PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Panggung Uni Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)

SA'ADATUL KARIMAH, 12103173037 (2021) PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN TERNAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Desa Panggung Uni Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (42kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (261kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sa’adatul Karimah, 12103173037,. Pengendalian Hewan Ternak Dengan Pengamatan, Pengidentifikasian, Pencegahan, Pengamanan Penyakit Hewan Berjenis Unggas Melalui Perda No. 1 Tahun 2017 Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah. Kata Kunci : Pengendalian, Hewan Ternak, Fiqih Siyasah dusturiyah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesejahteraan masyarakat di desa Panggung Uni, kecamatan Pucanglaban, kabupaten Tulungagung yang belum terpenuhi. Seperti halnya yang telah terjadi pada era sekarang ini, peternakan tidak terbatas pada pemeliharaaan saja, pemeliharaan dan pengendalian memiliki perbedaan pada tujuan yang ditetapkan. Sehingga kegiatan pengendalian sering dipandang sebelah mata oleh pemerintah, padahal kegiatan pengendalian tersebut merupakan kegiatan yang lebih sensitif dalam penanganannya sehingga tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Pada desa panggung uni kec pucanglaban kab tulungagung masyarakatnya kurang pemahaman akan pentingnya pengendalian kesehatan hewan sehingga hak masyarakat desa ini masih belum terpenuhi. Rumusan masalah : 1) Bagaimana pengendalian kesehatan hewan ternak di desa panggung uni Kec. Pucanglaban, Kab. Tulungagung 2) Bagaimana pengendalian kesehatan hewan dalam kajian hukum positif 3) Bagaimana pengendalian kesehatan hewan dalam kajian fiqih siyasah dusturiyah. Dalam penelitian ini memiliki tujuan : 1) Untuk mengetahui bagaimana pengendalian kesehatan hewan ternak di desa panggung uni, Kec. Pucanglaban, Kab. Tulungagung. 2) Untuk mengetahui bagaimana pengendalian kesehatan hewan menggunakan hukum positif. 3) Untuk mengetahui bagaimana pengendalian kesehatan hewan menurut fiqih siyasah dusturiyah. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan juga menggunakan metode penelitian lapangan. Disini peneliti menggunakan teknik metode penelitian lapangan dengan cara mewawancarai narasumber dan juga orang-orang yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan suatu data, peneliti menggunakan perpanjangan keabsahan data, triagulasi dan juga pendiskusian hasil penelitian dengan teman seperjuangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah : 1) Bahwa pemerintah desa Panggung Uni kecamatan pucanglaban kabupaten Tulungagung tidak melaksanakan penuh yang yang mana itu adalah salah satu kewajiban yang mereka harus penuhi, akan tetapi mereka mempunyai kesepakatan dengan dokter atau Mantri yang sudah mereka pilih sehingga pemerintahan desa Panggung Uni kecamatan pucanglaban kabupaten Tulungagung dapat mengontrol serta mendata bagaimana peternak dan perkembangannya.2) Bahwasannya pemerintahan desa Panggung Uni kecamatan pucanglaban kabupaten Tulungagung telah melaksanakan Perda nomor 1 tahun 2017 akan tetapi walaupun dengan tidak langsung dari dinas kesehatan tetapi melalui dokter atau dokter yang disepakati atau Mantri yang disepakati tetapi Mantri atau dokter yang sudah disepakati telah melaksanakan Perda nomor 1 tahun 2017 pasal 19 ayat 1 sampai 5 akan tetapi disini ada kekurangan dalam pelaksanannya, tidak ada pengobatan hewan serta tidak ada pemberantasan penyakit hewan. 3) kebijaksanaan legislatif yang merupakan pelaksana tertinggi yaitu pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya, hal ini tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item