekaragaman bentuk perekonomian dan kemasyarakatan yang ada, telah banyak memberikan bekal baginya dalam ijtihad pada masalah-masalah hukum yang beranekaragaman pula, sehingga dalam sistem per -istinbath-an( penetapan hukum ) sangat mempengaruhi sistem madzhabnya.
Dalam bidang al-hadits beliau sebagai peletak pertama tentang kaidah periwayatan al-hadits, bahkan orang pertama yang mempertahankan posisi al-hadits yang melebihi gurunya (yaitu Imam Malik bin Anas), bahkan sering ditemukan pandangan beliau yang berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik bin Anas, sebab al-hadits yang sanadnya shahih  wajib diamalkan, tanpa harus dikaitkan dengan amalan ahlu Madinah sebagai yang disyaratkan oleh gurunya Imam Malik dan tidak pula harus ditentukan syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan al-hadits, sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Dari sebab inilah, Imam Syafi’i dikenal dengan julukan nashir al-sunnah (penolong Sunnah).
Disamping itu, Imam Syafi’i memiliki dua pandangan ijtihad yang dikenal dengan sebutan qaul al-qadim yang tertuang didalam kitabnya yang berjudul al-Hujjah yang tertulis di Irak dan qaul al-jadid  yang tertuang dalam kitabnya yang berjudul al-Umm  yang dibuat di Mesir. Sedangkan terwujudnya dari adanya situasi dua tempat yang mempengaruhi ijtihadnya, dimana keadaan di Irak dan Mesir jauh berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pandangan dan ijtihadnya, sebab di Irak beliau melakukan pemaduan antara beberapa kitab yang telah beliau pelajari dengan berbagai ragam ilmu pengetahuan yang telah beliau miliki berdasarkan teori ahlu al-hadits.
Perlu diketahui bahwa qaul qadim Imam Syafi’i itu, merupakan pandangan-pandangan beliau yang dihasilkan dari perpaduan antara madzhab Iraqi dan pendapat ahlu al-hadits, lalu beliau pergi ke Makkah dan tinggal disana beberapa lama. Di Makkah inilah beliau bertemu dan berdiskusi banyak dengan murid Abu Hanifah (Muhammad bin Hasan al-Syaibani), lalu kembali ke Irak untuk mendektikan qaul jadid-nya kepada murid-muridnya. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan, apakah pandangan Imam Syafi’i yang disampaikan di Makkah itu qaul qadim-nya ataukah qaul jadid-nya ? Bahwa yang disampaikan di Makkah itu adalah qaul qadim-nya, sekalipun belum didektikan kepada para muridnya di Irak.
Dengan demikian, maka qaul qadim adalah pandangan Imam Syafi’i yang dihasilkan dari perpaduan antara fiqh Irak yang  bersifat  rasional,  sehingga pola pikiran fiqh yang seperti ini akan lebih sesuai dengan pola pemikiran para ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Makkah pada waktu itu berbeda-beda satu sama lainnya. Mereka bisa memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Dan pola inilah yang menyebabkan pandangan Imam Syafi’i mudah tersebar keberbagai negara Islam.
Selanjutnya, Imam Syafi’i pergi ke Mesir dan mendektikan pengalaman-pengalamannya kepada para muridnya yang ada di Mesir, diantaranya adalah Rabi’ah al-Mawardi, al-Buwaithi dan al-Muzani. Dari hasil pencatatan inilah, qaul jadid-nya tertuang didalam karya besarnya yang berjudul al-Umm berkaitan dengan qaul jadid-nya Imam Syafi’i ini tidak dapat membatalkan qaul qadim-nya.

E.	Penyebaran Karya-karya Imam Syafi’i dan Perkembangan Madzhabnya
Adapun kitab-kitab yang ditulis atau didektikan Imam Syafi’i sendiri kepada murid-muridnya maupun kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya itu tidak kurang dari 113 buah kitab, baik yang membahas tentang tafsir, fiqh, adab maupun lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut :
1)	Kitab al-Risalah
Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematika, dimana di dalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua nash, baik itu di dalam al-Qur’an dan al-Hadits, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya nasikh-mansukh, masalah jarah-ta’dil. Di dalam al-Hadits, syarat-syarat penerimaan sanad dari para perawi tunggal, masalah-masalah yang berkaitan dengan ijma’, ijtihad, istihsan dan al-qiyas.
2)	Kitab al-Umm
Kitab ini disusun oleh beliau sendiri secara sistematis dengan penyajian materi di dalamnya yang argumentatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh muridnya bernama Rabi’ah bin Sulaiman.
Pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ‘ibadah, mu’amalah, masalah pidana dan munakahat.
Sedang dalam jilid ke-7 memuat berbagai macam persoalan, seperti :
a)	Adanya penolakan pandangan antara Imam Syafi’i dan Imam Malik.
b)	Masalah pokok dalam wujud penolakan atau bantahan Imam Syafi’i terhadap pandangan sementara ‘ulama, seperti :
1-	Penolakan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima al-hadist secara keseluruhan.
2-	Penolakan terhadap orang-orang yang menolak al-khabar atau al-hadits tertentu dan masalah pembatalan akan penggunaan dalil Istihsan.
Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy terhadap aliran Madinah dalam bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abu Laits.
Yang kesemuanya disajikan oleh beliau secara sistematis dan argumentatif, dimana setiap hukum furu’ yang dikemukakannya, tidak bisa terlepas dari penerapan ilmu ushul al-fiqh.
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kitab al-Umm ini, merupakan hasil penggabungan dari beberapa kitab dalam berbagai pandangan para mujtahidnya, yaitu :
a)	Kitab al-Ikhtilaf Abi Hanifah Wa Ibnu Abi Laila
b)	Kitab Khilaf Ali Ibnu Mas’ud, yaitu kitab yang membahas masalah terjadinya ikhtilaf antara Ali dengan Ibnu Mas’ud dan antara Imam Syafi’i dengan Abi Hanifah
c)	Kitab Ikhtilaf Malik Wa Syafi’i
d)	Kitab Jami’ al-‘Ilm
e)	Kitab al-Rad ‘Asla Muhammad Ibn Hasan
f)	Kitab Siyar al-‘Auza’y
g)	Kitab Iktilaf al-Hadits
h)	Kitab Ibthal al-Istihsan
3)	Kitab al-Musnad, tentang al-Hadits yang telah tertuang didalam kitab al-Umm, tetapi dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
4)	Kitab al-Imla’
5)	Kitab al-Amaliy
6)	Kitab Haramalah (kitab yang didektikan Imam Syafi’i) kepada muridnya yang bernama Armalah bin Yahya.
7)	Kitab Mukhtashar al-Muzany (penisbatan kepada Imam Syafi,I)
8)	Kitab Mukhtashar al-Buwaihiy (penisbatan kepada Imam Syafi’i)
9)	Kitab Ikthilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi’i tentang al-Hadist Nabi)
Selanjutnya, pada saat Imam Syafi’i datang ke Mesir, pada umumnya penduduk Mesir mengikuti madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, lalu setelah beliau membukukan kitabnya yang berisikan qaul qadim-nya, mengajarkannya dimasjid Amr bin Ash, sehingga dari pengajaran inilah pemikiran dalam madzhabnya dapat berkembang di Mesir, apalagi pengikutnya banyak sekali yang berasal dari kalangan ulama : seperti  Muhammad  Abdullah  bin  Abdil  Hakam, Isma’il bin Yahya, al-Buwaithiy, al-Ra’bi, al-Jiziy, Asyab Ibnu al-Qarim dan Ibnu Mawaz. Dan dari merekalah awal tersiarnya madzhab Syafi’i di berbagai daerah dan pelosok negara Mesir.
Perkembangan selanjutnya, madzhab Syafi’i melebarkan keberbagai negara di dunia, di antaranya Irak, lalu ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijjaz, India dan kemudian hari setelah tahun 300 H, berkembang luas keberbagai daerah Afrika, Andalusia dan daerah Islam lainnya, bahkan sampai barat dan timur yang dibawa oleh para murid dan pengikutnya, termasuk ke Indonesia.
Dalam kaitannya dengan perkembangan madzhab Syafi’i di Indonesia, dapat dilihat dari praktek ibadah dan mu’amalahnya yang hanya diikuti oleh masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut :
a)	Terbukanya hubungan antara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji dengan penduduk dan para ulama’ Makkah, sehingga mereka yang bermukim dapat dengan mudah belajar ilmu agama kepada para ulama’ Makkah yang madzhabnya Syafi’iyah dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.
b)	Adanya kaum muslimin dari Hadlaramaut yang bermadzhab Syafi’i banyak yang datang ke Indonesia. Hal ini merupakan salah satu penyebab terbesarnya madzhab Syafi’i di Indonesia.
c)	Adanya dukungan pemerintah Indonesia terhadap perkembangan madzhab Syafi’i, sehingga madzhab Syafi’i dijadikan sebagai haluan hukum Islam se- Indonesia, sebagaimana kitab-kitab yang dimiliki oleh Pengadilan Agama kebanyakan bermadzhabkan Syafi’i.
d)	Adanya para pejabat keagamaan terdahulu yang banyak bermadzhab Syafi’i.

F.	Murid-murid Imam Syafi’i dan Para Pendukungnya
Disamping faktor kitab-kitab susunan beliau beserta para simpatisan yang mendukung penyebaran madzhabnya, ditemukan banyak sekali para murid setia beliau yang berasal dari berbagai daerah, di antaranya adalah :
a.	Baghdad, di antaranya adalah :
1)	Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Shabah al-Baghdadi al-Za’faraniy (w. 260 H)
2)	Husain bin Ali al-Karabishiy (w. 240 H)
3)	Ahmad bin Hambal, pendiri Madzhab Hanbali (w. 240 H)
4)	Abu Thaur al-Kalabiy (w. 240 H)
5)	Iskhak Rahawaih (w. 277)
6)	Al-Rabi’ bin Sulaman al-Muradiy (w. 279 H yang ikut pindah beliau ke Mesir)
7)	Abdullah bin Zubair al-Humaidiy (w. 219 H yang juga ikut pindah bersama beliau ke Mesir)
b.	Mesir, di antaranya adalah :
1)	Abu Ya’kub Yusuf bin Yahya al-Buwaiyty (w. 232 H)
2)	Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzany (w. 264 H)
3)	Al-Rabi’ bin Sulaiman al-Jiziy (w. 256 H)
4)	Harmalah bin Yahya al-Tujubiy (w.234 H)
5)	Yusuf bin Abdul A’la (w. 264 H)
6)	Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), yang keluar dari madzhab Syafi’i ke madzhab Maliki sebagai madzhab ayahnya
7)	Abu Hanifah al-Asmawi orang Mesir berasal dari kaum Qibth (w. 271H)
Sesudah para ‘ulama tersebut, lahirlah dikemudian hari para ulama ahli fiqih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan penyebaran madzhab Syafi’i, di antaranya :
1)	Abu Ishaq al-Syairazy al-Fairuzibady (w. 978 H), pengarang kitab al-Muhazzab dan al-Luma'
2)	Abu Hamid al-Ghazaly (w. 505 H), yang lazim disebut dengan sebutan Hujjatul Islam
3)	Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i (w. 632 H/ 1226 M), pengarang kitab Fath al-Aziz fi Syarh al-Wajiz
4)	Muhyidin Abu Zakaria Yahya bin Syarf al-Nawawi, (631-676 H/ 1233-1277M)
5)	Jalal al-Din al-Suyuthi (w. 911 H), pengarang kitab al-Asybah Wa al-Nadhair

BAB III
SISTEMATIKA SUMBER DAN DALIL HUKUM

MENURUT IMAM SYAFI’I

A.	Dalil – Dalil Hukum Yang Disepakati

Mengingat bahwa ijtihad itu sendiri merupakan memahami dan menjabarkan petunjuk dalil-dalil terhadap hukum, maka penetapan tentang apa saja yang dipandang sah sebagai dalil menempati posisi yang sangat penting dalam setiap tatanan ijtihad. Bertolak dari ini, Imam Syafi’i menyatakan bahwa:
 “Tidak seorangpun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu yakni berupa kabar dari Kitab, Sunnah, Ijma’ atau Qiyas”.

 Dari pernyataan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sah sebagai landasan hukum.
Berikut ini, dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran dan kaidah-kaidah ijtihad yang dirumuskan oleh Imam Syafi’i mengenai keempat dalil tersebut  :
1.	Al- Qur’an

  Imam Syafi’i menegaskan bahwa al-Qur’an membawa   petunjuk,
menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah SWT dalam al-Qur’an adalah (dalil, argument) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang terkait dengan pengetahuannya tentang isi al-Qur’an. Orang yang berilmu adalah yang mengetahui al-Qur’an, sedangkan yang jahil (bodoh) adalah yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu al-Qur’an, baik yang diperoleh dari nash (penegasan ungkapan) maupun melalui istinbath (penggalian hukum). Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam al Qur’an.

a.	Pengertian Al-Qur’an

Tampaknya  Imam Syafi’i  tidak  memberikan  batasan  definitif bagi al-Qur’an, tetapi berdasarkan berbagai uraiannya, para pengikutnyalah yang memberikan definisi sebagai berikut :
-Menurut Hujjatul Islam Abu Hamid al- Ghazali:

مانقل الينا بينا دفتى المصحف على الأحرف السّبعة نقلا متواترا

Artinya	:“Sesuatu yang terdapat di dalam al-Mushaf, sesuai dengan al-Ahruf al-Sab’ah (tujuh huruf macam bacaan) yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir”.

Sedangkan menurut Abu Syahbah (pengarang buku al-Madkhal li Dirasat al-Qur’an al-Karim) mengatakan :
هوكتاب الله عزّ وجلّ المنزّل علىخاتم انبيائه محمّد صلىالله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب فى المصاحف من اوّل سورة  الفاتحة إلىاخرسورة الناس

Artinya	:“Kitab Allah yang diturunkan, baik lafadz maupun maknanya kepada nabi terakhir, Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad), serta ditulis pada mushaf, mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas”.

Kedua rumusan di atas mengemukakan unsur-unsur penting yang membentuk pengertian bahwa al-Qur’an itu adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, termuat dalam Mushaf, diriwayatkan secara mutawatir yang dimulai dari Surat al-Fatihah dan diakhiri Surat al-Nas.
b.	Bahasa Al-Qur’an adalah Bahasa Arab
Menurut Imam Syafi’i, seluruh al-Qur’an itu terdiri atas bahasa Arab, tidak terdapat satu katapun di dalamnya yang bukan bahasa Arab. Ini ditegakkannya dengan mengemukakan penegasan dari beberapa ayat al-Qur’an sendiri seperti :

Artinya	:Dan sungguh, (al-Qur’an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa oleh al-Ruhul Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. (Asy-Syu’ara’ : 192- 195).

Sejalan dengan itu, beliau mengatakan bahwa setiap umat Islam diharuskan mempelajari bahasa Arab sedapat mungkin (maa balaghuhu jahduh) sehingga ia dapat mengucapkan Syahadah, membaca al-Qur’an, dan mengucapkan dzikir  yang wajib seperti takbir, atau yang diperintahkan seperti tasbih, tasyahhud, dan sebagainya. Tuntutan ini merupakan fardhu ‘ain yang berlaku secara umum, sedangkan penguasaan bahasa Arab secara mendalam diwajibkan secara terbatas (fardhu kifayah) atas para ulama.
Imam Syafi’i menekankan pentingnya penguasaan bahasa Arab itu karena tidak seorangpun menjelaskan kandungan ilmu al-Qur‘an tanpa menguasai bahasa Arab. Allah SWT  menunjukkan khitab (titah)-Nya kepada bangsa Arab  dengan menggunakan bahasa Arab dan mengandung pengertian-pengertian seperti yang mereka kenal dalam bahasa Arab, karena keluasan bahasa Arab itu sendiri.

Menurutnya, bahasa Arab terkenal dengan keluasan ungkapan-ungkapannya. Hal ini, misalnya dapat dilihat pada penggunaan lafadz ‘amm (ungkapan yang bersifat umum). Pada sebagiannya dapat dipastikan bahwa lafadz ‘amm itu dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian umum, tetapi pada penggunaan lainnya ia mengandung kemungkinan takhshish (pembatasan pada sebagian cakupannya). Selain itu, ada pula lafadz‘amm  yang digunakan untuk menunjukkan pengertian khusus, baik yang diketahui secara jelas maupun yang diperoleh melalui petunjuk susunan redaksi (siyaq)-nya.
Penataannya hubungan saling menerangkan antara awal dan akhir kalimat, penggantian makna dengan ungkapan atau isyarat merupakan ilmu dan seni bahasa tingkat tinggi di kalangan bangsa Arab. Hal ini diketahui secara jelas oleh para ahli bahasa Arab, walaupun mungkin dianggap asing oleh para orang yang tidak menguasai bahasa al-Qur’an dan al-Sunnah. Dengan demikian, jelas bahwa menurut Imam Syafi’i, setiap ungkapan yang tedapat di dalam al-Qur’an harus dipahami sebagaimana orang memahami-nya dalam bahasa mereka.
Dengan memperhatikan berbagai hal tentang hubungan ungkapan dengan maknanya, Imam Syafi’i menegaskan bahwa di dalam al-Qur’an tedapat lafadz ’amm, khash, muthlaq, muqayyad, haqiqah, majaz, musytarak, mujmal, mubbayyan, dan sebagainya.

c.	Pandangan Imam Syafi’i tentang al-Qira’ah al-Syadzdzah

  Sesuai dengan ungkapannya pada definisi al-Qur’an di atas, al-Ghazali menegaskan bahwa al-Qira’ah al-Syadzdzah tidak termasuk bagian dari al-Qur’an. Dalam hal ini beliau tidak menyinggung adanya pendapat lain. Al-Subki, yang menyatakan bahwa al-Qira’ah al-Syadzdzah  tidak termasuk al-Qur’an adalah qaul ashah    sejalan    itu, al-Mahalli mengungkapkan bahwa ada juga berpendapat(qila) bahwa al-Qira’ah al-Syadzdzah pun termasuk  al-Qur’an.
Dari pernyataan tokoh-tokoh Syafi’iyah di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi’i, al-Qira’ah al-Syadzdzah tidak termasuk bagian dari al-Qur’an. Tetapi, sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat, maka perlu dibahas lebih lanjut bagaimana pandangan Imam Syafi’i tentang kedudukan al-Qira’ah al-Syadzdzah itu sebagai hujjah.
Dalam kitab al-Mustashfa, al-Ghazali menambahkan keterangan bahwa pelaksanaan puasa kaffarat sumpah tidak wajib berturut-turut meskipun menurut Ibnu Mas’ud, pada ayat yang mengatur hal tersebut terdapat kata mutatabi’at (berturut-turut). Qira’at Ibnu Mas’ud ini tidak diindahkan sebab merupakan tambahan (ziyadah) yang tidak mutawatir. Jadi, tambahan itu hanya dapat dianggap sebagai penjelasan Ibnu Mas’ud, berdasarkan pendapatnya sendiri. Tambahan tersebut tidak pula dapat dianggap sebagai khabar wahid. Alasanya, khabar wahid hanya dapat diterima bila tidak mengandung kesalahan (al-Kadzib), sedangkan al-Qira’ah al-Syadzdzah itu, jika diriwayatkan sebagai al-Qur’an wajib disampaikan oleh Rasulullah SAW  kepada umatnya dalam jumlah yang cukup untuk menjadi hujjah. Jika tidak dimaksudkan sebagai al-Qur’an, terdapat ketidakjelasan apakah  itu  pendapat perawi sendiri atau kabar dari Nabi SAW. Dengan demikian, al-Qira’ah al-Syadzdzah tidak wajib diamalkan, sebab tidak jelas diriwayatkan dari Rasulullah SAW.
Al-Amidi (w.631) menegaskan bahwa Imam Syafi’i tidak menerima al-Qira’ah al-Syadzdzah sebagai hujjah. Menurutnya, itulah pendapat yang terpilih dan ia mengemukakan alasan seperti alasan al-Ghazali di atas.
d.	Kehujjahan Al – Qur’an  Sebagai Sumber Hukum

Imam Syafi’i pada bagian awal kitabnya al-Risalah sebelum menjelaskan al-Bayan, beliau menjelaskan bahwa segala petunjuk yang diturunkan dalam al- Qur’an adalah sebagai rahmat dan sekaligus hujjah bagi yang mau memahaminya sebagaimana peryataan beliau:
فكل ما أ نزل  فى كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله لايعلم من جهله ولايجهل من علمه
Artinya: Segala petunjuk yang diturunkan dalam al- Qur’an adalah rahmat dan sekaligus hujjah yang demikian jelas bagi siapapun yang mau memahami, tapi memang terasa gelap bagi yang tidak mau memahami.

         Beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada persoalan yang pernah ditemui oleh peminat agama Allah SWT kecuali  dalam  al- Qur’an terdapat petunjuk untuk memecahkannya. Selanjutnya beliau mengutarakan dalil- dalilnya yaitu Allah SWT berfirman:
                 
 Artinya :Alif  Laam Raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.(Qs. Ibrahim:1)

         

Artinya : Dan Kami turunkan kepadamu al- Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.(QS. al- Nahl: 44 )

Artinya : Dan Kami turunkan kepadamu   al-  Kitab    (al- Qur’an)    untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.(QS. al –Nahl : 89)

َو                             

Artinya :  Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al- Quran) dengan perintah Kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al-Kitab (al- Quran)?Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu? Tetapi Kami menjadikan al- Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ( QS. al- Syura :52 )

2.	Al-Sunnah

           Dengan pendidikan yang diperolehnya dari kalangan ahlu al-Hadits, Imam Syafi’i sangat kuat berpegang pada hadits sebagai dalil hukum. Sikap, pendirian dan pandangannya terhadap Sunnah dinyatakan dengan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Dengan argumentasinya, beliau mendukung ke- hujjah-an Sunnah, sehingga beliau mendapat gelar Nashir al-Sunnah (pembela sunah) ketika berada di Baghdad.
                     Dengan mengambil sikap menengah diantara ahlu al-ra’yi  dan ahlu  al-hadits. Beliau memberikan batasan-batasan yang jelas tentang hakikat Sunnah dan menetapkan persyaratan tertentu yang harus terpenuhi agar suatu riwayat dapat diterima. Secara umum, kaidah-kaidah yang dirumuskan tentang hadits dianggap sebagai sumbangan pemikiran penting dalam kajian hadits dan hukum Islam serta berpengaruh besar pada masa-masa selanjutnya.
     Berikut ini dikemukakan beberapa pokok pikiran Imam Syafi’i tentang Sunnah, meliputi: pengertian Sunnah, syarat–syarat penerimaannya, pembagiannya, dan kehujjahannya.
a. Pengertian Sunnah
Dari penelusuran penulis terhadap kitab al – Risalah dan kitab – kitab klasik, penulis tidak menemukan definisi Sunnah yang mudah sebagaimana definisi yang telah diberikan ulama mutaakhirin misalnya Prof. M. Abu Zahrah, menurut beliau  Sunnah Nabi SAW  ialah ucapan, perbuatan serta ketetapan – ketetapan Nabi SAW. Atau kata lain Sunnah   meliputi qauliyah ( ucapan ), fi’liyah ( perbuatan ), dan taqriyah ( ketetapan ).Tapi ungkapan Para ‘Ulama klasik sendiri secara esensi telah mencangkup ketiga hal tersebut, sebagaimana Imam Syafi’i dalam menerangkan Sunnah qauliyah, Imam Syafi’i misalnya menyebutkan hadits:
وقال رسول الله : " إ ذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها"  ولم يقل   "يرجمها"  ولم يختلف المسلمون فىألارجم على مملوك فىالزنا

 Artinya: Rasulullah bersabda : Apabila terbukti bahwa salah seorang budak wanita dari kalanganmu teleh melakukan zina, maka deralah dia. Dan tidak bersabda: Rajamlah dia. Dan kaum Muslimin juga tidak berbeda pendapat bahwa hukum rajam tidak dikenakan atas budak yang berzina.

Di sini Imam Syafi’i memberikan contoh Sunnah qauliyah Nabi SAW berkenaan tentang hukuman budak wanita yang berzina.   
b. Syarat-syarat Penerimaan Sunnah
Pada pokoknya, persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Syafi’i agar suatu hadits dapat diamalkan sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli hadits dan ushul al-fiqh pada masa kemudian, yakni menyangkut tsiqah, ‘adalah dan dhabith, yang harus terpenuhi pada setiap perawi dan kesinambungan sanad yang diriwayatkan serta tidak adanya cacat atau kelainan dalam hadits tersebut.
Secara lebih rinci, persyaratan hadits shahih itu diuraikan oleh Imam Syafi’i sebagai berikut :
a.	Sanad hadits itu haruslah bersambung sampai kepada Nabi SAW
b.	Perawinya itu haruslah tsiqah (terpercaya) dalam hal keagamaannya dan dikenal sebagai orang yang selalu berbicara benar
c.	Perawinya mengerti makna hadits yang diriwayatkannya serta mengetahui hal-hal yang dapat mengubah makna (bila ia meriwayatkan dengan makna), atau dapat menyampaikan haditsnya persis seperti yang didengarnya jika ia meriwayatkan berdasarkan hafalan, atau memelihara kitabnya jika ia meriwayatkan dari kitab.
d.	Riwayatnya selalu sesuai dengan riwayat para ahli (ahlu al-hifdz wa al-tsiqah).
e.	Perawi tidak melakukan tadlis, artinya tidak meriwayatkan dari seseorang kecuali hadits yang benar-benar didengarnya dari orang tersebut.
f.	Persyaratan ini harus terpenuhi pada setiap tingkatan dalam jalur periwayatan hadits tersebut.
Dalam kajian ilmu hadits, kualitas keagamaan seseorang disebut  keadilan (‘adala). Menurut Imam Syafi’i, keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan menurut pandangan manusia berdasarkan perilaku lahir, sebab kita tidak mengetahui hal-hal yang ghaib.
Bila persyaratannya telah terpenuhi, maka hadits tersebut haruslah diterima sebagai hujjah yang mengikat dan berdiri sendiri. Hadits seperti itu tidak perlu di kaitkan lagi dengan hal- hal lain yang mendukungnya. Kekuatan suatu hadits tidak dipengaruhi oleh praktik atau tradisi yang berlaku di kalangan sahabat atau yang lainnya. Ketika berbicara tentang nishab sebagai persyaratan wajibnya zakat tanaman, beliau  mengemukakan :  
“Yang menjadi hujjah kita ialah bahwa hadits tentang nishab itu diriwayatkan oleh orang tsiqoh. Dengan demikian, kabar tersebut sudah cukup sebagai hujjah. Kita tidak dapat menolaknya dengan takwil atau dengan alasan bahwa hal seperti itu tidak diriwayatkan dari salah seorang imam. Sebab, Sunnah Rasulullah SAW sudah cukup, dan yang lainnya tidak diperlukan lagi”.

Dari bagian lain beliau menyatakan :
“Begitulah seharusnya kita mengikat diri (nulzim anfusana) terhadap semua hadits, kita harus memandang bahwa kabar dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh orang-orang terpercaya sudah cukup, walaupun hal seperti itu tidak diriwayatkan dari para khalifahnya”.

c.  Pembagian  Sunnah
Sebagaimana pengertian Sunnah Imam Syafi’i dan ulama- ulama Klasik tidak membagi secara mudah sebagaimana ulama Mutaakhirin, misalnya menurut Prof. M. Abu Zahrah membagi Sunnah dari segi periwayatannya, Sunnah terbagi menjadi dua:
a.	Sunnah yang bersambung mata rantai perawinya(muttashilus sanad) 
b.	Sunnah yang tidak bersambung mata rantai perawinya(ghair muttshilus sanad)
Pertama: Sunnah yang muttashilus sanad, dilihat dari segi jumlah perawinya, terbagi tiga macam, yaitu: hadits mutawatir, hadits masyhur, hadits ahad.
Kedua: Sunnah yang ghair muttashilus sanad, sebagian ulama menamakan hadits mursal dan sebagian yang lain menamakannya hadits munqathi’.
-Hadits Mutawatir  ialah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat bohong, dengan perawi yang sama banyaknya hingga sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadits mutawatir digunakan sebagai hujjah sebagaimana kuatnya menggunakan al- Qur’an.
-Hadits Masyhur  ialah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW oleh seorang, dua orang atau lebih sedikit dari kalangan sahabat atau diriwayatkan dari sahabat oleh seorang atau dua orang perawi kemudian setelah itu tersebar luas hingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong. Kemasyhuran disini berada pada tingkatan generasi masa sahabat atau masa tabi’in. Maka tidak bisa dianggap hadits masyhur apabila penyebarannya setelah generasi itu. Karena setelah masa pembukuan(tadwin) hadits,  semua hadits telah masyhur.
-Hadits Ahad atau Khabar Khashah  menurut Imam Syafi’i ialah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadits masyhur. 
-Hadits Mursal atau Hadits Munqathi’ ialah hadits di mana seorang perawi tabi’i tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadits itu.
Sedangkan Imam Syafi’i sebelum membahas kriteria hadits yang dapat dijadikan sebagai hujjah, Imam Syafi’i lebih dahulu membagi ilmu kepada dua macam. Pertama, ‘Ilmu ‘Ammah, yaitu hal-hal yang telah diketahui dan diterima secara luas tanpa perbedaan pendapat karena didasarkan pada nash khabar yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh orang banyak dari orang banyak pada setiap generasi. Ilmu yang didasarkan atas hadits seperti ini tidak mungkin salah, baik dalam periwayatan maupun pengertian (takwil)-nya, dan tidak boleh di persilisihkan (al-tanazu’). Kedua, ilmu yang di dasarkan atas nash Kitab ataupun Sunnah, hanya bersumber dari khabar khashah, yaitu hadits-hadits yang masih mungkin ditakwil (karena tunjukannya tidak pasti).
Jadi, Imam Syafi’i membagi hadits menjadi dua macam, yaitu khabar ‘ammah (hadits mutawatir) dan khabar khashah (hadits Ahad). Selanjutnya beliau memandang  kebenaran  hadits  mutawatir  itu  pasti  sehingga  hadits
 tersebut mutlak harus diterima sebagai dalil. Akan tetapi, khabar khashah hanya wajib diamalkan apabila hadits itu shahih. Keshahihan suatu hadits dapat diketahui melalui penelitian dengan  menggunakan kriteria tertentu.
Dari pembagian Sunnah di atas ada dua hal yang dianggap penulis sangat penting tentang pokok pikiran Imam Syafi’i yaitu :
a.	Hadits Ahad 
Pada kitab al-Risalah, setelah mengajukan pertanyaan tentang batasan minimal yang harus terpenuhi agar hadits ahad dapat diterima sebagai hujjah, beliau mengatakan :
فقلت خبرالواحد عن الواحد حتّى ينتهى به الىالنّبى اومن انتهى  به اليه دونه

Artinya: Maka saya katakan, kabar yang diriwayatkan oleh seseorang dari seseorang (dan seterusnya) sampai kepada Nabi SAW atau kepada sumber pertama kabar tersebut.

Selanjutnya, beliau menguraikan syarat-syarat periwayatan seperti yang telah disinggung di atas. Menurut Imam Syafi’i, suatu hadits yang diriwayatkan secara bersambung melalui sanad yang terpercaya haruslah diterima sebagai hujjah meskipun hanya diriwayatkan oleh orang seorang (hadits Ahad), keterpercayaan dan ketersambungan sanad sudah cukup menjadi dasar, tanpa harus terkait dengan jumlah perawinya. Mengenai hal ini, beliau menyatakan tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama terdahulu, dan tidak pernah menemukan  adanya  hadits  yang  shahih menurut ahli hadits, tetapi ditinggalkan oleh ulama, kecuali dengan berpaling kepada hadits lainnya.
Suatu riwayat yang memenuhi kriteria  seperti yang ditetapkannya itu tidak boleh ditolak atau dicela kecuali dengan alasan yang kuat, seperti adanya pertentangan antara dua hadits yang berasal dari seorang perawi. Menurutnya, Sunnah Rasulullah itu tidak menjadi lemah karena ia hanya diriwayatkan oleh seorang, asalkan saja perawinya tsiqah. Beliau menegaskan :
 “Karena Allah telah menetapkan kewajiban hamba-Nya melalui ucapan-ucapan Nabi SAW, maka siapa pun tidak berhak lagi bertanya, “Mengapa” atau “Bagaimana”, atau mengajukan pendapatnya terhadap masalah yang telah diatur dalam hadits Rasullullah SAW, atau menolak riwayat perawi yang dikenalnya sebagai orang terpecaya, walaupun perawi itu hanya seorang”. 

Dari pernyataan ini, jelaslah bahwa Imam Syafi’i berpendapat, hadits ahad wajib diamalkan sebagai hujjah yang berkekuatan mengikat dan berdiri sendiri.
Adapun kesimpulan penerimaan hadits ahad sebagai salah satu dasar Istinbath, Imam Syafi’i mensyaratkan sebagai berikut : 
1)	Perawinya, benar-benar terpercaya.
2)	Perawinya berakal sehat dan mampu memahami apa yang telah diriwayatkannya.
3)	Ingatan perawinya benar-benar kuat.
4)	Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits dari orang yang menyampaikanya kepadanya.
5)	Perawinya tidak menyalahi para muhadditsin dalam meriwayatkanya.
b.	Hadits Mursal
Pandangan Imam Syafi’i tentang kedudukan hadits mursal dapat dilihat dari rekaman dialog yang dicantumkannya dalam al-Risalah, sebagai berikut:
-	Apakah hadits munqathi’ menjadi hujjah seperti hadits lainnya, ataukah ia berbeda dengan lainnya?
+	Saya katakan, hadits munqathi’ itu bermacam-macam. Jika seorang dari kalangan tabi’in yang bertemu dengan sahabat meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW. Maka haruslah diperhatikan hal-hal berikut :
1)	Jika isi (makna) haditsnya itu sesuai dengan hadits yang diriwayatkan secara isnad (dengan sanad yang bersambung) sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh para penghafal hadits (hufadz) yang terpercaya, maka itu menunjukkan bahwa sumber tersebut shahih.
2)	Jika hadits mursal itu tidak ditemukan dalam riwayat lain secara isnad, maka …… haruslah diteliti…..
3)	Jika ada orang lain yang meriwayatkannya secara mursal, itu dapat menguatkan hadits tersebut, tetapi tidak sekuat yang sebelumnya 
4)	Bila tidak, maka harus diteliti pula …… jika ada pendapat sahabat (qaul shahabi) yang sesuai dengannya, itu menunjukkan bahwa hadits tersebut berasal dari sumber yang benar (ashl shahih). Hal ini juga berlaku jika kebanyakan ulama berfatwa sesuai dengan hadits tersebut.
5)	Selanjutnya, jika biasanya perawi itu tidak meriwayatkan hadits dari sumber yang majhul (yang tidak dikenal) atau orang yang riwayatnya tidak diterima, itu pun menunjukkan bahwa riwayatnya adalah shahih.
6)	Sesudah itu, perhatikan juga, jika riwayatnya selalu sesuai dengan riwayat para hufadz, atau jika hal terdapat perbedaan riwayatnya selalu lebih baik, itu menunjukkan bahwa riwayatnya shahih.
Setelah mengemukakan hal-hal di atas, beliau menegaskan: 
ومتى خالف ماوصفت اضرّ بحديثه حتىلايسمع احدا منهم قبول مرسله قال واذا وجدت الدّلائل بصحّة حديثه اجبنا ان نقبل مرسله ولانستطيع ان نزعم انّ الحجّة تثبت به ثبوتها بالموتصل
Artinya :Bilamana perawinya itu tidak memenuhi kriteria yang saya serukan di atas, maka haditsnya dianggap cacat dan yang diriwayatkannya secara mursal tidak dapat diterima. Suatu hadits mursal hanyalah diterima jika ada petunjuk yang menunjang keshahihannya. Itupun, tetap saja tidak sekuat hadits yang muttashil.

