HANDLING COMPLAINT SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE DAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

SULISTINI, 12602195009 (2022) HANDLING COMPLAINT SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE DAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE. [ Disertasi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (992kB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (420kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (510kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (537kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (537kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB VII.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text BAB VIII.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
Preview	Text DAFTAR PUSAKA.pdf Download (235kB) | Preview

Abstract

Beberapa alasan akademik mengkaji Handling Complaint sengketa medik berbasis mediasi sebagai fokus disertasi, salah satu di antara berbagai pertimbangannya adalah dari perspektif akademis, mediasi merupakan amanat luhur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dari perspektif historis, mediasi sebagai penyelesaian sengketa secara damai telah membudaya pada masyarakat Indonesia melalui hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh sentralnya. Dari perspektif humanitas, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dikendalikan sepenuhnya oleh para pihak dengan menghadirkan pihak ketiga, mediator netral dan independent yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi dalam menyelesaikan sengketa. Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu mandatnya adalah melaksanakan fungsi mediasi melalui konsultasi, negosiasi dan konsiliasi. Dari perspektif medis, kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. World Health Organization (WHO), juga mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan satu dari enam prioritas dunia yakni menyelesaikan agenda kesehatan MDGS. Dari perspektif dan kontek kehidupan modern, negara berkewajiban menjamin sepenuhnya hak fundamental yang bersifat terberi (given) meliputi hak atas kebebasan individu dan komunitas warga (civil society), keselamatan dan keamanan harta benda, serta jiwa raganya. Salah satu pusat layanan kesehatan yang menjadi penopang terealisasikannya enam prioritas WHO adalah Rumah Sakit. RSUD Dr. Iskak Tulungagung merupakan satu dari 445 unit Rumah Sakit yang berada di Wilayah Jawa Timur. Capaian-capain monumental RSUD Dr. Iskak Tulungagung menjadi alasan terpenting pemilihan lokus penelitian. Di antara capaian tersebut adalah; pada 2005, RSUD Dr. Iskak Tulungagung telah menjadi Kelas B Non Pendidikan; Pada 31 Desember 2008 ditetapkan sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh; pada 18 Mei 2015 ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional yang mengampu rujukan dari wilayah Kabupaten Trenggalek, Kota dan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan; Pada 25 Mei 2016 ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan; pada 2020 ditetapkan sebagai Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; pada November 2020, RSUD ditunjuk sebagai Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskuler dan rujukan Covid 19. Pada November 2022 mengembangkan pelayanan rehab NAPZA. Fokus dalam disertasi ini berupaya mengelaborasi, menganalisis dan menemukan basis mediasi Handling Complaint sengketa medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Iskak Tulungagung. Selanjutnya fokus penelitian di breakdown menjadi empat pertanyaan penelitian sebagai berikut; 1) Bagaimana fenomena sengketa medik pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung? 2) Mengapa terjadi sengketa medik pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung? 3) Bagaimana prosedur Handling Complaint sengketa medik pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung? 4) Bagaimanakah basis mediasi Handling Complaint sengketa medik pada RSUD Dr. Ishak Tulungagung? Disertasi ini merupakan qualitative research dengan menggunakan case study. Penilitian dilakukan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung dalam rentang waktu 3 tahun (2019-2022). Data primer penelitian bersumber dari key informan, informan dan narasumber, sumber sekunder dari hasil observasi, dan data dokumentasi Complaint dan Handling Complaint, data tersier bersumber dari referensi primer, artikel jurnal bereputasi dan website. Tehnik Analisa data melalui tehnik spiral analisa data yang dimulai dengan mengatur dan mengelola data; memahami dan menganalisis basis data; mendiskripsikan, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data. Langkah analisa studi kasus dilengkapi dengan Analisa data versi Atkinson dengan pembuatan repositori data menggunakan teori basis data relasional dasar;‎ pembuatan‎ kode‎ untuk‎ mengidentifikasi‎ ‘bongkahan’‎ data;‎menganalisis data studi kasus, dan menyusun proposisi teori baru. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi metode, trianggulasi data, dan forum grup discussion. Disertasi ini menghasilkan 4 substansi penting; Pertama, inspanning verbintenis merupakan hubungan perdata yang terjadi antara dokter dengan pasien dalam pemberian layanan kesehatan, di mana dokter sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai penerima jasa. Objek utamanya adalah upaya maksimal dari seorang dokter dalam mengobati dan merawat pasien bukan memperjanjikan hasil kesembuhan (result aatsverbintenis). Sengketa medik merupakan perselisihan yang timbul akibat dugaan kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Dalam pelaksanaan aktifitas pemberian layanan kesehatan terdapat empat` kategori pelanggaran yakni pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran hukum (perdata dan pidana). Kedua, sengketa medik dalam layanan kesehatan terjadi jika terdapat predisposing factor, yaitu kesenjangan antara harapan pasien dalam memilih rumah sakit untuk menangani gangguan kesehatannya dengan kenyataan yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Selain itu karena adanya pelanggaran pelanggaran profesi medik, lemahnya implementasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pola atau sikap paternalistik yang dominan, perubahan status pembiayaan pasien maupun kurangnya pemahaman bahasa dan kebijakan medis. Mitigasi sengketa medik dapat diminimalisasi dengan beberapa beberapa langkah prefentif ; dokter mematuhi atau menerapkan etik kedokteran; dokter dan pasien membangun hubungan yang baik; dokter, tenaga medis, dan pasien menjalin komunikasi dan informasi yang adekuat, transparan dan jujur, management rumah sakit menyiapkan dokter dan tenaga medis yang kompeten dan memadai; dokter dan tenaga medis merapkan sikap kehatihatian, dan seyogyanya memiliki keseluruhan kualitas dasar nilai-nilai humanitas; dokter harus menjunjung tinggi moralitas luhur kedokteran sebagai sisi deontologik dan tipe ideal manusia penolong. Ketiga, Kebijakan dan inovasi Handling Complaint dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mulai dari dibentuknya Manajemen Pelayanan Pasien (MPP), Publik Safety Center (PSC), Pasien Centered Care (PCC), Home Care (HC), Hospital Without Wall (HW2) hingga Case Conference (CC). MPP difungsikan sebagai organ penghubung antara manajemen dengan PPA dalam proses kolaboratif assesmen, perencanaan, fasilitas, koordinasi pelayanan, evaluasi dan advokasi untuk opsi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan pasien dan kelurga pasien yang komprehensif. PSC merupakan upaya maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan dan penanganan cepat, akurat, aman dengan melibatkan lintas sector serta menggabungkan Pre Hospital Care, Publik Safety Center, Intra Hospital, Post Hospital dan Home Care (HC). Pasien Centered Care (PCC) merupakan inovasi perncanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan melalui system kemitraan saling menguntungkan, efektif dan efisien. Hospital without wall (HWW) merupakan inovasi yang bertujuan menjamin pemberian layanan kesehatan berbasis mutu, kompetisi global, pergeseran teknologi, demografi, disrupsi industri yang tidak terbatas ruang dan waktu. Realisasi Hospital without wall (HWW) melalui layanan telemedicine dan home care. Seluruh kebijakan dan inovasi Handling Complaint bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan konduktivitas layanan kesehatan. Keempat, Handling Complaint sengketa medik berbasis mediasi, merupakan alternatif terbaik dalam penyelesaian sengketa medik antara pasien dengan dokter dan tenaga medis serta managemen rumah sakit. Mediasi merupakan langkah progresif perwujudan keadilan restoratif (restorative justice). Kebijakan dan inovasi Handling Complaint berbasis mediasi telah mewujudkan keadilan restoratif-resiprokal dan terjaminterselenggaranya amanat Universal Healt Coverage. Keadilan restoratifresiprokal dan Universal Healt Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau, dengan dua elemen inti, yaitu akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan perlindungan risiko finansial dan nonmaterial pada setiap warga negara ketika menggunakan layanan kesehatan. Proposisi teori yang ditemukan adalah Mediasi berbasis keadilan restoratif-resiprokal dan Universal Health Coverage. Prosisi teori ini menjelaskan bahwa hubungan sosial (manatol) yang melibatkan pasien dan tenaga medis tidak terlepas dari sengketa medik. Penyelesaian sengketa yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui mediasi yang merupakan langkah progresif menuju keadilan restoratif dan keadilan resiprosikal yang dilaksanakan dengam mengedepankan amanat jaminan kesehatan semesta/Universal Health Coverage. Kata Kunci: Handling Complaint, Sengketa Medik, Mediasi, Restorative Justice, Universal Health Coverage

Actions (login required)

View Item