TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

SELLA NURUL ADINIYAH, 12103193173 (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (5MB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

SELLA NURUL ADINIYAH, 1210319173, Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Penyediaan Fasilitas Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Yusron Munawir S.H.I, M.H. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Fasilitas dan Pelayanan, Disabilitas Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kesetaraan hak penyandang disabilitas adalah prinsip bahwa setiap orang, termasuk mereka yang memiliki kecacatan fisik atau mental, memiliki hak yang sama untuk hidup secara mandiri, merdeka, dan bermartabat. Kesetaraan hak penyandang disabilitas diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan diproteksi oleh berbagai konvensi dan undangundang internasional, termasuk Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRPD) yang diadopsi pada tahun 2006 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 170 negara. Penelitian ini dilakukan guna mengkaji tinjauan yuridis terhadap implementasi penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: Pertama, bagaimana tinjauan yuridis penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dintinjau dari hukum positif?. Kedua, bagaimana tinjauan siyasah tentang penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan melalui pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus, yakni pendekatan yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi terkait fasilitas serta layanan bagi penyandang disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis konten (Content Analysis) dan Analisis Deskriptif (Descriptive Analysis) guna memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1). ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sesuai dengan standar operasional yang tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Beberapa fasilitas tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas khususnya beberapa diantaranya adalah kamar mandi atau toilet, ramp, tidak adanya jalur khusus penyandang disabilitas dari tempat parkir menuju ramp, tidak adanya ubin blok difabel/ guiding blok, tangga darurat serta, tangga yang kurang lebar. Oleh karena fasilitas yang belum memenuhi standar maka, untuk mempermudah pelayanan bagi penyandang disabilitas Dinas Kependudukan Kabupaten Kediri mengadakan Program Jemput Bola. Program Jemput Bola sendiri memiliki beberapa kelebihan sistem jemput bola adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik, 2) Efektif untuk daerah yang sulit dijangkau, 3) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Apabila terdapat kelebihan tentu terdapat pula kekurangan. Berikut kekurang sistem jemput bola: 1) Dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup, 2) Dibutuhkan infrastruktur yang memadai, 3) Memerlukan anggaran yang cukup, 4) Tidak selalu efektif dalam waktu tertentu. Terjadi beberapa hambatan yang dialami oleh petugas dalam melakukan pelayanan jemput bola. Beberapa diantaranya adalah masalah teknis, kondisi fisik dan mental dari penyandang disabilitas dan odgj. Pelayanan dan fasilitas dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ditinjau dari Fiqih siyasah adalah sebagai berikut: Fasilitas bagi penyandang disabilitas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ditinjau dari Fiqih siyasah belum memenuhi standar yang telah dikemukakan oleh Imam Nawawi yaitu pada poin ke 4 yang berbunyi Menjaga keamanan fasilitas publik. Dalam ayat al-quran surat An-Nur ayat 61 yang menjelaskan bahwa islam tidak membeda-bedakan antara penyandang disabiitas dengan non disabiitas dan hadist riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa sesungguhnya semua manusia itu sama, yang membedakan hanya ketaqwaannya kepada Allah, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apa pun. Oleh karena itu pelayanan jemput bola merupakan solusi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Actions (login required)

View Item