Dari uraian ini, dapatlah dilihat bahwa pada prinsipnya Imam Syafi’i tidak menerima hadits mursal, kecuali mendapatkan dukungan dari luar, berupa :
a.	Hadits yang diriwayatkan oleh perawi lain secara isnad. 
b.	Hadits mursal dari sumber yang lainnya.
c.	Qaul shahabi.
d.	Pendapat kebanyakan ulama.
e.	Kebiasaan perawi tidak meriwayatkan hadits dari sumber yang cacat, karena majhul atau sifat lainya, dan riwayatnya selalu sama atau lebih baik dari pada riwayat hufadz yang lain. 
Tampaknya ini jugalah yang dimaksudkan oleh Imam Haromain bahwa sesungguhnya Imam Syafi’i tidaklah sepenuhnya menolak, tetapi tetap mengamalkan hadits mursal bila terdapat hal-hal yang mendukungnya sekalipun hanya secara global. 
Setelah membicarakan hal itu, Imam Syafi’i memberikan batasan tambahan bahwa hadits mursal hanya dapat diterima dari para tabi’in besar yang banyak bertemu dengan sahabat.

d . Kehujjahan Sunnah Sebagai Sumber Hukum
Imam Syafi’i menegaskan bahwa Sunnah merupakan hujjah yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Qur’an untuk mendukung pendapatnya, beliau mengajukan beberapa dalil, baik berupa dalil naqli (ayat) maupun aqli(rasio). Imam Syafi’i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia menaati Rasulullah SAW. Pada beberapa ayat perintah itu disebutkan bersamaan dengan perintah menaati Allah SWT dan sebagiannya dikemukakan terpisah. Selain itu, ada ayat yang menyatakan bahwa taat kepada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya adalah taat kepada Allah SWT sehingga jelaslah bahwa menerima petunjuk Rasulullah SAW berarti menerimanya dari Allah SWT.
Sejalan dengan pendangannya tentang kokohnya kedudukan Sunnah,  Imam Syafi’i menegaskan bahwa bila ada hadits yang shahih(tsabit) dari Rasulullah SAW, maka dalil-dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi. Jadi, bila seseorang telah menemukan hadits shahih, ia tidak lagi mempunyai pilihan kecuali menerima dan mengikutinya. Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Sunnah harus diterima apa adanya, tidak boleh   dipertanyakan  lagi. Imam Syafi’i  menyatakan : “Ucapan lima (mengapa) dan kaifa(bagaimana) terhadap Sunnah adalah khatha’(keliru)”. Hal ini dikemukakannya dengan alasan rasional jika hukum yang ditetapkan oleh Sunnah masih dipertanyakan, dengan menggunakan qiyas dan rasio, maka tidak akan ada kata putus(al-Qauli al-Lazim) yang dapat dijadikan sebagai patokan, ini akan meruntuhkan kedudukan qiyas itu sendiri (sebagai dalil hukum).
Setelah menegakkan kedudukan Sunnah sebagai hujjah, Imam Syafi’i menegaskan pula bahwa kehujjahan itu bersifat umum, berlaku untuk semua masalah yang diaturnya, tanpa kecuali. Menurutnya, tindakan seseorang yang suatu saat mengambil tetapi pada kali lainnya meninggalkan hadits yang shahih adalah tindakan kurang insaf, bahkan salah. Dalam kaitan ini beliau menegaskan :
ولايجوز ان يكون شيئ مرّة حجّة ومرّة غيرحجّة
Artinya:Tidaklah benar, kalau sesuatu (dalam hal ini Sunnah) suatu saat dianggap sebagai hujjah tetapi pada kali lainnya tidak.

Secara umum, Sunnah adalah penjelas bagi al-Qur’an. Oleh karena itu, ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi al-Qur’an. Bila al-Qur’an telah mengatur hukum secara nash, maka Sunnah pun akan berbuat demikian pula. Jika al-Qur’an memberikan aturan secara global. Maka Sunnah akan memberikan penjelasan tentang maksudnya. Kemudian, penjelasan Sunnah tidak mungkin keluar dari lingkup alternatif yang diberikan oleh al-Qur’an.
Dalam rincian lebih lanjut tentang hubungan Sunnah dengan al-Qur’an, Imam Syafi’i mengemukakan bahwa fungsi Sunnah adalah sebagai berikut :
a.  Fungsinya sebagai penjelas al-Qur’an, kecuali hadits Ahad.
b.  Sebagai penjelasan berupa rincian atau batasan-batasan atas hukum al- Qur’an. Beliau mengatakan :
ومنه مااحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيّه مثل عدد الصّلاة والزّكاة ووقتها وغيرذلك من فرائضه الّتى انزل من كتابه
Artinya: Dan sebagainya diwajibkan Allah secara tegas didalam Kitab-Nya dan diberikan penjelasan-Nya melalui Sunnah Nabi SAW seperti bilangan serta waktu shalat, zakat dan kewajiban-kewajiban lain yang diurunkan dalam Kitab-Nya.

c. Sebagai tambahan, dalam arti mengatur hukum yang tidak diatur dalam nash al-Qur’an. Beliau mengatakan :
ومنه ماسنّ رسول الله صلىالله عليه وسلم ممّا ليس لله فيه نصّ حكم وقد فرض الله فى كتابه طاعة رسوله صلىالله عليه وسلم والإنتهاء الىحكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل

Artinya: Dan sebagiannya ada yang diatur sendiri oleh Rasulullah SAW yaitu hukum yang tidak tersebut dalam nash dari (Kitab) Allah. Didalam Kitab-Nya, Allah telah mewajibkan (umatnya) agar taat kepada Rasullullah SAW dan menerima hukum beliau sebagai kata putus. Maka barang siapa yang menerima (suatu hukum) dari Rasulullah, berarti ia menerimanya berdasarkan ketetapan Allah.

ومنها ما بيّنه عن سنّة نبيّه بلانصّ كتاب
Artinya: Dan sebagiannya ada yang dijelaskan Allah melalui Sunnah  Nabi-Nya, tanpa nash dari kitab.

3.	Al-Ijma’
Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur’an ataupun Sunnah, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi’i dengan katanya :
انّ ما ليس فيه نصّ كتاب ولا سنة اذا طلب بالإجتهاد فيه المجتهدون وسع كلاّ ان شاء الله ان يفعل اويقول بما راه حقّا.
Artinya:	Sesuatu yang tidak diatur dalam nash Kitab atau Sunnah dan para mujtahid mencari hukumnya dengan ijtihad, maka mereka bebas untuk berbuat dan berkata sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. 

Lebih lanjut, fatwa-fatwa mereka itu tidak bersifat mengikat. Masalah-masalah tersebut tetap terbuka sebagai lapangan ijtihad bagi ulama yang datang kemudian dan orang awam bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari pendapat yang ada. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, setelah melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing seluruh ulama sampai kepada kesimpulan yang sama sehingga terbentuklah suatu kesepakatan tentang hukumnya. Kesepakatan seperti itu disebut ijma’ dan dipandang sebagai hujjah yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya suatu ijma’, kajian terhadap masalah tersebut dianggap telah selesai.
Berikut ini dikemukakan beberapa pokok pikiran Imam Syafi’i tentang ijma’, meliputi: pengertian ijma’, kedudukannya,kemungkinannya, dan kehujjahannya.
1.	 Pengertian al-Ijma’
Para ulama ushul al-fiqh mengemukakan beberapa redaksi yang tidak sepenuhnya sama dalam mendefinisikan ijma’, misalnya :
-	Menurut Imam Haramain adalah…..
اتفاق علماء اهل العصر على الحادثة
Artinya: Kesepakatan seluruh ulama pada suatu masa atas suatu kejadian.

-	Selanjutnya menurut al-Ghazali adalah…….
اتفاق امّة محمّد صلىالله عليه وسلم خاصّة على امرمن الامورالدّينيّة
Artinya: Kesepakatan seluruh umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas suatu persoalan keagamaan.

-	Kemudian jumhur ulama berpendapat ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW. Setelah wafatnya, di suatu kurun waktu, atas hukum agama di dalam suatu kejadian (waqi’ah).
Sedangkan Imam Syafi’i sendiri tidak merumuskan pengertian ijma’ itu dalam bentuk definisi. Namun dari berbagai uraiannya dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya ijma’ adalah kesepakatan para ulama (ahlu al-‘Ilmi) tentang suatu hukum syari’ah. Ahlu al-‘Ilmi yang dimaksudkannya ialah para ulama yang dianggap sebagai faqih dan fatwa serta keputusannya diterima oleh penduduk di suatu negeri.
2.	Kedudukan al- Ijma’ dalam Urutan Dalil-dalil
Para ulama ushul al-fiqh menetapkan bahwa urutan empat dari dalil-dali hukum yang telah disepakati oleh jumhur yaitu Kitabullah, Sunnah Rasul, ijma dan qiyas.
Ketika berbicara mengenai jenis-jenis dan jenjang ilmu, Imam Syafi’i menempatkan al-Kitab dan Sunnah yang shahih (tsabit) pada urutan pertama, ijma’ pada urutan kedua, kemudian qaul shahabi yang tidak mendapatkan bantahan, selanjutnya pendapat sahabat yang tidak mencapai kesepakatan (ikhtilaf    al-  Shahabah)    dan    akhirnya    qiyas. Setelah    itu,       beliau
menambahkan, “Selama ada Kitab dan Sunnah, dalil lainnya tidak dapat digunakan, sebab ilmu itu harus diambil dari dalil-dalil dan dan harus pula sesuai dengan urutannya. 
Secara lebih tegar lagi, kedudukan dan kekuatan ijma’ sebagai dasar hukum dinyatakan Imam Syafi’i dalam kitabnya al-Risalah.
يحكم بالكتاب والسّنة المجتمع عليها الذى لاختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحقّ فى الظاهر والباطن ويحكم بالسّنة قد رويت من طريق الانفراد لايجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحقّ فى الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ونحكم بالإجماع ثمّ القياس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة  لأنه لايحلّ القياس والخبر موجود كما يكون التيمّم  طهارة فى السفرعند الإعواز من الماء ولايكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة فى الإعواز وكذ لك يكون ما بعدالسّنة حجّة إذا  أعوز من السّنة

Artinya:	Hukum ditetapkan dengan al-Kitab dan al-Sunnah yang telah disepakati tanpa khilaf. Dalam hal ini saya mengatakan, bahwa keputusan ini saya yakini benar lahir dan batin. Dapat juga ditetapkan berdasarkan al-Sunnah yang diriwayatkan melalui orang seorang dan tidak mendapakan kesepakatan. Maka saya mengatakan bahwa saya telah membuat keputusan hukum berdasarkan ijma’, kemudian berdasarkan qiyas., tetapi (qiyas) itu lebih lemah adanya, namun (tindakan tersebut harus diambil mengingat bahwa) ini adalah keadaan darurat. Qiyas tidak dibenarkan selama ada sunnah, seperti halnya tayamum hanya sah sebagai thaharah, dalam perjalanan, bila air tidak ditemukan, artinya jika air bisa didapat, maka tayamumpun harus ditinggalkan. Ia menemukan kesucian (dengan tayamum) hanya apabila tidak ada air. Demikianlah, dalil berikutnya hanya digunakan sebagai hujjah bila al-Sunnah tidak ditemukan.

Di sini tampak bahwa beliau menempatkan ijma’ setelah hadits ahad, secara sepintas dari penjelasan yang diberikannya ini tampak bahwa kedudukan ijma’ lebih lemah daripada hadits ahad. Akan tetapi, sesungguhnya tidaklah demikian adanya, dari berbagai uraiannya yang lain dapat dilihat bahwa penempatan urutan ijma’ setelah ٍٍSunnah hanyalah semata-mata berdasarkan martabatnya. Sunnah didahulukan hanyalah karena ia sebagai ucapan Rasulullah SAW lebih mulia. Namun, dari segi kekuatannya, ijma’ harus didahulukan daripada hadits ahad.
3. Kemungkinan al-Ijma’
Ada sebagian ulama menganggap bahwa ijma’ itu tidak mungkin terjadi. Mengingat wilayah Islam yang begitu luas serta tersebarnya para ulama di berbagai kota yang berjauhan tanpa jaringan informasi yang memadai. Suatu masalah tidak mungkin sampai kepada setiap ulama, sehingga tidak mungkin ada kesatuan pendapat diantara mereka. Kemudian, perbedaan latar belakang, kepentingan dan tingkat kecerdasan mereka, tidak memungkinkan mereka bersepakat mengenai suatu masalah yang dhanni (yang tak pasti). Lebih dari itu, seandainya pun terjadi ijma’ itu tidak akan dapat diketahui adanya. Periwayatan secara mutawatir tidak mungkin sebab tidak cukup dorongan untuk melakukannya.
Pandangan ini telah banyak dijawab oleh para ulama ushul al-fiqh. Romli, M.Ag yang mengutip pendapat Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa kalangan jumhur ulama menolak pendapat yang  mengatakan ijma’ tidak mungkin terjadi. Kalangan jumhur beralasan bahwa kemungkinan terjadinya ijma’ itu memang telah terbukti dalam perbuatan nyata. Mereka memberi contoh, bahwa persolalan yang sampai pada kita merupakan hasil kesepakatan mujtahid. Misalnya kesepakatan mujtahid tentang waris nenek sebesar  seperenam  bagian  dari  harta,  dan  kesepakatan   mereka      tentang
 Peniadaan pembagian harta rampasan dan wilayah-wilayah yang ditaklukkan kepada para pasukan yang berperang.
Imam Syafi’i secara tegas menyatakan bahwa ijma’ telah banyak terjadi, khususnya mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh semua orang. Beliau tampak sangat berhati-hati dan hanya menggunakan kata ijma’ untuk masalah yang benar-benar diketahui secara luas sebagai hal yang disepakati. Hanya dengan begitulah klaim tentang adanya ijma’ dapat dibenarkan. Beliau mengatakan: “Seseorang bertanya, “Apakah ijma’ itu benar ada?” Saya jawab, “Ya, kita bersyukur kepada Allah, ijma’ telah banyak, yakni tentang sejumlah kewajiban yang mesti diketahui. Bila engkau berkata bahwa suatu masalah telah disepakati dan tidak seorang berilmu pun membantahnya, maka itu adalah ijma’ dengan begitulah klaim tentang adanya ijma’ dapat dibenarkan.
Untuk masalah-masalah furu’ yang dibahas oleh para ulama                 (al-khashsah) tetapi tidak mesti diketahui oleh semua orang, hanya terdapat sedikit kesepakatan. Bila tidak diketahui adanya perbedaan pendapat, kita mengatakan, “Kita tidak mengetahui adanya khilaf(perbedaan)”. Sebaliknya,
 bila ada perbedaan pendapat, kita katakan, “Mereka telah berijtihad, tetapi berbeda pendapat”.
Selanjutnya, dalam hal adanya perbedaan, kita harus mengambil pendapat yang lebih sesuai dengan al-Kitab dan Sunnah, sekalipun tidak ada petunjuk tegas dari keduanya, atau kita mengambil pendapat yang terbaik menurut pandangan ahlu al-‘Ilmi bagi kepentingan duniawi atau ukhrawi. Imam Syafi’i menegaskan hal ini dengan perkatannya; “maka kita mengambil mana yang lebih sesuai dengan Kitab dan Sunnah, meskipun tidak ada petunjuk dari keduanya, tetapi kasus seperti ini jarang ditemukan atau mana yang lebih baik menurut para ahli ilmu, baik bagi kepentingan dunia dan akhirat.
Menurut Imam Syafi’i, bila terjadi perbedaan pendapat, kita boleh meriwayatkan adanya perbedaan pendapat tersebut dan boleh meriwayatkan adanya perbedaan pendapat tersebut dan memilih pendapat kelompok yang lebih banyak. Namun, kita tidak boleh menyebutnya sebagai ijma’, sebab itu berarti menghakimi orang yang tidak memberikan pendapat, padahal kita tidak mengetahui apa yang akan dikatakannya seandainya ia mengeluarkan pendapat. Ini dinyatakan dalam kalimat : “Jika mereka berbeda pendapat, sebagaimana saya sebutkan di atas, kita boleh  mengatakan qaul    (pendapat )
 ini diriwayatkan dari sejumlah ulama, tetapi mereka tidak mencapai kesepakatan, sehingga kita lebih mengutamakan pendapat empat orang atas pendapat tiga orang”. Namun, kita tidak boleh mengatakan bahwa ini merupakan ijma’ sebab itu berarti menghakimi orang yang tidak berbicara, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang akan dikatakannya. Sekiranya ia berbicara dan merupakan klaim tentang adanya ijma’, masih mungkin ada yang tidak sependapat tentang masalah itu.
Lebih lanjut, menurut Imam Syafi’i bila kesepakatan seperti yang dijelaskannya itu telah tercapai, maka itu adalah ijma’ dan berlaku sebagai dalil. Dengan demikian, Imam Syafi’i tidak memberikan pembatasan-pembatasan tentang ijma’, baik menyangkut masalah maupun mengenai masa terjadinya.
4. Kehujjahan al-Ijma’
Imam Syafi’i menegaskan bahwa ijma’ merupakan dalil yang kuat, pasti serta berlaku luas dan pada semua bidang, sebagaimana pernyataan beliau :
الاجماع حجة على كل شيء لأنه لايمكن فيه الخطاء
Artinya: Ijma’ adalah hujjah atas segala sesuatunya karena ijma’ itu tidak mungkin salah.

Sesuatu yang telah disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil Kitab atau Sunnah, dipandangnya sama dengan hukum yang diatur berdasarkan Sunnah yang telah disepakati. Menurutnya, kesepakatan atas suatu hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak semata-mata bersumber dari ra’yu (pendapat), karena ra’yu akan selalu berbeda-beda. Ketika membicarakan macam-macam ilmu, beliau  mengatakan :
ومنها ما اجتمع الناس عليه وحكوا عمّن قبلهم الاجتماع عليه وان لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندى مقام السنة المجتمع عليها وذلك انّ اجماعهم لا يكون عن رأي لان الرأي اذا كان تفرّق فيه.
Artinya:	Sebagaiannya telah disepakati oleh semua orang dan mereka meriwayatkan adanya kesepakatan sebelumnya. Meskipun mereka tidak mendasarkannya atas Kitab dan Sunnah, menurut saya, kesepakatan itu sama kedudukannya dengan Sunnah, dengan alas an kesepakatan itu tidaklah timbul dari ra’yu sebab ra’yu senantiasa berbeda-beda.

Secara berhati-hati, beliau menegaskan bahwa ijma’ yang tidak didukung oleh hadits, tidak boleh dianggap sebagai periwayatan hadits. Jadi dalam hal itu, kesepakatan mereka itulah yang diikuti. Kalau saja tentang masalah itu terdapat hadits, tentu ada di antara mereka yang mengetahuinya dan       tidak    mungkin    mereka   semua     sepakat    atas      sesuatu    yang
bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW atau sepakat atas sesuatu yang salah. 
Untuk menegakkan kehujjahan ijma’ itu, Imam Syafi’i mengemukakan ayat :
                     
Artinya:Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia kedalam Neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS.al- Nisa’ : 115). 

