BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang 
Pada  masa modern  ini sangat banyak permasalahan-permasalahan hukum yang timbul, umumnya pada masalah perdata kususunya dalam masalah perkawianan. Di Pengadilan Agama Tulungagung sangat banyak pengajuan perkara perceraian. Namun ada persoalan dalam penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Sudah ada norma-norma dan kaidah-kaidah yang mengatur masalah ini. Walaupun demikian banyak pihak yang tidak mengindahkan  pada putusan hakim.
Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah nafkah iddah dan perkara-perkara perdata. Karena itu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memberikan kejelasan dan kepastian hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
Putusan hakim yang memutuskan suami membayar nafkah iddah dan mut`ah kepada isteri yang telah diceraikan suaminya sesudah ikrar talak dibacakan, sering diabaikan oleh masyarakat atau pihak yang berperkara sebab itu hakim memutuskan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut`ah sebelum ikrar talak dibacakan. Putusan dibacakan oleh hakim didepan sidang terbuka.
Dalam menangani kasus pembayaran nafkah iddah dan mut`ah Majelis hakim bertindak dengan tegas, yakni dengan menegaskan kepada semua suami yang melakukan perceraian untuk membayar nafkah iddah dan mut`ah dengan cara sebelum ikrar talak dibacakan oleh Majelis Hakim, maka suami harus menyediakan nafkah iddah dan mut`ah untuk isteri, dengan menyebutkannya di depan sidang.
Hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
Bila suami melalaikan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan kemudian. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut disebabkan istri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri, apabila telah ada kemufakatan bersama atas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah istri, maka dapat pula nafkah si anak ditanggung bersama antara keduanya (suami-istri).
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
Tugas majelis hakim dalam hal pelaksanaan amar putusan yang  berkaitan dengan nafkah iddah dan mut`ah adalah sebatas mengingatkan suami untuk membayar nafkah iddah mut`ah dan lebih dari itu bukan kewenangannya.
Putusan terhadap amar putusan yang berkaitan  dengan kewajiban suami kepada isteri untuk membyar nafkah iddah dan mut`ah  tidak serta merta harus bersamaan  dengan pelaksananan ijin ikrar talak karena prosedurnya (hukum acara)  perkara tersebut berbeda dan pihak  yang melaksanakan juga berbeda. Pelaksanan ikrar talak  tanpa melalui pemohon dan termohonnya. 
Berdasarkan alasan yang terurai di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul UPAYA PENYELESAIAN KEWAJIBAN MEMBAYAR NAFKAH IDDAH DAN MUT`AH OLEH SUAMI KEPADA ISTERI DALAM PERAKARA CERAI TALAK (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung No 2617 /pdt.G /2012/PA.TA) 

B.	Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang pembahasan permasalahan diatas untuk lebih lanjut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1.	Bagaimanakah penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama  Tulungagung ?
2.	Bagaimana tahapan-tahapan hakim untuk memutuskan membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada istri pada perkara cerai talak ?
3.	Apa saja yang dijadikan dasar hukum Hakim untuk memtuskan membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh mantan suami kepada mantan isteri ?

C.	 Tujuan Penelitian 
	Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
1.	Untuk  memahami,dan menganalisis upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut’ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak diPengadilan Agama Tulungagung.
2.	Untuk  memahami tahapan-tahapan hakim dalam memutusan membayar nafkah iddah dan mut`ah.
3.	Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam memutuskan dan menimbang untuk membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh mantan suami kepada mantan isteri.

D.	Batasan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis miliki dan dengan analisa, pokok pembicaraan skripsi ini maka penulis batasi dengan  Upaya Penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada isteri dalam perakara cerai talak (Analisi Putusan  Hakim Pengadilan Agama Tulungagung No 2617 /pdt.G / 2012/ PA.TA.)

E.	Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu : 
1.	Manfaat  teoritis  
a.	 Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai   pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran khususnya dalam  bidang hukum keluarga.
b.	Sebagai sumbangan pemikiran mengenai upaya penyelesaian  kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.
c.	Sebagai sumbangan pemikiran mengenai hambatan yang   timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran   nafkah iddah dan mut’ah  oleh suami dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tulungagung.
2.	Manfaat praktis
a.	Untuk menambah wawasan penulis mengenai upaya penyelesaiakan kewajiban pembayaran nafkah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.
b.	 Sebagai  sumber  bacaan dan informasi,  baik bagi mahasiswa IAIN Tulungagung pada umumnya dan mahasiswa fakultas  syari`ah dan hukum keluarga pada khususnya,serta bagi   pihak-pihak lain yang membutuhkan dalam  mengkaji permasalahan  mengenai upaya  penyelesaian kewajiban  pembayaran  nafkah iddah dan  mut`ah  oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.
c.	Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan kurikulum  pendidikan  di Fakultas Hukum keluarga IAIN Tulungagung  dalam meraih gelar Sarjana Hukum Keluarga. 
3.	Penegasan Istilah
1.	Penegasan Konseptual : 
a.	Cerai talak ialah, : putusnya perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isterinya,dengan talak yang diucapkan suami didepan sidang Pengadilan Agama.
b.	Iddah adalah : memberi nafkah kepada isteri pada masa iddah (masa penantian) dalam perceraian karena cerai talak, maka mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri.
c.	Mut`ah ialah : sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cerai talak atau cara yang semakna dengannya.
d.	Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan menjadi bagian dari system peradilan nasional, yang keberdaannya secara kontitusional di nyatakan dalam undang undang dasar Indonesia tahun 1945(UUD).

2.	Penegasan operasional
Maksud dari judul skripsi” Upaya Penyelesaian Kewajiban Membayar Nafkah Iddah dan Mut`ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung No. 2617/pdt.G/2012/ PA.TA)” ialah  sejauh mana putusan hakim dalam menekankan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut`ah setelah suami mengikrarkan cerai talak kepada isterinya.

F.	Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab dengan sub-sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :
Bab I	Pendahuluan : 
Bab ini berisi tentang gambaran umum latar belakang penelitian, Rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
Bab II	Kajian Pustaka : 
Bab ini berisi tentang Putusnya Perkawinan, Pengertian Cerai Talak , Jenis Talak, Pengertian Iddah, Pengertian Mut`ah dan Kajian Terdahulu.
Bab III	: Metode Penelitian : 
		Bab ini berisi tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan, Tahap-Tahap Penelitian. 
	Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :
			Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan   Dalam bagian ini akan berisi tentang, Profil Pengadilan Agama Tulungagung, Upaya Penyelesaian Kewajiban Membayar Nafkah Iddah Dan Mut`ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak (Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung No. 2617/Pdt.G/PA.TA), dan Analisis Upaya Penyelesaian Kewajiban Membayar Nafkah Iddah Dan Mut`ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak (Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung No. 2617/Pdt.G/PA.TA).
	Bab V  Penutup : 
			Berisi kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan bab hasil penelitian dan juga berisi tentang implikasi peneletian dan rekomendasi.   	

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A.	Putusnya Perkawinan
Perkawinan dapat putus karena a)  kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 ), perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.  
Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan dalam hal ini ada 4 kemungkinan yakni :
1.	Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalaui matinya seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2.	Putusnya perkawinan atas kehendak sisuami oleh alasan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3.	Putusnya perkawinan atas kehendak siisteri karena siisteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan sisuami  tidak berkehenadak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjut dengan  ucapnnya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu`.
4.	Putusnya perkawinan atas kehendak  hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami/apada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perwkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

