PERAN PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL PADA KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (Studi Kasus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung)

INDANA LAZULFA SYA'BANA, 126103201045 (2024) PERAN PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL PADA KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (Studi Kasus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (552kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (225kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (66kB)
	Text BAB I.pdf Download (188kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indana Lazulfa Sya’bana, 126103201045, Peran Pendamping Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (Studi Kasus Di Desa Besole Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Hj. Indri Hadisiswati, S.H., M.H. Kata kunci: pendamping, perhutanan sosial, pengelolaan khusus. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pendamping Perhutanan Sosial kepada salah satu kelompok tani hutan yang mengelola Perhutanan Sosial di Kabupaten Tulungagung. Fenomena tersebut menjadi krusial karena bertentangan dengan tujuan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus yang juga tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023. Tujuan dari Perhutanan Sosial sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja peran pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung yang sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus? 2) Apa saja peran pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informan, tempat dan/atau peristiwa serta dokumen. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis hukum kualitatif. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) ARuPA sebagai pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole telah melakukan pendampingan berupa pelaksanaan Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus. 2) ARuPA sebagai pendamping Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Besole tidak melakukan pendampingan yang menyimpang dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Actions (login required)

View Item