Ayat ini erat hubunganya dengan tindakan Thu’mah dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan maksud dari mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin yaitu jalan orang-orang yang telah melakukan pengingkaran terhadap agama. Mereka pasti akan terseret di dunia dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam Neraka Jahanam.
Menurut Imam Syafi’i, orang yang tidak mengikuti ijma’ berarti telah mengikuti jalan mereka dan orang tidak mengikuti ijma’ akan mendapat ancaman dari Allah SWT. Dengan demikian, jelaslah bahwa ijma’ wajib diikuti dan karena itu ijma’ adalah hujjah.
Selain itu Imam Syafi’i juga mengemukakan hadits yang memerintahkan agar tetap bersama jama’ah mayoritas umat Islam. Sebagaimana beliau riwayatkan sendiri dengan sanadnya dari Umar bin Khatab : 
أنّ عمر بن الخطاب خطب الناس باالجابية فقال: إنّ رسول الله قام الله فينا كمقامى فيكم فقال اكرموا اصحابى ثمّ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثمّ يظهر الكذب حتى إنّ الرّجل ليحلف ولايستحلف ويشهد ولايستشهد الا فمن سرّه بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإنّ الشّيطان مع الفذ، وهو من الاثنين ابعد ولايخلونّ رجل بامرأة فإنّ الشّيطان ثالثهم ومن سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن (رواه شافعى)
Artinya	:“Bahwa Umar bin al-Khatab berkhutbah di al-Jabiyah dimana beliau berkata : Rasulullah berdiri diantara kita atas perintah Allah sebagaimana sekarang saya berdiri diantara kalian dan berkata: pertama kali hormatilah sahabat-sahabatku, kemudian penerus-penerusnya, dan penerus-penerus yang selanjutnya. Setelah itu (setelah ketiga generasi itu), maka kepalsuan akan merajalela sehingga orang akan bersumpah dan memberikan kesaksian tanpa diminta. Dengarkanlah oleh kalian! Barang siapa menghendaki tempat yang lapang di dalam surga maka ia harus mengikuti mayoritas umat. Setan adalah sahabat dari manusia yang menyendiri. Jika seseorang (bergabung dengan yang lainnya sehingga ) menjadi  berdua  dan  seterusnya  maka  setan  semakin menjauhi mereka. Janganlah seorang lelaki menyendiri dengan seorang wanita, sebab setan akan menjadi teman ketiga bagi mereka. Barang siapa merasa bahagia dengan amal baiknya dan tidak oleh amal buruknya, dialah mukmin yang sesungguhnya”. (HR.Imam Syafi’i).

Menurut Imam Syafi’i, satu-satunya penafsiran yang benar bagi perintah itu adalah kesamaan pendirian dalam masalah halal dan haram, bukan kebersamaan secara fisik. Jadi, siapa yang berpandangan sama dengan umat, itulah yang dianggap bersama jama’ah sesuai dengan perintah tersebut, kelalaian hanya mungkin terjadi dalam perpecahan, sedangkan jama’ah secara keseluruhan tidak mungkin lalai akan makna Kitab, Sunnah dan qiyas, Insya Allah.

4.	Al-Qiyas
Sesungguhnya qiyas atau ra’yu, bukanlah sesuatu yang baru pada masa Imam Syafi’i. Qiyas telah dikenal dan digunakan sejak masa awal oleh para sahabat : Abu Bakar, Umar RA dan lain-lain. Penggunaan ra’yu itu kemudian meluas sedemikian rupa sehingga mewarnai salah satu aliran fiqh yang dikenal dengan ahlu al- ra’yu, yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan     Abu  Hanifah.    Akan   tetapi,   sejauh   itu   belum    ada
 rumusan yang jelas tentang hakikat, batas-batas dan kedudukannya sebagai dalil.
 Imam Syafi’ilah orang yang pantas menyusun metodologi berfikir. Dengan meletakkan kaidah-kaidah, batasan-batasan dan menerangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Faqih yang mempraktekkan qiyas dan berbagai ketentuan dan posisi yang jelas bagi qiyas dalam deretan dalil-dalil hukum. Beliau  menerangkan bahwa qiyas menduduki urutan keempat yaitu setelah al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’ para Imam Mujtahid.
           Tentang qiyas ini, penulis akan membahas secara khusus pada bab berikutnya, insyaAllah.

B.	Dalil – Dalil Hukum Yang Tidak Disepakati Oleh Para Ulama
1. Istihsan
 
a . Pengertian Istihsan
Dalam ungkapan Imam Syafi’i dalam kitab al- Risalah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Istihsan menurutnya adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada keterangan(al- khabar) dari salah satu dari empat dalil syara’ yaitu al- Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.
 Apabila seorang mujtahid mem-fatwa-kan suatu hukum dan hukum itu tidak diambil dari al- khabar secara lafadz dan juga tidak diambil dari logikanya secara qiyas, serta tidak ada ijma’ pada hukum tersebut, maka fatwa itu dinamakan Istihsan karena tidak berdasarkan kepada al- khabar baik secara langsung kepada nash maupun secara Istinbath. Fatwa itu hanya dianggap baik oleh mujtahid itu dengan akalnya dan dengan kecenderungan perasaannya, tanpa berdalil kepada suatu al- khabar dan tanpa mempertanggungkan kepada al- khabar itu. 
b. Kehujjahan Istihsan Sebagai Sumber Hukum 
Melalui penelusuran terhadap kitab al - Umm nya Imam Syafi’i dapat ditemukan pokok – pokok pikiran Imam Syafi’i tentang Istihsan yaitu sebagai berikut:
1.	Kitab Allah SWT diturunkan sebagai keterangan bagi segala sesuatunya.  Penjelasan  terhadap   Kitab   diberikan  melalui  sunnah Rasulullah SAW. Dengan adanya penjelasan – penjelasan Sunnah itu, maka agama Allah SWT telah lengkap dan sempurna.
2.	Rasulullah SAW diperintahkan agar senantiasa menetapkan hukum berdasarkan wahyu dan tidak dibenarkan menuruti kemauan atau hawa nafsu manusia. Sejalan dengan itu, pada sisi lain manusia beriman sebagai sasaran dan subjek hukum, diperintahkan agar patuh kepada Nabi SAW, tidak dibenarkan tunduk kepada apapun dan siapapun kecuali berdasarkan perintah Allah SWT dan Rasul – Nya, mengabaikan perintah beliau termasuk kedurhakaan terhadap Allah SWT. Hal ini diatur demikian karena sesungguhnya manusia itu tidak mengetahui apa pun kecuali pengetahuan yang diberikan Allah SWT . Jadi sebagai orang beriman, mereka harus sepenuhnya patuh dan hanya patuh kepada perintah Allah SWT dan Rasul - Nya 
3. Selanjutnya dalam hal berijtihad, mereka dibenarkan menetapkan hukum tanpa didukung dalil – dalil, sebab Nabi SAW sendiri yang ilmunya lebih tinggi tidak jarang ber- tawaqquf  (menunggu perintah dari Allah SWT) dan beliau hanya dibenarkan memutuskan hukum berdasarkan petunjuk lahir. Sesuai dengan itu, para hakim pun hanya dibenarkan menjatuhkan hukum berdasarkan petunjuk lahir.
4. Jadi, memutuskan suatu hukum  menyimpang dari kenyataan lahir dengan dalih adanya kemungkinan bahwa kenyataan lahir itu tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap wahyu.
5. Dengan demikian, menurut hukum Allah SWT , petunjuk Rasululah SAW dan pendapat kaum Muslimin, Hakim atau Mufti tidak boleh menetapkan  hukum atau berfatwa kecuali berdasarkan khabar lazim yaitu Al- Qur’an, Sunnah, Ijma’ atau Qiyas. Mereka tidak boleh menetapkan hukum atau berfatwa berdasarkan Istihsan sebab Istihsan itu tidak wajib dan tidak termasuk salah satu dalil yang tersebut di atas.  
        Untuk menolak Istihsan Imam Syafi’i mengemukakan beberapa alasan, yaitu  sebagai berikut:
1.	Firman Allah SWT dalam surat al- Qiyamah: 36
     
Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?

                       Menurut Imam Syafi’i, para ahli ilmu al- Qur’an tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksudkan dengan sudan dalam ayat ini ialah keadaan ketika seseorang tidak terikat oleh perintah dan larangan. Orang yang melakukan Istihsan dan berfatwa berdasarkan sesuatu yang tidakdiperintahkan dan tidak dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, berarti telah membolehkan dirinya berada pada keadaan sudan yang dilarang itu, menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya, menentang al- Qur’an dan Sunnah dan menyalahi minhaj(jalan) para Nabi SAW serta pendapat seluruh ulama’.  
2.	Melakukan Istihsan itu berarti menentang ayat- ayat al- Qur’an yang memerintahkan agar mengikuti wahyu dan menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran yang diturunkan Allah SWT dan melarang mengikuti hawa nafsu manusia. Untuk dapat menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran itu, tentu seseorang harus mengetahuinya lebih dahulu, melalui nash atau dilalah (petunjuk)-Nya. Allah SWT telah menerangkan kebenaran itu dengan Kitab- Nya dan melalui Sunnah Nabi SAW sehingga setiap peristiwa yang terjadi atas seseorang pasti ada petunjuk mengenainya di dalam al-Kitab, bisa secara terperinci atau hanya secara global.
3.	Rasulullah SAW tidak mewajibkan suatu apa pun kecuali berdasarkan wahyu, baik yang beliau terima berupa bacaan al- Qur’an maupun  tidak demikian (Sunnah). Secara jelas, Allah telah mengikat (alzama)  makhluk-Nya dengan Kitab dan Sunnah, sehingga mereka tidak diberi pilihan lain kecuali mengikutinya. Jadi, penggunaan Istihsan  yang tidak berdasarkan kedua dalil tersebut tidak dibenarkan. Dalam beberapa ayat, misalnya tentang ayat arah qiblat dan denda atas pembunuhan binatang buruan, terdapat perintah agar berijtihad. Namun, itu hanyalah berarti bahwa mereka wajib berijtihad, mencari berdasarkan dalil- dalil, bukan dengan istihsan, semata- mata mengikuti apa yang tergerak di hati atau pikiran mereka.
4.	Dalil- dalil yang mengandung perintah melakukan qiyas itu sekaligus mengandung larangan mengikuti yang lainnya, seperti istihsan, sebab perintah Allah haruslah ditemukan melalui jalan yang ditetapkan- Nya untuk itu. Karena orang yang ber- istihsan itu menetapkan hukum dengan tidak berdasarkan perintah Allah SWT atau perintah Rasul- Nya, maka hukum tersebut jelas bukan hukum Allah SWT dan Rasul- Nya. Orang yang berbuat demikian jelas salah, sebab itu sama dengan menyatakan, “Saya berkata dan berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang, dan tidak menurut contoh yang diperintahkan atau dilarang”.  Tindakan  itu  jelas  telah keluar dari  ketetapan Allah  SWT, sebab Allah SWT tidak membiarkan seseorang dalam keadaan sudan, tanpa ikatan perintah dan larangan.
5. Barangsiapa  menganggap dirinya boleh berfatwa tanpa berdasarkan khabar lazim(al-Qur’an dan Sunnah) atau qiyas,pastilah akan dibantah (mahjujan), sebab itu sama dengan mengatakan, ”Saya melakukan apa yang saya kehendaki, meskipun tidak diperintahkan”. Sikap seperti ini bertentangan dengan makna Kitab dan Sunnah serta kesepakatan ulama. “Sepanjang yang saya ketahui”, kata Imam Syafi’i, “Tidak ada ulama yang membolehkan seseorang, meskipun ia pintar dan termasuk ilmuwan, untuk berfatwa menetapkan hukum syara’ menurut pendapatnya bila ia tidak mengetahui sandaran (ma taduru ‘alaih) qiyas, yakni Kitab, Sunnah, dan Ijma’, serta tidak menguasai cara- cara menguraikan dalil- dalil yang tersamar (tafshil al-musytabih).
Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Imam syafi’i memandang istihsan sebagai penggunaan ra’yu semata- mata, tanpa kendali dan tanpa mengindahkan batasan, perintah, atau larangan syara’. Istihsan akan membawa ketidakteraturan (sudan) yang dilarang Allah SWT, sebab dengan itu seseorang akan jatuh kepada taladzdzudz  dan mengikuti hawa nafsu. Atas dasar itulah, Imam Syafi’i menolak Istihsan dan menyatakan bahwa siapa yang menetapkan hukum dengan Istihsan, maka hukumnya itu tidak diterima oleh Allah SWT.  

2.  Maslahah Mursalah
a.	Pengertian Maslahah Mursalah
Dalam bahasa Arab, maslahah (jamaknya mashalih) merupakan sinonim dari kata manfa’at dan lawan kata  dari mafsadat (kerusakan). Secara majas, kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan ladzdzah (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.
Dalam kajian syariat, kata maslahat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Al- Ghazali mengatakan:
Arti asli maslahat ialah menarik manfaat atau menolak mudrat. Adapun artinya secara istilah pemeliharaan tujuan(maqashid) syara’, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok lima ini adalah maslahat, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan maslahat pula.

Dalam membicarakan teori (nazhariyah) maslahat pada fiqh Imam Syafi’i, Husain Hamid Hassan meneliti berbagai uraian Imam Syafi’i dan menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi’i, ijtihad mencakup maslahah al- mula’imah yaitu maslahat yang diketahui melalui nash-nash syara’. Maslahat seperti ini tercakup oleh qiyas, melalui salah satu jenis makna ‘illat yang mendasari qiyas. Menurutnya, maslahat mursalah itu adalah maslahat yang tercakup oleh suatu jenis maslahat yang secara globlal telah diakui (mu’tabar) oleh syara’ tanpa terikat kepada dalil tertentu, atau dengan kata lain, makna yang sesuai (mula’im) dengan jenis maslahat yang diindahkan dalam tasharruf ( perlakuan) syara’.

b. Kehujjahan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum 
Imam Syafi’i tidak memasukkan   maslahat  ataupun    al-maslahah 
al-mursalah dalam urutan al bayan (sumber penjelasan hukum) sehingga dapat dipahami bahwa beliau tidak menganggap maslahat sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri. Dalam berbagai pernyatannya, Imam Syafi’i sangat menekankan keterikatan setiap hukum kepada kabar yaitu Kitab, Sunnah, Ijma’, dan qiyas. Satu- satunya metode yang diakuinya hanyalah qiyas.  Dengan  pandangan  bahwa  syari’at  Islam  telah  lengkap   dan   al-
 Qur’an merupakan tibyan (penjelasan) bagi segala sesuatunya, Imam Syafi’i tidak menerima kemungkinan adanya masalah yang tidak terselesaikan dengan nash, baik secara langsung maupun melalui ijtihad yaitu qiyas.   
    
3.	Sadd al- Dzari’ah
a. Pengertian Sadd al- Dzari’ah
Dzari’ah bentuk jamaknya ialah Dzara’i. Secara bahasa berarti perantara, sarana, atau jalan menuju sesuatu secara umum. Sedangkan secara istilah dzara’i berarti sarana dan perantara menuju sesuatu yang dilarang oleh syara’. Dan karena secara bahasa sadd berarti menutup, mengunci, mencegah, menyumbat karena adanya larangan untuk melakukannya, maka dengan demikian sadd al- dzari’ah memiliki pengertian sebuah tindakan menutup segala jalan yang menjadi perantara pelanggaran larangan syari’at.
Oleh karena itu apabila ada perbuatan yang baik akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah/ disumbat agar jangan terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah orang minum seteguk minuman keras, padahal seteguk itu tidak memabukkan, untuk menyumbat   jalan sampai minum kepada minum yang lebih banyak. Misal lain, melihat kepada aurat perempuan dilarang sebab menyumbat jalan terjadinya perzinahan.
Adapun pengertian sadd al- dzari’ah menurut Imam Syafi’i secara tekstual memang tidak diberikan tapi secara kontektual diberikan yang mana ini terkait tentang penolakan sadd al- dzari’ah sebagai hujjah. Menurut beliau:” Apakah dianggap sebagai dzari’ah yang berakibat kerusakan sehingga tasarruf itu batal, dan perbuatan itu haram karena mengutamakan segi ke-mafsadatan-nya, atau tidak dianggap sebagai dzari’ah sehingga aqad tersebut tidak batal dan perbuatan itu tidak haram karena berpegang pada hukum ashl yaitu izin terhadap perbuatan tersebut. Alasannya, karena kerusakannya bukan yang dominan sehingga tidak diutamakan. Selain itu, asas dalam menetapkan hukum haram atau batal ialah jika perbuatan itu merupakan dzari’ah kepada perbuatan yang batil, fasid, serta haram. Kalaulah tidak disertai dengan adanya persangkaan kuat atau keyakinan yang pasti, maka aqad atau perbuatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai dzari’ah yang membatalkan sehingga perbuatan itu tergolong haram. Tambahan lagi, hukum ashl dalam suatu perbuatan adalah izin(boleh) di mana tidak bisa berpindah dari hukum ashl ini kecuali dengan alasan adanya ke-madlarat-an. Dan selama persoalannya tidak sampai pada persangkaan yang kuat, maka hukum ashl berupa izin(boleh) itu tetap berlaku”.
Jadi menurut pemahaman penulis, dzari’ah menurut Imam Syafi’i mafsadah- nya harus jelas- jelas dilarang oleh nash yaitu al- Qur’an, Sunnah dan ijma’, tidak cukup hanya berbekal keyakinan dan praduga saja.
b.	Kehujjahan Sadd al- Dzari’ah Sebagai Sumber Hukum
Kehujjahan sadd al-dzari’ah menurut Imam Syafi’i, beliau tidak menganggapnya sebagai hujjah yang berdiri sendiri. Beliau tidak menganggapnya sebagai sumber hukum, walaupun menurut dugaan Wahbah al- Zuhaili yang dikutip Abdullah Umar, Imam Syafi’i menggunakan dzara’i  mengenai seseorang dilarang mencegah orang lain untuk memanfaatkan kelebihan airnya dengan tujuan agar orang lain tidak memanfaatkan rerumputan miliknya, berdasarkan hadits Rasulullah SAW:
من منع فضول الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة     
(رواه الشا فعى عن أبي هريرة)
Artinya: Barangsiapa mencegah kelebihan air supaya ia bisa mencegah dari rerumputan, maka Allah akan mencegah anugerah rahmat-Nya kelak pada hari kiamat.(HR. al- Syafi’i dari Abu Hurairah).

Lebih lanjut beliau mengomentari, hadits di atas mengandung suatu kaidah bahwa perantara pada halal dan haram sangatlah identik dengan makna dari halal dan haram itu sendiri. Dengan demikian diharamkan mencegah penggunaan kelebihan air  dalam ini  adalah  karena   adanya  unsur  merusak  dan mencegah makhluk bernyawa dari kebutuhannya. Karenanya, tatkala seseorang mencegah pemanfaatan kelebihan air, berarti ia telah mencegah kelebihan rerumputan.
4.	Istishab

a. .Pengertian Istishab
Istishab dari segi bahasa dari kata shuhbah yang berarti menemani atau menyertai(tidak berpisah) di dalam kitab al- Mishbahul Munir yang penulis kutip dalam buku ushul fiqh karangannya H. Abd. Madjid, MA disebutkan:
كل شىء لازم شيئا فقد استصحبه
Artinya: Segala sesuatu yang menutupi sesuatu maka ia menemaninya/ menyertainya.