B.	Pengertian Cerai Talak
Cerai talak terdiri dari dua kata yakni cerai dan talak. Cerai ialah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan anatara suami dan isteri. Sedangkan talak ialah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
Dengan demikian cerai talak ialah, putusnya perkawinan (akad nikah ) antara suami dengan isterinya,dengan talak yang diucapkan suami didepan sidang pengadilan agama.  Untuk itulah hakikat cerai talak ialah ikrar talak yang diucapkan suami kepada isteri, setelah putusan pengadilan agama agam yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan nama berisi mengizinkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya itu. Ikrar talak harus diucapkan dihadapan sidang pengadilan agama.
Secara harfiyah talak itu berarti melepas dan bebas. Di hubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.Dalam megemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama` mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. 
Takrif  talak  menurut bahasa arab adalah  melepaskan ikatan.Yang dimaksud disini ialah melepaskan perkawinan. Telah terang dan jelas dari uraian-uraian yang lalu bahwa tujuan perkawinan itu :
1.	Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2.	Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
3.	Sebagai satu tali yang amat teguh guna memeperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa pada bertolong-tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.
Adapun hukum talak ada empat yakni :
1)	Wajib apabila terjadi perselisihan anatara suami-isteri sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2)	Sunat apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatnnya sendiri.
3)	Haram (bid`ah) dalam dua keadaan. Petama,menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. 
4)	Makruh, yaitu hukum asal dari talak yang tersebut diatas.
Kalimat yang dipakai  untuk percerain ada dua macam : 
1.	Sharih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah  memutuskan ikatan perkawinan.
2.	Kinayah (sindiran) , yaitu kalimat  yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian  nikah atau yang lain.
Disyaratkan bagi orang yang menalak hal-hal berikut  ini :
1.	Baligh, talak yang dijatuhkan anak kecil yang dinyatakan tidak sah, sekaliapun dia telah pandai.Demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab hambali. Para ulama hambali mengatkan bahwa, yang yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti  dinyatkan sah sekalipun jusianya belum mencapai sepuluh tahun.
2.	 Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila,baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (incidental).Pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula  hanya dengan talak yang ditajuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sam seklai tidak sah sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman mubah ( kemudian dia mabuk) maka talaknya diangap tidak jatuh.
3.	Atas kehendak sendiri. Dengan demikian , talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa ( menceraikan isterinya ), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah. 
4.	Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian kalaus seorang laki-laki mengucapka talak karena lupa,keliru, atau main-main, maka menurut imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh. 
Yang dimaksud dengan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam  adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama. 
Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri.
Pernyataan talak seorang suami kepada istrinya harus disahkan di depan pengadilan. Setelah pernyataan talak tersebut disahkan di hadapan pengadilan kemudian pengadilan memberikan keputusan, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Pemberian keputusan ini tentunya mengacu pada alasan-alasan cerai pada UU Perkawinan. Pada proses pemberian keputusan ini, hakim memberikan jangka waktu kepada suami untuk memikirkan kembali pernyataan suami untuk menjatuhkan talak. Pada dasarnya pernyataan talak tidak boleh diucapkan pada saat suasana hati diliputi emosi. 
Adanya UU Perkawinan dan KHI dimaksudkan agar kita bersama-sama lebih dapat memaknai arti dari suatu lembaga perkawinan sehingga kita, khususnya para pasangan suami-istri tidak lekas-lekas memutuskan untuk bercerai ketika dirasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam biduk rumah tangga.
Hukum islam menentukan bahwa hak talak adalah suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinanya dari pada apabila hak talak diberikan kepada isteri.
Disamping alasan di atas ada beberapa alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami, antara lain 
a.	Akan nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri waktu dilaksanakan  akad nikah
b.	Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut`ah (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya ) setelah suami mentalak isterinya.
c.	Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa perkawinannya dari pada massa iddah apabila ia mentalaknya.
d.	Perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur`an dan Hadist banyak ditujukan kepada suami.
C.	Jenis Talak 
1.	Talak raj`i
Para ulama mazhab sepakat bahwa  yang dinamakan talak raj`i adalah talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut dalam keadaan iddah, baik tersebjut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa siistri sudah dicampuri, tidak mempunyai masa iddah berdasar firman Allah yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.( QS.AL-Ahzab :49)”

2.	Talak  Ba`in. 
Talak ba`in adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya, yang mencakup beberapa jenis :
a.	Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak)
b.	Wanita yang dicerai tiga (juga ada kesepakatan pendapat)
c.	Talak khulu`. Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa khulu` adalah fasakh nikah, bukan talak.
d.	Wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa, wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai iddah hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.
Adapun surat Al-Thalaq ayat 4 berbunyi :
                              
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
Madzhab Hanafi mengatakan khalwat dengan istri tanpa melakukan  percampuran,menyebabkan adanya kewajiban iddah.akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk kepadanya pada saat wanita tersebut dalam keadaan masa iddah, sebab talaknya adalah talak ba`in.
Madzhab Hambali mengatakan khalwat itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban iddah bagi siwanita, dan kebolehan rujuk bagi laki-laki. Madzhab Imamiyah dan madzhab Syafi`i khalwat tidak melahirkan akibat hukum apapun.
	Talak ba`in dibagi 2 jenis :
(1)	Talak ba`in sughro
Adalah talak yang  tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak ba`in sughro tersebut dalam ayat (1) adalah: 
a.	talak yang terjadi qabla ad-dhukul
b.	Talak dengan tebusan atau khulu`
c.	 Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
(2)	Talak ba`in kubro
 	Adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya . talak jenis ini tidak dapat ruuk kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da ad-dhukul dan habis masa iddahnya.
Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak bid`i adalah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid,atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
Dalam Kompilasi Hukum Islam -fikih Indonesia- lebih cendrung mengikuti pendapat mayoritas Ulama’ selain Hanafiyah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 121 dan 122.
-	Pasal 121: Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
-	Pasal 122: Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian talak raj’i dan talak ba’in dalam pasal 118,  119 ayat (1) dan (2).
-	Pasal 118   : Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
-	Pasal 119  : (1) Talak ba’in suqhra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi bileh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. (2) Talak ba’in suqhraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a.	Talak yang terjadi qabla al-dukhul;
b.	Talak dengan tebusan atau khulu’;
c.	Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 
-	Pasal 120 : Talak ba’in kubra, talak yang terjadi untuk ketiga kalinya talak jenis tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian tejadi ba’da al-dukhul dan habis masa ‘iddahnya.
Jenis-jenis Talak menurut Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa jenis talak yang menyebabkan putusnya perkawinan. Antara lain:
a.	Talak Raj’i
Yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (pasal 118 KHI).
b.	Talak Ba’in Sughra
Yaitu talak yang tidak boleh rujuk namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (pasal 119 KHI). Talak Ba’in Sughra adalah talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khulu’, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
c.	Talak Ba’in Kubra
Yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Tidak boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan masa iddah. (pasal 120 KHI)

d.	Talak Sunni
Adalah talak yang dibolehkan. Yaitu talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. (pasal 121 KHI)
e.	Talak Bid’i
Adalah talak yang dilarang. Yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri. (pasal 122 KHI)

D.	Pengertian  Iddah
Iddah adalah memberi nafkah kepada isteri pada masa iddah (masa penantian) dalam perceraian karena cerai talak, maka mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri. Pengadilan wajib memberikan hal ini kepada suami yang mentalak isterinya. 
Iddah adalah waktu tunggu bagi seorang istri yang putus perkawinanya, kecuali qabla ad-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Iddah masa tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah dicerai.
Dasar hukum iddah  dari Al-Qur`an adalah surat Al-baqarah  ayat 228 :
                                                
Artinya : “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS: Al-baqarah  ayat 228)
Ayat diatas menjelaskan tentang perempuan yang ditalak suaminya supaya menunggu dan menhan diri ketika massa iddah untuk membersihkan rahimnya.
Dasar hukum perdata, iddah diatur dalam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya. Ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut :
(1)	Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku  jangka waktu tunggu
(2)	Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam  peraturan pemerintah lebih lanjut. 
Lalu pada pasal kompilsai hukum islam dasar hukumya pada pasal 153 tentang perkawinan dalam menentukan waktu tunggu yakni : ayat 1 bagi seorang wanita  yang diputus perkawinanya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla ad dhukul dan perkawinanya putus bukan karena  ditingggal mati suaminya.
Para ulama bersepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah. Madzhab Hanafi, Hambali, dan Maliki mengatakan apabila suami telah berkhalwat dengannya,tetapi dia tidak mencampurinya, lalu istrinya terseut ditalak, maka siistri harus menjalani iddah, persis  sepert istri yang telah dicampuri.
Madzhab Imamiyah dan Madzhab syafi`i mengatakan khalwat tidak membawa akibat apapun hal ini telah dikemukakan sebelumnya. Juga seperti yang telah dikemukakan ketika berbicara tentang pembagian talak. Talak raj`I dan talak ba`in, bahwa menurut madzhab imamyiyah,wanita monopouse yang pernah dicampuri tidak wajib melakakukan iddah berikut dalil-dalil yang mereka jadikan sandaran.

      

 “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”(QS. Ath Thalaq :4)
Iddah harus tetap dijalani karena persetubuhan  telah dilakukan  sekalipun terjadinya secara syubhat, yakni masih diragukan kehalalannya seperti dalam nikah yang fasid (batal). Iddah dianggap habis bila ia telah memasuki masa haid yang ketiga, karena secara mutlak mencakup batas minimal waktu dari suci, sekalipun suami melakukan persetubuhan dimasa suci itu.
Iddah diwajibkan atas seorang wanita karena diceraikan oleh suami yang masih hidup dengan talak atau karena nikahnya fasakh (batal) dengan suaminya yang ada ditempat atau tidak ada ditempat dalam waktu yang cukup lama. Iddah yang dijalani pihak istri karena faktor yang telah disebut diatas lamanya tiga kali quru` artinya masa suci diantara dua masa haid, atau antara haid dan nifas. 
Masa iddah yang dilakukan oleh seorang wanita yang tidak pernah haid sama sekali  adalah selama tiga bulan hilaliyah, selagi si suami tidak menalaknya pada pertengahan bulan. Jika ternyata sisuami menceraikan pada pertengahan bulan, maka hari yang tersisa dari bulan itu harus disempurnakan hingga menjadi genap tiga puluh hari.
Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya  yakni selama empat bulan sepuluh hari penuh. Selain melakukan iddah istri yang ditinggal mati suaminya  diwajibkan pula ber-ihdad (berbelasungkawa) maksudnya tanpa memandang apapun keadaan diriya. 
Para imam mazhab berpendapat bahwa  iddah perempuan yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anak, baik karena ditalak suaminya atau ditinggal mati.
Adapun hikmah adanya masa iddah antara lain:
1.	Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
2.	Hikmah ‘iddah dalam talak raj’i adalah agar batin dari masing-masing pihak dapat kembali tenang dan agar “air kembali mengalir sesuai jalurnya”. Si suami juga masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya, dia dapat melakukan rujuk tanpa akad baru dan tanpa mahar. Adapun ‘iddah dalam talak bain mengandung hikmah agar batin masing-masing pihak kembali tenang dan agar mereka dapat melihat jauh ke depan untuk menjalani kehidupan.
3.	Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya. 
4.	 Memberi kesempatan kepada suami-istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
Banyak nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing- masing tempat. Keterangan atau alasannya adalah sebuah hadits, berkaitan dengan keadaan istri Abu Sufyan, yaitu Firman Allah SWT:
                               
“Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya. Dan  orang  yang  disempitkan   rezkinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari harta yang  diberikan  Allah  kepadanya. Allah tidak memikulkan  beban  kepada  seseorang  melainkan (sekedar  apa  yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan  kelapangan  sesudah kesempitan” (Q.S. Ath Thalaaq: 7).
	Dalam masa iddah, isteri tidak boleh kawin  dengan laki-laki karena belum habis massa iddahnya. Dengan  demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai bebrapa unsur.
a.	Unsur tenggang waktu tertentu
b.	Wajib dijalani bekas isteri, kecuali qobla ad dhukul
c.	Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
d.	Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.
Menurut fiqh seorang Perempuan yang dalam masa  iddah berhak menerima dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa. Begitu pula Putusan Majelis Hakim seorang isteri berhak mendapatkan, sandang, pangan, dan papan dari bekas suami yang mencerai talak isterinya kecuali isteri tidak nusyuz.
Begitu pula pada seorang Perempuan yang dalam iddah ia sedang dalam keadaan mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal dengan dasar hukum Firman Allah SWT dalam surat at-Talaq ayat : 6
                                       
Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Talaq ayat : 6)
Dan seorang wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Hal ini didasarkan dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab ayat:  49
                          
Artinya“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”. (QS. al-Ahzab ayat:  49)
Syarat wajib nafkah bagi isteri yang telah disenggamai adalah: Suami itu mampu, Apabila suami tidak mampu, maka ia tidak wajib membayar nafkah isterinya, Pengadilan Agama tidak akan memtukan membyar nafkah iddaah ataupun mut`ah jika pendapatan sang suami tidak minim, hal ini akan mengakibatkan  kesengsaraan pada suami dan akan menambah beban.
Akan tetapi Pemberian nafkah suami kepada isteri menjadikan kewajiban untuk seorang suami yang telah menceraikan istrinya nafkah istri adalah hak yang harus diterima, jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suami maka isteri berhak menuntutnya.

E.	Pengertian  Mut’ah
Mut`ah ialah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang atau lainnya.
Mut’ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya". 
Imam Syafi’i berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. 
Dalam qaul qadim, Imam Syafi’i berpendapat bahwa suami tidak wajib memberikan mut’ah kepada isteri yang dicerainya, karena isteri telah mendapat mahar. Sedangkan dalam qaul jadid, Imam Syafi’i berpendapat bahwa suami wajib memberikan mut’ah kepada isteri yang dicerai, karena Allah berfirman :
                
 “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” (QS. al-Ahzab: 28).
Mut`ah dapat dilihat dari segi jenis talaknya yakni :
a.	Imam ahmad bin hanbal berpendapat bahwa wajib hukumnya bagi wanita yang ditalak suaminya mendapatkan nafkah mut`ah. Imam syafi`i mengartikan kepada seluruh wanita  yang ditalak.
b.	Dari jumlahnya 
Surat Al-Baqarah ayat 236 menjelaskan :
                              
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.(Qs al-baqarah 236)
Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.
Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran, perkataan sindiran yang baik.
Dalam hal ini mut'ah juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah. Mut’ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh beberapa manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut’ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.
Sebagaimana diketahui bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talaq berupa benda atau uang dan lainnya, maka mut’ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnat. Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi istri ba’da al- dukhul dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami. 
 Adapun Mut’ah Sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 158  yang artinya Mut’ah Sunnat adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata. 
Besarnya mut’ah tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.
Dalam kompilasi hukum islam juga disebutkan bahwa:
Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak- anaknya atau mantan istri yang masih dalam iddah.
Tempat kediaman  adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talaq atau iddah wafat. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Begitu pula apa yang ada di Kompilasi Hukum Islam pada pasal 130
Mut`ah wajib diberikan bekas suami dengan syarat :
a.	Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da ad dhukul
b.	Perecerain itu atas kehendak suami
Mut`ah sunat diberikan  oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pasa 158. Besarnya mut`ah ditentukan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Menurut pasal 158, bahwa mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da ad dhukul dan perceraian itu atas kehenak suami, bila tanpa syarat tersebut,maka mut`ah sunat diberikan oleh bekas suami, demikian menurut pasal 159. Sedangkan menurut pasal 160, besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Hal ini berdasarkan kepada surat al-baqarah ayat 241 :
	          
Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaknya diberi mereka mut`ah (sesuatu yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur) menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.”
Maksud pemberian mut`ah tersebut adalah untuk untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai. Adapun ukuran dan jumlah  pemberian sangat tergantung kemampuan suami.
Mengenai nafkah mut`ah ini berkaitan dengan kewajiban mantan suami yang menceraikan isterinya karena talak yang sesuai dengan pasal 149 pada Kompilasi Hukum Islam dibuku pertama. 
Menurut Pasal 131 berbunyi sebagaimana berikut : Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
1.	Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
2.	Setelah keputusannya mempunyai berkekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya
3.	 Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
4.	Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bjukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.
Hal pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

F.	Penelitian Terdahulu
Dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:
Penelitian dengan judul “Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”. Skripsi Fitri Rahmiyani Annas dari  Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini (1) Pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah iddah dan mut’ah ataupun hakim menghukum suami secara ex officio untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah. Namun ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan nafkah. (2) Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini antara lain perbedaan tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Tulungagung. Selain itu dalam penelitian ini akan lebih membahas tentang upaya penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak.
“Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah Dan Mut’ah (Studi Terhadap Perkara No. 131/PDT.G/2005/PA.SMN). Skripsi disusun oleh Arif Dwi Pri Anto dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan mantan istri mengajukan rekonpensi pada Pengadilan Agama Sleman  atas dasar pengingkaran mantan suami dalam melaksanakan putusan hakim mengenai nafkah iddah, mut’ah dan madyah. Kedua, kebikjakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar terhadap kewajibannya yakni pelaksanaan eksekusi dalam rekonpensi tidak dapatdilakukan dengan pertimbangan kondisi riil mantan suami tidak sanggup lagi memenuhi amar putusan. Akan tetapi dalam konpensi dapat dilakukannya ikrar talak. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah oleh mantan suami. Sedangkan perbedaannya antara lain tempat penelitian peneliti yaitu di Pengadilan Agama Tulungagung. Selain itu dari segi pembahasan dalam judul skipsi diatas lebih membahas tentang pertimbangan mantan istri mengajukan gugatan rekonpensi dan kebijakan Pengadilan Agama Sleman terhadap mantan suami yang ingkar akan kewajibannya. Sedangkan dalam skripsi peneliti ini peneliti akan lebih membahas tentang upaya penyelesaian kewajiban membayar nafkah kepada istri dalam perkara cerai talak dalam salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

BAB III
METODE PENELITIAN 

Agar suatu penelitian dapat dirancang dengan baik, maka penelitian perlu perencanaan dengan hati-hati dan teliti, pengolahan dan pengelolaan  harus menggunakan metode yang tepat, untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu perlu perlu diadakannya pembahasan yang khusus mengenai metode pembahasan yang digunakan  penelitian  ini yaitu sebagi berikut : 
A.	Pendekatan  Dan Jenis Pendekatan 
1.	Pendekatan  Penelitian
Dari segi pembahasan pendekatan, penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan anlisis proses dari proses berfikir  secara induktif  yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.
pada kenyataan-kenyataan dalam mengungkapkan  permasalahan dalam kehidupan  kemasyarakatan yang ada dilapangan yang berhubungan dengan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada isteri di Pengadilan Agama Tulungagung. Yang merupakan suatu masalah  Penelitian ini penulis  arahkan yang timbul dipengadilan agama dan wewenang Pengadilan dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan seseorang yang bercerai atau cerai talak.
Penulis mempertimbangkan dengan menggunakan metode  pendekatan  kualitatif :
a.	Pendekatan   kulaitatif  menyajikan secara langsung hakikat hubungan  penulsi dan responden. Sehingga  penulis dapat lebih mudah dalam  menyajikan data-data. 
b.	Data-data yang penulis peroleh lebih dapat dipertanggung jawabkan, karena sumber data yang penulis dapati dari sumber-sumber yang akurat.
c.	Permasalahan yang penulis teliti merupakan sebuah kenyataan  yang keberadaannnya memang  benar-benar ada dilapangan.
2.	Jenis penelitian
Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarkatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan  suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

B.	Lokasi Penelitian
Yang dimaksud lokasi penelitian   adalah untuk memperoleh data yang dituangkan dari bentuk skripsi ini adalah Pengadilan Agama Tulungagung.  Berkaitan dengan lokasi  Pengadilan Agama Tulungagung menurut Suyono Panitera diPengadilan Agama Tulungaggung.
 keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebeleum merdeka yakni sekitar tahun 1882 sampai dengan 1945 berda dalam naungan Departemen Van justite yang mana penyelenggarakan persidangan dilaksankan  diserambi masjid,selanjutnya setelaha Indonesia merdeka departemen Agama berdasrkan PP .No 5 tahun 1946 yang mana sampai sampai denga tahun 1947 praktek persidangannya masih dalam serambi masjid Agung. 
Selanjutnya awal tahun1948 sampai dengan 1970 berada diserambi Masjid dengan 1979 di Gedung milik BKM Tulungagung. Baru  pada tahun 1980 an sampai bulan januari 2010 Pengadilan Agama  Tulungagung memiliki Gedung sendiri yag terletak di jalan Pahlawan III No.01 atas dasar propyek APBN. Tahun 1979 ampai 1980, kemudian ditahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA. Tahun 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir I ha, berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat dana dari DIPA untuk pembangunan  gedung, lingkungan, sarana dan prasarana baru. Dasar hukum atas berdirinya pengadilan Agama Tulungagung pindah kegedung bari jalan Ir.soekarno-hatta No 117. Dan dasar hukum atas beridirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 tahun 1989 jo. UU No.50 tahun 2009. 

