ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES (Studi Kasus di Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)

SISKA SEPTARIANA, 12103173062 (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES (Studi Kasus di Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (133kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (109kB)
	Text BAB I.pdf Download (271kB)
	Text BAB II'.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

enelitian ini dilatarberlakangi oleh pentingnya BUMDes dalam melakukan pengadaan barang dan jasa yang telah diatur dalam hukum positif. BUMDes dalam mengadakan barang dan jasa harus sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan profesionalitas serta dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat sesuai yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Namun faktanya BUMDes Kenanga belum bisa melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes? 2) Bagaimanakah pengelolaan BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan perspektif fiqh siyasah?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui tentang BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. 2) untuk mengetahui tentang BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis data deskriptif terkait analisis fiqh positif dan siyasah terhadap BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa ( PP No.11 tahun 2021 tentang BUMDes) di Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) BUMDes kenanga dalam pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan PP No.11 tahun 2021 tentang BUMDes. Hal ini karenakan kurangnya SDM, kurangnya pengetahuan dan pelatihan oleh pengurus BUMDes, kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang berpaartisipasi. 2) berdasarkan analisis fiqh siyasah BUMDes dalam pengadaan barang jasa belum terlaksana dengan baik dikarenakan pengurus BUMDes dan juga ulil amri tidak melaksanakan amanah dengan memberikan informasi secara luas kepada masyarakat, sehingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat BUMDes, serta kurangnya keterampilan pengurus dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa, hal ini menjadikan program dari unit usaha BUMDes belum berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasakan kesejahteraan sesuai dengan tujuan BUMDes.

Actions (login required)

View Item