DESAIN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA

AFIFA TYASTITI, 12103193062 (2023) DESAIN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (712kB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (201kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (335kB)
	Text BAB I.pdf Download (299kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (266kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penanganan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang masih dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Diantaranya terkait sengketa proses Pemilu ditangani oleh Bawaslu dan PTUN, sengketa hasil Pemilu diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta pelanggaran pidana diadili oleh Pengadilan Negeri. Banyaknya lembaga yang mengadili terkait sengketa Pemilu ini menyebabkan ketidakefektifitasan penyelesaian sengketa Pemilu dan cenderung ada menimbulkan masalah apabila terdapat perbedaan penafsiran antar lembaga. Berangkat dari hal tersebut, pembentukan peradilan khusus sengketa Pemilu menjadi penting supaya penanganan sengketa terkait Pemilu dapat diselesaikan dalam satu atap lembaga. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia? 2) Bagaimana desain badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia? 3) Bagaimana konstruksi ideal badan peradilan Pemilu dalam hukum ketatanegaraan dan dalam pandangan siyasah qadhaiyyah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai konstruksi hukum dari dokumen-dokumen dan sumber data yang berhubungan, serta menarik kesimpulan. Sebagai tambahan, untuk memastikan validitas data, peneliti juga melakukan triangulasi. Hasil penelitian yaitu : 1) Urgensi dari pembentukan peradilan khusus sengketa Pemilu menjadi penting supaya penanganan sengketa terkait Pemilu dapat diselesaikan dalam satu atap lembaga. 2) Dalam penelitian ini, Penulis menawarkan sebuah lembaga pengadilan Pemilu yang mirip di beberapa negara yang telah diperbandingkan, yakni berupa pengadilan tinggi bernama Mahkamah Pemilihan Umum. Kemunculan Mahkamah Pemilu sebagai cabang kekuasaan baru ini menjadi esensial. Dengan cara ini, Mahkamah Pemilu dapat berdiri secara mandiri, tidak dibawahi maupun dipengaruhi oleh lembaga yang berbeda. Menempatkan Mahkamah Pemilu sejajar dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, membuatnya bebas finansial dan tidak terikat dengan lembaga lain. Ini berarti bahwa tanggung jawab Mahkamah Pemilu hanya ditujukan pada rakyat dan pada keadilan itu sendiri. 3) Konstruksi ideal pembentukan badan peradilan khusus sengketa Pemilu di Indonesia adalah melalui transformasi Bawaslu yang kemudian menjadi Mahkamah Pemilu, merupakan badan pengadilan otonom, dengan kewenangan yang diatur dalam konstitusi dan UU Pemilu. Pembentukan badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa Pemilu telah sesuai dengan tujuan dari Siyasah Qadhaiyyah itu sendiri, yaitu memenuhi rasa keadilan umat, terutama yang berkaiatan dengan keadilan Pemilu.

Actions (login required)

View Item