C.	Kehadiran Peneliti
Penelitian dan pengumpulan data-data di Pengadilan Agama Tulungagung dimulai pada tanggal  21 april 2014 sampai dengan selesainya. Penelitian disertai dengan kegiatan akhir berupa skipsi.

D.	  Sumber data
Sumber data utama dalam dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan,.Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan,sumber data tertulis,foto,dan statistik.
Sumber data yang penulis peroleh adalah sumber-sumber data yang berkaitan dengan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
a.	Data primer 
Informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya atau langsung dari orang-orang yang bersangkutkan, data yang enulis peroleh adalah data dari mejelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam pengambilan data maka penulis melakukan tindakan  seperti  catatan lapangan, bantuan foto dan dengan bantuan merekam, dan melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Tulungagung.
b.	Data sekunder 
Diperoleh dari sumber lain diantaranya AL-qur`an, al hadits, buku-buku, internet, arsip, dokumen resmi .

E.	Teknik Pengumpulan Data
Penelitian kualitatif  berupaya mengungkap berupa kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut,  jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya pengalaman personal,introspektif, sejarah kehidupan, hasil, wawancara, onservasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan visual yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematic kehidupan setiap individu yang terlibat didalam penelitian.
1.	Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara.
Dalam hal ini penulis melakukakn sharing dengan pertemuan dengan nara sumbernya langsung, yaitu staf Pengadilan Agama Tulungagung yang mempunyai kompetensi dalam permasalahan kewajiban  membayar nafkah iddah dan mutah pada perkara cerai talak. Untuk memperoleh data yang akurat dengan obyek penelitian.
 Penulis melakukan wawancara secara bebas  mengenai masalah, dengan mencatat semua informasi dengan melakukan tanya jawab dengan obyek penelitian. Kemudian hasil wawancara disusun secara sistematis dalam bentuk ringkasan data untuk keperluan analisis data penelitian. 
2.	Dokumentasi 
Dalam arti luas yaitu  yang meliputi semua sumber,baik sumber tertulis maupun tidak tertulis ( lisan). Dalam arti sempit yaitu,meliputi semua sumber tertulis saja. Dalam arti spesifik  yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara.
Dokumen atau catatan tentang pembayaran kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah yang penulis amati adalah suatu hal yang menarik penulis untuk membahasnya, karena masalah inilah yang menjadi konflik saat proses perceraian anatara suami dan isteri.
 Peneliti melakukan suatu analisis terhadap isi visual dari  dokumen dan wawancara, dokumentasi diambil dari meja 3 dan wawancara  dengan sumbernya langsung dengan menggunakan tanya jawab.
Dokumen yang penulis amati dokumen yang berisi tentang kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak.

F.	Analisis data
Pada penelitian kualitatif yang melakukan anilisis data adalah peneliti yang sejak awal terjun kelapangan berinteraksi dengan latar dan orang (subyek) dalam rangka pengumpulan data,itulah beberapa perbedan analisis data kuantitatif dan kualitatif.
Dengan menganalisis data tentang  kewajiban membayar nafkah iddah mut`ah suami kepada isteri penulis melakukan analisi data  dengan cara yang spesifik dengan mengansalisi tentang bagaimana hakim memutuskan perkara tersebut.
Pendekatan studi kasus inilah cara yang sangat spesifik untuk menganalisi data  dilapangan.

G.	Keabsahan Data
Agar data menjadi suatu data yang sah maka penulis melakukkan ketekunan dalam mengamati data tentang kewajiban membayar nafkah iddah mut`ah oleh suami kepada isteri yang  bercerai talak, penulis juga melakukan dengan pemeriksaan teman sejawat dengan cara, menganalisis bagaimana tentang putusan hakim tentang hal ini dengan cara yang terbuka.
	Dengan mengurai secara rinci maka penulis harus melakukan dengan cermat untuk mengamati maslah putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut`ah, dengan  menelusuri  data-data dengan cara mencatat, meminta dokumen, foto dan lain sebagainya. 

H.	Tahap-tahap Penelitian 
Tahap ini terdiri pula atas tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan,dan tahap anlisi data. 
1.	Tahap pra-lapangan
Tahapa ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung dengan meminta surat ijin penelitian dari kampus lalu menyerahakan surat tersebut kepada Pengadilan Agama Tulungagung untuk meminta persetujuan melakukan penelitian ditempat tersebut.
Disini penulis melakukan dengan merancanag dan mengurai secara rinci untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dan haruis bisa mengendalikan emosi dengan keadaan yang belum terbiasa dengan hal-hal yang tidak pas untuk ditanggapi, penulis hanya fokus pada tujuan sebelumnya.

2.	Tahap Pekerjaan Lapangan 
a)	Memahami latar penelitian  dan persiapan diri
1.	Pembatasan latar dan peneliti 
Untuk memasuki pekerjaan dilapangan  peniliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu.peneliti hendaknya mengenal adanya latar terbuka dan latar tertutup.
2.	Penampilan
Peneliti harus menggunakan pakaian yang sopan, mengucapakan salam  sewaktu masuk ruangan, sebelum masuk ruangan harus lapor ke Resepsionis bahwa akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tulunggaung guna memperoleh informais dan data untuk menyelsaikan skripsi..
3.	Pengenalan hubungan peneliti dilapangan.
Peneliti memanfaatkan pengamatan tentang putusan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak,maka hendaknya hubungan akrab antara subyek dan peneliti dibina. Dengan  demikian peneliti dengan subyek penelitian dapat kerjasama dengan saling bertukar informasi.
Tugas peneliti ialah mengumpulkan informasi yang relavan sebanyak mungkin dari sudut pandang subyek tanpa mempengaruhi mereka.
4.	Jumlah waktu studi
Jumlah waktu yang penulis miliki dilapangan untuk mengamati putusan hakim dilakukan selama kurang lebih 30 hari. 
b)	Memasuki lapangan 
Peneliti harus mempunyai sikap sopan dan ramah dengan subyek yang ada di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan penelitian dengan cara yang baik, agar mendapatkan informasi yang diiinginkan, dan pihak-pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Tulungagung tidak merasa dirugikan.
Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, kenapa dan mengapa peneliti melakukan penelitian di Pengadilana Agama Tulungagung.
c)	Mengumpulkan Data
1.	Pengarahan batas studi
Peneliti hendaknya memperhitungkan batas waktu, tenaga, dan mungkin biaya sehingga ia tidak sampai terpancing untuk arus kegiatan pada latar penelitian. 
2.	Mencatat data
Penulis mencatat data tentang bagaimana hakim memutuskan  perkara tersebut, apakah setiap orang yang bercerai selalu ada konflik dengan nafkah mut`ah dalam masa iddah, banyaknya angka perceraian yang berkaitan dengan konflik nafkah iddah dan mut`ah, dan putusan hakim dalam menimbang putusan perkara ini.
d. Tahap Analisi Data
Setelah peneliti merancang subab diatas maka tahap lainnya yang terkahir adalah tahap analisis data yang sudah dterangkan pada subab diatas. 

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

A.	Profil Pengadilan Agama Tulungagung
Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma’arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang :
1.	Mangun Winoto
2.	Rifangi
3.	Mangun Suhodo
4.	Mangun Fuqoho
5.	Sunhaji
6.	M. Yasin
7.	M. Sukaji
8.	Insan Puro
9.	Prawiro Kusno
10.	KH. Ahmad Muchtar
11.	A. Fauzan Manaf
12.	KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967
13.	 KH. M. Thoyyib, kepemimpinan tahun 1967 s.d. 1979
14.	Drs. H.M. Husain ELM, S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d. 1990
15.	Drs. H.M. Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d. 1999
16.	Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d. 2002
17.	Drs. H. A. Rifa’i, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d. 2004
18.	Drs. H. Zubair Masruri, S.H., kepemimpinan tahun 2004 s.d. 2006
19.	Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d. 2008
20.	H. Moch. Tha’if AS, S.H., kepemimpinan tahun 2008 s.d. 2010
21.	H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d. 2012
22.	Drs. H. Hidayat, S.H., Kepemimpinan tahun 2012 s.d. sekarang.	
Struktur Pengadilan Agama Tulungagung sebagai berikut : 

