EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)

RIYADHOTUL FITRIA, 12103193089 (2023) EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (158kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (29kB)
	Text BAB I.pdf Download (98kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (63kB)

Abstract

Riyadhotul Fitria, Nomor Induk Mahasiswa 12103193089, Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing Ahmadi Abdul Shomad Faiz.,M,H. Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa Penelitian ini dilakukan karena pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang cukup maju dalam pelayanan maupun dalam pembangunan desa. Progresivitas pelayanan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tersebut tidak lepas dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1) Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif ?. 2) Bagaimana hambatan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Data primer dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara dengan. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku, jurnal dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung merupakan bentuk pengabaian terhadap tugas dan fungsi pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) Hambatan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terjadi pada struktur hukum (legal Structure) yaitu Badan Permusyawaratan Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sendiri. Hambatan tersebut seperti kurang tertibnya musyawarah desa, kedisiplinan dari anggota BPD, faktor ketidaktahuan akan tugas BPD, adanya keengganan menyampaikan pendapat saat musyawarah dan yang paling penting yaitu faktor sumberdaya dari anggota BPD itu sendiri. Keengganan melakukan pergantian terhadap anggota yang tidak menjalankan tugasnya.

Actions (login required)

View Item