PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH

ONELLA THANISA BERNIKA EFENDI, 12103193124 (2023) PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRACT.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (58kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (318kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul “Pemungutan Pajak Penghasilan Youtuber di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” ini ditulis oleh Onella Thanisa Bernika Efendi, NIM. 12103193124, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, dibimbing oleh Ahmad Gelora Mahardika, M.H. Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pemungutan, Youtuber, Hukum Positif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya banyak youtuber diera digital ini yang menjadikan youtube sebagai sarana mencari penghasilan sedangkan para youtuber tersebut masih awam dengan pajak yang harus dibayarnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mendalami teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rumusan masalah dari penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana pemungutan pajak penghasilan youtuber di Indonesia? 2) Bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan youtuber di Indonesia dalam perspektif hukum positif? 3) Bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan youtuber di Indonesia dalam perspektif fiqih siyasah?. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui apakah youtuber di Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan dan bagaimana aturan terkait pemungutan pajak penghasilan youtuber di Indonesia. 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengenaan pemungutan pajak penghasilan youtuber di Indonesia dalam perspektif hukum positif. 3) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengenaan pemungutan pajak penghasilan youtuber di Indonesia dalam perspektif fiqih siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research), menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Dalam hal ini studi pustaka dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur maupun sumber lain seperti peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis pokok permasalahan. Setelah semua data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment yang berarti kesadaran dari pihak wajib pajak untuk membayarkan pajak penghasilan yang didapatkan pertahun sehingga penting untuk membuat aturan khusus untuk para youtuber. 2) Pada prinsipnya hukum positif telah mengatur pemungutan pajak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan bahwa yang merupakan Wajib Pajak adalah orang dengan penghasilan yang melebihi 60 juta pertahun. Namun, dalam penerapannya para youtubers tersebut belum mengetahui atau memahami secara pasti aturan terkait pajak penghasilan yang harus dibayarkannya. 3) Dalam pengaplikasiannya konsep siyasah maliyah sendiri mengacu pada penerapan pajak yang dibebankan oleh suatu negara kepada rakyatnya. Secara regulatif, kewajiban membayar pajak bagi warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam telah diatur melalui undang-undang, Alqur’an, dan hadits. Konsep fiqih siyasah maliyah sendiri sudah sesuai dengan pemungutan pajak yang sekarang terjadi di Indonesia, sehingga fiqih siyasah maliyah masih menjadi aturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item