PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk)

NOER FEBRIANZYAH S, 12103173053 (2022) PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (593kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (392kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (194kB)
	Text BAB I.pdf Download (408kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (317kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK NOER FEBRIANZYAH S, 12103173053, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Nganjuk), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SATU Tulungagung, Pembimbing: Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I, M.H. Kata Kunci: Fiqih siyasah, hukum positif,kabupaten layak anak Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu dari kabupaten yang menyelenggarakan KLA. Dalam penyelenggaraan KLA, Kabupaten Nganjuk menetapkan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 1 tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak sebagai acuan. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan KLA. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelenggaraan kabupaten layak anak di Nganjuk? 2) Bagaimana penyelenggaraan kabupaten layak anak di Nganjuk berdasarkan hukum positif? 3) Bagaimana penyelenggaraan kabupaten layak anak di Nganjuk berdasarkan fiqih siyasah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Triangulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk terdiri 5 klaster dengan beberapa indikator. Klaster 1 (hak sipil dan kebebasan), klaster 2 (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), dan klaster 4 (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) sudah diterapkan. Adapun klaster 3 (kesehatan dasar dan kesejahteraan) dan klaster 5 (perlindungan khusus) terdapat indikator yang belum diterapkan.Klaster 3 pada indikator jaminan sosial layanan kesehatan belum diterapkan secara menyeluruh ke semua anak dikarenakan progam jamkesmas dan jamkesda hanya memprioritaskan masyarakat miskin. Klaster 5 berkaitan dengan korban kekerasan dan eksploitasi, belum ada perlindungan dari tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul. 2) Berdasarkan hukum positif, penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 7. Namun, pada indikator ke-1 pada klaster 5, masih belum ada perlindungan dari tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul. Dalam hal ini, Kabupaten Nganjuk hanya menangani kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual.Selain itu, pada indikator ke 4 klaster 3 tentang jaminan sosial layanan fasilitas kesehatan belum diterapkan secara menyeluruh pada KLA Nganjuk. 3) Berdasarkan fiqih siyasah dusturiyah, penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan prinsip kaidah fiqih berdasarkansurat an-Nisa’ ayat 58 tentang perintah Allah SWT kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia. Hanya saja pada klaster 5 indikator ke-1 Kabupaten Nganjuk hanya menangani kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual. Selain itu, pada klaster 3 indikator ke-4 tentang jaminan sosial layanan fasilitas kesehatan belum diterapkan secara menyeluruh pada KLA Nganjuk.

Actions (login required)

View Item