PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALUR LINTAS SELATAN TULUNGAGUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM

CORENO DIK VALENTINO, 126103202110 (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALUR LINTAS SELATAN TULUNGAGUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (583kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (301kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (10kB)
	Text BAB I.pdf Download (193kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Jalur Lintas Selatan atau yang biasa di sebut JLS yang menghubungkan dari Banten hingga Jawa Timur sepanjang 1.546,78 kilo meter, jalan ini dirancang untuk meningkatkan konektifitas dan memangkas waktu dari selatan hingga utara akan tetapi masyarakat menggunakan sarana pembangunan tersebut sebagai media perdagangan khususnya oleh para pedagang kaki lima di sepanjang Jalur Lintas Selatan. Sehingga pemerintah perlu melakukan penegakan terhadap pedagang kaki lima sebagaimana yang Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Ketertiban Umum. Untuk itu masalah yang peneliti angkat sebagai berikut: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di sepanjang jalan Jalur Lintas Selatan Tulungagung? 2) Apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalur Lintas Selatan Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: a) Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima sepanjang jalan Jalur Lintas Selatan Tulungagung, b) Untuk mengetahui kendala dan solusi para penegak hukum dalam menertibkan para pedagang kaki lima di Jalur Lintas Selatan Tulungagung. Metode peneltian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, mengunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan studi kasus pada pedagang kaki di sepanjang Jalur Lintas Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dalam penertiban pedagang kaki lima dilakukan dengan berbagai tindakan, diantaranya yaitu: melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum yang melarang masyarakat untuk berjualan di sekitar Jalur Lintas Selatan, memasang rambu lalu lintas dan papan larangan berjualan, serta melakukan patroli secara berkala untuk mengecek bangunan di sekitar jalur lintas selatan. Penegakan hukum ini termasuk upaya preventif, yang dimana penertiban pedagang kaki lima di Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan sosialisasi kepada seluruh pedagang kaki lima agar meningkatkan kesadaran dalam mena’ati peraturan. 2) Kendala penegakan hukum dalam penertiban pedagang kaki lima muncul dari pihak pedagang yang enggan untuk meninggalkan tempat jualannya serta dari pihak pemerintah daerah yang belum memberikan kejelasan terkait sistem dan prosedur relokasi bagi pedagang kaki lima di sekitar jalur lintas selatan Kabupaten Tulungagung. Solusi dari kendala yang ada di Jalur Lintas Selatan Kabupaten Tulungagung yakni melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, membentuk forum untuk menyalurkan aspirasi dan ide para pedagang serta melakukan relokasi agar lebih tertata dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Actions (login required)

View Item