KRIMINALISASI TINDAK PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪʼAH (Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

VITA VATIMAH AL ADAWIYAH, 12102193209 (2023) KRIMINALISASI TINDAK PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪʼAH (Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (543kB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (417kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (255kB) | Preview

Abstract

Vita Vatimah Al Adawiyah, 12102193209, Kriminalisasi Tindak Pemerkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarīʼah (Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Dr. Rohmawati, M.A. Kata kunci : Pemerkosaan Dalam Perkawinan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Maqāṣid al-Syarīʼah Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang terjadi di masyarakat menimbulkan adanya regulasi baru dari pemerintah berupa UndangUndang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Timbulnya regulasi tersebut dikarenakan adanya keresahan masyarakat terkait marital rape seperti dalam beberapa faktor berikut: pertama, terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) seringkali ditutup-tutupi karena rumah tangga merupakan area privat kedua, adanya KDRT sering dianggap wajar ketiga, terjadi dalam sebuah lembaga yang sah menurut hukum (UU Perkawinan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana UU-TPKS mengatur tentang tindak pemerkosaan dalam perkawinan (2) Bagaimana perspektif Maqāṣid al-Syarīʼah terhadap kriminalisasi pemerkosaan dalam perkawinan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan UU-TPKS mengatur tentang tindak pemerkosaan dalam perkawinan (2) Menganalisis kriminalisasi pemerkosaan dalam perkawinan ditinjau dari Maqāṣid al-Syarīʼah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat, dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan dalam menganalisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik pengecekan datanya menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian adalah: (1) Fenomena pemerkosaan dalam perkawinan sering kali terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah mengambi strategi dalam melindungi kaum perempuan (istri) dengan melalui regulasi baru yakni UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur adanya kejahatan dalam lingkup luas hingga lingkup terkecil. UU TPKS telah diatur sebaik mungkin sehingga korban mendapatkan keadilan agar tetap dapat menjaga harkat dan martabat sesuai dengan tujuan perkawinan. Perlindungan lainnya juga terdapat pada ketentuan pidana seperti penjara dan denda jutaan rupiah. (2) Dari sisi Maqāṣid al-Syarīʼah tindakan marital rape mencerminkan tidak terpenuhinya tujuan syariah dalam perkawinan terutama dari maslahah ḍaruriyat yaitu memelihara jiwa (Hifẓ al-Nafs), memelihara akal (Hifẓ al-Aql), memelihara keturunan (Hifẓ alNasl), memelihara kehormatan (Hifẓ al-Ird). Maka dari itu, korban marital rape butuh adanya perlindungan dan keadilan sehingga tidak terjadi kembali kekerasan seksual pada seorang istri.

Actions (login required)

View Item