PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

SAHRUL AZHAR SAHBUDDIN, 12103193191 (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (769kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (495kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (227kB)
	Text BAB I.pdf Download (349kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (446kB)

Abstract

SAHRUL AZHAR SAHBUDDIN, 12103193191, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Muksin, M.H. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PMI ilegal, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang sudah berangkat ke luar negeri. Dengan tidak adanya perlindungan hukum tersebut, mengakibatkan pekerja migran Indonesia mengalami berbagai macam kejahatan dan kekerasan internasional. Tidak hanya itu, dengan tidak adanya perlindungan hukum yang didapatkan dapat mengancam hak asasi manusia dari para pekerja migran Indonesia ilegal tersebut. Meskipun pekerja migran tersebut ilegal, namun harus tetap mendapat perlindungan hukum karena pekerja migran Indonesia juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di Indonesia. Fokus penelitian ini tentang perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia ilegal terutama pekerja migran yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dengan perspektif fiqh siyasah, yaitu tentang bagaimana strategi dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal, bagaimana perlindungan hukum yang diterima pekerja migran Indonesia ilegal di Kabupaten Tulungagung, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal menurut siyasah dusturiyah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal di luar negeri. Kemudian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja migran Indonesia ilegal khususnya di Kabupaten Tulungagung, juga untuk memahami perlindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia ilegal menurut siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan deskriptif dan survei, dengan lokasi penelitian berada di Kabupaten Tulungagung. Dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Tidak hanya itu, dalam hal Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI ilegal di Kabupaten Tulungagung meliputi, a) pemberian program pemutihan terhadap pengurusan dokumen bagi PMI ilegal, b) seminar (pemahaman kepada masyarakat), c) pemberian kompetensi kerja untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan d) bekerjasama dengan perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dalam hal menjadikan PMI yang berangkat merupakan PMI legal semua. Hal itu dilakukan supaya seluruh PMI bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tidak menjadi korban dari kejahatan maupun kekerasan internasional. Kedua, perlindungan hukum yang diterima oleh PMI ilegal di Kabupaten Tulungagung untuk saat ini masih belum ada, karena belum ada data yang menyatakan berapa jumlah pasti dari PMI ilegal. Sehingga PMI ilegal harus berusaha mandiri untuk mendapatkan perlindungan hukum atau menunggu pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum. Ketiga, berdasarkan perspektif fiqh siyasah perlindungan hukum terhadap PMI ilegal di Kebupaten Tulungagung merupakan suatu tindakan yang harus diambil karena menurut dalil-dalil dan firman Allah dalam Al-Qur’an, pemimpin (negara) harus bersikap adil, jadi sudah seharusnya PMI legal maupun ilegal tetap diberikanperlindungan hukum. Kemudian penulis memberikan solusi dengan cara pemerintah harus melakukan pengawasan, pengecekan dan pemantau untuk PMI ilegal yang sudah berangkat dan berhasil lolos keluar negeri. Lalu dilakukan pendataan berapa banyak PMI ilegal di setiap negara dan diberikan pemenuhan hak asasi manusianya, seperti perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan serta memberikan program pemutihan kepada PMI ilegal tersebut. Tidak hanya itu, dalam proses pemberian perlindungan hukum PMI ilegal di luar negeri juga dilakukan pengawasan dan pendataan secara ketat terkait pemberangkatan PMI ke luar negeri. Sehingga nantinya didapati semua PMI merupakan PMI legal dan dapat meminimalisir tindakan kekerasan dan kejahatan internasional yang memakan korban warga negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item