ANALISA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KHAZANAH HUKUM ISLAM

FIKRI THORIK SAMPURNA, 12103183119 (2022) ANALISA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KHAZANAH HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (438kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (262kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (575kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (695kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (562kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (558kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (250kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (281kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan prilaku koruptif yang dilakukan oleh kader partai politik, yang kemudian sudah seharusnya partai politik dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban untuk selanjutnya dapat diberikan sanksi berat berupa pencabutan ijin dari partai politik atau pembubaran partai politik tersebut. Hal tersebut bertujuan agar dapat menanggulangi prilaku koruptif serta memberikan rasa tanggungjawab dan takut kepada pengurus partai supaya jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi, kemudian apabila ditemukan partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar dikemudian hari tidak melakukannya kembali Untuk itu partai politik harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisa tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ? Bagaimana analisa tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam khazanah hukum islam ? Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau disebut juga dengan library research. Sumber data diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, website dan literature lainnya. Teknik pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data literatur. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama partai politik yang secara sah/menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepala negara dalam hal ini adalah presiden layak untuk diajukan pembubaran ke mahkamah konstitusi. Yang kedua adalah dalam pandangan khazanah hukum islam pembubaran partai politik perlu dilakukan demi kemaslahatan umat, hal tersebut tentu bertujuan apabila partai politik yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut dapat merugikan orang banyak. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pembubaran Partai Politik, Ketatanegaraan

Item Type: Skripsi
Subjects: Agama
Agama > Al Hadist
Agama > Al Quran
Buku
Hukum > Hukum Islam
Hukum > Hukum Tata Negara
Jurnal
Kepemimpinan > Kampanye
Nahdlatul Ulama
Bahasa Dan Sastra > Naskah
Hukum > Partai Politik
Politik Islam
Hukum > Putusan
Ulama
Hukum > Undang-undang
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 12103183119 FIKRI THORIK SAMPURNA
Date Deposited: 24 Oct 2022 01:53
Last Modified: 24 Oct 2022 01:53
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/31260

Actions (login required)

View Item View Item