PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG (Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten Jombang)

MUHAMMAD MU’IZZURRAFI’, 12103183020 (2023) PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG (Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten Jombang). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (552kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (272kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (305kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (219kB)

Abstract

Penelitian ini membahas masalah pengawasan Inpektorat terhadap pemerintah kabupaten Jombang dan juga mengenai problem yang dihadapi oleh lembaga Inspektorat Kabupaten Jombang serta solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus korupsi yang pernah menjerat bupati Jombang pada tahun 2018, yang kemudian peneliti memiliki pertanyaan apakah pada wilayah hukum Kabupaten Jombang ada lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daereah, dan ternyata peneliti menemukan lembaga Inspektorat Kabupaten Jombang ini. Kemudian pada tugas dan fungsi pokok dari Inspektorat khususnya Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial ditemukan adanya 3 poin yang saling berkaitan satu sama lain dalam hal pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ketiga poin tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 pasal 13 ayat 2 poin a, b, dan m. Dimana poin a menunjukan tugasnya sebagai pelaksana pengawasan, poin b menunjukan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dan poin m menunjukan tugasnya sebagai perumus kebijakan teknis pengawasan. Penelitian ini berbasis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data-data yang ditemukan di lapangan secara langsung. metode ini digunakan untuk menggali informasi sebagai bahan penelitian yang sumbernya didapatkan melalui perilaku verbal manusia ataupun kejadian nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi. Adapun penelitian ini berfokus pada rumusan masalah pada penelitian ini, pertama yakni berkaitan dengan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Sosial yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2) poin a,b dan m telah dilaksanakan secara optimal atau belum. Kedua mengenai problem yang menghambat jalannya proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dan yang ketiga, terkait pandangan fikih siyasah mengenai pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Sedangakan untuk teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1). Inspektorat Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya telah dilaksanakan dengan cukup optimal karena telah mendapatkan penilaian kapabilitas APIP level 3 (Integrated) dan juga karena masih ditemukan adanya kekurangan yakni belum dapat melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh, karena dalam pelaksanaan pengawasannya masih didapati adanya instansi pemerintahan yang belum dilakukan pengawasan selama 2 (dua) tahun berturut-turut. 2). Problem yang biasanya ditemukan oleh Inspektorat khususnya Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial adalah berupa kendala administrasi dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Dimana data yang diberikan oleh objek pengawasan kurang lengkap sehingga harus diberikan waktu tambahan untuk menyiapkan segala macam data yang diminta oleh Inspektorat yang akhirnya memperlambat jalannya proses pemeriksaan. Dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sendiri memiliki kompetensi yang kurang dalam melaksanakan tugasnya juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Inspektorat. Selain Itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat sendiri juga menjadi suatu kendala bagi Inspektorat karena dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat saai ini belum dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Sebelum tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Jombang juga memiliki problem yang cukup penting dikarenakan dalam peraturan mengenai fungsi dari Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mengalami tumpang tindih. Namun problem tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang. 3). Dalam persepktif fikih siyasah, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang ini termasuk dalam konsep hisbah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu memerintahkan berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan. Ditinjau dari Al-Qur‟an adanya lembaga Inspektorat ini selaras dengan maksud QS. Ali Imron ayat 104 yang artinya berbunyi : Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud sebagai segolongan umat itulah disamakan dengan lembaga Inspektorat Kabupaten Jombang.

Actions (login required)

View Item