TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PENGISIAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DAERAH DI INDONESIA

RIKE HEVI YUDIASTARI, 12103193146 (2023) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MEKANISME PENGISIAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DAERAH DI INDONESIA. [ Skripsi ]

[img] Text
COVER.pdf

Download (2MB)
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB)

Abstract

RIKE HEVI YUDIASTARI, 12103193146, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Di Indonesia, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Dosen Pembimbing Ibu Nurush Shobahah M.H.I. Kata Kunci: Fiqih Siyasah, Pengisian Jabatan, Penjabat Sementara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi memiliki mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun, terdapat keadaan darurat yang mengharuskan pengisian penjabat sementara kepala daerah sebelum proses Pilkada dapat dilakukan. Penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat kepala daerah definitif yang disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaan pemerintahan di Indonesia. Terhadap Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukum penunjukan penjabat kepala daerah tersebut, telah dilakukan uji materi yang menghasilkan Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU- XX/2022. Rumusan Masalah yang diangkat ialah: (1) Bagaimana permasalahan yuridis terkait mekanisme pengisisan penjabat sementara kepala daerah di Indonesia?, (2) Bagaimana tinjaun fiqih siyasah terhadap permasalahan mekanisme pengisian penjabat sementara kepala daerah di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah (historical approach) serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang berupa bahan-bahan atau dokumen hukum yang selaras dengan kajian penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Mekanisme yang pas dan ideal adanya konsep baru dan revisi dalam penunjukkan atau pemilihan penjabat kepala daerah sementara di Indonesia berdasarkan hukum positif (2) Mekanisme pemilihan atau penunjukkan penjabat sementara yang ada di Indonesia ditinjau dari Fiqih Siyasah yang pelaksanan mekanime penunjukan penjabat sementara kepala daerah yang seharusnya menganut asas keadilan, asas musyawarah, asas kemaslahatan masyarakat.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara > Desa
Hukum > Hukum Tata Negara
Politik Islam
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 12103193146 RIKE HEVI YUDIASTARI
Date Deposited: 24 Jul 2023 04:14
Last Modified: 24 Jul 2023 04:14
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/37655

Actions (login required)

View Item View Item