IMPLIKASI PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI

ZULFAA LUTHFI HANIIFAH, 12103193083 (2023) IMPLIKASI PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Zulfaa Luthfi Haniifah, NIM 12103193083, Implikasi Pasal 10 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi, Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Fahmi Arif, M.H Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Korupsi. Penelitian ini dilatar belakangi dengan disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mana pada pengaturan Pasal 10 Undang-Undang ini mengatur mengenai pembebasan bersyarat pada narapidana tindak pidana korupsi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya narapidana tindak pidana korupsi dapat memperoleh pembebasan bersyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini sangat berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya. Pada peraturan perundangundangan yang sebelumnya untuk memdapatkan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi disyaratkan menjadi justice collaborator dan membayar denda secara lunas. Rumusan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan? 2) Bagaimana implikasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tentang Pemasyarakatan terhadap pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi?. Tujuan Penelitian ini 1) Untuk mengetahui pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. 2) Untuk mengetahui implikasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tentang Pemasyarakatan terhadap pengaturan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Data diambil dari melalui sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undanan dan sekunder berasal dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, website dan literature lainnya. Teknik pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data literatur. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh narapidana korupsi yang dapat mengajukan pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Selain syarat-syarat administrasi umum, syarat-syarat khusus juga harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi agar dapat memperoleh pembebasan bersyarat. 2) Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menghapus seluruh peraturan perundang-undangan yang lahirnya lebih lama dan hierarkinya lebih rendah.

Actions (login required)

View Item