استصحبت ماكان فى الماضى

Artinya: Saya membawa serta apa yang telah ada pada waktu yang lampau.

Jadi Istishab ialah:
استصحاب هو استيقاء الحكم الثابت في الزمان الماضى على ماكان

Artinya: Istishab ialah berlangsungnya hukum yang telah ada sejak masa yang lalu berdasarkan apa yang telah ada.

Sedangkan Istishab secara istilah menurut Imam Syafi’i penulis belum menemukan tapi menurut ulama’ pengikutnya, yaitu di antaranya: 
Imam al- Asnawi:
انّ الاستصحاب عبارة عن الحكم يثبتون امرا فى الزمان الثانى بناء على ثبو ته  فى الزمان الاوّ ل لعدم وجود ما يصلح للتغيّر

Artinya: Istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut.

Dari definisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Istishab adalah menetapkan sesuatu berdasakan keadaan yang sudah berlaku sebelumnya, sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menetapkan hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu berdasarkan keadaan sampai terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.  

b. Kehujjahan Istishab Sebagai Sumber Hukum 
Dalam menanggapi persoalan boleh tidaknya Istishab dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, Istishab menurut Imam Syafi’i hanya dapat digunakan sebagai salah satu bentuk tarjih(pemilihan salah satu pendapat dengan berlandaskan argumentasi tertentu). Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Imam Syafi’i. Abu Ishaq mengomentari bahwa hal inilah pendapat yang shahih dari Imam Syafi’i, bahwa Istishab hanya sebagai salah satu bentuk tarjih, bukan sebagai hujjah. Hal ini, oleh al- Zarkasi, didasarkan pada ungkapan Imam Syafi’i:” Para wanita diharamkan kemaluannya. Tidaklah   halal  kecuali  dengan   salah   satu  dari  dua hal, nikah atau kepemilikan terhadap sahaya wanita. Sedangkan nikah melalui penjelasan Rasulullah SAW”. Ungkapan Imam Syafi’i di atas adalah penerapan metode Istishab sebagai salah satu pendapat yang mengungkapkan bahwa penerapan tersebut hanya sebagai salah satu bentuk dari berbagai macam bentuk penerapan Istishab, namun memposisikan Istishab sebagai tarjih adalah bentuk penerapan yang paling kuat. Al- Rauyani berkata:” Kalangan kita (Syafi’iyyah) secara bulat menyepakati  bahwa Istishab layak digunakan sebagai tarjih. Sedangkan penerapannya sebagai hujjah masih diperselisihkan. Secara dzahir ungkapan Imam Syafi’i menunjukan bahwa Istishab diposisikan sebagai metode tarjih.  
  5. ‘Urf
a. Pengertian ‘Urf
‘Urf secara bahasa berarti kebiasaan baik , sedangkan menurut istilahnya Imam Syafi’i penulis belum menemukannya tapi penulis mengungkapkan dengan pendapat ulama madzabnya yaitu Syeikh Abdurrahman bin Abu Bakar al- Suyuti. Menurut beliau:
العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمّي العادة
Artinya: ‘Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan al- ‘adah.

Dengan definisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan ‘adat adalah dua istilah yang memiliki arti sama.Sebagaimana dalam surat al- A’raf:199
         
Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(QS. al- A’raf: 199)

Menurut al- Suyuti seperti dikutip Syaikh Yasin bin Isa al- Fadani, kata al- ‘urf pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga oleh Syaikh Yasin, adat yang dumaksud di sini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syari’at.
2. Kehujjahan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum

Imam Syafi’i tidak mempergunakan ‘urf atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada al- Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang telah diambil oleh Imam Syafi’i  dalam wujud qaul jadid merupakan suatu suatu penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud qaul qadim. Abdul  Wahhab  Khalaf  berpendapat  bahwa pada dasarnya ‘urf itu bukan dalil syara’ yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara maslahah mursalah. Maka jika ‘urf tetap dipetimbangkan pula dalam menafsirkan nash, seperti takhsinul ‘am dan taqyidul mutlaq dengan ‘urf, bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran ‘urf yang lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem salam atau istisna’, sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barangnya belum ada atau tidak ada pada saat bertransaksi.
BAB IV
KONSEP QIYAS MENURUT IMAM SYAFI’I

Empat Imam Madzhab yang masyhur telah sepakat bahwasannya qiyas adalah salah satu metode guna menentukan hukum dari kasus yang belum ada kejelasan hukumnya dari al-Qur’an dan al-Hadits serta Ijma’. Wael B. Hallq menyatakan bahwa diantara semua topik ushul fiqh, qiyas (analogi) memberikan penjelasan yang paling luas. Dalam sebuah kitab khusus masalah ini, qiyas sendiri rata-rata menempati sepertiga (kalau tidak bisa dikatakan lebih) dari keseluruhan pembahasan.
Semakin berkembangnya peradaban zaman pada begitu banyaknya kemunculan kasus baru dan problematika yang belum ada kejelasan hukumnya baik dari al-Qur’an dan al-Hadits ataupun Ijma'. Padahal teks al-Qur’an dan al-Hadits terhenti sejak wafatnya beliau Nabi Muhammad SAW, sedangkan konsensus ulama’ mujtahid sudah sangat sulit terjadi, sementara permasalahan dan kasus yang ada menuntut untuk segera dicarikan solusi hukumnya. Inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa perlu adanya suatu konsep baku untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dengan tetap berpegang pada dua dasar pokok  syariah   (al-
Qur’an dan al-Hadits) serta Ijma’. Setelah melihat kondisi semacam ini, Imam Syafi’i dengan hati yang tulus dan berbekal pengetahuan yang luar biasa dalam segala disiplin ilmu yang berhasil beliau kuasai, telah menyusun sebuah kaidah penetapan hukum yang dikenal dengan nama al-Qiyas, yang beliau susun dalam sebuah kitab al-Risalah.
Imam Syafi’i menyatakan bahwa metode untuk menentukan hukum bagi setiap perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dari nash adalah dengan jalan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas.
Menurut penulis, Imam Syafi’i menyatakan bahwa ijtihad itu adalah qiyas karena dalam ijtihad itu sendiri adanya suatu usaha dan keahlian dalam mencari dan menentukan hukum dari suatu kejadian yang belum ada kejelasan hukumnya dari nash, sedangkan seseorang tidak akan bisa sampai pada perkara yang ia tuju kecuali adanya petunjuk, dan petunjuk dalam ijtihad adalah qiyas.

A. Pengertian Qiyas
Qiyas secara etimologis adalah seimbang seperti ungkapan متناسب القياس , yang artinya seimbang dan sudah logis digunakan sebagai ungkapan dari menyamakan  atau  mengembalikan  sesuatu   pada   perkara   lain   yang   setara
 dengannya. Tentang pendefinisian secara terminologis, banyak terjadi perbedaan antara para ulama’ ahli ushul, tapi perbedaan tersebut hanya seputar gaya bahasa yang dipakainya, pada dasarnya, esensi dari kesemuanya adalah sama.
Menurut al-Ghazali dalam kitabnya Syifa’ al-Ghalil  yang penulis kutip dari bukunya Dr. Lahmuddin Nasution menyebutkan dua rumusan .
Pertama, yang sederhana, ialah :
اثبات حكم الاصل فى الفرع لاشتراكهما فى علة الحكم
Artinya: Menetapkan hukum ashal pada far'u karena kesamaan keduanya pada ‘illah hukum.

Kedua, yang lebih komplek, ialah :
حمل معلوم على معلوم فى اثبات حكم اونفيه بالاشتراك فى صفة اوانتفاء صفة او حكم اوانتفاء حكم
Artinya: Menanggungkan sesuatu yang maklum atas maklum lainnya dalam hal menetapkan atau meniadaan hukum berdasarkan kesamaan, yakni ada atau tiadanya suatu sifat ataupun ada atau tiadanya suatu hukum pada keduanya.

Sementara, Imam Haramain, menyebutkan :
ردالفرع الى الاصل بعلة تجمعهما فى الحكم كقياس الارزعلى البر
 فى الربا بجامع الطعم
Artinya: Mengembalikan cabang kepada asal karena adanya satu illat yang menghimpun keduannya didalam hukum seperti mengqiyas beras dengan gandum didalam hukum riba, karena sama-sama menjadi bahan makanan.

Kemudian, menurut al-Syairazi menyebutkan :
حمل فرع على اصل فى بعض احكا مه بمعنى يجمع بينهما
Artinya: Mempersamakan hukum cabang kepada hukum asal dengan arti mengumpulkan keduannya.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i sendiri qiyas hanya diberi penjelasan secara global, seperti :
ما طلب با لدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب اوالسنة
Artinya: Suatu metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al-Qur’an atau Sunnah.

Dari sekian banyak definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah penetapan hukum suatu kasus keagamaan (syari’at) yang belum ada ketetapan hukumnya, dengan suatu kasus lain yang sudah ada ketetapan hukum dari   nash (al- Qur’an dan al- Sunnah )   dikarenakan   adanya   suatu   persamaan
 di antara keduanya dalam segi ‘illat yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum.
Dari definisi di atas dapat kita ambil tiga point penting :
1.	Fungsi dari qiyas adalah untuk menjelaskan hukum dari suatu kasus yang belum ada kejelasan hukumnya baik dari nash maupun ijma’.
2.	‘Illat (sebab/alasan) adalah pedoman dasar untuk menetapkan hukum.
3.	Pekerjaan mujtahid adalah menjelaskan di dalam hukum far’ (secara literal diartikan cabang) dengan sebab adanya persamaan ‘illat diantara far’ dengan ashl.
Contoh-contoh penetapan hukum dengan metode qiyas antara lain pertama tentang ketetapan Allah SWT mengenai hukum keharaman mengkonsumsi khamer.
Allah SWT berfirman :
                 
Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman ! Sesungguhnya minuman keras (Khamer), berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. al-Maidah : 90).

Dari teks nash diatas, para mujtahid (ahli metodologi Islam), setelah melakukan penelitian, menemukan bahwasannya ‘illat keharaman khamer adalah adanya sifat memabukkan yang terdapat dalam khamer, sifat memabukkan tersebut juga ditemukan dalam perkara lain, seperti Nabidz (Jawa : badek) sehingga dengan berpedoman bahwa kesamaan antara khamer dan Nabidz, hukum keharaman khamer juga ditetapkan pada Nabidz.
Kedua, peristiwa ahli waris yang membunuh pewaris itu oleh nash telah ditetapkan hukumnya, disini ahli waris tidak memperoleh harta warisan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw :
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد ه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم ليس للقاتل من الميراث شيء(راوه النسائي و الدار قطنى)
Artinya :  Diceritakan dari ‘Amr in Syuaib dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Tidak ada bagian apapun bagi pembunuh (pewaris). (H.R. al-Nasa’i dan Daruquthni).

Dalam hal ini yang menjadi ‘illat adalah membunuhnya, supaya cepat menerima sesuatu sebelum waktunya. Kesengajaan itu dikembalikan kepadanya. Sanksi hukumannya di sini adalah dengan mengharamkannya mendapatkan harta warisan orang yang membunuh si pewaris oleh orang yang akan menerima warisan itu / (ahli waris) di qiyaskan kepada orang yang membunuh pewasiat oleh orang yang akan menerima wasiat.

B. Ruang Lingkup Berlakunya Qiyas.
Tentang ruang lingkup berlakunya qiyas sebagai dalil hukum, Imam Syafi’i memberikan beberapa pembatasan sehingga qiyas selamanya berlaku secara mutlak pada semua bidang. Ada beberapa kasus hukum tertentu, yang meskipun ‘illat- nya diketahui atau ditemukan, namun tidak dapat dijadikan sebagai ashl bagi qiyas. Dalam al-Risalahnya, Imam Syafi’i mengatakan :
"Kasus yang hukumnya ditetapkan Allah SWT dengan nash tetapi kemudian Rasulullah SAW, memberikan rukshah (keringanan) pada bagian-bagian tertentu darinya, maka rukhsah tersebut hanya berlaku sebatas yang beliau tetapkan itu dan bagain yang lain tidak dapat di qiyaskan kepadanya. Demikian pula bila Rasul SAW, sendiri menetapkan suatu hukum secara umum, tetapi kemudian  ia menetapkan sunnah yang menyimpang darinya. 

Sebagai contoh , ketika berwudhu, Rasulullah SAW pernah hanya menyapu khuff (sepatu) dan tidak membasuh kakinya sebagaimana yang di aturkan dalam al-Qur’an. Berdasarkan hadits ini dibolehkan menyapu khuff sebagai pengganti membasuh kaki. Akan tetapi, disini tidak berlaku qiyas, sehingga tidak dibenarkan menyapu serban, cadar atau sarung tangan. Jadi semua anggota wudhu harus dicuci seperti yang dimaksudkan ayat tadi, hanya kaki saja yang boleh diganti dengan mengusap air di sepatu, sebagai pengganti cuci kedua kaki. Allah SWT mewajibkan denda (diyat) serta pembahasan budak  atas  pelaku pembunuhan tersalah, kemudian Rasulullah SAW. Memutuskan bahwa diyat tersebut dibebankan kepada ‘aqilah (keluarga terpidana pada garis keturunan kesamping) keputusan ini haruslah diikuti menurut apa adanya, diyat harus di tanggung oleh ‘aqilah, tetapi pembebasan budak itu tetap menjadi kewajiban pelaku, karena itu akibat dari kesalahannya, sesuai dengan ketentuan umum, (al-ashl), orang yang bersalahlah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Masalah diyat adalah pengecualian berdasarkan Sunnah, hal-hal lain tidak dapat diqiyaskan  kepadanya.
Sejalan dengan masalah diyat di atas, Imam Syafi’i juga mengatakan bahwa diyat pembunuhan sengaja diwajibkan atas pelaku, bukan kepada ‘aqilah sebab itu tidak dapat diqiyaskan kepada diyat pembunuhan tersalah di atas. Beliau  menegaskan :
"Tidak dibenarkan membebani seseorang karena tindakan pidana yang dilakukan orang lain, kecuali pada kasus yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW secara khusus, yaitu pembunuhan dan penganiyaan tersalah terhadap manusia.
 
Masalah lain dalam bidang jinayah (pidana) ialah Ghurrah janin (denda atas kematian janin karena tindakan pidana terhadap ibu hamil, yang berlaku tanpa membedakan apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Menurut Imam Syafi’i, ini merupakan ketentuan  tersendiri,  menyimpang  dari  ketentuan  umum  yang selalu membedakan hukuman tindakan pidana berdasarkan jenis kelamin kurban. Jadi, kekhususan ini tidak berlaku pada kasus lainya. 
Hal seperti itu juga dikemukakannya pada kasus ba’i al-‘araya (yaitu penjualan buah segar di pohon dengan buah kering dalam jumlah yang sama menurut taksiran). Halalnya jual beli ini merupakan ketentuan khusus sesuai dengan Sunnah. Di sini tidak berlaku qiyas sehingga hukum tersebut tidak dapat dikembangkan kepada kasus lainya. Ketentuan khusus lainnya dalam bidang jual beli terdapat pada ba’i al-musharrah (yaitu penjualan hewan perah yang sebelum dijual sengaja tidak diperah agar pembeli mengira susunya banyak), yang juga tidak dapat diqiyaskan.
Jadi, pada prinsipnya Imam Syafi’i memandang bahwa qiyas berlaku secara umum pada semua bidang hukum yang ‘illat-nya dapat diketahui. Akan tetapi pada tingkat aplikasi (tathbig) nya terdapat beberapa kasus yang hukumnya telah ditetapkan dengan nash, didukung oleh alasan (‘illat) tertentu, tatapi menyimpang dari kaidah-kaidah umum. Meskipun ’illat pada hukum-hukum seperti ini dapat diketahui, namun mengingat kedudukannya sebagai pengecualian atau penyimpangan, maka qiyas tidak diberlakukan padanya. Hal ini seperti kebanyakan terdapat pada bidang  hudud, taqdirat dan rukhshah.

C. Pembagian  Qiyas
Imam Syafi’i menyatakan bahwa qiyas itu ada beberapa macam dengan tingkat kejelasan dan kekuatan yang berbeda. Sesuatu qiyas dianggap berada pada tingkatan paling kuat apabila keberadaan hukum pada far’u (kasus cabang) lebih kuat (aula) dari pada keberadaannya pada ashl (kasus pokok). Sebagai contoh, Allah SWT berfirman :
     ٍٍ خَيْرًا              
Artinya : “ Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya”.(QS. al-  Zalzalah : 7- 8) 

Dari ayat ini dapat diambil contoh qiyas aula yaitu jika kebaikan seberat zarrah (atom) itu suatu hal yang terpuji, bagaimana kalau kebaikan yang lebih dari zarrah, dan sebaliknya.
Rasulullah SAW bersabda :
ان الله حرم من المؤمن دمه وما له وان يظن به الا خيرا
 ( الرسالة : 514)
Artinya : “ Allah telah melarang menumpahkan darah, orang beriman dan mengambil hartanya, dan menyuruh berbaik sangka padanya”. (lihat al-Risalah hlm. 514)

Dari hadits ini dapat dipetik contoh qiyas aula yaitu jika berprasangka buruk terhadap teman sesama mukmin dengan tetap menunjukkan sikap wajar saja sudah haram, apalagi berprasangka dengan sikap permusuhan, tentu lebih haram.
Sejalan dengan itu secara garis besar pembagian qiyas ada dua yaitu, ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya, dan pembagian qiyas ditinjau dari ‘illat : 
a).Pembagian qiyas dalam tinjauan kuat dan lemahnya.
Dipandang dari sisi kuat dan lemahnya, para ulama’ Syafi’iyah membagi qiyas dalam dua bagian :
1)	Qiyas al-Jali
Yakni qiyas yang ‘illat- nya tidak secara langsung akan tetapi keberadaannya telah dipastikan dengan cara meniadakan pengaruh sifat yang membedakan antara ashl dan far’, seperti mengiyaskan amat (budak perempuan) pada ‘abd (budak Laki-laki) dalam permasalahan sirayah (penjalaran hukum merdeka).
Faktor perbedaan diantara keduanya adalah sifat gender (jenis kelamin). Namun syara’ secara pasti menganggap bahwa perbedaan tersebut tidak berpengaruh sama sekali dalam penetapan hukum merdeka.
Ada  salah satu pendapat ulama’ yang menganggap qiyas al-jali adalah qiyas al-aula, seperti mengqiyaskan keharaman memukul dan memaki orang tua pada keharaman berkata “ah” (hus) atau mengumpat.
Menurut al-Mawardi dan al-Rauyani yang penulis kutip dari Umar Abdullah, qiyas al-jali terbagi tiga macam :
Pertama, qiyas yang diketahui ‘illat- nya dari dhahir nash tanpa adanya istidlal dan tidak ada celah untuk menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum ashl.
Seperti firman Allah SWT :
 ... فلا تقل لهما اف ولاتنهر هما وقل لهما قولا كريما. (الاسراء : 33)
Artinya : “… Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduannya perkataa “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (QS. al-Isra’ : 23).

