NIZAR BANGKIT PERMANA PUTRA, 12103173025 (2024) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]
|
Text
COVER.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (60kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (245kB) | Preview |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB) |
||
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) |
||
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) |
||
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (107kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya menyalurkan pendapat, ide dan gagasan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar cenderung belum maksimal. Pembangunan desa tidak akan bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya peran aktif masyarakat desa untuk membantu mewujudkan pembangunan desa yang terarah sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kepala Desa dan jajarannya di pemerintahan desa terus berupaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam keikutsertaannya pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa melalui perbaikan sistem dan kebijakan yang dirasa kurang dan melengkapi kekurangan tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar berdasar Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, 3) Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dalam konsep fiqh siyasah. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan alur pelaksanaan dan tujuan prioritas pembangunan, 2) Untuk mengetahui pagaimana penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sesuai dengan alur berdasar Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, 3) Untuk mengetahui bagaimana penegakan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) didesa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk mencapai kemaslahatan bersama perspektif Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan (observasi), wawancara (interview), dokumentasi (document research). Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sebagai perwujudan atas cita-cita dan kesejahteraan masyarakat desa yang mana dalam sebuah proses perencanaan pembangunan desa terus memerlukan keterlibatan masyarakat masih belum maksimal dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pola pemerintahan kepala desa yang lama dan ketidaksesuaian terhadap prioritas realisasi pembangunan yang sudah disepakati pada saat Musrenbang desa dengan kenyataan di lapangan terkait kebutuhan masyarakat. Hal tersebut membawa dampak pada pergantian kepemimpinan Kepala Desa dan jajarannya di pemerintahan Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang terus berupaya untuk mengajak dan meyakinkan kembali masyarakat agar turut ikut andil dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. 2) Berdasarkan konsep pembahasan fiqh siyasah, mengajarkan bahwa berpartisipasi untuk menyalurkan gagasan atau pendapat utamanya dalam kegiatan Musrenbangdes adalah sebuah hal yang wajib. Dan tidak boleh jika seseorang tidak berpartisipasi atau acuh tak acuh dalam hal kemaslahatan ummat atau kepentingan umum. Perlu diketahui bahwasannya dasar dari pola tatananan suatu kepemerintahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan serta berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | Hukum > Hukum Tata Negara > Desa Hukum > Hukum Tata Negara Hukum > Putusan |
Divisions: | Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | 12103173025 NIZAR BANGKIT PERMANA PUTRA |
Date Deposited: | 02 Apr 2024 01:41 |
Last Modified: | 02 Apr 2024 01:41 |
URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/44626 |
Actions (login required)
View Item |