KONSEKUENSI YURIDIS PENGEMBANG APLIKASI DENGAN MUATAN PORNOGRAFI PADA GOOGLE PLAY STORE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 27 AYAT (1)

MINAHUS SANIYYAH, 126103202148 (2024) KONSEKUENSI YURIDIS PENGEMBANG APLIKASI DENGAN MUATAN PORNOGRAFI PADA GOOGLE PLAY STORE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 27 AYAT (1). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (841kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Skripsi "Konsekuensi Yuridis Pengembang Aplikasi dengan Muatan Pornografi pada Google Play Store Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1)" oleh Minahus Saniyyah, NIM: 126103202148, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pembimbing Fahmi Arif, M.H. Kata Kunci: Pidana, Pengembang Aplikasi, dan Pornografi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan ditemukannya muatan pornografi pada aplikasi yang di-unduh dari Google Play Store. Padahal, Google Play Store merupakan market aplikasi resmi dari sistem operasi HP android yang sudah ada sejak pertama kali HP diaktifkan. Sehingga sudah seharusnya Google Play Store mematuhi standar kebijakan dan hukum di Indonesia agar masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan HP android dan Google Play Store terlindungi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana alur proses publikasi aplikasi di google play store? 2) Bagaimana konsekuensi yuridis pengembang aplikasi dengan muatan pornografi pada google play store ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1)? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan 1) Alur proses publikasi aplikasi di Google Play Store; 2) Konsekuensi yuridis bagi pengembang aplikasi dengan muatan pornografi pada aplikasi Google Play Store ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1). Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah: 1) Alur proses publikasi di Google Play Store memiliki kebijakan yang ketat terkait pornografi dan memiliki sistem penegakan kebijakan otomatis menggunakan Google Play Protect; 2) Aplikasi dengan muatan pornografi yang terbuat dari bahasa pemrograman dapat dikategorikan sebagai pornografi apabila menambahkan frasa "bahasa pemrograman" atau memperluas makna "pesan lainnya" dalam definisi pornografi pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga, pengembang aplikasi dengan muatan pornografi di Google Play Store dapat dikenai pidana menggunakan UU Pornografi. Kemudian pidana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1) apabila frasa "menjadikan dapat diaksesnya" ditafsirkan secara gramatikal. Karena penafsiran sistematis frasa "untuk diketahui umum" memungkinkan pengembang aplikasi lolos dari jerat pidana Undang-Undang ini.

Actions (login required)

View Item