PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (Persero) TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg )

ADAM ASHARI, 12101173024 (2023) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (Persero) TULUNGAGUNG DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (410kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (381kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (193kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (523kB) | Preview

Abstract

Adam Ashari, 12101173024, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2023, Pembimbimg: Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H.I., M.Hum. Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Tenaga Listrik. Putusan hakim seharusnya dijatuhkan berdasarkan keterangan saksi yang jelas dan rinci. Namun putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN.Tlg yang menghukum PT PLN (Persero) selaku tergugat untuk membatalkan penetapan denda kepada konsumen selaku penggugat hanya mengacu pada keterangan saksi dari pihak penggugat bahwa didesanya pernah terjadi penertiban pemakaian tenaga listrik berupa pembayaran denda oleh konsumen kepada PT PLN (Persero) tanpa disertai bukti pembayaran denda tersebut, pihak tergugat tidak menyertakan saksi dalam perkara tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg dalam perkara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) ?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) atas putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum perlindungan konsumen ?; 3) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) atas putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg ditinjau dari hukum Islam ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepusatakaan dengan jenis penelitan yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka terhadap bahan-bahan hukumprimer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan bahan hukum non hukum. Pada kegiatan analisis data peneliti menggunakan sifat analisis deskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) pertimbangan Hakim pada Putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Tlg adalah perbuatan tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pelaku usaha dibebankan penggantian ganti rugi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan denda yang pernah dilimpahkan kepada penggugat dibatalkan. 2) pertimbangan Hakim sudah melindungi hak-hak konsumen berupa hak mendapatkan informasi yang jelas serta hak mendapatkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum pelaku usaha, sesuai dengan tujuan dan asas perlindungan konsumen yaitu tujuan untuk pelaku usaha agar bertanggungjawab dalam berusaha dan asas kepastian hukum, serta pertimbangan hakim mewujudkan putusan yang mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para konsumen dan pelaku usaha yang berperkara 3) pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Ta’wid (ganti rugi) akibat perbuatan melawan (Al-Fi’ul Al-Dharr), sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu mendatangkan kemasalahatan dan menolak kemudharatan, sesuai dengan prinsip Al-Adl (keadilan), serta sesuai dengan prinsip Al-Qadha (peradilan Islam) yaitu prinsip mencari ridha Allah SWT, prinsip menjaga stabilitas umum, prinsip melindungi hak dan kewajiban serta prinsip menjatuhkan putusan berdasarkan nash-nash dalam Al-Quran dan Sunnah.

Actions (login required)

View Item