EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DEWAN PERS No. 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN TERHADAP PERAN PERS DALAM MENGAWAL PEMILU 2024 (Studi Penelitian Kabar Trenggalek)

MUHAMMAD NOVAL KUSUMA ATMAJA, 126103202161 (2024) EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DEWAN PERS No. 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN TERHADAP PERAN PERS DALAM MENGAWAL PEMILU 2024 (Studi Penelitian Kabar Trenggalek). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER. ..pdf Download (573kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (239kB) | Preview
	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (227kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (111kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (645kB)

Abstract

Skripsi. “Efektivitas Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman terhadap Peran Pers dalam Mengawal Politik 2024(Study Kasus Di Perusahaan Pers Kabar Trenggalek) ini ditulis oleh Muhammad Noval Kusuma Atmaja Prodi Hukum Tata Negara, NIM. 126103202161 Tahun 2023 dibimbing oleh Ahmadi Abdus Shomad Faiz N,. M.H Kata kunci : Efektivitas, Peraturan Dewan Pers No. 2 tahun 2022, Peran Pers dalam mengawal politik, Kabar Trenggalek Media massa berpengaruh terhadap kampanye politik (media cetak maupun elektronik) karena dalam menentukan keputusan politik, masyarakat akan selalu membutuhkan referensi. Melalui berita-berita yang disiarkan, media secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya. Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan oleh masyarakat. Media massa menentukan agenda publik dan peran media adalah mendorong dukungan publik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi pemerintah dan masyarakat. Peningkatan akses terhadap media tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan media. Dengan demikian, media akan menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi dan semakin efektif jika orang-orang yang memiliki kepentingan menggunakannya untuk melakukan propaganda-propaganda tertentu. Dengan kekuatan media yang demikian, media akan mempengaruhi keputusan politik masyarakat dalam memberitakan berita politik, oleh sebab itu, Dewan Pers kemudian menerbitkan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman untuk menghadapi pemilu 2024. Dalam penelitian ini memiliki cangkupan fokus penelitian sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman di Kabar Trenggalek, Bagaimana Hambatan Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman dalam mengawal peristiwa politik, Bagaimana Efektivitaa Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman dalam mengawal peristiwa politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan lokasi penelitian di Perusahaan Pers Kabar Trenggalek. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi pasrtisipan yang dilakukan kepada sumber data melalui 3 unsur yaitu: Person, Place, Paper. Adapun hasil penelitian ini bahwa: pertama, Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman telah dilaksanakan secara konsepsi oleh perusahaan pers kabar Trenggalek, namun untuk peraturan tersebut, banyak pihak yang masih belum mengetahui. Kedua, hambatan dari penerapan pelaksanaan peraturan tersebut yakini (1) Kurangnya sosialisasi dari dewan pers dan aliansi jurnalis independen, (2) mekanisme penegakkan dan sanksi masih belum terakomodir dengan baik (3) terdapat potensi adanya pemaknaan ganda dalam peraturan sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. Ketiga, dalam pandangan efektivitas hukum, peraturan ini tidak efektif dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur unsur dari efektivitas hukum yakni diantara lain, dari segi Penerapan, kepatuhan dan penegakan.

Actions (login required)

View Item