PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENETRALISASI TUGU PERGURUAN SILAT

DONI AGUNG WIDYO SAKSONO, 126103202113 (2024) PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENETRALISASI TUGU PERGURUAN SILAT. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (534kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (153kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (61kB)
	Text BAB I.pdf Download (158kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (100kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh laporan Masyarakat yang terjadi karena adanya laporan terkait terjadinya bentrokan antara organisasi pencak silat yang ditimbulkan karena adanya pendirian tugu pencak silat yang dimana tugu tersebut memicu konflik dan dianggap kawasannya. Yang akhirnya berakibat kepada fatal terhadap Masyarakat sekitar yang tidak mengetahui apa-apa tentang permasalahan tersebut. Rumusan Masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaiamana mekanisme aturan perizinan dalam mendirikan Tugu Perguruan Silat di wilayah Kecamatan Boyolang, Camprdarat, Bandung ? 2) Bagaimana peran Aparat Penegak Hukum dalam Menetralisasi tugu perguruan silat di wilayah Boyolang, Camprdarat, Bandung? Adapun yang menjadi tujuan dari peneliti ini adalah: 1) Untuk mendeskrisikan bagaimana mekanisme aturan perizinan dalam mendirikan Tugu Pencak Silat di wilayah Kecamatan Boyolang, Camprdarat, Bandung 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana peran Aparat Penegak Hukum dalam Boyolang, Camprdarat, Bandung. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), ada penarikan kesimulan dan verifikasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanismen perizinan tugu perguruan silat ditulungagung harus melalui beberapa tahap termasuk perizinan kepada Aparat penegak hukum setempat, masyakarakat dan pemangku kebijakan/bakesbangpol. Lahan yang akan didirkan tugu pencak silat haruslah lahan milik pribadi atau milik perseorangan (anggota perguruan pencak silat), apabila tempat didrikanya tugu pencak silat di lahan milik pemerintah ini jelas melanggar fungsi dari fasilitas umum, atau melanggar undang-undang prnataan ruang. 2) Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menetralisasi tugu perguruan silat, seperti polisi atau petugas keamanan, adalah menjaga ketertiban dan menegakkan hukum dengan memastikan bahwa pembongkaran tugu pencak silat dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah setempat dan pemilik tugu, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak individu atau normanorma hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item