DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN SETELAH SURAT DITJEN BADILAG NOMOR 1960/DjA/HK.00/6/2021

ANDREW DHARMAWAN, 12102193074 (2023) DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN SETELAH SURAT DITJEN BADILAG NOMOR 1960/DjA/HK.00/6/2021. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (294kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB) | Preview

Abstract

Andrew Dharmawan, 12102193074, Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Setelah Surat DITJEN BADILAG Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021, Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023 , Pembimbing: Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag. Kata Kunci : Disparitas, Pasca Perceraian, Hak-Hak Perempuan dan Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan peneliti terhadap angka perceraian yang meningkat setiap tahunya pada Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung. Hal ini dibuktikan melalui website PA.TA. dari bulan Juli 2021 sampai April 2023 terdapat 4.466 putusan sengketa perdata agama untuk sengekta perceraian. Dalam perceraian ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mantan suami kepada istri dan anak dengan salah satunya memberikan nafkah. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana dikuatkan oleh Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1). Bagaimana diskripsi perkara, pertimbangan hukum, dan legal reaisoning Hakim dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Tulungagung setelah Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021? 2). Bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung setelah Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021? Tujuan Penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis diskripsi perkara, pertimbangan hukum, dan legal reaisoning Hakim dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Tulungagung setelah Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 2). Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung setelah Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis studi pustaka (libarary research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik dokumentasi sebagi sumber data salinan beberapa putusan Pengadilan Agama Tulungagung cerai talak dan cerai gugat, Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021, buku-buku yang berkaitan dengan tinjauan peneliti seperti buku Hukum Perlindungan Perempuan, metode analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitik, teknik pengolahan keabsahan data. Hasil penelitian sebagai berikut 1). Dalam diskirpsi perkara dalam perkara cerai talak terdapat rekonvensi dari pihak tergugat sedangkan dalam cerai gugat tidak terdapat rekovensi melainkan gugatan komulasi, pada prtimbangan hukum dan Legal Reasoning untuk cerai talak Hakim berpedoman pada PERMA No.3 Tahun 2017 dan Surat DITJEN BADILAG No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 sehingga menggunakan hak ex officio untuk membebani pihak laki-laki terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian selama pihak perempuan bersikap dan beritikad baik. Sedangkan pada cerai gugat hanya memperhatikan nafkah Mut’ah saja; 2). Putusan cerai talak hanya fokus pada pemenuhan nafkah Mut’ah, namun pemenuhan pada perkara cerai gugat fokus kepada hak Hadhanah (hak asuh anak).

Actions (login required)

View Item