ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)

FAHIRA DIVANKA SYAHRANI, 12403193136 (2023) ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Text ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BRDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah aturan pengelolaan dana desa dikendalikan dengan standar sederhana, bertanggung jawab dan inklusif serta dilaksanakan secara terorganisir dan finansial. Dilatar belakangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada banyak perkara terkait penyelewengan dana desa yang berhasil diungkap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan penggalian yang sangat mendalam. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kegiatan wawancara dan observasi dan dokumentasi. Memperoleh data primer berupa rincian APBDesa dan data skunder berupa laporan krealisasi anggaran, laporan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiksripsikan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Junjung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Selanjutnya untuk mencari kebenaran mengenai permasalahan yang ada di desa Junjung khususnya dalam pengelolaan keuangan desa Junjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa di Desa Junjung, terdapat penilaian tidak sesuai pada tahap perencanaan pada poin ke 4, pada tahap penatausahaan poinpertama, dan pada tahap pertanggungjawaban poin ke 3. Penilaian netral hanya terdapat pada tahap pelaksanaan pada poin pertama sampai ke 4. Dan selain yang disebutkan diatas telah sesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018

Actions (login required)

View Item