KEADILAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.)

AHMAD FIKRI FIRDAUS, 12102193101 (2023) KEADILAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (5MB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (4MB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (4MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Ahmad Fikri Firdaus, 12102193101, Keadilan Hukum Progresif Dalam Permohonan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.), Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I. Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hukum Hakim, Hukum Progresif, Hukum Yuridis Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal perkawinan beda agama perlu menjadi perhatian khusus. Mengingat perkawinan beda agama di Indonesia belum mempunyai payung hukum yang pasti. Perkembangan peradaban manusia diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu value (nilai) yang dicari dan diharapkan semua orang. Maka dari itu, hukum progresif bisa menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi semua manusia khusunya dalam hal perkawinan beda agama. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. 2). Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. ditinjau dari hukum progresif. 3). Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Berdasarkan Tinjauan yuridis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian studi pustaka (libarary research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan penetapan dan mengumpulkan bukubuku yang berkaitan dengan tinjauan peneliti seperti Buku Hukum Progresif, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan metode analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitik. Hasil penelitian sebagai berikut 1). Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan PN Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. bahwa perkawinan tersebut berdasarkan rasa cinta kasih sayang serta proses perkawinan dilaksanakan di hadapan Pejabat Dinas kependudukan dan Catatan sipil. 2). Ditinjau dari hukum progresif, hakim dalam pertimbangan hukumnya masih menggunakan pemikiran keadilan hukum progresif yakni hukum progresif adalah bertumpu pada keyakinannya, bahwa perkawinan yang dimohonkan, baik menurtut kemanusiaan dan hakim tidak selalu menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mencapai keadilan. 3). Ditinjau dari hukum yuridis di Indonesia perkawinan beda agama boleh menurut KUHPerdata, tidak diperbolehkan menurut UU No.1 Tahun 1974 karena berbeda agama, dan tidak juga diperbolehkan menurut KHI karena perkawinan yang tidak seagama dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN).

Actions (login required)

View Item