Ayat tersebut secara jelas menunjukkan keharaman berkata “ah” dan membentak, dan juga secara implisit, menetapkan keharaman pada kemungkinan penetapan hukum yang berbeda dengan hukum Ashl. Artinya menetapkan keharaman mengumpat atau berkata “ah” dan keharaman pemukulan dan makian.
Kedua, qiyas yang diketahui ‘illat- nya dari dhahir nash tanpa adanya istidlal, namun bisa saja menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum ashl. Seperti nash tentang ketidak absahan berkurban dengan hewan kurban dengan hewan bermata satu atau pincang, kemudian dengan jalan mengqiyaskan dicetuskan bahwa hewan yang buta atau terputus anggota tubuhnya juga tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Namun, jika di cetuskan tentang ketidakabsahan berkorban dengan hewan bermata satu atau pincang, sedangkan hewan yang buta atau terputus anggota tubuhnya oleh dijadikan sebagai hewan kurban, maka pencetus ini pun juga diperbolehkan.
Ketiga, qiyas yang diketahui ‘illat- nya dari dhahir nash dengan menggunakan istidlal yang jelas. Seperti mengqiyaskan amat dengan ‘abd dalam permasalahan sirayah.
Ketiga macam qiyas al-jali tersebut dapat memunculkan ijma’ dan bisa digunakan untuk membatalkan hukum-hukum yang berseberangan dengan hukum-hukum yang ditetapkan melalui ketiga macam qiyas al-jali tersebut.
2).Qiyas al-Khafi
Yakni suatu qiyas yang meniadakan pengaruh sifat pembeda antara ashl dan far’ hanya sebatas prasangka.    Sebagaimana     mengqiyaskan pembunuhan dengan benda berat pada pembunuhan dengan benda tajam dalam menetapkan hukum qishash (balasan kesalahan), dengan adanya titik temu berupa sifat pembunuhan secara sengaja dan anarki. Dari syara’ tidak ada kepastian dalam menyikapi perbedaan yang ada antara ashl dan far’. Artinya, apakah pengaruh dari perbedaan tersebut itu dibiarkan ataukah  tidak, sehingga ulama’ yang berpendapat bahwa perbedaan tersebut memiliki pengaruh dalam menetapkan hukum yaitu menganggap hukum qishash tidak wajib dalam pembunuhan dengan benda tajam. Qiyas al-khafi ini dalam pandangan Imam Abu Hanifah adalah salah satu bentuk Istihsan.
Ada satu pendapat ulama yang menganggap qiyas al-khafi sebagai qiyas al-adwan (pengqiyasan dengan taraf lebih rendah), seperti mengqiyaskan buah apel dengan gandum dalam masalah riba.
Al-Mawardi dan al-Rauyani membagi qiyas al-khafi dalam tiga pembagian :
Pertama : Qiyas yang ‘illat- nya samar dan hanya bisa diketahui dengan istidlal hingga tampaklah keberadaan ‘illat tersebut. Adakalanya istidlal yang digunakan telah disepakati oleh para ulama’. Sebagaimana firman Allah SWT :

حرمت عليكم امها تكم... ( النساء : 23)
Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu , … 
 	(al-Nisa’ : 23)

Dari ayat di atas ditetapkan bahwa bibi dari jalur ayah dan jalur ibu hukumnya haram dengan cara di qiyaskan pada ibu, karena ada kesamaan di antara keduanya, yakni hubungan kekerabatan. Bagian ini termasuk salah satu dari bagian qiyas al-khafi yang keberadaannya setingkat dengan bagian pertama dari qiyas al-jali
Kedua, qiyas yang ‘illat- nya tidak jelas karena istidlal- nya masih diperdebatkan oleh para ulama’, seperti penetapan ‘illat hukum riba dari gandum, yakni bahwa ‘illat- nya adalah al-qut (makanan pokok), agar dari ‘illat ini, segala hal yang dapat dimakan bisa di qiyaskan. Penetapan ‘illat tersebut tidaklah membatalkan hukum yang telah ditetapkan dan juga tidak mengkhususkan sesuatu yang umum.
Ketiga, qiyas yang masih samar-samar, artinya masih  membutuhkan istidlal untuk menyebutkan nash dan ‘illat- nya. Seperti sebuah hadist dari ‘Ummul Mu’minin ‘Aisyah ra :
ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى ان الخراج بالضمان
 (رواه الخمسة)
Artinya : "Sesungguhnya Nabi SAW telah menetapkan hukum : Sesungguhnya penghasilan adalah sebanding dengan beban yang harus ditanggung”.

Arti yang terkandung dari nash tersebut dapat diketahui dengan cara istidlal, bahwa yang dimaksud al-kharaj adalah manfaat dan maksud al-dhamman adalah menanggung harga dari barang yang dijual. Kemudian pembahasan selanjutnya terfokus pada bentuk manfaat yang bagaimanakah yang masuk dalam klasifikasi ilmu fiqh?
Perbedaan qiyas al-jali dengan al-khafi ini menurut al-Mawardi dan al-Rauyani adalah jika qiyas al-jali merupakan suatu bentuk qiyas yang ‘illat- nya pada far’ melebihi atas ‘illat yang terdapat pada ashl, maka qiyas al-khafi adalah suatu bentuk qiyas yang ‘illat- nya pada far’ serta dengan ‘illat yang ada pada ashl.
b)	Pembagian qiyas dalam tinjauan ‘illat- nya.
Jika dipandang dari sisi ‘illat- nya para ulama’ Syafi’iyah membagi qiyas dalam tiga bagian :
1. Qiyas al-‘Illat.
Qiyas al-‘Illat yaitu penggiyasan dengan menyebutkan sifat yang menjadi titik temu di antara keduannya, sifat itulah yang diplot sebagai ‘illat- nya. Dalam versi lain didefinisikan  dengan suatu  pengiyasan  yang di dalamnya secara jelas disebutkan ’illat- nya, sebagaimana pembunuhan dengan benda berat, kita ungkapkan : “Itu adalah pembunuhan secara sengaja dan anarki, maka wajib dalam hal ini diberlakukan hukum qishash sebagai melukai ataupun ungkapan yang lain nabidz adalah haram karena memabukkan, sebagaimana khamer.
2. Qiyas al-Dilalah
Qiyas al-Dilalah yaitu bentuk qiyas yang titik temunya (‘illat- nya) adalah :
-Berupa sifat yang selalu melekat pada ‘illat yang sebenarnya
-Berupa salah satu dari pengaruh-pengaruh ‘illat
-Berupa salah satu dari hukum-hukum ‘illat
Kesemua hal di atas di katakan qiyas al-dilalah karena yang di jadikan pijakan semuanya adalah sifat yang menjadi petunjuk ‘illat bukan ‘illat- nya itu sendiri.
Contoh pertama adalah pengqiyasan nabidz pada khamer dengan adanya titik temu berupa bau menyengat yang merupakan sifat yang melekat pada ‘illat (yakni iskar) sekaligus menunjukkan wujud ‘illat tersebut, sehingga bisa langsung di ungkapkan, “Nabidz hukumnya haram seperti khamer karena adanya bau sangat menyengat”.
Contoh yang kedua adalah kasus pembunuhan dengan benda berat. Kita  mengungkapkannya  dengan,  “Ini  adalah  bentuk pembunuhan yang  membuat pelakunya berdosa, sehingga mewajibkan hukuman qishash baginya, sehingga melukai”, sebenarnya sifat berdosa yang dijadikan pijakan dalam ungkapan diatas bukanlah ‘illat yang sebenarnya sehingga pembunuhan dengan benda tajam disamakan dengan pelukaan anggota tubuh dalam masalah hukum qishash, akan tetapi sifat berdosa merupakan implikasi dari ‘illat yang sebenarnya (pembunuhan secara sengaja atau anarki) maka sifat berdosa juga bisa dijadikan ‘illat  pada kasus di atas.
Contoh yang ketiga adalah memotong dari beberapa tangan (yakni tangan dari beberapa orang) karena mereka melakukan pemotongan tangan seseorang. Kita mengungkapnya dengan “Perbuatan semacam ini (pemotongan satu tangan oleh beberapa orang) adalah pemotongan yang mewajibkan diyat (denda) bagi tangan-tangan tersebut yang tentunya juga mewajibkan qishash sebagaimana ketika segolongan orang membunuh satu orang”. Kewajiban membayar diyat bagi mereka bukanlah ‘illat dari kewajiban qishash, akan tetapi hanya beberapa konsekwensi ‘illat yang mewajibkan qishash.
3. Qiyas  fi  Ma’na al-Ashli.
Qiyas fi Ma’na al-Ashli adalah menyamakan antara ashl dan far’ dengan tanpa memperdulikan sisi perbedaanya. Dalam arti, suatu pengqiyasan yang hanya berbekal dengan tidak adanya perbedaan tanpa adanya  pengajuan  sifat  yang  akan  dijadikan  ‘illat  sebagaimana  dalam
 peristiwa A’rabi yang dengan sengaja melakukan hubungan badan dengan istrinya pada siang hari pada bulan Ramadlan. Dalam permasalahan ini, beberapa variabel kasus tidak diperhitungkan, di antaranya adalah pelakuanya adalah seorang A’rabi, dan yang dipergauli adalah istrinya sendiri. Dan pengabaian dua variabel ini, dicetuskan bahwa hukum kewajiban membayar kaffarat berlaku bagi selain A’rabi jika ia melakukan hubungan seks pada siang hari pada bulan Ramadlan, dengan istrinya ataupun dengan wanita lain.
Imam al- Haramain (419 H - 478 H) dalam bukunya al Burhan fi Ushul Fiqh yang penulis kutip dari Umar Abdullah membagi qiyas menjadi dua macam : qiyas’ Aqli dan qiyas Syar’i.
Dan dari dua pembagian ini para ulama’ terpecah dalam beberapa madhzab pemikiran, yang menolak ataupun yang menerimanya :
-Ulama yang menolak segala macam bentuk qiyas. Mereka inilah yang disebut sebagian aliran pengingkar segala macam bentuk teori penalaran (nadhar/dhahiri)
-Ulama yang mengakui semua bentuk qiyas, qiyas ‘aqli ataupun qiyas syar’i. mereka adalah para ulama’ ahli ushul dan fiqh
-Ulama yang hanya menerima qiyas ‘aqli saja, sedangkan qiyas Syar’i mereka menolaknya. Di  antaranya  adalah  al-  Nadham,  aliran  Riwafidl
 (Syiah), al-Ibdliyah, Adzariqoh dan beberapa aliran besar dari kalangan Khawarij, kecuali dari kalangan al-Najdat.
-Ulama yang menolak qiyas ‘Aqli dan menyerukan untuk menggunakan qiyas Syar’i. Mereka ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya. Pada dasarnya mereka tidak menolak atau inkar untuk mengerahkan daya pikir serta berbagai bentuk penalaran teoristis, akan tetapi mereka hanya melarang untuk keterlaluan dan over acting dalam penggunaannya.
Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh, jilid I, beliau membagi qiyas dalam beberapa segi, yaitu sebagai berikut :
1. Pembagian qiyas dari segi kekuatan ‘illat- nya yang terdapat pada furu’ dibandingkan pada ‘illat yang terdapat pada ashal Dalam hal ini qiyas terbagi tiga, yaitu : qiyas Aulawi, qiyas Musawi dan qiyas Adwan.
2. Pembagian qiyas dari segi kejelasan ‘illat- nya. Qiyas dari segi ini terbagi dua macam, yaitu : qiyas Jali dan qiyas Khafi
3. Pembagian qiyas dari segi keserasian ‘illat- nya dengan hukum qiyas ini terbagi kepada dua macam, yaitu : qiyas Muatasir dan qiyas Mulaain
4. Pembagian qiyas dari segi dijelaskan atau tidaknya ‘illat pada qiyas itu. Qiyas ini terbagi tiga macam, yaitu : qiyas Ma’na, qiyas ‘illat dan qiyas Dilalah.
5. Pembagian qiyas dari segi metode (masalik) yang digunakan dalam ashal dan dalam furu’. Qiyas ini terbagi empat macam yaitu : qiyas al-Ikhalah, qiyas al-Syaah, qiyas al-Sabru dan qiyas al-Thardu

D. Kehujjahan Qiyas Sebagai Sumber Hukum
Menurut Imam Syafi’i qiyas merupakan salah satu diantara sumber hukum setelah al- Qur’an, al- Sunnah dan Ijma’ sebagaimana ungkapan beliau:
يحكم بالكتاب والسّنة المجتمع عليها الذى لاختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحقّ فى الظاهر والباطن ويحكم بالسّنة قد رويت من طريق الانفراد لايجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحقّ فى الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث ونحكم بالإجماع ثمّ القياس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة  لأنه لايحلّ القياس والخبر موجود كما يكون التيمّم  طهارة فى السفرعند الإعواز من الماء ولايكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة فى الإعواز. وكذ لك يكون ما بعدالسّنة حجّة إذا  أعوز من السّنة.
Artinya:	Hukum ditetapkan dengan al-Kitab dan al-Sunnah yang telah disepakati tanpa khilaf. Dalam hal ini saya mengatakan, bahwa keputusan ini  saya yakini  benar  lahir  dan   batin.   Dapat    juga
 ditetapkan berdasarkan al-Sunnah yang diriwayatkan melalui orang seorang dan tidak mendapakan kesepakatan. Maka saya mengatakan bahwa saya telah membuat keputusan hukum berdasarkan ijma’, kemudian berdasarkan qiyas., tetapi (qiyas) itu lebih lemah adanya, namun (tindakan tersebut harus diambil mengingat bahwa) ini adalah keadaan darurat. Qiyas tidak dibenarkan selama ada Sunnah, seperti halnya tayamum hanya sah sebagai thaharah, dalam perjalanan, bila air tidak ditemukan, artinya jika air bisa didapat, maka tayamumpun harus ditinggalkan. Ia menemukan kesucian (dengan tayamum) hanya apabila tidak ada air. Demikianlah, dalil berikutnya hanya digunakan sebagai hujjah bila al-Sunnah tidak ditemukan.

Sedangkan para ulama’ berbeda pendapat tentang kebolehan berhujjah dengan qiyas dalam hukum-hukum syariat. Dalam hal ini ada beberapa pendapat di antaranya :
1. Jumhur ulama’ ushul, mereka menganggap qiyas sebagai dalil Istinbath hukum-hukum syariah. Alasan mereka adalah :
a. Firman Allah SWT
                       
                    .
Artinya : “ Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir diantara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah, maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah SWT menanamkan rasa takut kedalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan”. (al-Hasyri : 2).

I’tibar (pelajaran) dari ayat ini adalah siksaan yang ditimpakan kepada Bani Nadhir yang berupa penghancuran rumah-rumah mereka dan pengusiran dari kampung halamannya, yang merupakan balasan terhadap pelanggaran perjanjian mereka dan tipu dayanya terhadap Rasullullah SAW. Ini menjadi pelajaran bagi orang lain dalam menerima siksaan, jika mereka berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Bani Nadhir diatas. Dalam hal ini terdapat satu i’tibar qiyas.
b. Firman Allah SWT yang berbunyi :
                              
Artinya :  Wahai orang-orang yang beriman ! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Nisa’ : 59).

Perintah ini datang dari Allah SWT, supaya mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Tidak diragukan bahwa pengertiannya adalah mengqiyaskan masalah yang diperselisihkan itu kepada masalah-masalah yang sudah ada hukumnya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, karena adanya persamaan ‘illat yang mendasari hukum itu, Imam Syafi’i dalam al-Risalahnya mengatakan : 
“Setiap perintah yang ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya dan untuk itu ada bukti, baik didalam perintah itu sendiri atau pada beberapa bagian lain dari perintah-perintah yang telah ditetapkan karena beberapa alasan. Apabila kasus timbul tanpa ada ketentuan yang khusus, hendaknya ia ditentukan berdasarkan kasus yang identik dengannya menurut alasan yang ditetapkannya hukum atas kasus yang jadi rujukan."

c. Bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu’adz ke Yaman beliau (Rasulullah SAW) bertanya kepadanya? ”Bagaimana engkau menghukumi perkara, jika dihadapkan kepadamu suatu perkara?” Muadz menjawab : “Saya hukumi dengan Kitabullah”. Lalu Nabi bertanya lagi : “Bila tidak ada dalam kitabullah”, Mu’adz menjawab : “Akan aku hukumi dengan sunnah Rasul". Nabi bertanya lagi :”Bila tidak ada dalam kitabullah dan sunnah Rasul ? ”Mu’adz menjawab : “Aku akan berijtihad dengan pendapatku, dan tidak berlebihan”. Berkata Mu’adz : maka Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata : “Alhamdulillah atas Dzat yang menyepakati utusan Rasulullah SAW atas apa yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan lainnya).
2.  Sebagian ulama’ Syiah dan segolongan dari ulama’ Mu’tazilah seperti al-Nadham juga ulama’-ulama’ Dhahiriyah tidak mengakui qiyas sebagai hujjah.
Alasan mereka adalah semua peristiwa (perkara) sudah ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan al-Sunnah baik yang ditujukan nash dengan kata-katanya atau tidak seperti isyarat nash (hukum yang tersirat) atau yang menunjukkan nash. Karena itu, tidak memerlukan qiyas sebagai hujjah.
3.	Al-Quffalusy Syasyi dari golongan Syafi’iyah dan Abu Hasan al-Basri dari golongan Mu’tazilah. Keduannya berpendapat, bahwa penetapan hukum melalui qiyas wajib kita lakukan baik secara agama maupun secara syariat.
Alasan madzhab ketiga ini, seperti juga aliran pada madzhab yang pertama tadi, yakni berdasarkan dalil-dalil dan dialog Mu’adz dengan Rasul SAW sewaktu akan dikirim oleh Rasul SAW untuk menjadi Qadhi di Yaman.