B.	Upaya Penyelesaian Kewajiban Membayar Nafkah Iddah Dan Mut`ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak (Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung No. 2617/Pdt.G/PA.TA)
Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri. 
Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekwensi sebagai dampak adanya perikatan (Aqad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban–kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.	
Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri. Akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak antara lain:
Bahwa bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali qabla ad dukhul; memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah (menunggu), kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla ad-dukhul; memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. dan memberikan nafkah iddahnya kepada bekas isterinya, kecuali isterinya nusyuz.  
Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya ketika berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana semasa dalam hubungan perkawinan. 
Keharusan memberi mut’ah yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hakim memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri melalui putusannya. Namun pada kenyataannya banyak mantan suami yang mengabaikan putusan hakim  mengenai masalah pembayaran nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri. Jika yang terjadi demikian maka pihak mantan istri dan anak yang dimungkinkan  merasakan kemudharatan.
Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan itu kewajiban suami tersebut, alam Kompilasi Hukum Islam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah”. Dari bunyi di atas sudah jelas bagi suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun membolehkan istrinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah habis (berakhir). Bila suami melalaikan kewajiban ini, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut disebabkan istri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri dan bila telah ada kemufakatan bersama atas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak tersebut, maka dapat pula nafkah si anak ditanggung bersama antara keduanya (suami-istri). Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah nafkah iddah. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan yang selalu agresif mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum sudah barang tentu pengajuan perkara haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.
1.	Penyelesaian Kewajiban Membayar Nafkah Iddah Dan Mut’ah oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak Oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
Putusan cerai talak biasanya diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah terhadap isteri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah isteri. Artinya bahwa hakim secara ex officio dapat menentukan nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta merta menghukum suami selaku pemohon secara ex officio apabila termohon tidak mengajukan gugatan rekonpensi. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum pemohon secara ex officio diantaranya adalah nusyuz tidaknya isteri dan kemampuan suami secara materi
Seperti dalam putusan hakim Pengadilan Agama Tulungagung No. 2617/Pdt.G/PA.TA dalam perkara cerai talak yang berlanjut kepada gugatan nafkah iddah dan mut’ah. Pihak-pihak yang berperkara adalah Elang Baskoro Adi 28 tahun pekerjaan dosen,tempat tinggal dijalan KH Parseh Jaya No 41 RT.005 RW.003 Desa Bumiayu kecamatan kedungkandang kota malang :sebagi pemohon. Dengan Avika dian oktariana umur 27 tahun  pekerjaan wirausaha (salon), tempat kediaman dusun krajan Rt. 001 RW.003 Desa Dukuh Kecamatan Gondang kabupaten Tulunggung sebagai termohon.
Pada awalnya pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap termohon ke Pengadilan Agama pada tanggal 25 maret 2011.  Dengan dalil sebagai berikut:
Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah nomor : 166/52/III/2011 tanggal 25 maret.
Sebelum menikah pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan. Setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan /kos selama I tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon  telah berhubungan suami istri dan sudah mempunyai anak satu orang, bernama Edgar Attallah Fatta umur 10 bulan.
Semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara suami isteri terus terjadi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.  Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Agustus 2012 yang mengakibatkan termohon pulang kerumah orang tua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan termohon selama 3 bulan sampai sekarang. Dan selama berpisah tersebut, pemohon dengan termohon sudah tidak pernah kumpul layaknya suami istri. Padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan,tetapi tidak berhasil.
Atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir  batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berekesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara lain.
Berdasarkan dalil dalil diatas pemohon merasa sudah tidak tahan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenya pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mejatuhkan  talak satu ba`in raj`i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung dan membebankan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku.
Pada saat persidangan pemohon dan termohon hadir sendiri kemuka persidangan dan majelis telah mengupayakan perdamaian juga melalaui mediasi dengan mediator (Drs. SUYADI, MH) Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil atau proses mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.
Selanjutnya atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 januari 2013 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya yang mengemukakan ha-hal antara lain:
Termohon tidak membenarkan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah konrakan/kos selama 1 tahun 5 bulan. Yang benra bertempat tinggal dirumah tante wiwik (adik ayah pemohon ) secra gratis.
Termohon juga tidak membenarkan bahwa  puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar Agustus 2012 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tua termohon hingga terjadi perpisahan dengan pemohon  selama tiga bulan sampai sekarang,tetapi pada kenyataanya setelah terjadinya puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon tidak meninggalkan rumah atau pulang kerumah orang tua termohon dan tetap tinggal serumah dengan pemohon, bahkan setelah diusir oleh ibu mertua termohon sekalipun. Baru pada hari senin pertama hari raya idul fitri 2012 setelah sholat ied dan acara sungkeman termohon bersama anaknya Edgar Attallah Fatta pula kerumah orang tuanya. Termohon  bukan dengan dipasrahkan oleh pemohon atau mertua termohon  melainkan diantarkan oleh tante Wiwik yang pada saat itu hendak berlebaran dirumah mertuanya Tulungagung. Alasan termohon pulang pada saat itu karena  pemohon seaku suami sudah sangat tidak bertaggung jawab dan mengabaikan termohon dan anak. Sehingga termohon terpakasa pulang kerumah orang tua termohon karena sudah tidak tau harus bagaimana lagi.
Bahwa tidak benar adanya sikap atau perbuatan termohon tersebut, Pemohon merasa sangat kesal dan menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab tetapi, karena pada kenyataannya Termohon masih melayani pemohon secara lahir batin bahkan setelah puncak pertengkarana dan perselisihan dan peristiwa pengusiran yang dilakukan oleh orang tua termohon, Termohon juga tetap merawat suami dan anak dengan baik. Jadi tidak benar dikatakan Termohon sebagai istri yang tidak bertanggung. Termohonn juga sangat menderita secara lahir dan batin karena perbuatan pemohon.
Berdasarakan alasan atau dalil-dalil diatas, termohon memohon agar Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa perkara ini memutuskan sesuai  tuntutan termohon sebagai berikut : Hak asuh  Edgar Attallah Fatta jatuh kepada termohon, termohon meminta uang mut`ah berupa rumah tinggal ber SHM. Atas  nama  termohon seharga Rp.150.000.000. Selain itu Termohon meminta uang nafkah  terhutang yang harus dibayar pemohon tiap bulan sebesar 1.000.000 tiap kali 5 bulan = Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Juga Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan  X 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Serta Adanya perjanjian tertulis tentang pemenuhan biaya hidup Edgar Attallah Fatta sampai menikah, sehingga apabila pemohon selaku ayah lari dari tanggnug jawab tersebut bisa dituntut secara hukum. Adapun jumlah total biaya hidup Edgar Attalah Fatta perbulan sebesar Rp.2.500.000, dengan perincian sebagaimana jawaban termohon dalam berita acara persidangan.
Selanjutnya Termohon akan mengabulkan  permohonan pemohon  dengan syarta apabila pemohon sanggup memenuhi syarat-syarat tersebut diatas dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.
Selanjutnya atas jawaban dari termohon tersebut, pemohon membuat replik tertanggal 17 januari 2013 yang diserahkan dalam persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 17 januari 2013 yang pada pokoknya menolak dalil jawaban dan tuntutan termohon karena tidak logis dan termohon adalah istri yang nusyuz.
Sebaliknya atas replik dari pemohon tersebut, termohon  membuat duplik tertanggal 7 februari 2013 yang diserahkan dalam persidangan sebagaimana dalam berita acara tertanggal 7 februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.
Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan sekaligus untuk menguatkan bantahan rekonpensi, telah mengajukan alat bukti berupa dokumen-dokumen dan mendatangkan 2 orang saksi.
Begitu pula sebaliknya termohon untuk mendukung dalil bantahan konpensi dan sekaligus untuk menguatkan gugatan rekonpensinya, ia termohon mengajukan bukti berupa 4 (empat) orang saksi.
Dan atas keterangannya saksi-saksi tersebut, termohon membenarkan, sedang pemohon membantah punya idaman lain.  Pada akhirnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan konpensi dan jawabnnya dan rekonpensinya. Begitu juga termohon mengajukan pula kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabnnya konpensi dan gugatannya rekonpensinya.
Selanjutnya baik pemohon maupun termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan. Pemohon maupun termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan. Menimbang bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjukan berita acara persidangan ini.
Dalam penyelesaian kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada isteri penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung  yaitu bapak Drs. Romelan MH. Beliau menjelaskan:
“Pengadilan Agama merupakan lembaga kehakiman yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara perdata khusus. Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak. Sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (5) Undang-undang No. 7 tahun 1984 antara lain : “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun ikrar talak diucapkan”. Dari bunyi pasal tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa perkara dapat diselesikan dan menjadi hak Pengadilan Agama apakah perkara tersebut dituntutkan di Pengadilan Agama”.
 Beliau juga menjelaskan bahwa:
“Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara pembayaran nafkah iddah dan mut’ah  oleh suami terhadap mantan istri seperti dalam perkara No. 2617/Pdt.G/2012/PA.TA ini adalah dengan menimbang bukti-bukti dari pemohon dan termohon, lalu hakim akan mengupayakan perdamaian dengan mediasi. Setelah pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan alasannya cukup untuk menjatuhkan talak yang bersangkutan sudah memungkinkan tidak tidak akan bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia, maka Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin untuk suami mengikrarkan talak. Akan tetapi di Pengadilan Agama Tulungagung mengucapkan ikrar talaknya setelah memberikan nafkah iddah dan mut`ah untuk suami, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Yaitu  untuk menjamin kepastian pembayaran mut’ah dan nafkah iddah yang merupakan hak-hak isteri setelah bercerai”.
Ketika peneliti menanyakan tentang alasan mengapa majelis hakim tidak mengabulkan gugatan istri dalam kasus yang peneliti teliti ini, dan beliau mengemukakan bahwa:
“Dalam kasus tersebut pihak istri menuntut terlalu banyak, sedangkan  majelis hakim menilai bahwa penghasilan suami tersebut setiap bulannya akan minus apabila mengabulkan gugatan istri. Dan hal itu akan memberatkan beban pihak suami. Sehingga untuk kemaslahatan bersama majelis hakim tidak mengabulkan sesuai dengan gugatan yang di minta oleh pihak istri. Majelis hakim memberikan keputusan berdasarkan kebijakan majelis hakim sendiri. Karena dengan begitu dirasa akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.”
Dalam penyelesaian kewajiban bekas suami yang tidak membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada istri ini, peneliti menanyakan tentang sikap Pengadilan Agama terhadap masalah tersebut, dan Bapak Drs. Romelan memberikan jawaban sebagai berikut:
“Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak. Dalam perkara ini isteri memilih tidak melanjutkan perkara, dan tidak mengajukan permohonan eksekusi meskipun hak-haknya belum terpenuhi. Adapun upaya Pengadilan Agama Tulungagung setelah sidang ikrar talak terkait perkara ini adalah menyarankan pihak isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi, karena eksekusi hanya bisa dilakukan atas permohonan pihak yang merasa dirugikan.”
2.	Tahapan-Tahapan Hakim Memutuskan Membayar Nafkah Iddah Dan Mut`ah Dalam Perkara Cerai Talak Oleh Suami Kepada Isteri 
 Nafkah iddah dan mut`ah adalah merupakan suatu kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah dicerai talaknya. Hal ini merupakan suatu hal yang terpenting , karena  pada cerai talak suami berkeinginan untuk  bercerai, sehingga imbalan atau sebagai penghargaan untuk mantan isteri  untuk penghibur walaupun belum cukup sebagai obat kecewa. Akan tetapi nafkah iddah dan mut`ah bisa sedikit meringankan beban pikiran seorang istri yang telak diceraikan suaminya pada masa penantian atau disebut dengan masa iddah.
 Segala sesuatu yang bersangkutan dengan cerai talak selalu disertai  dengan  kewajiban suami untuk  memberikan nafkah iddah dan mut`ah  kepada isteri yang telah dicerai talaknya. Oleh karenanya hakim diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membebani suami untuk mememberikan nafkah iddah dan mut`ah terhadap mantan isteri yang sesuai dengan keadilan. Apabila terjadi perselisihan dengan jumlah nafkah iddah dan mut`ah yang berikan suami hakim dapat menentukan jumlahnya dengan cara menimbang hasil kerja suami tiap bulannya.
Ketika pemeriksaan sedang berjalan, isteri sebagai termohon dapat  mengajukan permohonan kepada hakim agar proses pemeriksaan perkara  berlangsung lebih dulu harus ditetapakan nafkah mut`ah dalam masa iddah  melalui gugatan rekonvensi yang terletak pada jawaban termohon. 
Maka majelis hakim di Pengadilan Tulungagung mempertimbangkan masalah ini dengan cara suami harus menentukan nafkah mut`ah sebelum pelaksanaan ikrar talak dibacakan oleh hakim. Maka hal seperti inilah hakim dapat memenuhi hak-hak seorang isteri yang diceraikannya.
Ketika peneliti mewawancarai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, peneliti mendapatkan penjelasan bahwa:
“Proses pelaksanaan perkara No.2671/pdt.G/2012/PA.TA. Merupakan perkara permohonan cerai talak konvensi dan rekonvesi. Yakni isteri yang mulanya berkeberatan untuk diceraikan akan tetapi suami tetap akan ingin bercerai, maka sudah sewajarnya seorang isteri menuntut gara hak-haknya yang berupa nafkah iddah dan mut`ah setelah bercerai. Karena perkara ini adalah keinginan suami untuk cerai talak maka mengakibatkan adanya nafkah iddah dan mut`ah yang harus ditanggung suami  kepada istri yang telah diceraikannya.”
Dalam perkara ini sudah dilakukan perkara perdamaian oleh majelis hakim  namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan majelis hakim memutus dan mengabulkan  permohonan cerai talak suami yang telah  memenuhi alasan untuk melakukan perceraian dan hal ini tidak  berlawanan dengan hukum. Hal inilah yang menjadikan perkara tersebut diputus, dan  Berkekuatan Hukum Tetap baik dalam Undang-Undang, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya  berdasarakan unsur perceraian, akan tetapi  berdasarkan pada keadilan kedua belah pihak  karena dengan bercerai hakim memutuskan akan lebih mengurangi kemudharatan.
Walaupun majelis hakim telah memutus lebih baik bercerai, hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan kedua bekah pihak untuk hidup rukun kembali, namun usaha itu  tetap tidak berhasil. Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan termohon untuk mendapatkan hak-haknya yakni, mendapatakan hak asuh EDGAR ATTALAH AL FATTA jatuh kepada termohon atau rekonvensi dan diberikan nafkah iddah dan mut`ah yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan dasar huku hakim dalam  memutuskan perkara tersebut.
Bapak Drs. Romelan MH menjelaskan bahwa:
“Dalam menghadapi tuntutan isteri, hakim membebani isteri dengan mengadakannya bukti-bukti atas kebenaran. Penuntut wajib membuktikan keadaan  yang berlawanan dengan dasar ini. Jumlah  nafkah iddah dan mut`ah dituntut ketentuannya dalam Hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan-aturan, oleh karenya jumlah nafkah iddah dan mut`ah para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dengan menentukan pendapat suami setiap bulannya yang diperoleh dari pengakuan suami atau termohon dalam konvensi dan isteri rekonvensi dan para saksi yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu. Akan tetapi kemudian para pihak bersepakat mengenai jumlah nafkah iddah dan mut`ah untuk diproses, sehingga hakim dalam memutuskan perkara ini  berdasarkan kesepakatan para pihak, hal ini merupakan  langkah positif karena adanya kesepakatan para pihak.”
Sebelum ikrar talak  suami didepan sidang pengadilan yaitu dilakukan dengan cara pembayaran mut`ah dan nafkah iddah didepan persidangan atau menitipkan kepada kasir Pengadilan Agama untuk diserahkan kepada pihak isteri, atau menunda sidang pengucapak ikrar talak jika suami  menunda  membayar nafkah iddah mut`ah.
Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut`ah kepada istri oleh mantan suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan telah memiliki Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut berdasarkan kepada  keputuan  keadilan yang berdasarkan ketuhan yang maha Esa.
Perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap ditentukan penetapan hari sidang, yakni sidang ikrar talak yang pertama para pihak tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, karena pihak suami belum mampu membayar dalam waktu singkat. 
Dengan demikian  pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditunda karena menunggu pihak suami melapor ke Pengadilan Agama bahwa pihak suami telah  siap untuk membayar nafkah iddah dan mut`ah, mendekati enam bulan ternyata pihak belum melapor, sehingga pihak isteri melalui kuasa hukumnya diadakan kesepakatan yakni pembayaran nafkah iddah dan mut`ah  dilaksanakan setelah sidang ikrar talak. Setelah ada kesepakatan tersebut  pihak suami melaporkan ke Pengadilan Agama untuk sidang ikrar talak  dan waktu lapor suami  kurang dari enam bulan sejak penetapan sidang pertama waktu melapor kurang dari 1 hari  dari batas waktu enma bulan. Apabila waktu melapor melebihi batas waktu enam bulan dianggap kadaluarsa dan putusan dianggap batal jika tidak secepatnya dilaksanakan.
Apabila isteri berkeberatan ditalak sebelum menerima nafkah iddah dan mut`ah maka  majelis hakim melakukan penundaan sidang, dan hal ini tidak melanggar peraturan.
Menurut hasil wawancara dengan Majelis Hakim Romelan tahapan-tahapan hakim untuk memutuskan perkara nafkah iddah dan mut`ah yakni dengan permohoann eksekusi,membayar biaya perkara eksekusi, penetapan sita eksekusi, pentepan perintah eksekusi, pengumunan lelang permintaan lelang,pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan tata cara penawaran. Tata cara tersebut  agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga  tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan
3.	Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Mantan Suami Kepada Istri
Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No 7 tahun 1989 jo.Undang-undang No 3 tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang pengadilan agama Tulungagung.
Selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak  berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989, maupun melalui mediasi dan mediator (Drs. SUYADI,.M.H)   agar tetap memeperthankan   ikatan perkawinannya  akan tetapi tidak berhasil.                                                                                                                                                          
 Berdasarkan surat bukti foto copy kutipan akta nikah  No:166/52/111/2012 tanggla 25 maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Gondang Kabupaten Tulungagung ( bukti p.1) maka terbukti anatra pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 maret 2012.
Dalil permohonan cerai talak pemohon pada pokoknya adalah adanya rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa ijin pemohon hingga sekarang.
Sedangkan dalil-dalil pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan, namun termohon memantah jika dikatakan istri yang tidak bertanggung jawab, kerna kenyataannya setelah termohon diusir orang tuanya pemohon, termohon tetap merawat pemohon dan anak dengan baik. Dan erhadap dalil permohonan pemohon yang dibantah oleh termohon, maka berdasarkan pasal 163 HIR. Pemohon wajib bukti. 
Untuk mendukung dalil-dalil permohonan  pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yag dibawah sumpah telah memberikan keterangan tersebut diatas yang pada pokoknya saksi merenangkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcokan karena termohon mencurigai dan menuduh pemohon punya wanita idaman lain, puncak perselisihan mereka, akhirnya antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
Bahwa termohon untuk mendukung dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa 4 (empat ) orang saksi yang dibawa sumpah telah memberikan keternan sebagimana tersebut diatas yang pada pokoknya menrengakan antara pemohon dan termohon sering cekcok yang disebabkan menurut laporan termohon, bahwa pemohon punya wanita lain, namun saksi tidak tahu sendiri, kecuali saksi yang bernama  ZAMRUT NOLLY binti RULLY HALIM pernah dating ditemoat kerja pemohon dan melihat ada dua wanita yang kelihatannya mesra sekali dengan pemohon. Puncak perselisihan mereka akhirnya antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal bersam sejak bulan agustus 2012 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
Dan apabila keterangan saksi-saksi pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi termohon,ternyata keterangannya saling bersesuai dalam hal antara pemohon dengan termohon serig terjadi percekcokan yang akhirnya pisah tempat tinggal bersam sejak bulan agustus 2012 hingga sekarang hanya keterangan saksi termohon dengan pemohon yang berada adalah  masalah penyebab percekcokan, sehingga dengan demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang semula dalam kedaan rukun dan harmonis akan tetapi pada akhirnya telah terjadi pertengkaran, yang puncaknya antara pemohon dan termohon telah pisah tinggal bersam sekitar sejak bulan agustus 2012 hingga sekarang.
Berdasarkan fakta tersebut dimana antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih tujuh bulan lamanya dan pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan termohon, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaiman dirumuskan dalam pas (1) undang-undang No 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam yaitu untuk membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan didalam rumah tangga pemohon dan termohon.
Menimbang bahwa firman Allah dalam Al-quran surat al-baqarah 227 yang bunyi :
          
