DEWY MAHARANY FUTRY, 12103183103 (2022) PELAYANAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kampung Inggris, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri). [ Skripsi ]
|
Text
COVER.pdf Download (590kB) | Preview |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (204kB) |
||
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (56kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (276kB) | Preview |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB) |
||
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB) |
||
Text
BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB) |
||
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (100kB) |
Abstract
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal perizinan atas pendirian bangunan di Kampung Inggris, Kediri. Berpayung hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 2 Tahun 2018. Namun dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelayanan perizinan mendirikan bangunan gedung di Kampung Inggris? (2) Bagaimana pelayanan perizinan mendirikan bangunan gedung di Kampung Inggris berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung? (3) Bagaimana pelayanan perizinan mendirikan bangunan gedung di Kampung Inggris dalam perspektif Fiqih Siyasah ? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi terhadap masyarakat yang memiliki bangunan gedung di Kampung inggris, Kepala Desa Tulungrejo, Kantor DPMPTSP Kabupaten Kediri dan beberapa ulama. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data berupa triangulasi teknik pada sumber data hasil penelitian. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: (1) Masih minimnya masyarakan Kampung Inggris yang mengurus perizinan bangunan gedung, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan yang berlaku. (2) Belum terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung secara maksimal dikarenakan ketidak efektifan pemerintah dalam mengeluarkan produk hukum dan juga kurangnya kontrol bangunan gedung dari pihak yang terkait. (3) Perizinan bangunan gedung berdasarkan kaidah fiqih Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah yang artinya segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | Hukum > Hukum Tata Negara |
Divisions: | Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | 12103183103 DEWY MAHARANY FUTRY |
Date Deposited: | 10 Aug 2022 07:11 |
Last Modified: | 10 Aug 2022 07:11 |
URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/29226 |
Actions (login required)
View Item |