E.	Orang-orang Yang Dapat Melakukan Qiyas.
Imam Syafi’i dalam kitabnya al-Risalah menyatakan secara tegas bahwa seseorang tidak boleh melakukan qiyas kecuali telah menghimpun alat-alatnya, yaitu :
a. Penguasaan terhadap Kitabullah berikut hukum-hukum yang berkenaan dengannya yaitu misalnya tentang kewajiban-kewajibannya, disiplin etisnya, ayat-ayat yang menasakh (menghapus), yang dinaskh (dihapus), yang 'am (umum) dan yang khas (khusus) dan petunjuk-petunjuknya (al-Qur'an).

b. Ayat-ayatnya yang mengandung banyak arti hendaknya ditafsirkan dengan Sunnah Rasulullah SAW apabila  tidak  ditemukan Sunnah  lalu dengan ijma’ kaum muslimin, apabila ijma’ tidak ditemukan maka dengan qiyas.
c. Harus memiliki pengetahuan tentang Sunnah yang ada pendapat para ulama’ salaf, dan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab.
d. Harus memiliki pikiran sehat, mampu membedakan bukti-bukti yang hampir serupa dan tidak terburu-buru di dalam mengemukakan suatu pendapat kecuali setelah yakin akan kebenarannya.
e. Harus bersedia mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda pendapatnya, sebab dengan mau mendengarkan pendapat orang lain, kekeliruan akan lebih diperkecil atau sebaliknya dia bertambah yakin akan kebenaran (keputusan) yang diyakininnya.
f. Harus mengarahkan segala kemampuannya dan waspada terhadap suara nurani sehingga ia mengetahui pendapat yang mana yang harus dipegang dan yang mana yang harus ditinggalkannya.
g. Tidak berkeras kepala dengan pendapatnya sendiri dan a priori (acuh) dengan pendapat orang lain, sehingga Insya Allah dia mengetahui akan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Imam Syafi’i Juga menegaskan bahwa qiyas itu tidak dibenarkan bagi :
1.Orang yang pintar (tamma ‘aqluhu), tetapi tidak menguasai hal-hal tersebut di atas.
2.Orang yang menguasainya hanya dengan hafalan semata-mata, tanpa di sertai penguasaan yang sebenarnya (bi haqiqah al-ma’rifah)
3.Orang yang menguasainya, tetapi kurang cerdas (muqashsir al-‘aqli) atau kurang menguasai bahasa Arab (muqashsiran ‘an ‘ilmi lisani al-‘Arab).

BAB  V
ANALISIS KRITIS TERHADAP QIYAS IMAM SYAFI’I

Sebelum membahas analisis kritis terhadap qiyas Imam Syafi’i, penulis ingin membahas sedikit tentang kondisi obyektif fiqh yang ada sekarang dan kondisi obyektif umat Islam serta adanya kewajiban ijtihad bagi umat Islam. Pembahasan itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang relevansi qiyas Imam Syafi’i dalam Istinbath hukum Islam masa sekarang ini.
 
A.	Kondisi Obyektif Fiqh Yang Ada Sekarang
Hukum- hukum fiqh yang ada sekarang, pada umumnya merupakan hasil ijtihad ulama’ terdahulu, yaitu hasil ijtihad para ulama’ masa kejayaan atau keemasan hukum islam dengan tokoh- tokoh utamanya yaitu imam- imam yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal. Periode keemasan hukum Islam sebagaimana diketahui berlangsung selama 250 tahun yaitu sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Sedangkan setelah itu, hukum Islam mengalami periode taqlid dan kebekuan, malah sampai pada penutupan pintu ijtihad. Hukum fiqh yang diamalkan umat Islam sekarang ini pada umumnya merupakan hukum fiqh rumusan madzhab- madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Ketentuan- ketentuan hukum fiqh madzhab- madzhab itulah yang ada dan menjadi rujukan masyarakat sekarang ini.
 Di Indonesia,  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  dua  organisasi  masa  Islam  terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dalam menetapkan suatu hukum tidak dapat melepaskan diri atau masih terikat dengan fiqh madzhab yang empat tersebut. 
Jelaslah bahwa hukum fiqh yang menjadi rujukan umat Islam Indonesia sekarang ini pada umumnya adalah hukum fiqh hasil ijtihad ulama- ulama zaman keemasan Islam yang sudah berumur 10 abad, padahal waktu 10 abad itu tentu telah menghasilkan banyak perubahan dalam masyarakat. Apalagi kalau tempat atau keadaan dan lingkungan tempat tinggal para mujtahid itu berbeda dengan keadaan lingkungan tempat tinggal para mujtahid itu berbeda dengan keadaan lingkungan tempat tinggal umat Islam yang mengambil hukum- hukum fiqh dari madzhab- madzhab tersebut. Terhadap suatu masalah bisa jadi seorang ulama memberikan fatwa yang berbeda karena perbedaan lingkungan dan keadaan masyarakat. Pebedaan qaul qadim Imam Syafi’i ketika di Irak dengan qaul jadid- nya ketika beliau berada di Mesir merupakan contoh konkret bagaimana hukum Islam harus berubah sesuai dengan keadaan dan lingkungan masyarakat.
Sebagai contohnya, dalam qaul qadim, Imam Syafi’i tidak melarang seseorang berpergian(safar) sebelum waktu Jum’at(qabl al- zawal) asal kembali sebelum shalat Jum’at. Pada waktu itu diyakini bahwa perjalanan  tidak dijadikan alasan untuk meninggalkan shalat Jum’at, dan ini merupakan ‘illat bagi dibolehkannya  perjalanan  tersebut. Tetapi   dalam   qaul    jadid,   Imam   Syafi’i
 melarang penduduk negeri setempat yang sudah terkena kewajiban shalat Jum’at untuk berpergian, karena dikuatirkan tidak dapat shalat Jum’at di perjalanan. Juga
dikuatirkan negeri yang ditinggalkan akan kekurangan jamaah, atau perjalanan dijadikan alasan untuk meninggalkan shalat Jum’at. Kasus berpergian untuk ibadah seperti untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib menunggu sesudah shalat Jum’at. Begitu pula tentang batas negeri dalam mendirikan shalat Jum’at, ketika di Irak, Imam Syafi’i memberi persyaratan batas dengan hutan, jalan, sungai. Tetapi di Mesir beliau melihat bahwa desa-desa di sana besar- besar(penduduknya banyak) dan sambung bersambung. Hal itu beliau jadikan sebagai ‘illat dalam mengizinkan setiap desa mempunyai satu masjid.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah mengubah fatwanya karena pengaruh keadaan dan lingkungan. Sewaktu menjadi Gubernur di Madinah, Umar bin Abdul Aziz memutuskan perkara untuk seorang penggugat, bila penggugat itu dapat menghadirkan seorang saksi dan mau bersumpah, sumpah yang dilakukan oleh penggugat dipandang sebagai ganti saksi yang kedua. Dan itu diterima karena menurutnya, kejujuran masih dapat dipertahankan di Madinah. Tetapi setelah beliau menduduki kursi khalifah di Damaskus, beliau melihat masyarakat disana tidak sama dengan masyarakat di Madinah.
Dari uraian di atas jelas ada kontradiksi, yaitu dari satu sisi hukum Islam sangat luwes dan elastis, dapat berkembang dan berubah mengikuti perkembangan dan perubahan masyarkat, tapi di sisi lain kenyataannya hukum 
fiqh itu tidak kelihatan berkembang, hukum fiqh yang ada sekarang pada umumnya  adalah  hukum  fiqh  hasil  ijtihad  ulama  terdahulu. Hal  ini,  menurut Yusuf Qardhawi, diakibatkan oleh banyaknya kitab- kitab fiqh dan ushul fiqh yang memuat berbagai masalah fiqhiyah dan kaidah merumuskan hukumnya yang
ditulis oleh ulama mujtahid di zaman berkembangnya kegiatan ijtihad. Para ulama yang datang sesudah mereka merasa puas dengan hasil ijtihad ulama pendahulu mereka. Mereka tidak membutuhkan lagi ijtihad baru, mereka cukup menerapkan dan mepertahankan saja hasil ijtihad yang sudah ada. Kekaguman dan rasa hormat mereka pada pendahulunya ikut mencegah mereka untuk mengadakan ijtihad baru. Di samping itu mereka kuatir kalau- kalau ijtihad baru itu dipengaruhi oleh hawa nafsu yang dapat merusak kesucian dan ketinggian syari’at ini.
Memang fiqh hasil ijtihad ulama dulu itu sudah demikian luas mencakup berbagai masalah yang diandai- andaikan yang kadang- kadang mustahil terjadi seperti yang dapat dibaca dalam kitab fiqh al- Mahalli. Sepasang suami isteri melihat seekor burung terbang di udara. Sang suami mengatakan kepada isterinya:” Kalau burung itu gagak, engkau tertalak satu”. Masing- masing mereka tidak tahu burung apa yang terbang itu. Keduanya atau salah satu dari keduanya harus mencari dan mengetahui dengan pasti burung itu, apa itu gagak apa bukan. Kalau benar gagak, sang isteri tertalak satu, kalau bukan mereka tetap sebagai suami isteri. Hal seperti itu banyak ditemui dalam kitab- kitab fiqh klasik hasil ijtihad ulama dulu. Ulama yang datang kemudian tertarik  dan sibuk  mempelajari 
itu. Karena setia dan kagum mereka pada pengarangnya, mereka tidak mau mengorbankan tenaga dan waktunya untuk melakukan ijtihad baru.
Kalau diperhatikan dengan cermat keadaan umat Islam di zaman taqlid, masih banyak faktor yang menghalangi kegiatan ijtihad itu sehingga kitab- kitab fiqh ciptaan para mujtahid dulu itu membeku tidak berkembang. Fanatik  madzhab, kehidupan sosial yang tidak mendukung karena umat Islam dalam keadaan lemah, miskin, dan dijajah, dikurangi kebebasan dan diadu-domba, serta sukarnya diperoleh fasilitas dan kesempatan mengembangkan diri, semua itu membuat semangat berijtihad tersebut pudar dan padam. 

B.	Kondisi Obyektif Umat Islam
Manusia termasuk umat Islam sebagai bagian dari alam raya merupakan makhluk Allah SWT yang baru. Sesuatu yang baru tentu saja tidak abadi, dan akan selalu berubah. Perubahan- perubahan yang terjadi dalam alam ini merupakan sesuatu yang wajar. Manusia dengan akal budinya selalu berpikir dinamis dan bergerak maju menciptakan hal- hal yang baru.
Sejarah membuktikan bahwa pada masa awal Islam, perbudakan dan penjajahan terdapat di mana- mana. Manusia yang satu diperbudak oleh manusia yang lain, bangsa yang satu dijajah oleh bangsa lain. Dengan berkembangnya prinsip kebebasan dan persamaan hak, maka perbudakan dan penjajahan itu secara berangsur- angsur hilang di muka bumi.
Sistem pemerintahan dalam Islam berkembang mulai dari corak teokratis- demokratis di zaman dinasti- dinasti dan akhirnya kembali ke corak republik- demokratis di zaman modern. Yang banyak dipermasalahkan dewasa ini, di samping sistem pemerintahan adalah sistem perekonomian. Sejarah   masa  lampau 
menunjukkan, harta kekayaan di zaman Empat Khalifah banyak berada di tangan Negara, di zaman dinasti-  dinasti,  kekayaan  pada  mulanya  dikuasai  dinasti-  dinasti  yang memerintah dan kemudian timbul feodalisme. Ajaran tentang hak fakir miskin terhadap kekayaan dalam pada itu dilaksanakan melalui lembaga wakaf. Pemilik harta mewakafkan sebagian dari hartanya untuk keperluan sosial, fakir miskin, dan sebagainya. Di dunia Islam Timur Tengah, menurut Harun Nasution, harta yang sudah diwakafkan demikian banyak, sehingga sampai sekarang negara- negara di sana memerlukan departemen- departemen tersendiri untuk mengurus harta- harta yang diwakafkan itu. Di abad kedua puluh satu ini dunia Islam dipengaruhi oleh teori- teori sosialisme Barat, dan timbullah teori- teori sosialisme Islam di berbagai dunia Islam.
Keadaan umat Islam termasuk umat Islam yang berkembang dan berubah itu telah diantipasi dengan baik oleh Islam, karena memang Allah menjadikan Islam sebagai agama yang terakhir dan berlaku serta dibutuhkan di sepanjang zaman dan di setiap tempat.
Dalam masalah perbudakan dan penjajahan Islam sejak awal telah mengumandangkan prinsip persamaan di antara sesama umat manusia. Dalam surat al- Hujurat(49): 13 Allah berfirman:

Artinya:”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. al- Hujurat:49)

Perkembangan sistem pemerintahan dalam Islam bisa terjadi karena al- Qur’an tidak mengandung ayat yang menentukan sistem pemerintahan, tetapi hanya mengandung prinsip- prinsip dalam menjalankan pemerintahan seperti prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan hak dan kewajiban seluruh warga Negara. Di atas prinsip- prinsip inilah perkembangan itu terjadi dalam sejarah, dan perkembangan ini terjadi sesuai dengan kondisi zaman dan situasi tempat.
Al-Qur’an juga tidak mengandung ayat- ayat mengenai sistem perekonomian. Yang dibawa hanyalah prinsip- prinsip, antara lain hak milik perorangan diakui, tetapi dalam arti bahwa  harta yang dimiliki itu hanya merupakan titipan Allah SWT. Harta tidak boleh dikuasi oleh sebagian kecil anggota masyarakat, orang- orang yang tidak berada mempunyai hak tertentu terhadap harta titipan Allah SWT, dan sumber- sumber kekayaan yang vital tidak boleh dimiliki secara perorangan. Di atas ajaran- ajaran dasar dan prinsip- prinsip yang dibawa al-Qur’an inilah sistem perekonomian umat Islam dapat disusun sesuai dengan perkembangan dan situasi setempat berdasarkan ajaran- ajaran dasar dan prinsip- prinsip yang terdapat dalam al- Qur’an dan hadits.
Dari uraian di atas jelaslah bahwa umat manusia termasuk umat Islam selalu berubah dan berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat yang demikian itu, Islam datang dengan membawa ajaran- ajaran dasar dan prinsip- prinsip yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan agar hukum Islam selalu mampu  merealisasi dan memelihara kemaslahatan hidup mereka yang merupakan tujuan syariat Islam. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu sendiri menghendaki agar ajaran- ajaran dasar dan prinsip- prinsip yang dibawanya dapat selalu ditafsirkan dan dikembangkan dalam menata kehidupan umat manusia sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi setempat karena dengan menafsirkan dan mengembangkan ajaran- ajaran dasar dan prinsip- prinsip itu akan melahirkan suatu ajaran atau ketentuan hukum yang dihasilkan dari penafsiran dan pengembangan ajaran- ajaran dasar dan prinsip- prinsip yang dibawa Islam itu yang juga merupakan ketentuan atau ajaran Islam. Sebaliknya bila di satu segi ajaran-ajaran dasar dan prinsip- prinsip itu tidak ditafsirkan atau tidak dikembangkan, sedangkan di sisi lain di dalam masyarakat terjadi perkembangan dan perubahan yang demikian pesat, maka dalam keadaan demikian akan mengakibatkan ada ketentuan hukum Islam(hukum fiqh) yang tidak sesuai lagi atau ada hal- hal yang tidak ada ketentuan hukumnya karena hal itu tidak disebutkan secara jelas dalam al- Qur’an dan Hadits. Dalam keadaan demikian masyarakat akan mencari ketentuan- ketentuan hukum lain, dan hal ini berarti membuka peluang kepada masyarakat untuk meninggalkan ajaran Islam.
Melihat kondisi obyektif hukum fiqh yang ada sekarang ini yang pada umumnya merupakan hasil ijtihad para ulama zaman keemasan hukum Islam, yang keadaan dan lingkungannya jauh berbeda dengan keadaan dengan keadaan dan lingkungan sekarang ini maka pengembangan hukum Islam untuk saat sekarang ini dirasakan sangat perlu dan sudah sangat mendesak. Sebab sasaran hukum Islam atau hukum fiqh itu  ialah  perbuatan  manusia  yang  sudah  dikenai
kewajiban menjalankan hukum syariat(mukallaf). Mukallaf itu hidup dalam lingkungan dan kehidupan sosial tertentu. Situasi kehidupan dan lingkungan sosial itu selalu saja berubah dan berkembang maju mengikuti perubahan dan kemajuan yang ditimbulkan oleh pikiran dan kegiatan manusia.

C. Adanya Kewajiban Ijtihad
Dari pengamatan terhadap kondisi yang telah terjadi di masyarakat, dengan bermunculan masalah- masalah yang baru yang ketika masa keemasan Islam belum ditemui dan belum dibahas serta sangat perlu ditentukan hukumnya maka bagi kita umat Islam(muslim) masih menanggung kewajiban ijtihad. Sebagaimana Imam Syafi’i melakukan ijtihad secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangannya bahwa menyangkut masalah- masalah yang hukumnya tidak diatur secara tegas di dalam dalil- dalil qath’i, ijtihad merupakan kewajiban. Seperti telah disinggung sebelumnya, menurut Imam Syafi’i semua hukum yang dibebankan manusia telah terkandung  di dalam al- Qur’an sebagai wahyu dari Allah SWT, sebagiannya disampaikan melalui penegasan yang pasti dan sebagian lainnya diberikan melalui ungkapan yang tidak tegas, tetapi di sertai dengan petunjuk yang dapat membimbing para mujtahid untuk menemukannya. Berkenaan dengan yang kedua inilah para ulama diwajibkan melakukan pencarian(Istinbath/ijtihad) dengan mempedomani petunjuk- petunjuk yang ada itu. Kewajiban ijtihad ini ditegaskan oleh Imam Syafi’i:
ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد فى طلبه وابتلى طاعتهم فى الاجتهاد كما
ابتلى طاعتهم فى غيره
Artinya: Di antara hukum itu ada yang wajib dicari dengan ijtihad. Dan Allah menguji ketaatan makhluk- Nya dalam melakukan(hasil) ijtihad itu sebagaimana Ia menguji ketaatan mereka pada yang lainnya.

Dengan penggunaan petunjuk- petunjuk yang tidak pasti, maka hasil yang dicapai dengan ijtihad pun tentu tidak pasti. Jadi, kebenaran pengetahuan yang diperoleh sebagai kesimpulan dari ijtihad tidaklah mutlak, melainkan relatif dan tidak lepas dari sifat subjektif. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi’i setiap masalah tetap terbuka sebagai lapangan ijtihad selama hukumnya belum mendapatkan kesepakatan dalam bentuk ijma’. Perbedaan pendapat dalam masalah- masalah ijtihadi adalah wajar dan setiap mujtahid bebas mengamalkan hasil ijtihadnya masing- masing. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi’i dalam pernyataannya:
اقول انّ ماليس فيه نصّ كتاب ولاسنة اذا طلب بالاجتهاد فيه المجتهدون وسع
 كلا ّ ان شاءالله ان يفعل او يقول بما راه حقا ّ
Artinya:" Suatu masalah yang tidak diatur secara tegas oleh nash Kitab dan Sunnah dan para mujtahid mencari hukumnya melalui ijtihad, maka mereka masing- masing boleh bertindak atau berfatwa sesuai dengan apa yang dianggapnya benar".

