ANALISIS KERJASAMA PADA WANA WISATA RANU GUMBOLO ANTARA PERUM PERHUTANI KPH KEDIRI DENGAN LMDH RIMBA RAYA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH (Studi pada Wana Wisata Ranu Gumbolo Kabupaten Tulungagung)

SHIFNY ISMA NADINA, 12101193044 (2023) ANALISIS KERJASAMA PADA WANA WISATA RANU GUMBOLO ANTARA PERUM PERHUTANI KPH KEDIRI DENGAN LMDH RIMBA RAYA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH (Studi pada Wana Wisata Ranu Gumbolo Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (391kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (308kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (9kB)
	Text BAB I.pdf Download (483kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (681kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB) | Preview

Abstract

Shifny Isma Nadina, 12101193044, Analisis Kerjasama pada Wana Wisata Ranu Gumbolo Antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Muamalah” (Studi pada Wana Wisata Ranu Gumbolo Tulungagung), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Drs. Mashuri, M.H.I. Kata Kunci: Kerjasama, Wana Wisata, Hukum Positif, Fiqh Muamalah Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Rimba Raya dalam pengelolaan wana wisata Ranu Gumbolo yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Kerjasama ini berdasar kepada sistem PHBM atau pengelolaan hutan bersama masyarakat yang mana merupakan isi dari UU No. 41 Tahun 1999. Mengenai bagaimana perjanjian tersebut telah tertulis didalam PKS atau Perjanjian kerjasama. Namun didalam sistem kerjasama tersebut perlu dikaji dan dianalisis apakah sudah sepenuhnya sesuai perspektif hukum positif dan fiqh muamalah. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana bentuk kerjasama pada wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya ditinjau dari hukum positif? 2) Bagaimana bentuk kerjasama pada wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya ditinjau dari fiqh muamalah? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bentuk kerjasama pada wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya ditinjau dari hukum positif. 2) Untuk mengetahui bentuk kerjasama wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani KPH Kediri dengan LMDH Rimba Raya ditinjau dari fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ditinjau dari Hukum Positif pelaksanaan kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Rimba Raya dalam pengelolaan wana wisata Ranu Gumbolo sudah sesuai, sebab telah memenuhi isi dari pasal 30 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 serta pasal 3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999. 2) Ditinjau dari prinsip keadilan Fiqh Muamalah pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan wana wisata Ranu Gumbolo antara Perum Perhutani dengan LMDH Rimba Raya akad musyarakah dalam pembagian bagi hasil dari kerjasama tersebut kurang sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah sebab faktanya pihak LMDH masih membagi keuntungan tersebut ke beberapa pihak. Kemudian terkait kerugian tidak dijelaskan prosentase tanggung jawab dari kedua belah pihak maka hal ini kurang sejalan dengan Pasal 136 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebab hal ini bisa saja menimbulkan konflik dikemudian hari, walaupun secara ijab-qobul kedua aspek penting sudah sah, namun alangkah lebih baik jika prinsip keadilan tersebut terlaksanakan.

Actions (login required)

View Item