PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi kasus pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung)

MAFTUHATISSHOLIKAH, 12103193014 (2024) PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH (Studi kasus pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (162kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (19kB)
	Text BAB I.pdf Download (247kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (243kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Dan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah (Studi Kasus Pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungangung)” ini ditulis oleh Maftuhatissholikah, NIM 12103193014, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Muksin, M.H. Kata kunci:Peran Pemerintah, Fasilitas umum, Disabilitas. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Keberadaan penyandang disabilitas kurang diperhatikan baik di kalangan masyarakat mapunun pemerintah, dimana mereka kerap diabaikan dari berbagai segi misalnya pada fasilitas umum khususnya pada Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal mereka juga ingin memanfaatkan fasilitas umum tersebut, namun karena kurangnya kesadaran terhadap para disabilitas mengenai fasilitas umum khususnya pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pemerintah Kabupaten tulungagung membuat merek kurang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian dalam skripsi ini adalah:1) Bagaimana peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kbupaten Tulungagung? 2) Bagaimana kendala pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung? 3) Bagaimana peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijua (RTH) di Kabupaten Tulungagung perspektif fikih siyasah dan hukum positif? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kbupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tulungagung. 3) Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas pada Ruang Terbuka Hijua (RTH) di Kabupaten Tulungagung perspektif fikih siyasah dan hukum positif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Tahap-Tahap analisis data yang digunakan peneliti melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, teknik keabsaan data dengan triangulasi dan pemeriksaan sejawat. Hasil penelitian ini menujukan bahwa:1) Peran pemerimtah dan penyediaan dan pemanfaatan fasiltas umum bagi penyandang disabilitas kurang optimal masih banyak fasilitas umum yang belum ramah akan disabilitas. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan aksesibiltas bagi penyandang disabilitas sehingga masih menyulitkan bagi orang-orang difabel yang hendak menggunakan fasilitas umum tersebut. 2) Kendala pemerintah dalam penyediaan fasilitas umum yakni pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang adanya koordinasi antara pemerintah dan dinas-dinas terkait, serta kurang memedainya alokasi dana yang membuat lambatnya penyediaan fasilitas tersebut. 3) Penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas menurut hukum positif yakni pada peraturan daerah jawa timur tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas ini belum maksimal dalam pelaksanaanya. Dan dalam perspektif fikih siyasah sebagai manusia sangat pentinya menghargai, menghormati dan saling tolong menolong antar manusia termasuk juga penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item