Karena hasil ijtihad itu relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekati sedekat mungkin, maka ijtihad sebagai proses pencapaian kebenaran, perlu dilakukan terus- menerus, setiap kali suatu masalah dipertanyakan. Inilah yang dipraktikkan oleh Imam Syafi’i selama hidupnya sebagai seorang mujtahid. Bagi Imam Syafi’i, hukum- hukum sebagai hasil ijtihad tetap saja terbuka terhadap kemungkinan perubahan, sebab kegiatan ijtihad sebagai proses pencariaan kebenaran tidak boleh berhenti.
 Imam Syafi’i tidak hanya giat melakukan ijtihad, tapi juga menganjurkan hal yang sama kepada murid dan pengikutnya yang telah memiliki kemampuan berijtihad. Untuk kalangan ulama’ mujtahid, Imam Syafi’i tidak membenarkan taqlid, menerima pendapat orang lain tanpa memeriksa dalil- dalilnya. Hal ini jelas dari pendiriannya yang tidak menerima pendapat sahabat sebagai hujjah dan tidak membolehkan para ulama’ ber-taqlid walaupun kepada orang yang lebih ‘alim atau kepada para sahabat Rasulullah SAW.
Sikap Imam Syafi’i melarang taqlid dan menganjurkan agar berijtihad itu dinyatakan secara tegas oleh al- Muzani pada kitab Mukhtashar- nya. Beliau mengatakan:
اختصرت هذالكتاب من علم محمد بن ادريس الشافعى رحمه الله ومن معنى قوله لاقرّبه على من اراده مع اعلا ميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه
Artinya:”Saya meringkaskan kitab ini dari ilmu dan perkataan Muhammad bin Idris al- Syafi’i untuk mendekatkannya kepada orang yang menginginkannya seraya memberitahukan larangan Imam Syafi’i bertaqlid kepadanya atau kepada yang lainnya agar ia menelitinya untuk (kepentingan) agama dan mempertimbangkan yang terbaik bagi dirinya”.

Seperti para imam mujtahid lainnya, dari Imam Syafi’i juga diriwayatkan beberapa ucapan yang berisi larangan dan celaan terhadap sikap taqlid serta anjuran untuk berijtihad. Murid- muridnya yang telah maju, misalnya al- Buwaithi, selalu diberinya kesempatan untuk menjawab berbagai masalah yang timbul di majlis pengajiannya. Anjuran seperti itu juga diberikannya kepada al- Rabi’, disertai arahan agar ia jangan takut salah sebab, orang tidak mungkin mencapai kebenaran tanpa melalui kesalahan- kesalahan.
Pola sikap  yang dicontohkan dan dianjurkan Imam Syafi’i ini benar- benar dipedomani oleh para pengikutnya, sebagaimana dapat dilihat pada pernyataan- pernyataan mereka tentang kewajiban berijtihad sebelum memberikan fatwa. Bahkan, dalam menghadapi masalah yang mirip dengan yang pernah dibahasnya, seorang mufti wajib berijtihad kembali jika ia telah lupa proses(thariq) ijtihad terdahulu itu. Jika ia masih mengingatnya, maka menurut al-Fakhurazi, ia tidak mesti mengulang ijtihad, tetapi menurut al- Nawawi, ia tetap wajib berijtihad kembali walaupun masih mengingat semua dalil yang terkait pada ijtihad terdahulu dan tidak ada hal- hal yang mengharuskannya ruju’ dari pendapat sebelumnya. Menurut Imam al- Haramain, ijtihad tidak mesti diulang jika ijtihad pertama itu bersandar kepada nash yang qath’i, sebab hukum tersebut tidak mungkin mengalami perubahan, demikian pula jika ia mengalami kesulitan untuk berijtihad kembali karena prosesnya yang rumit, atau karena masalah tersebut merupakan hal yang banyak terjadi sehari- hari. Di luar itu ia harus berijtihad setiap kali akan berfatwa.
Atas dasar arahan itulah, sebagaimana tampak dari uraian terdahulu, para ashhab terus melakukan kegiatan ijtihad. Ijtihad mereka tidak hanya menyangkut penetapan hukum bagi masalah- masalah baru, tetapi juga peninjauan ulang terhadap pendapat yang sudah ada. Kajian lanjut sebagai perpanjangan dari masalah yang telah dibahas sebelumnya menghasilkan berbagai wajh yang kemudian memperkaya madzhab Imam Syafi’i. Selain itu, fatwa- fatwa yang mereka keluarkan berkenaan dengan pertanyaan tentang kasus- kasus baru pun, bila dipandang sesuai dengan kaidah madzhab, akan mendapatkan tempat sebagai wajh pada himpunan furu’ madzhab tersebut.  

D.  Relevansi Qiyas Imam Syafi’i Dalam Istinbath Hukum Islam Masa Sekarang
Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak bahwa hukum Islam perlu adanya pengembangan karena dengan berkembangnya masalah- masalah yang muncul yang mendesak untuk segera dicarikan solusinya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i sendiri tentang hukum yang menyangkut masalah- masalah yang tidak diatur secara tegas di dalam dalil- dalil qath’i, ijtihad merupakan kewajiban sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
Dari kenyataan adanya pengembangan fatwa Imam Syafi’i dari qaul qadim ke qaul jadid, seperti yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa hukum dalam madzhab Imam Syafi’i bersifat dinamis. Karena kebenaran hukum- hukum yang ditemukan dari ijtihad itu bersifat relatif(dzanni), bukan mutlaq, maka ia tetap terbuka bagi pengkajian dan kemungkinan berbeda. Keterbukaan dimaksud jelas sekali terlihat dari hal- hal sebagai berikut:
1.	Praktik Imam Syafi’i sendiri yang dalam waktu singkat telah mengemukakan beragam fatwa. (keragamannya tidak hanya terdapat antara qadim dan jadid, tetapi juga di antara dua atau lebih qaul qadim atau jadid).
2.	Larangan taqlid serta anjuran ijtihad yang ditekankan Imam Syafi’i terhadap murid- muridnya, termasuk arahan agar memeriksa kembali dan meninggalkan fatwanya bila tidak sesuai dengan Sunnah.
3.	Penyusunan dan penataan kaidah- kaidah ushul al- fiqh sebagai pedoman dalam melakukan ijtihad.
4.	Kenyataan bahwa kaidah- kaidah ushul al- fiqh Imam syafi’i itu mengalami perkembangan melalui kajian lebih lanjut oleh para ulama’ Syafi’iyah.
5.	Praktik para murid dan pengikut Imam Syafi’i yang senantiasa melakukan ijtihad, berupa penelitian ulang terhadap fatwa Imam Syafi’i sendiri dan penetapan hukum terhadap masalah- masalah baru.
6.	Kenyataan adanya perbedaan dan saling koreksi yang berkelanjutan dikalangan ulama’  Syafi’iyah dalamkegiatan ijtihad tarjih dan takhrij.
7.	Kenyataan bahwa para ualma’ Syafi’iyah mewajibkan mufti berijtihad, termasuk ketika akan berfatwa tentang masalah yang mirip(nadzir) dengan yang telah pernah difatwakannya.
8.	Kenyataan adanya beberapa fatwa qaul qadim Imam Syafi’i yang dipilih kembali oleh para sahabatnya.
9.	Kenyataan adanya penyimpangan fatwa ashhab dari Imam Syafi’i berdasarkan hasil ijtihad mereka sendiri.

10.	Kenyatan bahwa penyimpangan fatwa demi kemaslahatan telah diakui sebagai kaidah baru di kalangan ulama’  Syafi’iyah.
11.	Kenyatan bahwa, setidak- tidaknya sebagian ulama’ Syafi’iyah tidak membenarkan taqlid terhadap mujtahid yang telah wafat.
Dari fakta- fakta tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya madzhab Imam Syafi’i menghendaki agar hukum yang difatwakan harus selalu berkembang. Setiap kejadian memerlukan fatwa dan menuntut ijtihad tersendiri. Ijtihad terdahulu yang dilakukan sehubungan dengan kasus yang pernah terjadi pada prinsipnya, tidak berlaku untuk kasus serupa bila terjadi, pada waktu atau kondisi yang berbeda, terutama bila si mujtahid melihat adanya hal- hal(dalil- dalil atau pertimbangan lainnya) yang mengharuskan perkembangan fatwa.
Kodifikasi hukum Islam dengan alasan mendapatkan kesatuan dan kepastian hukum, sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip madzhab Imam Syafi’i. Prinsip bahwa setiap kejadian menuntut ijtihad tersendiri tidak sejalan dengan kodifikasi hukum yang jelas mengekang kebebasan ijtihad para hakim. Menurut prinsip madzhab ini, seorang hakim haruslah mujtahid dan setiap mujtahid tidak boleh ber-taqlid. Jadi hakim tidak boleh ber-taqlid mengikuti pendapat orang lain, termasuk pendapat- pendapat yang telah dikodifikasi. Akan tetapi, karena masalah ini berada dalam lingkup al- Siyasah, maka  pengaturannya jelas menjadi wewenang penguasa. Tindakan penguasa harus berorientasi kepada, dan ditujukan untuk kemaslahatan umat. Jadi, bila kodifikasi sudah dianggap sebagai kemaslahatan, penguasa boleh melakukannya. Walaupun tidak sesuai dengan pendirian madzhab, hal ini tidak dapat ditentang, demi kewibawaan pemerintah. Masalah khilafiyah tidak berlaku terhadap tindakan penguasa, bahkan keputusan dan tindakan penguasa dapat mengangkatkan khilaf yang ada.
Yang penting diperhatikan adalah agar ijtihad itu dilakukan dengan benar, sesui dengan kaidah- kaidah baku, supaya hukum yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi’i, tidak siapapun boleh berbicara tentang halal dan haram tanpa ilmu, dan ilmu yang dimaksud ialah, al- Qur’an, al- Sunnah, ijma’, dan qiyas.
Untuk itu, diperlukan penguasaan terhadap ayat dan hadits- hadits hukum serta ketrampilan menerapkan kaidah- kaidah ushul al- fiqh, baik melalui pendekatan kebahasaan maupun penalaran(ma’qul, qiyas). Seperti terlihat dari uraian pada bagian lalu, qiyas menurut Imam Syafi’i meliputi pengertian yang cukup luas, sehingga berbagai dalil yang disebut- sebut pada madzhab lainnya, Istihsan, maslahat dan sebagainya, dalam batas- batas tertentu, telah tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode Istinbath Imam Syafi’i, seorang mujtahid(muthlaq muntasib) akan tetap mempunyai kebebasan ijtihad yang cukup luas dalam merespons dan mmberikan jawaban atas setiap masalah yang terjadi dalam perkembangan zaman.
Jadi dengan menggunakan metode Istinbathnya Imam Syafi’i, seorang mujtahid akan tetap dapat menjawab semua permasalahan- permasalahan yang muncul dan baru. Sebagaimana telah pernah dikatakan oleh Imam al- Haramain, “ kecil kemungkinannya ditemukannya masalah yang hukumnya sama sekali belum ditegaskan, tidak tercakup oleh makna penegasan(manshush), dan tidak pula masuk dalam jangkauan suatu kriteria(dhabith) yang ada dalam madzhab Imam Syafi’i.
Tapi fiqh yang ada sekarang adalah hasil ijtihad ulama’- ulama’ klasik  lebih dari 250 tahun yang lalu, mungkin sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang, karena berbeda waktu dan kondisi. Dan juga kondisi umat Islam yang memandang sudah cukup dengan fiqh- fiqh klasik tersebut dengan taqlid buta, tanpa berusaha melakukan dan mengkaji ulang seperti yang telah dikaji oleh mereka. Karena merasa cukup dan bangga terhadap ijtihad mereka. Menurut Imam Syafi’i sendiri kewajiban ijtihad terus ada pada umat Islam yang telah mampu, walaupun kesalahan mungkin ada karena kebenaran didahului dengan berbagai kesalahan. Sedangkan Imam Syafi’i sendiri mensyaratkan bagi yang melakukan ijtihad/ qiyas seperti harus menguasai al- Qur’an, Sunnah, Ijma’- nya ulama’, harus menguasai bahasa Arab, dan sebagainya.
Tetapi pertanyaannya apakah ada orang zaman sekarang menguasai persyaratan- persyaratan di atas? Menurut penulis harus ada pada setiap zaman karena hukunnya fardlu kifayah, karena dengan adanya baegitu banyak masalah yang muncul yang belum diungkapkan halal haramnya. Jadi selama belum ada seorang yang menjadi mujtahid mutlaq pada setiap zaman maka maka umat Islam masih berdosa. Semoga kita diampuni. Dan semoga Allah SWT selalu menolong kita dengan mengirimkan ulama’- ulama’ yang ‘alim dan shalih di setiap zaman hatta ilaa yaumil qiyamah. Amin   

BAB VI
PENUTUP

A.	Kesimpulan
Melalui pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.	Bagi Imam Syafi’i, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hanyalah al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Disamping menempatkan Sunnah pada posisi yang amat penting, setara dengan al-Qur’an, beliau pun memberikan batasan pengertian yang jelas padanya. Menurutnya, setiap ungkapan di dalam al-Quran dan al-Sunnah harus dipahami menurut makna dhahirnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, penyimpangan hanya dibenarkan dalam lafadz yang tidak mungkin diartikan menurut makna dhahirnya dan setiap takwil harus didukung oleh ketentuan bahasa Arab.
2.	Berbicara tentang qiyas, Imam Syafi’i menegaskan beberapa pokok pikirannya, antara lain seagai berikut :
a.	Bahwa setiap kasus yang terjadi atas orang muslim pasti ada hukumnya, kalaupun hukum itu tidak dinyatakan secara tegas, pasti ada petunjuk kearahnya, dan hukum itu dapat dicari dengan ijtihad yaitu qiyas.
b.	Bahwa pengetahuan yang diperoleh dengan qiyas itu adalah benar secara dhahir dan hanya berlaku bagi orang yang menemukannya, tidak semua bagi ulama’,  sebab hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang ghaib.
c.	Pembagian qiyas itu secara garis besar dibagi menjadi dua tinjauan, yakni pembagian qiyas ditinjau dari sisi kuat dan lemahnya dan pembagian ditinjau dari ‘illat.
d.	Hukum masalah yang tidak ada nasnya haruslah dicari dengan qiyas, namun kita hanya dibebani dengan al-Haqq ‘Indana ( apa yang kita anggap benar ) dan kebenaran itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tujukan dalil-dalilnya.
e.	Jika terjadi perbedaan pendapat, para mujtahid harus mengamalkan hasil ijtihadnya masing-masing, sebab pada lahirnya itulah yang benar baginya, walaupun pada hakekatnya dua pendapat yang berbeda tentang sesuatu tidaklah mungkin sama-sama benarnya. Akan tetapi, jika seorang ulama telah berijtihad dengan meneliti dalil-dalil seraya memohonkan ‘inayah   dan taufiq dari Allah SWT, ia telah melaksanakan kewajibannya.
f.	Sekalipun dalam keadaan tidak mampu mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, orang tetap tidak boleh bertindak hanya berdasarkan ra’yu (pendapat pribadi) semata-mata, tanpa dalil.
g.	Imam Syafi’i menyatakan secara tegas bahwa seseorang tidak boleh melakukan qiyas kecuali setelah menghimpun alat-alatnya.
3.  Fiqh yang ada sekarang adalah hasil ijtihad ulama’- ulama’ klasik  lebih dari 250 tahun yang lalu, mungkin sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang, karena berbeda waktu dan kondisi. Dan juga kondisi umat Islam yang memandang sudah cukup dengan fiqh- fiqh klasik tersebut dengan taqlid buta, tanpa berusaha melakukan dan mengkaji ulang seperti yang telah dikaji oleh mereka. Karena merasa cukup dan bangga terhadap ijtihad mereka. Menurut Imam Syafi’i sendiri kewajiban ijtihad terus ada pada umat Islam yang telah mampu, walaupun kesalahan mungkin ada karena kebenaran didahului dengan berbagai kesalahan. Sedangkan Imam Syafi’i sendiri mensyaratkan bagi yang melakukan ijtihad/qiyas seprti harus menguasai al- Qur’an, Sunnah, Ijma’- nya ulama’, harus menguasai bahasa Arab, dan sebagainya.  

B.	Saran dan Kritik
Bertolak dari penelitian ini, dapat ditemukan saran-saran sebagai berikut :
1.	Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan hukum islam yang responsiv terhadap pembagian persoalan modern, hendaklah para ulama’ senantiasa bersikap dinamis dan memberikan fatwa-fatwa melalui berbagai tingkatan ijtihad yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembahasan masalah-masalah yang sifatnya komplek hendaklah ditangani secara terbuka dengan memperhatikan pandangan dari berbagai aspek terkait. Dalam hal, ini ijtihad jama’i merupakan pilihan paling tepat.
Melalui upaya seperti itu, para pemberi fatwa tidak akan terjerumus kepada sikap al-tasahul fi al-fatwa yang dilarang. Tasahul yang dimaksudkan meliputi dua sisi ekstrem, yaitu :
a.	Berfatwa dengan semata-mata taqlid, berdasarkan pernyataan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih klasik tanpa memperhatikan substansi masalah berkenaan yang mungkin telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman.
b.	Berijtihad secara tergesa-gesa dan menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan semasa dan setempat tanpa merujuk dalil-dalil dan sisi pandang yang melatar belakangi fatwa-fatwa ulama’ terdahulu.
2.	Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi Islam, seperti Fakultas Jurusan Syari’ah, hendaklah semakin menggalakkan kajian fiqih dan ushul fiqih dengan tujuan “Menumbuhkan ketrampilan ijtihad pada peserta didiknya”. Dalam kaitan ini, mengingat alur pikir dan sistematikanya yang sederhana, metode dialektifnya yang efektif dan analisisnya yang tajam, pasangan kitab al-Risalah dan al-Umm karya Imam Syafi’i sudah layaknya dipopulerkan sebagai buku dasar atau rujukan utama.
Walaupun tulisan ini telah diselesaikan oleh penulis, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan disana-sini, untuk itu kepada pembaca budiman, sudi kiranya memberikan penambahan-penambahan untuk karya tulis ini. Akhirnya penulis dengan menyerahkan diri dan bersyukur kepada Allah SWT serta memohon kepada-Nya semoga karya ini bermanfaat. Amin.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
والحمد لله رب العالمين