PERAN GEO KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI PENGAWASAN TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA (Studi Kasus di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung)

YESSA SHERINA SARI, 126103203280 (2024) PERAN GEO KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI PENGAWASAN TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA (Studi Kasus di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (949kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (320kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (174kB)
	Text BAB I.pdf Download (270kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (241kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Yessa Sherina Sari 126103203280, Peran Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan Sebagai Pengawasan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Hj, Indri Hadisiswati, M.H. Kata Kunci:Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan, Sertifikat Ganda Sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum sebab tujuan didaftarkan tanah adalah memperoleh bukti kepemilikan sehingga masyarakat menajadi ketidakpercayaan terhadap kepastian hukum hak milik tanah. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN menerapkan basis data pertanahan yang mampu mencakup secara keseluruhan di Indonesia dengan teknologi informasi yang bersifat nasional yang dalam sistem tata kelola tersebut berbasis digital yang setidaknya mampu mengurangi adanya sertifikat ganda. Dengan menggunakan aplikasi Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang digunakan untuk menghubungkan data spasial dan tekstual kedalam suatu sistem lalu disimpan ke dalam server Kantor ATR/BPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mampukah penerapan Geo Komputerisasi (KKP) pertanahan dalam pengawasan terhadap terbitnya sertifikat ganda dan kendala serta solusi penerapan Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Kabupaten Tulungagung. Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Geo komputerisasi kantor pertanahan mampu menjadi pengawasan terhadap terbitnya sertifikat ganda? 2) Bagaimana kendala dan solusi peran Geo komputerisasi kantor pertanahan di Kabupaten Tulungagung? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung. Sedangkan dalam teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) sangat penting sebagai pengawasan terhadap terbitnya sertifikat ganda dengan cara inventerisasi data dan analisis data Selain itu Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) juga melakukan validasi buku tanah dan surat ukur untuk merekam semua informasi dan mengidentifikasi kesalahan input data yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penerbitan sertifikat. Setalah itu Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) melakukan peta bidang tanah, dimana setiap bidang tanah memiliki Nomor Induk Bidang (NIB) yang unik. Dan dari Nomor Induk Bidang ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu bidang tanah memiliki sertifikat tanah atau belum. Jika terjadi penerbitan sertifikat ganda yang menyebabkan ketidakpastian hukum di mayarakat. Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung dapat membatalkan salah satu sertifikat tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 34 Ayat 3.2) Terdapat beberapa kendala dalam peran Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Kabupaten Tulungagung. Pertama, kekurangan pegawai di Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung dalam proses digitalisasi data pertanahan serta kurangnya pelatihan pegawai. Untuk mengatasi hal ini, mereka bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proyek digitalisasi massal untuk mengonversi data manual menjadi digital. Kedua, ketidakstabilan server yang menyebabkan gangguan dalam proses pemetaan. Solusinya adalah melaporkan masalah tersebut ke Pusat Data dan Informasi (PUSDATIM) sesuai dengan prosedur yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN. Ketiga, masalah warkah-warkah yang lama dan rusak, serta penomoran yang tidak urut yang menyulitkan pencarian. Sebagai solusi, Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung segera melakukan konversi data ke digital. Selain solusi tersebut, penulis juga menyarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, mengingat pelaksanaan teknis juga melibatkan pihak pusat yang tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tulungagung.

Actions (login required)

View Item