PEMOTONGAN DAN PELUKAAN GENITELIA PEREMPUAN (P2GP) PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

MARLINA NURMAULIDA, 12102193208 (2023) PEMOTONGAN DAN PELUKAAN GENITELIA PEREMPUAN (P2GP) PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (780kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (688kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (309kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (843kB)

Abstract

Marlina Nurmaulida, NIM 12102193208, “Pemotongan dan Pelukaan Genitelia Perempuan (P2GP) Perspektif Fikih dan Undang-Undang Kesehatan (Analisis Maqāṣid Asy-Syarīʼah dan Perlindungan Perempuan), ”Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Pembimbing : Dr. Rohmawati, M.A. Kata Kunci : Pemotongan dan Pelukaan, Genitelia Perempuan. Fikih, Undang- Undang Kesehatan, Maqāṣid Asy-Syarīʼah, Perlindungan Perempuan. Terdapat perbedaan hukum khitan Perempuan menurut berbagai ulama fikih klasik dan kontemporer. Perbedaan tersebut mengakibatkan polemik di masyarakat sehingga untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan UURI No. 36 Tahun 2009 dan juga Permenkes No. 6 Tahun 2014 tentang khitan Perempuan dimana dalam kedua peraturan tersebut telah disinggung beberapa hal mengenai perintah untuk tidak melaksanakan praktik tersebut dikarenakan beberapa faktor yang sangat merugikan bagi kaum perempuan salah satunya adalah dyspareunia atau nyeri saat berhubungan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan (P2GP) perspektif fikih ? 2) Bagaimana pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan (P2GP) perspektif undang-undang kesehatan ? 3) Bagaimana pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan (P2GP) ditinjau dari teori maqāṣid asy-syari’ah dan perlindungan perempuan ?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) menganalisis paparan fikih tentang pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan (P2GP). 2) menganalisis paparan undang-undang kesehatan tentang pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan (P2GP). 3) menganalisis tinjauan teori maqāṣid asy-syari’ah dan perlindungan perempuan terhadap pemotongan dan pelukaan genitelia perempuan (P2GP). Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan teknik library research (membaca), dan juga teknik dokumentasi (mencatat, dan meringkas). Sedangkan metode analisa data menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Hukum khitan perempuan menurut ulama fikih klasik terbagi menjadi tiga yaitu wajib menurut Imam Syafi'i, sunnah menurut Imam Maliki, dan makrumah menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi. Sedangkan hukum khitan menurut ulama fikih kontemporer yaitu bila khitan perempuan baik dilakukan untuk kesehatan maka boleh dilakukan namun bila tidak baik maka tidak perlu untuk dilakukan menurut Syekh Yusuf Al- Qardhawi. Sunnah Fitrah menurut Ahmad Anwar dan Imam as-Syaukani, dan Haram menurut Dār Al-Iftā. 2) Peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Permenkes No. 6 Tahun 2014 dengan gamblang melarang praktik pemotongan danpelukaan genitelia perempuan (P2GP) sebab memiliki banyak dampak buruk bagi kesehatan perempuan. 3) Dalam konteks teori maqāṣid asy-syari’ah, tindakan praktik P2GP dapat bertentangan dengan beberapa maqāṣid, antara lain : Hifz al-Nafs (melindungi jiwa), Hifz al-Nasl (melindungi keturunan), Hifz al-‘Aql (melindungi akal). Selanjutnya pada teori perlindungan perempuan menurut HAM dan CEDAW bahwa khitan perempuan merupakan hal yang harus ditiadakan sebab melanggar beberapa peraturan yang telah dibuat guna kesejahteraan perempuan.

Actions (login required)

View Item