EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEJALAN KAKI DI KOTA BLITAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Kota Blitar)

ALFINA ATSNA ALMUNA, 12103193160 (2023) EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEJALAN KAKI DI KOTA BLITAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Kota Blitar). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (581kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (650kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (353kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul, “Efektivitas Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pejalan Kaki di Kota Blitar Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kota Blitar)” ini oleh Alfina Atsna Almuna, NIM. 12103193160, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dibimbing oleh Amrin Nurfieni, S.ST., M.H. Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Walikota, Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area trotoar Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan hukum dan kesadaran hukum. Teori kepatuhan hukum dikemukakan oleh H.C. Kelmen memuat tiga indikator, yaitu Kepatuhan/Compliance, Identifikasi/Identification, dan Internalisasi/Internalization, yang semua itu diaplikasikan pada Pedagang Kaki Lima di Kota Blitar. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sikap Masyarakat terhadap trotoar yang tersedia di Kota Blitar? 2) Bagaimana efektivitas Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pejalan Kaki di Kota Blitar? 3) Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam upaya penegakan hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Blitar?. Tujuan dilakukannya penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui penggunaan trotoar di Kota Blitar, 2) Untuk mengetahui efektivitas Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Blitar tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pejalan Kaki di Kota Blitar, 3) Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah dalam upaya penegakan hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, mengunakan teknik simple random sampling dengan berlandaskan rumus Slovin yang mengambil 89 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala linkert, kemudian dianalisis dengan menggunakan uji validitas reabilitas dan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Kota Blitar memberikan keringanan atau memperbolehkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang, namun harus memenuhi berbagai syarat. Tetapi pada kenyataannya, walaupun Pemerintah Kota Blitar melalui Disperindag dan Satpol PP telah semaksimal mungkin melakukan penataan, pembinaan, dan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), pihak tersebut masih tetap menemukan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pedagang Kaki Lima (PKL); 2) Dari hasil penelitian Efektivitas Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pejalan Kaki di Kota Blitar memperoleh hasil yang sangat efektif diterapkan berdasarkan hasil kuesioner yang diambil dari responden; 3) Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Disperindag telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan fiqih siyasah, khususnya bidang fiqih siyasah dusturiyah.

Actions (login required)

View Item