“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”
Yang selanjutnya diambil sebagi dasar pendapat majelis hakim.
Jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-arut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, majelis hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya yaitu perceraian.
Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan pemohon cukup berlasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974, jo.pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No 9 tahun 1975,jo.pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum,permohonan pemohonan dapat diterima dan dikabulkan.
Dalam Rekonpensi
Menimbang bahwa untuk selanjutnya dalam rekonpensi ini termohon dalam konpensi disebut penggugat dala rekonpensi, dan pemohon dalam konpensi disebut tergugat dalam rekonpensi.
Menimbang, bahwa terohon konpensi yang selanjutnya dalam rekonpensi ini  disebut penggugat rekonpensi selain mengajukan jawaban konpensi, telah pula mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya menuntut :
1.	Hak asuh Edgar Attallah fatta jatuh kepda termohon 
2.	Termohon memintan mut`ah berupa rumah tinggal ber SHM. Nama termohon seharga Rp 150.000.000
3.	Termohon minta uang nafkah terhutang yang harus dibayar pemohon sebesar Rp.1000.000, X 5 bulan =Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah 0
4.	Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 perbulan X3 bulan Rp. 4.500.000
5.	Adaanya perjanjian tertulis tentang pemenuhan biaya hidup edgar attallah fatta sampi menikah, sehingga apabila pemohon selaku ayah mangkir dari tanggung jawab tersebut bisa  dituntut secara hukum. Adapun jumlah total biaya perbulan sebesar Rp.2.500.000 dengan perincian sebagaimana pada jawaban termohon dalam berita acar persidangan.
Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut dalam jawabnnya pada pokokya menolak seluruh gugatannya penggugagat.
Ijtihad yang dilakukan hakim merupakan ijtihad yang terbaik untuk masyarakat, agar lebih menekankan suami untuk membayar kewajibannya. Apabila suami tetap tidak mau melkaukan membayar nafakah iddah dan mut`ah maka isri bisa megajukan upaya eksekusi pelaksaan putusan ke Pengadilan Aagama Tulungagung kaan tetapai biaya perkara eksekusi lebih mahal  dan tidak sebanding dengan yang ia ingin dapatkan dengan biaya yang dikleuarkan untuk eksekusi. Oleh karenya banyak istri tidak melakukan permohonan eksekusi meskipun tidak mendapatkan haknya. Prosedur yang ada terlalu memberatkan istri dan prosesnya terlalu lama apabila mengajukan ekskusi. Masalah ini yang menjadi alasan yang membuat para mantan istri tidak mengajukan eksekusi.
Dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan penentuan nafkah, dilihat dari kerja suami dan lama usia perkawinan, setelah mempertimbangkan hal itu majelis hakim akan menentukan nafkah iddah dan mut`ah untuk isteri.

