DISPARITAS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN BERBASIS MAQASHID AL-SYARI'AH FI HIFDZ AL-AWLAD

MOCH. NURCHOLIS, 129502203016 (2023) DISPARITAS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN BERBASIS MAQASHID AL-SYARI'AH FI HIFDZ AL-AWLAD. [ Disertasi ] (Unpublished)

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (27MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (28MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik adanya jarak diantara ius contituendum dengan ius constitutum dalam norma usia perkawinan. Kenaikan usia perkawinan dengan tujuan mencegah perkawinan anak justru berakibat pada tingginya angka dispensasi yang merupakan pintu legal perkawinan anak. Fokus penelitian ini berkisar pada persoalan disparitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang diturunkan dalam 5 (lima) pertanyaan penelitian menyangkut deskripsi, pertimbangan, legal reasoning, amar penetapan, dan basis maqa>s}id al-shari>‘ah fi> h}ifz} al-awla>d dalam penetapan dispensasi kawin. Penelitian kualitatif ini menggunakan case study, statute approach, comparative approach dan filsafat hukum sebagai pendekatan. Sementara deskriptif-analitis, content analysis, dan maqa>s}id al-shari>‘ah fi> h}ifdz al-awla>d digunakan sebagai basis menganalisa data. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode interaktif secara siklus dan sistemik. Penelitian ini menyimpulkan; Pertama, deskripsi penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang disajikan dalam dua sudut pandang. Sejak diberlakukannya norma batas usia perkawinan di Indonesia pada tahun 2019 terjadi lonjakan permohonan dispensasi pada tahun 2019-2022 dengan rata-rata kenaikan 256% per tahun. Kedua, pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin dilakuan melalui tiga tahap, yakni tahap formil, tahap fakta perkara, dan tahap kesesuaian fakta perkara dengan norma hukum. Ketiga, legal reasoning Hakim dalam penetapan dispensasi kawin terkonstruksi dalam empat aspek; (1) Pemaknaan atas kedewasaan; (2) Kesenjangan legal subtance dan legal culture; (3) Tafsir kemendesakan dispensasi; (4) Pemenuhan asas kepentingan terbaik anak. Keempat, amar penetapan dispensasi kawin memiliki perbedaan dalam dua aspek, yakni redaksional dan substansial. Kelima, basis maqa>s}id al-shari>‘ah fi> h}ifz} al-awla>d dalam disparitas penetapan dispensasi kawin sebagai bagian dari upaya pemenuhan perlindungan kepada anak terklasifikasi dalam tiga lapisan, yakni prosedural, logika, dan dialektika.

Actions (login required)

View Item