KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MENDAFTARKAN DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)

ZIAN AWALINA SAFITRI, 12103173117 (2021) KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MENDAFTARKAN DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (7MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (118kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (38kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (254kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (661kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB)

Abstract

ABSTRAK Zian Awalina Safitri, 1210317331, Kesadaran Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mendaftarkan Diri dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi kasus di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing: Dr. Kutbuddin Aibak, S.A.g., M.H.I Kata Kunci: Kesadaran Hukum Wajib Pajak, Pajak Orang Pribadi, Hukum Positif, Fqih Siyasah Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila Undangundang 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang serta menjamin keselamatan masyarakat, pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang cukup besar agar pembangunan dapat berhasil. Salah satu peran masyarakat dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Peran pajak sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa segera terwujud dengan meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kurangnya soaialisasi, pengetahuan dan lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas menjadi penyebab kurangnya tingkat kesadaran. Fokus penelitian dalam kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut: 1). Bagaimana kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung untuk mendaftarkan diri? 2). Bagaimana kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung untuk mendaftarkan diri dalam perspektif hukum positif? 3). Bagaimana kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung untuk mendaftarkan diri dalam perspektif fiqih siyasah? Metode peneltian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis peneltian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi, penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung dilihat dari 20 informan yang didapat memiliki tingkat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum yang masih rendah, sehingga mayoritas belum menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak menyebabkan sebagian besar dari mereka belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, padahal secara syarat subjektif dan objektif meraka sudah memenuhi. 2). Wajib pajak orang pribadi di Desa Sumberagung masih banyak yang belum memenuhi kewajibannya menurrut Undang-Undang No.16 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) danPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, meskipun sebagian besar dari mereka sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. 3). Dalam tinjauan fiqih siyasah sebagian besar masyarakat di Desa Sumberagung belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga melanggar tentang perintah dari Ulil Amri (pemerintah) karena peraturan perpajakan merupakan peraturan yang dibuat Ulil Amri (pemerintah) yang wajib dipatuhi semua masyarakat selama memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item