POLITIK HUKUM TERHADAP PENGATURAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

JOHAN MEI KURNIAWAN, 12103193171 (2023) POLITIK HUKUM TERHADAP PENGATURAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (604kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (187kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (30kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (434kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (335kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (341kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (396kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (140kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (211kB)

Abstract

Perbuatan LGBT semakin marak terjadi di Indonesia, menimbulkan adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat. LGBT dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan akan membahayakan moral dari generasi Indonesia di masa depan jika perbuatan tersebut tidak diatur di dalam Konstitusi Indonesia. Mengingat, di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelarangan terhadap perbuatan tersebut, mengakibatkan adanya desakan dari sebagian besar masyarakat kepada Pemerintah untuk melakukan pembentukan undang-undang yang secara tegas dan jelas terhadap pelarangan LGBT di Indonesia. Guna mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat dan sebagai upaya preventif dalam rangka pencegahan perkembangan perbuatan LGBT. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji politik hukum terhadap pengaturan LGBT di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: Pertama, bagaimana urgensitas pengaturan Lesbian, Gay, Bieseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia?. Kedua, bagaimana konstruksi pengaturan yang ideal terhadap perbuatan LGBT di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan problematika hukum yang dihadapi dalam penelitian ini. Teknik pegumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi atau studi dokumen berupa bahan-bahan hukum atau dokumen hukum. Teknik analisis datanya dilakukan melalui teknik Content Analysis guna memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) pengaturan terhadap perilaku LGBT di Indonesia terdapat urgensi untuk dilakukan. Perilaku LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Amanat UUD 1945. Jika kekosongan hukum ini terus dibiarkan berlarut-larut akan menjadikan adanya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat yang lebih jauh lagi akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan hukum (rechtverwarring). 2). Dari tinjauan hukum positif, Dalam rangka perumusan konstruksi pengaturan yang terhadap perbuatan LGBT di Indonesia, dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang berkaitan dengan perbuatan LGBT agar dapat mencakup pelarangan secara menyeluruh segala bentuk praktik LGBT di Indonesia. Sedangkan dalam kajian fiqh siyasah, LGBT dihukumi haram oleh para ulama yang di dasarkan pada dalil Al-Qur’an dan Hadits Nabi, serta harus diatur pelarangan dan diberikan hukuman yang tegas terhadap perbuatan tersebut. Sedangkan untuk rumusan pengaturannya dibebankan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan menerapkan prinsip jaminan atas hak-hak asasi manusia dari setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dihadapan hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 12103193171 Johan Mei Kurniawan
Date Deposited: 07 Feb 2023 03:53
Last Modified: 07 Feb 2023 03:53
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/32669

Actions (login required)

View Item View Item