C.	Analisis Upaya  Penyelesaian Kewajiban Membayar Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak (Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2617/Pdt.G/2012/PA.TA)
1.	Analisis Penyelesaian Kewajiban Membayar Nafkah Iddah Dan Mut’ah oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak Oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, isteri sebagai termohon dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan mut’ah dan nafkah iddah yaitu melalui gugatan rekonvensi atau gugatan balik, gugatan rekonvensi tersebut terletak di dalam eksepsi atau jawaban termohon.
Rekonvensi yang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum karena selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama. Hal ini didasarkan pada pasal 136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2) PP No.9 Tahun.1975. Dan sesuai dengan aturan pasal 123 (a-b) HIR, rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban atas permohonan dari pihak termohon, dan diajukan secara lisan ataupun tulisan, keduanya diperbolehkan yang menjadi inti adalah isi gugatan rekonvensi masih dalam lingkup wewenang Peradilan Agama. Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa mut’ah dan nafkah iddah yang harus dibayar suami kepada isteri setiap bulan.
Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini dilakukan hakim untuk menjamin pembayaran mut’ah dan nafkah iddah harus diberikan oleh suami.
Mut’ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan, hal ini merupakan suatu etika karena pada cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan isterinya. sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi mut’ah dan nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi penggembira bagi isteri yang diceraikan.
Sebenarnya tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan.
Sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke Pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur mut’ah dan nafkah iddah juga menginginkan keadilan, karena perceraian yang terjadi akibat adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup tidak terkecuali isteri yang sedang menjalani masa iddah, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin. Adapun cara pembayara mut’ah dan nafkah iddah setelah putusan Pengadilan Agama, menganut dua cara yaitu secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar mut’ah dan nafkah iddah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama tanpa paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihak, terutama pihak isteri yang mempunyai hak mut’ah dan nafkah iddah, dan yang kedua dengan cara paksa memalui proses eksekusi oleh pengadilan. Eksekusi merupakan cara terakhir karena di dalamnya mengandung paksaan.
2.	Analisis Tahapan-Tahapan Hakim Memutuskan Membayar Nafkah Iddah Dan Mut`ah Dalam Perkara Cerai Talak Oleh Suami Kepada Isteri 
		Dalam memutuskan perkara pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak oleh suami kepada istri hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusan No. 2617/Pdt.G/2012/PA.TA menetapkan telah melalui beberapa tahapan. Dari beberapa tahapan-tahapan dalam perkara cerai talak  tersebut salah satunya adalah tahapan untuk memutuskan masalah nafkah iddah dan mut’ah oleh suami kepada istri.  
Dalam perkara ini sudah dilakukan perkara perdamaian oleh majelis hakim  namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan majelis hakim memutus dan mengabulkan  permohonan cerai talak suami yang telah  memenuhi alasan untuk melakukan perceraian dan hal ini tidak  berlawanan dengan hukum. Hal inilah yang menjadikan perkara tersebut diputus, dan memilik Berkekuatan Hukum Tetap baik dalam Undang-Undang, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.
Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya  berdasarakan unsur perceraian, akan tetapi  berdasarkan pada keadilan kedua belah pihak  karena dengan bercerai hakim memutuskan akan lebih mengurangi kemudharatan.
Walaupun majelis hakim  telah memutus lebih baik bercerai, hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan kedua bekah pihak untuk hidup rukun kembali, namun usaha itu  tetap tidak berhasil. Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan termohon untuk mendapatkan hak-haknya yakni, mendapatakan hak asuh EDGAR ATTALAH AL FATTA jatuh kepada termohon atau rekonvensi dan diberikan nafkah iddah dan mut`ah yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan dasar hukum hakim dalam  memutuskan perkara tersebut.
Dalam menghadapi tuntutan isteri, hakim membebani isteri dengan mengadakannya bukti-bukti atas kebenaran. Penuntut wajib membuktikan keadaan  yang berlawanan dengan dasar ini. Jumlah  nafkah iddah dan mut`ah dituntut ketentunnya dalam Hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan-aturan, oleh karenya jumlah nafkah iddah dan mut`ah para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dengan menentukan pendapat suami setiap bulannya yang diperoleh dari pengakuan suami atau termohon dalam konvensi dan isteri rekonvensi dan para saksi yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu. Akan tetapi kemudian para pihak bersepakat mengenai jumlah nafkah iddah dan mut`ah untuk diproses, sehingga hakim dalam memtuskan perkara ini  berdasarkan kesepakatan para pihak, hal ini merupakan  langkah positif karena adanya kesepakatan para pihak.
Sebelum ikrar talak  suami didepan sidang pengadilan yaitu dilakukan dengan cara pembayaran mut`ah dan nafkah iddah didepan persidangan atau menitipkan kepada kasir Pengadilan Agama untuk diserahkan kepada pihak isteri, atau menunda sidang pengucapak ikrar talak jika suami  menunda  membayar nafkah iddah mut`ah.
Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut`ah kepada istri oleh mantan suami, dilakukan setelah ada putusan sebab putusan telah memiliki Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut berdasarkan kepada  keputuan  keadilan yang berdasarkan ketuhan yang maha Esa.
Perakara yang sudah berkekuatan hukum tetap ditentukan penetapan hari sidang, yakni sidang ikrar talak yang pertama para pihak tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, karena pihak suami belum mampu membayar dalam waktu singkat. 
Dengan demikian  pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditunda karena menunggu pihak suami melapor ke Pengadilan Agama bahwa pihak suami telah  siap untuk membayar nafkah iddah dan mut`ah, mendekati enam bulan ternyata pihak belum melapor, sehingga pihak isteri melalui kuasa hukumnya diadakan kesepakatan yakni pembayaran nafkah iddah dan mut`ah  dilaksanakan setelah sidang ikrar talak. Setelah ada kesepakatan tersebut  pihak suami melaporkan ke Pengadilan Agama untuk sidang ikrar talak  dan waktu lapor suami  kurang dari enam bulan sejak penetapan sidang pertama waktu melapor kurang dari 1 hari  dari batas waktu enma bulan. Apabila waktu melapor melebihi batas waktu enam bulan dianggap kadaluarsa dan putusan dianggap batal jika tidak secepatnya dilaksanakan.
Apabila isteri berkeberatan ditalak sebelum menerima nafkah iddah dan mut`ah maka  majelis hakim melakukan penundaan sidang, dan hal ini tidak melanggar peraturan. Hal ini didasarkan karena alasan kemaslahatan pihak istri, agar pihak suami tidak mengabaikan kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada pihak istri. Hal itu  dikarenakan pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri karena mut’ah dan nafkah iddahnya tidak dibayarkan oleh suami, sehingga mut’ah dan nafkah iddah tersebut dapat dimohonkan eksekusi.
Adapun tahapan-tahapan hakim untuk memutuskan perkara nafkah iddah dan mut`ah bagi suami yang mengabaikan kewajibannya tersebut adalah dengan permohonan eksekusi, membayar biaya perkara eksekusi, penetapan sita eksekusi, pentepan perintah eksekusi, pengumunan lelang permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan tata cara penawaran. Karena selama ini belum ada cara selain melalaui eksekusi jika tergugat tidak mau melaksankan keputusan hakim kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. 
3.	Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Mantan Suami Kepada Istri.
	Berdasarkan salinan putusan  mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah karena alasan-alasan yang kuat. 
	Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan temuan yang ditemukan didalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum. Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam undang-undang mula-mula, hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada selanjutnya hakim menganalisisnya hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya dan diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. 
Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan putusan terhadap perkara pembayaran nafkah iddah dan mut’ah oleh suami kepada istri pemberian mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti - bukti dan saksi-saksi.
Dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No 7 tahun 1989 jo.Undang-undang No 3 tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang pengadilan agama Tulungagung. Selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak  berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989, maupun melalui mediasi agar tetap memepertahankan   ikatan perkawinannya  akan tetapi tidak berhasil.                                                                                                                                                          
Dan berdasarkan fakta-fakta  tersebut dimana antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih tujuh bulan lamanya dan pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan termohon, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaiman dirumuskan dalam pas (1) undang-undang No 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam yaitu untuk membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan didalam rumah tangga pemohon dan termohon.
Adapun firman Allah dalam Al-quran surat al-baqarah 227 yang bunyi :
          
