PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN BAGI PELAKU USAHA (Studi Kasus Pelaku Usaha Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung)

RESTY ANUGRAHENY, 12103183076 (2022) PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN BAGI PELAKU USAHA (Studi Kasus Pelaku Usaha Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

[img] Text
COVER.pdf

Download (3MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (111kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (39kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (173kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (308kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (113kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (551kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (490kB)
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (86kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (138kB)

Abstract

ABSTRAK Kata Kunci: Penerapan disiplin, Penegakan hukum, Protokol kesehatan, Covid-19. Asas desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah mengatur wilayahnya guna mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh Covid-19. Sebagai ikhtiar dalam rangka pemulihan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menerbitkan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Penerapan peraturan ini sarat akan kendala dan problematika, terutama terhadap pelaku usaha coffee shop. Tulungagung merupakan daerah yang didominasi oleh sentra kopi, yang telah menjadi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat bahkan saat situasi pandemi Covid-19. Kerumunan di coffee shop dapat memicu penularan Covid-19. Protokol kesehatan merupakan salah satu solusi dari permasalahan Covid-19. Namun, penerapan protokol kesehatan di coffee cenderung tidak maksimal. Ditambah karakteristik coffee shop yang tidak dapat terlepas dari sajian hiburan serta kapasitas ruang yang terbatas dapat memicu berbagai permasalahan. Apalagi penegakkan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Tulungagung yang dilematis menyebabkan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan menjadi permasalahan dalam penerapan peraturan ini. Penelitian ini akan fokus mengkaji mengenai: 1) Bagaimana penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung, 2) Bagaimana penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perbup No. 57 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, 3) Bagaimana penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif menggunakan teknik analitis. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara lengkap dan lebih akurat dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang bersinggungan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung tidak maksimal. Kemudian penegakan hukum protokol kesehatan cenderung non-responsif dan non-represif. 2) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perbub No. 57 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 haruslah memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Selanjutnya terkait dengan sanksi telah dimuat dengan jelas serta sepatutnya dilakukan. 3) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah dinyatakan selaras. Namun dalam penerapannya masih perlu ditingkatkan.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara > Desa
Hukum > Hukum Ekonomi Islam
Hukum > Hukum Islam
Hukum > Hukum Tata Negara
Hukum > Perjanjian
Hukum > Perlindungan Hukum
Hukum > Putusan
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: S1 12103183076 RESTY ANUGRAHENY
Date Deposited: 19 May 2022 08:15
Last Modified: 19 May 2022 08:15
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/25627

Actions (login required)

View Item View Item