PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DARI MANTAN SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF MA LAHAH MURSALAH

ILMA MUDRIKATUN NIKMAS SAADAH, 12102183047 (2023) PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DARI MANTAN SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF MA LAHAH MURSALAH. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (2MB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kata kunci: Hak-Hak Perempuan, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Perspektif Mas̩ lahah mursalah. Pelaksanaan proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak semudah proses perceraian pasangan suami-istri yang bukan PNS. Perceraian yang terjadi pada pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menimbulkan penambahan akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak yang bercerai, yaitu pembagian gaji. Hal ini bertujuan agar mantan istri dapat memperoleh hak-haknya dari mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti halnya hukum islam yang dibuat berdasarkan kemaslahatan yaitu maslahah al Mursalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pasca bercerai dari mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia?. (2) Bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pasca bercerai dari mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) perspektif maslahah al Mursalah?. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perlindungan hak-hak perempuan pasca bercerai dari mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dan untuk menganalisis perlindungan hak-hak perempuan pasca bercerai dari mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditinjau dari perspektif maslahah al Mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis. Metode ini digunakan karena penelitian akan fokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara menelusuri dan menemukan data-data terkait dengan topic penelitian berupa, agenda, majalah, prasasti, surat kabar, catatan transkip, notulen rapat, buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Adanya ketentuan atau hukum yang mengatur tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dari mantan suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini selaras dengan hak-hak perempuan dalam CEDAW dan juga Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan gender, (2) Adanya ketentuan atau hukum yang mengatur perlindungan hak-hak perempun pasca perceraian dari mantan suami yang berstatus PNS dapat memberikan kemaslahatan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum ma lahah mursalah, seperti menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik manfaat, meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan, tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan, dan kemudaratan dapat dihilangkan.

Actions (login required)

View Item