IMPLIKASI USULAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

HERU YULIPRAKOSO, 12103193186 (2023) IMPLIKASI USULAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (358kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (140kB)
	Text BAB I.pdf Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Download (866kB)

Abstract

HERU YULIPRAKOSO, NIM. 12103193186, ““Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Kekuasaan Hakim Mahkamah Konstitusi’ , Proigram Studi Hukum Keiluarga Islam, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Univeirsitas Islam Neigeiri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Peimbimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Pemberhentian ,Hakim Konstitusi dan Independensi Kekuasaan. Peineilitian ini di latarbeilakangi deingan adanya dengan menelaah kasus yang timbul akibat adanya Implikasi UPemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Yang mana implikasi tersebut menimbulkan banyak polemik di dalamnya. Foikus peineilitian dalam peineilitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pemberhentian hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi ? 2) Bagaimana implikasi usulan pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman MK? 3). Bagaimana mekanisme pemeberhentian hakim konstitusi menurut fikih siyasah dusturiyah ?. Adapaun yang meinjadi tujuan peineilitian ini adalah: 1).Untuk memahami mekanisme pemberhentian hakim sesuai dengan konstitusi. 2) Untuk mengetahui akibat yang muncul karena adanya usulan pemberhentian hakim Konstitusi oleh DPR terhadap Independensi kekuasaan hakim MK. 3.Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian hakim konstitusi menurut fikih siyasah dusturiyah. Meitoidei peineilitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan (comparrative approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen yang berupa bahan-bahan atau dokumen hukum. Teknik analisis bahan hukum menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap dokumen-dokumen serta seluruh sumber bahan hukum terkait dan menarik kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan bahan hukum, peneliti menggunakan triangulasi. Hasil peineilitian ini meinunjukkan bahwa: 1). Sehingga, hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam suatu kekuasaan pemerintahan. dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dilakukan pengkajian mendalam terhadap karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan penelitian yang membahas secara mendalam terkait isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, serta menyajikan fakta.

Actions (login required)

View Item