“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”
Yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim.
Jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-arut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, majelis hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya yaitu perceraian.
Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan pemohon cukup berlasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974, jo.pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No 9 tahun 1975,jo.pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum,permohonan pemohonan dapat diterima dan dikabulkan.
Dalam Rekonpensi
Dalam rekonpensi ini termohon dalam konpensi disebut penggugat dala rekonpensi, dan pemohon dalam konpensi disebut tergugat dalam rekonpensi.
Menimbang, bahwa terohon konpensi yang selanjutnya dalam rekonpensi ini disebut penggugat rekonpensi selain mengajukan jawaban konpensi, telah pula mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya menuntut :
1.	Hak asuh Edgar Attallah fatta jatuh kepda termohon 
2.	Termohon meminta mut`ah berupa rumah tinggal ber SHM. Nama termohon seharga Rp 150.000.000
3.	Termohon minta uang nafkah terhutang yang harus dibayar pemohon sebesar Rp.1000.000, X 5 bulan =Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah)
4.	Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 perbulan X3 bulan Rp. 4.500.000
5.	Adaanya perjanjian tertulis tentang pemenuhan biaya hidup Edgar Attallah Fatta sampi menikah, sehingga apabila pemohon selaku ayah mangkir dari tanggung jawab tersebut bisa  dituntut secara hukum. Adapun jumlah total biaya perbulan sebesar Rp.2.500.000 dengan perincian sebagaimana pada jawaban termohon dalam berita acara persidangan.
Tetapi dalam gugatan rekonpensi tersebut dalam jawabnnya pada pokokya menolak seluruh gugatannya penggugat. Dan berdasarkan dalam pasal  41( c ) UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum islam menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah masa iddah kepada bekas istri dan, memberikan biaya hadhonah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
Pengadilan dapat mewajibkan kepada tergugat untuk memenuhi gugatan penggugat dalam putusan hakim No 2617/pdt.G/2012/PA.TA berdasarkan kelayakan dan kemampuan bekas suami sehingga untuk selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah kelayakan dan kemampuan bekas suami. Sehingga dapat dikatakan hal tersebut tidak menimbulkan mudhorot dan tidak memberikan beban kepada bekas suami tersebut. 
Dalam putusan perkara No. 2617/Pdt.G/2012/PA.TA hakim Pengadilan Agama Tulungagung memberikan putusan berdasarkan aturan hukum. Ijtihad yang dilakukan hakim merupakan ijtihad yang terbaik untuk masyarakat, agar lebih menekankan suami untuk membayar kewajibannya. Apabila suami tetap tidak mau melkaukan membayar nafkah iddah dan mut`ah maka isri bisa megajukan upaya eksekusi pelaksaan putusan ke Pengadilan Aagama Tulungagung kaan tetapai biaya perkara eksekusi lebih mahal  dan tidak sebanding dengan yang ia ingin dapatkan dengan biaya yang dikleuarkan untuk eksekusi. Oleh karenya banyak istri tidak melakukan permohonan eksekusi meskipun tidak mendapatkan haknya. Prosedur yang ada terlalu memberatkan istri dan prosesnya terlalu lama apabila mengajukan ekskusi. Masalah ini yang menjadi alasan yang membuat para mantan istri tidak mengajukan eksekusi.

BAB V
PENUTUP 

A.	Kesimpulan 
1.	Dalam penyelesaikan perkara No: 2671/pdt.G/2012/PA.TA kewajiban membayar nafkah iddah dan mut`ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yakni, dengan cara seorang suami harus menentukan dan menunjukan hasil bahwa ia akan memberikan nafkah iddah dan mut`ah kepada mantan isterinya pada masa iddah, hal ini dilakukan sebelum hakim membacakan ikrar talak, hal ini diupayakan agar suami mau membayar mut`ah dalam masa iddah. Apabila pembacaan ikrar talak dilakukan sebelum suami menentukan membayar nafkah yang pasti mantan suami tidak mau membayar nafkah tersebut. Hal sperti inilah Hakim Memutuskan Kewajiban Membayar Nafkah Iddah dan Mut`ah.
2.	Tahapan-tahapan Hakim untuk memutuskan membayar nafkah iddah dan mut`ah yakni dengan  permohonan eksekusi, membayar biaya perkara eksekusi, penetpana sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang,  pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan tata cara penwaran. Tata cara tersebut  agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga  tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan beruapa nafkah iddah dan mut`ah.
3.	Dasar hukum hakim mempertimbangkan untuk memutuskan membayar nafkah iddah dan mut`ah dilihat dari kemampuan suami, Hakim tidak bisa memutuskan seberapa besar biaya nafkah iddah dan mut`ah yang harus dibayar suami kepada isteri tanpa mengetahui pendapatan suami, dan Hakim juga harus menimbang lama usia perkawinan antara suami dan isteri. Semakin lama usia perkawinan, semakin banyak nafkah yang harus diberikan suami kepada mantan  isterinya.

B.	Saran
Pengadilan Agama merupakan tempat petama yang menjadi lembaga yang menangani putusnya perkawinan diharapakan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik,dan diharapakan mengantisipasi ditakutkan ada penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak  dalam perceraian sehingga hak istri dapat terlindungi dengann baik.
Suami adalah kepala keluarga , yang bertanggung jawab  terhadap kesejahteraan keluarga apabila terjadi perpecahan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan maka suami wajib memenuhi amar putusan yang dijatuhkan kepadanya
Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan istri terutama mengenai nafkah. Suami masih tetap mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada istri yang sudah ditalak selama masa iddah, berupa nafkah madliyah dan mut`ah yang merupakan kebutuhan pokok manusia sandang, pangan, papan.
Apabila suami lalai menjalankan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah dan mut`ah maka isteri wajib atau bisa mengajukan upaya eksekusi pelaksanaan putusan kepengadilan. 
Nafkah pada massa iddah harus tetap dianjurkan untuk  mantan suami kepada mantan isteri agar isteri yang ditalak merasa terhibur hatinya, Pengadilan Agama tidak akan tinggal diam dalam menangani soal nafkah. Apabila suami lalai akan kewajibannya maka isteri berhak menuntutnya ke Pengadilan Agama. Pemberian mut’ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan kebajikan. Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut’ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan iklas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.
Pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut`ah seyogyanya dapat diberikan sebelum ataupun setelah diucapkannya  ikrar talak didepan Pengadilan Agama.  Akan tetapi untuk kemaslahatan masyarakat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pelaksanaan pembyaran nafkah iddah dan mut`ah dilakukan sebelum ikrar talak,  berupaya untuk  penegasan kepada suami untuk tetap emmbayar nafkah iddah dan mut`ah setelah cerai talak dalam waktu 3 kali suci. 
Apabila sebelum enam bulan  sejka ditetapkannya  hari sidang  ikrar talak namun pemohon belum mengajukan surat untuk membyar nafkah iddah dan mut`ah ke Pengadilan maka penjatuhan ikrar talak belum dilakukan oleh Majelis Hakim.