AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA DLURUREJO KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

DHONI ARIANTI SONAH, 12403183053 (2022) AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DI DESA DLURUREJO KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (689kB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (70kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (257kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Download (108kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text BAB VI.pdf Download (30kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul ”Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Dlururejo Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk” ini ditulis oleh Dhoni Arianti Sonah, NIM. 12403183053 dengan pembimbing Dyah Pravitasari, S.E,. M.S.A. Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah pedesaan, yang sekarang mengalami perkembangan dikarenakan terdapat alokasi dana yang nilainya cukup besar disetiap tahun. Dana tersebut di kelola melalui beberapa tahap dimulai pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Dlururejo pada mengelola dana desa melakukan Siskeudes yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 supaya sama pada asas akuntabilitas serta transparansi. Penelitian ini memfokuskan pada Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo berdasar pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) melewati beberapa tahapan yakni (1) tahapan perencanaan pada tata kelola dana desa. (2) tahapan pelaksanaan pada tata kelola dana desa. (3) tahapan penatausahaan pada tata kelola dana desa. (4) tahapan pelaporan pada tata kelola dana desa. (5) tahapan pertanggungjawaban pada tata kelola dana desa. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif berjenis penelitian fenomenologi. Adapun jenis data pada penelitian dibagi jadi 2 yaitu data primer serta sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan observasi serta wawancara dilokasi penelitian. Sementara data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang berupa Profil Desa serta Peraturan Kepala Desa. Teknik dalam mengumpulkan data didapatkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun narasumber pada penelitian ini yakni Aparatur Desa (Kepala Desa, Plt. Sekdes, Kaur keuangan, dan operator desa), BPD dan tokoh masyarakat. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Pada tahapan perencanaan tata kelola dana desa ada keterbukan pemerintah desa pada masyarakat berupa menyampaikan APB Desa pada masyarakat sesudah APB Desa selesai di susun. (2) tahapan pelaksanaan tata kelola dana desa ada asas akuntabel pemerintah desa yakni melakukan anggaran yang sudah di susun ditahap sebelumnya. (3) tahapan penatausahaan dana desa operator desa memiliki tugas menyusun pencairan dana serta surat pertanggungjawaban pada Siskeudes berdasar SPP yang sudah di ajukan. (4) ditahap pelaporan tata kelola dana desa, Kepala Desa menyampaikan laporan terlaksannya APB Desa dibulan Juli. (5) tahapan pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa pada Bupati serta masyarakat diakhir tahunnya. Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

Actions (login required)

View Item